Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Pemuktahiran data penduduk terutama warga yang ada di rumah susun Sederhana (Rusunawa) mengemuka saat rapat panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kota Surabaya bersama Dinas Kependudukan catatan sipil (Dispendukcapil) membahas Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya tahun 2025-2045.
Ketua Pansus RPJPD Baktiono mendesak Dispendukcapil agar lebih proaktif dalam pendataan penduduk, untuk mencegah masalah pelayanan publik dan partisipasi pemilu.
“Banyak warga rusun tidak terdaftar di domisili mereka saat ini, menyebabkan kesulitan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan hak pilih,” ungkap Baktiono, Jumat (21/6/2024).
Oleh karena itu, legislator dari fraksi PDIP ini mengusulkan agar Dispendukcapil melakukan jemput bola data penduduk di rusun dengan melibatkan RT, RW, Lurah, dan Camat.
“kerjasama lintas sektor pendataan bisa lebih cepat dan akurat,” Tambahnya.
Selain itu, Pansus RPJPD juga mengapresiasi kinerja Dispendukcapil dalam pelayanan akte kelahiran gratis dan program pembuatan e-KTP secara online.
“Ini harus terus di tingkatkan dan di perluas hingga tahun 2045,” kata Baktiono.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, menyambut baik masukan dari DPRD. Dia memaparkan proyeksi pertumbuhan penduduk Surabaya hingga 2045 mencapai 3.000.270 juta jiwa.
“Sehingga pemutakhiran data menjadi krusial untuk memastikan pelayanan publik yang optimal,” ujar mantan Kasatpol PP Surabaya ini.
Eddy juga menjelaskan bahwa program penonaktifan NIK bagi warga yang tidak melaporkan pindah domisili bertujuan untuk meningkatkan akurasi data.
“Ini bukan untuk merugikan warga, tapi justru untuk melindungi hak-hak mereka,” jelasnya.
(Sigit Santoso)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
