Pati, POJOKREDAKSI.COM – Ribuan warga Kabupaten Pati tumpah ruah ke jalan. Mereka menuntut bupati mundur dari jabatannya. Aksi itu dipicu kebijakan Pemkab yang hendak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 250 persen. Kenaikan yang dianggap rakyat tak masuk akal.
Ancaman protes sudah terdengar jauh hari. Tapi sang bupati Sudewo meremehkan. Dia menantang rakyat, “Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang juga saya tidak akan gentar,” ujarnya. Ucapan itu bukan meredam, malah menyulut bara.
Rakyat Pati terbukti tidak mau diam saja dengan pemimpin yang suka mengancam rakyatnya sendiri.
Warga merespons dengan langkah yang jarang terlihat di daerah lain, apalagi setelah dua periode kepemimpinan nasional yang penuh penundukkan. Mereka menyiapkan logistik protes bersama. Air mineral, mi instan, roti, bahkan hasil panen seperti pisang, pepaya, melon, sampai petai. Semuanya mengalir ke posko donasi.
Saya lihat dari berita dan video, suasananya mirip persiapan hajatan, hanya saja hajatan ini untuk melawan pemimpin. Bukan nikahan, bukan sunatan.
Mungkin karena merasa terdesak, bupati akhirnya membatalkan kenaikan PBB. Tapi kemarahan warga sudah telanjur membesar. Nasi sudah menjadi bubur ayam. Demonstrasi pun tetap berlangsung. Kemarin, ratusan ribu orang membanjiri jalanan. Mungkin yang terbesar dalam sejarah untuk menurunkan seorang bupati.
Banyak teman-teman saya yang lalu bertanya, mungkinkah gelombang aksi dari Pati menjadi pemicu gerakan serupa di daerah lain, untuk melawan pemimpin yang pongah? Bisa jadi.
Cara rakyat Pati menghadapi pemimpin arogan jelas memberi inspirasi. Pemicu ketidakpuasan bisa bermacam-macam. Bisa jadi kemuakkan itu sebenarnya terakumulasi sejak lama, dan untuk menjadi aksi, rakyat hanya perlu pemicu saja untuk meledak.
***|Diamnya Rakyat Bukan Sabar|***
Tiap kali bicara tentang pengkhianatan para pemimpin, orang-orang di sekeliling selalu bicara bahwa rakyat Indonesia itu kelewat sabar. Meski dizalimi, dibohongi, dan dicurangi berkali-kali, mereka tetap tenang. Bahkan terkesan santun.
Tapi saya percaya anggapan itu keliru. Bagi saya, diamnya rakyat bukan berarti mereka sabar. Mereka sedang mengukur, mencatat, dan menunggu. Kalau dalam bahasa daerah saya, mereka sedang “niteni”. Atau bisa jadi mereka sedang berada dalam mode “perlawanan diam” yang sewaktu-waktu bisa meledak.
Saya melihatnya di kampung sendiri, Cirebon. Baik kabupaten maupun kota. Jalan-jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun. Protes muncul, seperti yang dilakukan saudara-saudara di Cirebon Timur. Kemudian janji perbaikan diucapkan pemimpin, dan rakyat pun kembali diam.
Diamnya rakyat itu bukan tanda pasrah. Bukan perkara kesabaran, atau pun tentang akhlakul karimah. Itu tanda mereka sedang menanti, sambil menabung kemuakan.
Diamnya rakyat itu ada batasnya. Begitu energi kemarahan memuncak, mereka bisa berubah menjadi gelombang amuk yang meluluhlantakkan.
Sejarah Nusantara mengenal peristiwa “amok”, ledakan kemarahan yang tiba-tiba, kadang dilakukan individu, kadang kolektif oleh seluruh komunitas. Kolonialis Eropa dulu gentar pada amuk rakyat. Sampai-sampai mereka menyebut aksi ini sebagai kelainan bernama “amok syndrome”.
Kolonialis Belanda dan Inggris sama-sama sudah tahu, masyarakat yang terlihat patuh dan diam, bila tersulut, akan bergerak cepat dan nyaris mustahil dihentikan. Tapi para pemimpin pribumi kita terlihat tidak memahaminya.
Dari terabaikannya suara-suara rakyat, dan menganggap enteng semua protes yang terjadi, dari situ saya yakin, tim ahli atau penasihat bupati dan walikota Cirebon tidak cukup kecakapan untuk mengerti.
Padahal polanya sudah mulai terlihat terjadi di sekitar. Coba deh perhatikan pola yang berulang. Dimulai dari rakyat yang diam, mereka acuh tak acuh, tidak peduli, dan sejenisnya. Sambil begitu, mereka mencatat, mengamati setiap tingkah polah pemimpinnya. Pada saat pemicunya datang, dia lalu meledak. Sepeti Aksi Pati.
Atau seperti aksi warga yang menggelar syukuran, pesta pora, dan “curak” saat bupatinya ditangkap KPK. Saya tidak perlu menyebut nama bupati Cirebon yang saya maksud. Ini tidak sama, tapi serupa: akumulasi kemuakkan pada pemimpin mereka.
Mereka yang berada di lingkaran kekuasaan biasanya tidak akan mengetahui, dan hanya mereka yang di akar rumput yang bisa mengenali tanda-tanda dan pola-pola ini secara terang benderang.
Di banyak daerah, rakyat memang hormat dan patuh pada pemimpin, bahkan sendiko dawuh maring pimpinan. Bupati bisa saja “memegang” elit-elit masyarakat seperti kiai-kiai dan ulama. Atau walikota yang merasa sudah “menggaransi” elit politik di lingkarannya. Tapi rakyat punya nalurinya sendiri.
Rumusnya sederhana. Rakyat, sebagaimana manusia kebanyakan, mempunya ketahanan terhadap penderitaan, kezaliman, dan pengkhianatan. Tapi di kondisi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini (ketidakpastian global, ekonomi, politik, dan sebagainya), potensi rusaknya ketahanan itu jadi semakin membesar.
Jika kesejahteraan tubuh dan jiwa mereka dilukai terus-menerus, naluri itu akan berubah menjadi perlawanan terbuka.
Akhirul kalam, wahai para pemimpin, perbaiki kinerjamu dan segera tepati janji-janjimu kepada rakyat. Jangan ongkang-ongkang kaki dan “tertipu” oleh diamnya rakyat. Itu bukan kesabaran tanpa ujung. Itu adalah jeda sebelum badai. Pemimpin yang bebal dan pongah akan tahu rasanya menyesal ketika badai itu terlanjur telah datang.
(Surya Asia)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
