Pojokredaksi.com-Pasca tumbangnya Orde Baru, kita membayangkan kekuasaan oligarkis sudah usai dan kehidupan politik kita akan semakin demokratis. Fajar reformasi meyakinkan kita akan sebuah kepastian faktual: kratos (pemerintahan) akan betul-betul dijalankan oleh demos (rakyat).
Tapi faktanya ternyata tak semuluk itu. De facto kita bebas dari cengkraman kekuasaan otoriter, tetapi kehidupan politik kita ditandai menjamurnya politisi oportunis dan mengerasnya formasi oligarki. Dua kekuatan ini berambisi mengatur jalannya politik, menentukan arah demokrasi, dan berharap bisa mengendalikan kratos dengan leluasa.
Demokrasi pada galibnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, dalam praktiknya, rakyat justru sering dimanipulasi dan diobyektifikasi. Proses politik di era reformasi memang jauh lebih inklusif dan partisipatif, tapi proses itu masih sebatas prosedural, belum menyentuh aspek substansial. Kita masih berada dalam bayang-bayang (simulacra) demokrasi dan belum sungguh-sungguh merealisasikan makna hakiki demokrasi.
Persekongkolan
Demokrasi di era reformasi tak lebih dari perpanjangan tangan oligarki dan elite politik pragmatis. Apa yang negara-negara liberal sebut sebagai demokrasi akhirnya juga tak lebih dari persekongkolan dua kekuatan besar itu untuk mengkhianati rakyat dan mengkhianati demokrasi itu sendiri.
Faktum demokrasi macam ini hanya akan menguntungkan segelintir orang kuat, yang dengan pengaruhnya menginstrumentalisasi politik untuk kepentingan privat. Munculnya perangkat hukum dan sistem perundang-undangan yang lebih mendukung ekspansi pasar dan agenda investasi menunjukkan keperkasaan orang-orang kuat ini. Dengan legitimasi produk perundang-undangan yang kapitalistik, mereka menjadikan pasar, bukan rakyat, sebagai preferensi utama negara demokratis.
Di hadapan anomali ini, rasanya begitu sulit berbicara tentang “ruang publik politis” yang otonom seperti diteorikan filsuf Jerman, Jürgen Habermas. Apalagi pemerintahan-pemerintahan reformasi begitu permisif terhadap investasi asing dan liberalisasi pasar dalam negeri. Maka preferensi pasar praktis menyingkirkan preferensi-preferensi lain dalam praksis berdemokrasi kita. Implikasinya, pasar semakin berdaulat, formasi oligarki pemodal semakin kuat, dan elite politik oportunis semakin kaya dari hasil manuver mereka. Inilah hal terburuk yang diderita demokrasi kita saat ini.
Kenyataan ini seakan membenarkan apa yang pernah ditulis Jacques Ranciere dalam bukunya Hatred of Democracy (2006): “The evils of which our ‘democracies’ suffer are primarly evils related to the insatiable appetite of oligarchs.” Bahwa hal terburuk yang diderita demokrasi saat ini adalah kejahatan-kejahatan yang muncul akibat nafsu tak terpuaskan para oligark. Nafsu itu membuat agenda demokratisasi, yang menjadi agenda utama reformasi, tak ubahnya sebuah utopia kosong ketimbang sebuah agenda politik yang operasional.
Anarkis
Demokrasi yang dilucuti dari esensinya hanya akan menyisakan bayang-bayang (simulacra) demokrasi. Demokrasi macam ini palsu dan anarkis (anarchos, tanpa asas otoritatif). Ekses ini sudah diprediksi Platon dua setengah milenium yang silam.
Dalam buku The Republic, Platon secara gamblang menyebut demokrasi sebagai rezim anarkis karena memungkinkan orang bebas mencari pemuasan nafsu liarnya (epithumia). Rezim demokrasi, bagi Platon, ditandai kehendak bebas demos untuk hidup di bawah perangkat hukum dan sistem regulasi yang sedapat mungkin mendukung syahwat survival mereka.
Sekalipun demokrasi menjadi bentuk pemerintahan yang cukup baik untuk masyarakat global yang kompleks saat ini, antisipasi epistemik Platon itu menyadarkan kita untuk tetap waspada terhadap ekses buruk demokrasi. Apalagi di Indonesia demokrasi masih sering dimanipulasi. Orang berdemonstrasi anarkis atas nama demokrasi. Para netizen saling menghujat dan mencaci maki di media sosial atas nama demokrasi. Para politisi oportunis memainkan politik identitas juga atas nama demokrasi. Kebebasan yang dimungkinkan demokrasi membuat orang ingin hidup sebebas-bebasnya, bahkan sampai menerjang batas-batas hukum dan moral sosial.
Apa yang kita sebut demokrasi itu akan jauh lebih berbahaya di tangan para oligark. Sebab dengan kekayaan material dan pengaruh politik yang besar, mereka akan dengan mudah mengendalikan kratos. Posisi-posisi politik strategis akan diamankan sedemikian rupa demi menjaga kepentingan-kepentingan privat mereka.
Maka, watak bawaan demokrasi yang oligarkis adalah menjaga status quo. Segala cara akan ditempuh untuk menjaga pengaruh politik dan akses ke kekuasaan. Bahkan cara-cara yang mengangkangi demokrasi pun dihalalkan, misalnya dengan mengintervensi otoritas pemilu, mendelegitimasi oposisi, melemahkan institusi negara dan sipil, membubarkan forum diskusi progresif, dan membungkam suara-suara kritis dalam masyarakat. Tabiat buruk seperti ini menyebabkan demokrasi terus dikikis dari dalam, dibikin kerdil oleh kepentingan-kepentingan privat yang egoistik.
Politik sebagai seni merealisasikan kesejahteraan umum (bonum commune) juga lumpuh, tunduk di bawah hegemoni oligarki yang kian mengeras itu. Demokrasi jadi makin anarkis, makin jauh dari asas ontologisnya, sebab kepentingan “ruang publik politis” diprivatisasi demi pemuasan syahwat liar oligark serakah dan haus kuasa. Demokrasi tak lagi berasaskan kedaulatan rakyat, tapi kedaulatan oligarki, di mana pemodal kakap dan elite politik oportunis adalah mandatarisnya.
Persaudaraan
Demokrasi makin anarkis karena kita kerap melupakan satu asas kunci dalam praksis politik, yaitu asas persaudaraan (fraternity). Praksis politik demokratis seharusnya dilihat sebagai perayaan persaudaraan, saat di mana kita mengagregasi pikiran-pikiran terbaik untuk kemaslahatan bersama.
Pancasila sudah meletakkan basis konseptual yang kokoh soal itu. Baik sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, maupun keadilan sosial mengandung satu pesan esensial yang sama: kita ini bersaudara sebagai satu bangsa, dan karena itu, kita perlu bergotong royong mewujudkan kebaikan bagi semua.
Dalam semangat itu, kita diharapkan hidup dalam ikatan solidaritas kewargaan, memperkuat empati kerakyatan, dan mengarahkan kebebasan demokratis untuk ikut berjuang merealisasikan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Praksis berdemokrasi kita akan jauh lebih bermutu dan bermartabat kalau para elite politik, pemerintah, tokoh masyarakat, dan segenap komponen bangsa berjalan berdasarkan asas yang sama itu, yaitu asas persaudaraan dalam semangat Pancasila.
Tulisan ini sudah pernah dimuat di Lontar Pos.com. Atas ijin penulis dan pengelola Lontar Pos.com, Pojokredaksi.com memuatnya lagi.
