Musi Rawas, POJOKREDAKSI.COM — 2 April 2026 Kontras tajam infrastruktur di Kabupaten Musi Rawas kembali memantik perhatian publik. Di satu sisi, pembangunan kompleks Rumah Dinas Bupati terus menyedot anggaran daerah dalam nilai puluhan miliar rupiah.
Di sisi lain, siswa di SDN 2 Semangus Lama masih harus menjalani aktivitas belajar di lingkungan sekolah dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan, terutama pada bagian atap dan plafon yang disebut nyaris ambruk.
Potret ketimpangan itu terlihat dari foto-foto yang beredar pada Kamis, 2 April 2026. Dalam gambar tersebut, plafon kayu di selasar bangunan SDN 2 Semangus Lama tampak lapuk, terkelupas, dan menggantung. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran serius karena sewaktu-waktu material bangunan berisiko jatuh dan membahayakan siswa maupun guru yang melintas di area sekolah.
Situasi ini menghadirkan pertanyaan besar soal prioritas pembangunan di Musi Rawas. Ketika kebutuhan dasar di sektor pendidikan masih belum tertangani dengan layak, aliran anggaran untuk proyek kompleks rumah dinas justru terus berlanjut dari tahun ke tahun.
Perbandingan ini menjadi sorotan karena menyangkut dua hal yang sangat mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah: keselamatan warga dan arah penggunaan APBD.
Di tengah kondisi sekolah yang disebut memerlukan perhatian segera, masyarakat juga dihadapkan pada realitas ekonomi yang tidak ringan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan (GK) di Musi Rawas pada 2025 mencapai Rp616.298 per kapita per bulan. Angka itu menggambarkan tekanan ekonomi yang dihadapi sebagian warga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kenaikan garis kemiskinan tersebut membuat beban hidup masyarakat terasa semakin berat. Namun, di saat yang sama, proyek pembangunan kompleks Rumah Dinas Bupati justru terus berjalan dengan nilai anggaran yang besar. Inilah yang kemudian memunculkan kritik dari berbagai kalangan mengenai asas kepatutan, urgensi, dan sensitivitas kebijakan anggaran di tengah situasi sosial-ekonomi masyarakat.
Penelusuran pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Musi Rawas memperlihatkan besarnya belanja yang dialokasikan untuk proyek kompleks rumah dinas tersebut. Pada tahap awal tahun 2023, anggaran sebesar Rp24,5 miliar dikucurkan untuk konstruksi utama. Selain itu, terdapat biaya supervisi senilai Rp500 juta. Dari tahap awal saja, proyek ini sudah menunjukkan skala pembiayaan yang sangat besar.
Memasuki 2024, anggaran kembali digelontorkan untuk sejumlah pekerjaan lanjutan dan pendukung di dalam kawasan kompleks. Rinciannya meliputi pembangunan pagar kompleks sebesar Rp3,2 miliar, pembangunan rumah adat di dalam kompleks senilai Rp1,4 miliar, pembangunan gedung tambahan sebesar Rp9,9 miliar, serta akses jalan senilai Rp5 miliar. Tak hanya itu, terdapat pula biaya untuk dokumen lingkungan dan Andalalin yang nilainya sekitar Rp466 juta.
Pengeluaran besar itu tidak berhenti pada 2024. Pada 2025, proyek kembali berlanjut dengan nilai yang lebih tinggi. Di antaranya berupa pembangunan mess karyawan dan pendopo senilai Rp20 miliar, lanjutan pembangunan Gedung Griya Agung sebesar Rp15 miliar, lanjutan pembangunan kompleks Rp9,9 miliar, serta lanjutan pagar kompleks Rp7 miliar. Di luar angka-angka itu, masih ada berbagai biaya pengawasan dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) landscape yang disebut mencapai miliaran rupiah.
Jika mengacu pada rincian angka yang disebutkan sejak 2023 hingga 2025, nilai proyek ini setidaknya sudah melampaui Rp96,8 miliar. Jumlah tersebut bahkan belum memasukkan seluruh biaya tambahan lain seperti pengawasan dan DED landscape yang nilainya juga disebut mencapai miliaran rupiah. Tidak mengherankan bila proyek ini kemudian dijuluki sebagian masyarakat sebagai “Proyek Abadi” karena terus berlanjut dan menyerap anggaran besar dalam beberapa tahun anggaran.
Di tengah derasnya alokasi dana untuk proyek rumah dinas, kondisi SDN 2 Semangus Lama justru memperlihatkan sisi lain dari wajah pembangunan daerah. Infrastruktur pendidikan yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar tampak belum tersentuh secara memadai. Padahal, keselamatan siswa dan tenaga pengajar merupakan hal yang tidak bisa ditunda. Bangunan sekolah yang rapuh, apalagi di area selasar yang dilalui setiap hari, seharusnya masuk kategori penanganan prioritas.
Persoalan ini tidak semata-mata soal bangunan rusak. Isu yang muncul lebih besar dari itu, yakni tentang bagaimana pemerintah daerah menempatkan pendidikan dalam skala prioritas kebijakan. Ketika sekolah dasar masih menghadapi ancaman infrastruktur lapuk, publik wajar mempertanyakan mengapa proyek fasilitas pejabat justru memperoleh ruang anggaran yang sangat besar dan berkelanjutan.
Kontras tersebut menjadi semakin kuat karena terjadi dalam konteks ekonomi masyarakat yang sedang tertekan. Data garis kemiskinan bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata tentang kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, penggunaan APBD di tengah situasi seperti ini tidak hanya dinilai dari legalitasnya, tetapi juga dari keberpihakan, rasa keadilan, dan urgensi manfaatnya bagi masyarakat luas.
Sorotan publik terhadap proyek rumah dinas di Musi Rawas juga tidak lepas dari harapan agar anggaran daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. Dalam konteks pelayanan publik, sektor pendidikan merupakan salah satu fondasi utama yang mestinya dijaga. Fasilitas belajar yang aman dan layak bukan hanya urusan fisik bangunan, tetapi juga menyangkut hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang tidak membahayakan.
Sampai berita ini diturunkan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan (PUCKTRP) Musi Rawas belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan berlanjutnya proyek kompleks Rumah Dinas Bupati tersebut. Belum ada penjelasan resmi pula mengenai dasar urgensi proyek di tengah tren kenaikan angka kemiskinan, maupun soal kemungkinan keberlanjutan alokasi anggaran untuk proyek itu pada 2026.
Ketiadaan penjelasan resmi dari instansi terkait membuat pertanyaan publik belum terjawab. Apakah proyek ini memang dianggap lebih mendesak dibanding pembenahan fasilitas pendidikan yang rusak? Apakah pemerintah daerah telah memiliki skala prioritas yang mempertimbangkan keselamatan siswa dan kebutuhan warga berpenghasilan rendah? Dan apakah anggaran untuk proyek rumah dinas itu masih akan terus mengalir pada tahun-tahun berikutnya?
Untuk saat ini, dua gambaran berbeda itu berdiri berdampingan di Musi Rawas: atap sekolah yang lapuk dan kompleks rumah dinas yang terus dibangun. Satu mencerminkan kebutuhan mendesak yang menyentuh keselamatan anak-anak sekolah. Yang lain menunjukkan proyek bernilai besar yang terus menyerap APBD. Dari kontras inilah desakan agar pemerintah memberi penjelasan terbuka dan menetapkan prioritas anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat menjadi semakin kuat.
(Tim)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
