SAMOSIR, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) atau pejabat eselon II. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.
Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir pada Kamis, 26 Juni 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Samosir, Atiston Sidauruk, yang menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata.
Pelantikan sembilan pejabat tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 146 Tahun 2026 tanggal 23 Juni 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap pejabat yang dipercaya menduduki jabatan strategis harus menunjukkan dedikasi, integritas, loyalitas, dan komitmen penuh terhadap kepentingan masyarakat.
Menurutnya, jabatan yang diberikan pemerintah bukan merupakan bentuk penghargaan semata, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan terhadap pembangunan daerah.
“Jabatan ini merupakan amanah dari pimpinan yang harus dipertanggungjawabkan. Dedikasi harus diwujudkan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Samosir. Loyalitas terhadap pekerjaan dan pimpinan juga harus terus ditingkatkan,” tegas Atiston Sidauruk.
Ia menjelaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melewati proses seleksi yang panjang, terbuka, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan prestasi dan peningkatan kualitas kinerja di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini tidak lagi sekadar menjalankan rutinitas administrasi, tetapi juga dituntut mampu menghadirkan inovasi, mempercepat pelayanan publik, dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target.
“Tugas dan tanggung jawab yang diemban sangat besar. Kami menantikan prestasi bapak dan ibu sekalian melalui kerja nyata. Berani mengambil keputusan, tetapi juga harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil,” ujarnya.
Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan peraturan yang berlaku agar seluruh program pembangunan berjalan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu seorang pejabat, melainkan oleh kekompakan seluruh perangkat daerah dalam menjalankan visi dan misi pemerintah daerah.
Karena itu, Atiston meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah mengesampingkan ego sektoral yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Ia menegaskan tidak ada satu perangkat daerah pun yang dapat bekerja sendiri tanpa dukungan OPD lainnya. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Turunkan ego sektoral. Jangan merasa paling pintar, paling tahu, paling mampu, atau paling kuat. Yang terpenting adalah prestasi dan hasil pekerjaan. Tidak ada yang kuat jika bekerja sendiri. Karena itu, bangun kerja sama dan kerja tim yang solid di setiap OPD,” pesannya.
Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh pejabat agar mampu menjadi pemimpin yang dapat membina, membimbing, sekaligus memotivasi bawahannya.
Menurutnya, seorang kepala perangkat daerah tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mampu membangun budaya kerja yang sehat, produktif, dan berorientasi pada pencapaian target organisasi.
Ia berharap setiap pimpinan mampu menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, menjunjung tinggi integritas, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran pegawai.
“Bimbing bawahan dengan baik, bangun standar kerja yang jelas, pelihara loyalitas dan integritas, serta ciptakan teamwork yang kuat agar seluruh program kerja dapat terlaksana sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Samosir,” katanya.
Di akhir arahannya, Atiston Sidauruk menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia berharap amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Kabupaten Samosir.
Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, terutama dalam meningkatkan efektivitas organisasi, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Adapun sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu Manthun I.P. Sinaga, S.E sebagai Inspektur Daerah; Rudimantho Limbong, S.Hut., M.M sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum; Goldfried H. Harianja, S.P., M.Si sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Tata Ruang; Hans Rikardo Sidabutar, S.STP sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa; Dermawan Sinaga, S.Si sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Elman Silalahi, S.P sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja; Advent Sitindaon, S.Sos sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Besron Sitanggang, S.Si sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah; serta Masryn Repin Renilda Simbolon, S.T sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Turut menghadiri pelantikan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap kinerja birokrasi semakin optimal, pelayanan publik semakin cepat dan berkualitas, serta seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai visi dan misi pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.
(S Situmorang)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
