POJOKREDAKSI.COM – Pengurus Pusat perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendesak Pemerintah dalam hal ini Presiden agar Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis .
Pemerintahan resmi menerapkan progam makan bergizi gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Progam ini menelan anggaran dari APBN sebesar Rp 71 triliun.
Namun belum semua daerah bisa menjalankan program MBG. Selain itu, sudah banyak kritik terhadap salah satu program unggulan Prabowo-Gibran tersebut.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI,Raymundus Yoseph Megu: Menegaskan Pemerintah seharusnya terus mengontrol program ini hingga ke daerah-daerah, karena saat pertama kali program ini diterapkan hingga perhari ini banyak sekali terdapat Masalah dalam penerapannya.
Raymundus juga menambakan perhari ini kita lihat banyak sekali masalah dalam proses penerapan Makan bergizi gratis ini. mulai dari Makakan yang sudah kadaluarsa, pilihan menu yang tidak tepat hingga kasus keracunan yang tejadi dibeberapa daerah seperti Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara dan yang terbaru di Kupang, Nusa Tenggara Timur .
Melihat masalah-masalah terkait Makan Bergizi Gratis ini Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendesak agar Pemerintah lebih serius dalam mengawal Program ini, ujar Raymundus.
Senada dengan Germas PP Komisaris Daerah (KOMDA) Regio Timor, PP PMKRI, menyatakan bahwa kejadian ini bukan baru pertama kali terjadi. Kejadian terakhir ini di kampung saya kota Kupang, saya juga langsung turun ke lokasi kejadian dan saya juga ikut cek di rumah sakit.
“Ini program Makan Bergisi Gratis atau Makan Beracun Gratis” Kesal Komda Timor.
Tambah Antonius program ini terkesan terlalu terburu – buru di laksanakan tanpa melalui proses perencanaan yang matang, sehingga dapat berdampak pada distribusi dan kualitas makanan yang akan di sajikan yang berefek pada kesehatan penerima manfaat, dampak juga pemborosan anggaran dan juga berpotensi Korupsi.
“Apalagi ini penerima manfaat adalah ibu hamil dan juga anak – anak sekolah dari SD, SMP dan SMA, yang mana mereka ini adalah masa depan bangsa”, akhirnya Program ini bukan meningkatkan Gisi dan kualitas pendidikan tapi merusak kesehatan dan kualitas pendidikan”
Keracunan massal ini kita duga kuat terkait dengan buruknya pengawasan dan penanganan makanan, terutama dalam aspek penyimpanan dan distribusi.
“Makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higenitas yang ketat, termasuk pemakaian penutup makanan, penyimpanan di suhu yang tepat, serta kebersihan alat dan tenaga penyaji”.
Faktor lain juga adalah waktu antara proses masak dan konsumsi, semakin lama jedanya, semakin tinggi potensi kontaminasi. Maka harus memastikan distribusi makanan dilakukan secara cepat dan efisien. “Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis,” tambahnya.
Pemerintah atau Negara harus melakukan pengawasan berjenjang, dan menyeluruh, dan penuh tanggungjawab terhadap pelaksanaan program ini. Jangan Paksakan bila perlu hentikan perogram ini, bila secara kemampuan sumberdaya dan managementnya belum bagus.
Komda Regio Timor juga pertanyakan Peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), “Tugas dan peran mereka apa?, mereka harus mengelola dan memastikan terselenggaranya program gizi di berbagai wilayah, sesuai dengan ketentuan”.
Pengurus Pusat PMKRI Meminta Negara harus bertanggungjawab terhadap peristiwa keracunan MBG Masal ini. Harus di selidiki penyebabnya apa? Dan menindak keras penyedia MBG ini.
Jika kejadian ini terus berlanjut maka kami meminta agar Program ini di hentikan total dan kami juga meminta agar Kepala Badan Gizi Nasional di copot karena tidak becus dalam menjalankan program ini.
(Norben)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
