JAKARTA, POJOKREDAKSI.COM – Peredaran dan penyalahgunaan narkoba diduga menjadi salah satu penyebab tingginya kasus pencurian hasil produksi di perusahaan perkebunan, baik milik negara maupun swasta.
Persoalan ini dinilai tidak bisa dianggap sebagai tindak kejahatan biasa. Sebab, pencurian hasil perkebunan berpotensi melibatkan lebih banyak pihak, mulai dari pelaku di lapangan hingga jaringan penadah yang membeli dan memperdagangkan hasil curian.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan Indonesia (PKHBPI), Dr. Christian Orchard Perangin-angin, S.H., M.Kn., meminta perusahaan perkebunan bersama aparat penegak hukum melihat persoalan tersebut secara lebih luas.
Dalam keterangan pers kepada sejumlah media di Jakarta, Jumat (13/11), Christian mengatakan, pencurian di kawasan perkebunan selama ini sering dikaitkan dengan kesulitan ekonomi. Padahal, ada kemungkinan faktor lain yang juga perlu ditelusuri, termasuk penyalahgunaan narkoba dan keberadaan jaringan penadah.
“Selama ini berkembang stigma bahwa pencurian di perusahaan perkebunan semata-mata terjadi karena pelaku tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal, kita juga harus melihat kemungkinan adanya keterkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Ketergantungan terhadap narkoba dapat mendorong seseorang mencari uang secara cepat, termasuk dengan melakukan pencurian produksi perkebunan,” jelas Christian.
Menurutnya, penyelidikan kasus pencurian tidak boleh hanya berfokus pada orang yang tertangkap mengambil hasil produksi. Aparat perlu menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar, termasuk pihak yang menggunakan narkoba, pengedar, bandar, hingga orang-orang yang menampung dan menjual hasil curian.
Christian menilai, seseorang yang mengalami ketergantungan narkoba dalam kondisi tertentu bisa terdorong melakukan tindak kriminal untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan konsumsi narkotika. Pencurian hasil perkebunan menjadi salah satu kemungkinan tindakan yang perlu diwaspadai.
Jaringan Penadah Harus Ikut Diungkap
Christian menyoroti komoditas perkebunan seperti tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan brondolan yang memiliki nilai ekonomi serta relatif mudah diperjualbelikan.
Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan, terutama jika pengawasan perusahaan terhadap pengangkutan, penerimaan, penjualan, dan distribusi hasil produksi belum berjalan maksimal.
Menurutnya, pencurian akan sulit dihentikan apabila masih ada pihak yang bersedia membeli atau menampung hasil curian. Keberadaan pasar bagi barang hasil kejahatan dapat membuat pelaku terus mengulangi perbuatannya.
Karena itu, penyelidikan perlu diarahkan hingga ke jalur perdagangan hasil perkebunan yang diduga berasal dari tindak pidana. Tidak cukup hanya menangkap orang yang mengambil buah sawit atau hasil produksi lainnya di area perkebunan.
“Persoalannya bukan hanya siapa yang mencuri, tetapi siapa yang membeli, menampung, mengangkut, dan memperoleh keuntungan dari hasil pencurian tersebut. Jika terdapat jaringan penadah yang secara sistematis menampung hasil curian, maka pencurian akan terus berulang karena ada pasar yang memberikan keuntungan bagi para pelakunya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa luasnya kawasan perkebunan menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam menjaga keamanan aset.
Banyaknya akses jalan, jauhnya lokasi dari pusat permukiman, serta luasnya areal perkebunan membuat pengawasan tidak selalu mudah dilakukan. Situasi ini berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan pencurian, menyembunyikan hasil kejahatan, maupun menjalankan aktivitas ilegal lainnya.
Oleh karena itu, sistem pengamanan perusahaan perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah dan tingkat kerawanan di masing-masing kawasan.
Perusahaan Diminta Gandeng Polri dan BNN
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Christian mendorong perusahaan perkebunan, baik BUMN maupun swasta, memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Kerja sama ini diperlukan untuk memetakan potensi peredaran narkoba di sekitar perkebunan, mengenali lokasi rawan, serta mendalami kemungkinan hubungan antara jaringan narkoba dan pencurian hasil produksi.
Menurut Christian, pemberantasan narkoba harus menyasar jaringan pengedar, bandar, dan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari perdagangan narkotika.
Sementara itu, pengguna yang mengalami ketergantungan perlu mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum. Termasuk di dalamnya akses rehabilitasi bagi mereka yang memenuhi persyaratan.
Dengan pendekatan tersebut, pemberantasan narkoba tidak hanya berfokus pada pengguna, tetapi juga menyentuh pihak-pihak yang mengendalikan peredaran dan memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal.
Di lingkungan perusahaan sendiri, Christian mendorong adanya program pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba.
Pemeriksaan terhadap pekerja dapat menjadi bagian dari upaya tersebut, tetapi harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan transparan. Perusahaan juga wajib menjaga kerahasiaan data pribadi karyawan.
Ia mengingatkan agar pemeriksaan tidak dilakukan secara diskriminatif atau menjadi alasan untuk memberikan stigma kepada pekerja tertentu.
Seluruh proses harus memiliki prosedur yang jelas dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, upaya menciptakan lingkungan kerja yang bebas narkoba tetap menghormati hak-hak pekerja.
Pengamanan Perkebunan Jangan Hanya Fokus pada Pencuri
Christian menilai, tingginya kasus pencurian hasil produksi perlu direspons dengan perubahan cara pandang dalam sistem pengamanan perusahaan perkebunan.
Selama ini, penanganan sering kali lebih banyak diarahkan pada penangkapan pelaku di lapangan. Padahal, faktor yang membuat pencurian terus terjadi juga harus dicari dan diselesaikan.
Jika memang terdapat hubungan antara pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan jaringan penadah, seluruh mata rantai tersebut harus ditelusuri.
Artinya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada orang yang mengambil hasil produksi. Pihak yang membeli, menampung, mengangkut, hingga memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan juga perlu diperiksa apabila terdapat bukti yang mengarah kepada keterlibatan mereka.
“Kalau pencurian memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan jaringan penadah, maka penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai perusahaan hanya sibuk mengejar orang yang mengambil buah di kebun, sementara pihak yang menampung dan menikmati keuntungan dari hasil kejahatan justru tidak tersentuh,” ujarnya.
Ia menambahkan, perusahaan perkebunan perlu memperkuat kerja sama dengan berbagai institusi, meningkatkan pengawasan produksi, serta memperbaiki sistem keamanan di seluruh area operasional.
Selain itu, lingkungan sosial masyarakat di sekitar perkebunan juga perlu dibangun agar tidak memberi ruang bagi berkembangnya peredaran narkoba maupun aktivitas kriminal lainnya.
Menurut Christian, keberhasilan perusahaan perkebunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya produksi dan keuntungan yang diperoleh.
Perlindungan aset perusahaan, keamanan lingkungan kerja, serta keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat di sekitar perkebunan juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.
Karena itu, masyarakat sekitar perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan dan pengungkapan aktivitas ilegal. Dukungan warga dinilai dapat membantu perusahaan dan aparat mengenali potensi gangguan keamanan di lingkungan perkebunan.
Penindakan Harus Berdasarkan Bukti Hukum
Menutup keterangannya, Christian kembali menegaskan bahwa pencurian hasil produksi perkebunan harus ditangani secara menyeluruh dengan melibatkan perusahaan, aparat penegak hukum, BNN, dan masyarakat.
Setiap dugaan hubungan antara pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan jaringan penadah harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang profesional serta berdasarkan bukti hukum.
Ia mengingatkan agar penanganan kasus tidak hanya berakhir pada penangkapan orang yang mengambil hasil perkebunan. Pihak lain yang diduga terlibat dalam perdagangan hasil curian juga harus ditelusuri.
“Jangan hanya mengejar dan menangkap pencuri di kebun, tetapi bongkar juga jaringan yang memungkinkan pencurian itu terus terjadi. Siapa yang menampung, siapa yang membeli, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang menikmati keuntungan dari hasil kejahatan harus diungkap,” tegasnya.
Christian menambahkan, apabila penyalahgunaan narkoba terbukti menjadi salah satu faktor yang mendorong pencurian di kawasan perkebunan, pemberantasan narkoba harus berjalan seiring dengan penindakan terhadap jaringan pencurian.
Menurutnya, tidak boleh ada pembiaran terhadap mata rantai kejahatan yang merugikan perusahaan maupun masyarakat.
Dengan pengawasan yang lebih baik, penegakan hukum yang profesional, serta kerja sama lintas institusi, keamanan aset perusahaan perkebunan diharapkan semakin kuat. Pada saat yang sama, upaya tersebut juga diharapkan mampu mencegah berkembangnya peredaran narkoba dan aktivitas ilegal di sekitar kawasan perkebunan.
(Afriyansyah)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
