SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, menyatakan dukungannya terhadap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden. Reni menjadi salah satu dari 120 anggota DPR RI yang menandatangani usulan tersebut.
Sikap politik sekaligus konstitusional itu disampaikan Reni melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @reniastuti.id. Ia menjelaskan bahwa keputusannya ikut menandatangani usulan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional anggota DPR RI sekaligus respons terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Reni, daftar nama anggota DPR yang mendukung usulan Hak Menyatakan Pendapat telah diserahkan secara resmi kepada pimpinan DPR RI pada Rabu (11/11/2026). Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti untuk dibawa ke agenda rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
“Saya di antara 120 nama itu. Nama-nama sudah resmi diserahkan ke pimpinan DPR RI pada Rabu, 11 November 2026 dan telah ditindaklanjuti untuk diparipurnakan pada hari ini,” tulis Reni dalam unggahannya.
Pernyataan tersebut menempatkan Reni sebagai salah satu anggota legislatif yang memilih menggunakan mekanisme konstitusional DPR dalam merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Politisi PKS dari daerah pemilihan Jawa Timur I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo itu menjelaskan, keputusannya menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat tidak berdiri sendiri. Sikap tersebut, menurutnya, berkaitan dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan Mahkamah Agung (MA), serta aspirasi masyarakat mengenai persoalan ijazah Wakil Presiden.
Reni menilai, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen yang diberikan konstitusi kepada anggota DPR RI. Karena itu, penggunaan hak tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai bagian dari persaingan atau dinamika politik, tetapi juga sebagai mekanisme ketatanegaraan yang memiliki landasan hukum.
“Dengan adanya putusan MK dan putusan MA terkait ijazah Wapres serta menyerap aspirasi masyarakat, saya telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat yang merupakan hak konstitusi anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ungkapnya.
(Sigit Santoso)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
