Surabaya, POJOKREDAKSI.COM — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pelantikan yang digelar pada Kamis, 2 April 2026, total ada 70 pejabat yang mengalami pergeseran jabatan, termasuk tujuh pejabat eselon II atau pejabat tinggi pratama.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya mempercepat kinerja birokrasi agar program-program Pemkot Surabaya berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi warga. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, rotasi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa evaluasi kinerja pejabat di lingkungan pemkot terus berjalan.
Usai pelantikan, Eri menegaskan bahwa perubahan susunan jabatan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari penyesuaian kemampuan pejabat dengan kebutuhan organisasi saat ini. Selain itu, sejumlah pergeseran juga dilakukan karena ada pejabat yang sudah mendekati masa persiapan pensiun atau MPP.
“Ini ada sekitar 70. Eselon II-nya 7 tapi yang totalnya 70. Jadi perubahan-perubahan ini salah satunya memang persiapan ada yang sudah mendekati MPP (Masa Persiapan Pensiun). Jadi diputar,” ujar Eri.
Menurut dia, Pemkot Surabaya sedang membutuhkan percepatan pada berbagai sektor pelayanan, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, penempatan pejabat harus disesuaikan dengan kapasitas, kemampuan, dan kebutuhan kerja yang konkret di lapangan.
Eri menekankan, yang menjadi ukuran utama bukan kedekatan personal dengan pimpinan, melainkan loyalitas tunggal kepada masyarakat Surabaya. Ia ingin seluruh aparatur pemerintah kota memahami bahwa orientasi kerja birokrasi hanya satu, yakni pelayanan publik.
“Karena hari ini tidak ada matahari kembar di Surabaya. Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya. Bukan loyalitas kepada wali kota, bukan loyalitas kepada wakil wali kota, bukan loyalitas kepada sekda, tapi loyalitasnya satu kepada masyarakat Surabaya,” katanya.
Salah satu pergeseran yang paling menyita perhatian dalam mutasi kali ini adalah bergesernya Dedik Irianto dari jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan. Dengan pergeseran itu, posisi Kepala DLH untuk sementara belum terisi definitif dan akan diisi oleh pelaksana tugas hingga proses seleksi atau lelang jabatan dilakukan.
Eri tidak menampik bahwa pergantian di posisi tersebut berkaitan dengan evaluasi kinerja. Sehari sebelum pelantikan, ia diketahui memberikan catatan khusus terhadap penataan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Surabaya yang dinilai belum berjalan optimal. Penataan TPS menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian langsung dari wali kota.
Ia mengakui, ada sejumlah program yang sebenarnya sudah diperintahkan sejak lama, tetapi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Situasi itulah yang kemudian menjadi bahan evaluasi terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kemungkinan rotasi apabila target kerja tidak tercapai.
“Saya banyak hal yang sudah saya perintahkan satu tahun yang lalu tetapi ternyata masih belum jalan. Kan evaluasi-evaluasi saja yang kita lakukan. Yang mungkin salah satunya itu,” ujar Eri.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rotasi jabatan di lingkungan Pemkot Surabaya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian kinerja yang dilakukan secara rutin. Eri menyebut evaluasi kepala OPD dilakukan setiap bulan. Jika pejabat yang bersangkutan dinilai tidak mampu menunjukkan hasil atau terus mengulang kinerja yang belum mencapai target, maka pergantian bisa dilakukan kapan saja.
“Jadi nanti setiap kepala OPD itu pasti ada evaluasi per bulan. Kalau ngulang enggak iso, ya ganti,” tegasnya.
Pesan lain yang juga disampaikan Eri kepada para pejabat adalah soal budaya kerja. Ia meminta para pejabat tidak lagi menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, terlalu banyak teori, atau sekadar berbicara tanpa hasil nyata. Fokus utama, kata dia, adalah bekerja cepat, efisien, dan menghasilkan output yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya pastikan, kerjone duduk kakehan teori, kerjone gak kakehan ngomong. Karena saya itu pernah jadi kepala dinas, pernah jadi staf. Waktu yang terbuang itu banyak. Maka hari ini tidak ada lagi teman-teman itu membuang waktu yang sudah ada,” ucap Eri.
Dalam pelantikan itu, tujuh pejabat eselon II yang menempati posisi baru adalah Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dr. Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Irvan Wahyudrajat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, serta Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota.
Tak hanya pejabat tinggi pratama, pelantikan juga mencakup sejumlah pejabat struktural lain, mulai dari kepala bidang, camat, lurah, hingga beberapa jabatan staf. Menurut Eri, seluruh rotasi tersebut dilakukan untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Momentum mutasi dan rotasi ini juga beriringan dengan perhatian serius wali kota terhadap persoalan kebersihan kota, terutama penataan TPS. Eri bahkan memimpin langsung penataan kerja bakti massal serentak di Surabaya. Dalam kegiatan itu, ia meninjau langsung dua TPS, yakni TPS Rangkah dan TPS Simpang Dukuh.
TPS Rangkah disebut sebagai TPS terbesar yang biasa menampung sampah dari empat kecamatan. Sementara TPS Simpang Dukuh berada di kawasan pusat kota, tak jauh dari Gedung Negara Grahadi. Dari peninjauan tersebut, Eri tampak kecewa karena kondisi TPS dinilai masih jauh dari tertata.
Ia menyesalkan masih adanya tumpukan sampah, gerobak sampah atau geledekan, hingga barang-barang rongsokan yang diduga merupakan titipan petugas kebersihan. Bahkan, di lokasi juga terlihat sampah berukuran besar yang belum tertangani dengan baik. Temuan inilah yang memperkuat pesan bahwa percepatan kerja birokrasi tidak boleh berhenti pada rapat dan perintah administratif semata, tetapi harus benar-benar terlihat di lapangan.
Bagi Pemkot Surabaya, rotasi 70 pejabat ini menunjukkan bahwa orientasi pemerintahan saat ini diarahkan pada hasil yang lebih terukur. Penempatan pejabat bukan hanya soal jabatan, melainkan soal kecocokan antara kemampuan personel dan kebutuhan pelayanan. Ketika target belum tercapai, evaluasi akan terus berjalan.
Daftar tujuh pejabat eselon II yang dilantik pada Kamis, 2 April 2026, adalah sebagai berikut: Eddy Christijanto menjadi Kepala Diskominfo dari sebelumnya Kepala Dispendukcapil; dr. Billy Daniel Messakh, Sp.B menjadi Kepala Dinas Kesehatan dari sebelumnya Direktur Utama RSUD Dr. Muhammad Soewandhie Surabaya; Maria Theresia Ekawati Rahayu menjadi Kepala Bappeda dari sebelumnya bertugas di Bakesbangpol; Irvan Wahyudrajat menjadi Kepala Dispendukcapil dari sebelumnya Kepala Bappeda; Nanik Sukristina menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari sebelumnya Dinas Kesehatan; Antiek Sugiharti menjadi Kepala Dinas Sosial dari sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; serta Dedik Irianto menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan dari sebelumnya Kepala DLH.
Dengan komposisi baru ini, Pemkot Surabaya diharapkan bisa bergerak lebih cepat dalam menjalankan program, membenahi pelayanan publik, dan menjawab persoalan kota yang bersentuhan langsung dengan warga. Bagi Eri Cahyadi, pesan utamanya tegas: birokrasi harus bekerja, hasilnya harus terlihat, dan loyalitas aparatur hanya untuk masyarakat Surabaya.
(Sigit Santoso)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
