Labuhanbatu Selatan, POJOKREDAKSI.COM – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak kendaraan bermotor terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni menggelar Sosialisasi Pendataan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur lintas instansi, mulai dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kepolisian, Jasa Raharja, hingga unsur penegak hukum. Kehadiran sejumlah lembaga dalam forum tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menciptakan sistem pendataan kendaraan bermotor yang akurat, terintegrasi, dan mampu mendukung peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu Selatan menjadi salah satu unsur yang aktif mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kasat Lantas Polres Labuhanbatu Selatan, AKP Yustina, S.H., M.H., hadir langsung bersama jajaran untuk mendukung program pendataan kendaraan yang dinilai memiliki dampak besar terhadap tata kelola administrasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Kegiatan sosialisasi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga selesai. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi strategis dalam membahas mekanisme pendataan kendaraan bermotor, validasi data, hingga implementasi kebijakan opsen pajak kendaraan yang kini menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Labuhanbatu Selatan, Hasan Basri Harahap, S.Sos., M.M., membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergitas antarlembaga untuk membangun sistem pendataan kendaraan yang valid dan terintegrasi.
Menurutnya, keberhasilan pendataan kendaraan bermotor tidak hanya berdampak terhadap optimalisasi pajak daerah, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas pelayanan publik serta penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data.
“Sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam membangun sistem administrasi kendaraan yang lebih tertib dan akurat. Dengan data yang valid, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya dalam kegiatan tersebut.
Dalam rangkaian acara, sejumlah narasumber dari berbagai instansi turut menyampaikan pemaparan terkait implementasi kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Perwakilan UPTD Pependa Bapenda Provinsi Sumatera Utara, H. Syahrul, S.E., M.M., menjelaskan teknis pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ia menilai, optimalisasi sektor pajak kendaraan bermotor masih memiliki potensi besar apabila didukung dengan sistem pendataan yang baik dan valid.
Selain itu, sinkronisasi data kendaraan antarinstansi juga dinilai penting guna menghindari tumpang tindih administrasi maupun potensi kehilangan data wajib pajak kendaraan.
Perwakilan Jasa Raharja Labuhanbatu Selatan, Fahmi Amsari, turut memaparkan pentingnya integrasi data kendaraan sebagai bagian dari perlindungan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jalan.
Menurutnya, validasi data kendaraan tidak hanya berkaitan dengan aspek perpajakan, tetapi juga berdampak terhadap perlindungan pengguna jalan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maupun kebutuhan administrasi lainnya.
“Data kendaraan yang akurat akan membantu pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan tepat, termasuk dalam aspek perlindungan hukum dan administrasi kendaraan,” jelasnya.
Sementara itu, dari unsur hukum, perwakilan Kasi Datun, Melissa Lani, S.H., memberikan pemahaman mengenai aspek regulasi dan tata kelola administrasi dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan daerah.
Ia menekankan bahwa implementasi kebijakan perpajakan harus dilakukan secara transparan, sesuai regulasi, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kasat Lantas Polres Labuhanbatu Selatan AKP Yustina, S.H., M.H., menegaskan komitmen kepolisian, khususnya fungsi lalu lintas, untuk mendukung program pendataan kendaraan bermotor secara akurat dan berkelanjutan.
Menurutnya, validasi data kendaraan merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan tertib administrasi kendaraan bermotor di tengah masyarakat. Selain itu, pendataan yang akurat juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan pendataan kendaraan bermotor dapat berjalan lebih maksimal sehingga mampu mendukung kebijakan pemerintah daerah, meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta memperkuat basis data kendaraan yang valid,” ujar AKP Yustina.
Mantan Kapolsek Na IX-X tersebut juga menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, instansi perpajakan, dan lembaga terkait menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem administrasi kendaraan yang efektif dan tepat sasaran.
Ia menambahkan, sistem administrasi kendaraan yang baik tidak hanya membantu pemerintah dalam meningkatkan PAD, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kendaraan secara cepat dan transparan.
Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Lantas Polres Labuhanbatu Selatan yang turut hadir antara lain Kanit Regident Leo A. Sinulingga, S.H., serta Baurmin Sat Lantas Polres Labuhanbatu Selatan Bripda Nazry Albiansyah.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem pendataan opsen PKB dan BBNKB di wilayah Labuhanbatu Selatan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait optimistis bahwa pendataan kendaraan berbasis data valid dan akuntabel akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Selain itu, optimalisasi pendataan kendaraan juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dengan keterlibatan aktif berbagai instansi, implementasi kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor di Labuhanbatu Selatan diharapkan dapat berjalan maksimal serta menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola administrasi perpajakan daerah yang modern, transparan, dan berbasis data akurat.
(Wendi, S)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
