MEDAN, POJOKREDAKSI.COM — Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyampaikan keluhan terkait komunikasi dan lambannya respons Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Medan dalam menangani berbagai persoalan operasional di lapangan.
Keluhan tersebut terutama menyangkut sulitnya memperoleh komunikasi, kejelasan informasi, serta tindak lanjut atas proses evaluasi dan penyelesaian sejumlah persoalan yang dihadapi mitra SPPG.
Kondisi itu dinilai menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengingat koordinasi antara mitra SPPG dengan BGN menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan kegiatan pelayanan berjalan sebagaimana mestinya.
Mitra membutuhkan saluran komunikasi yang jelas agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat segera disampaikan dan mendapatkan tindak lanjut. Namun, berdasarkan keluhan yang disampaikan, komunikasi dengan Korwil BGN Kota Medan dinilai belum berjalan secara optimal.
Persoalan tersebut kemudian memunculkan dorongan agar BGN melakukan evaluasi terhadap kinerja Korwil di wilayah Kota Medan.
Mitra Butuh Kepastian dan Respons Cepat
Korwil BGN di daerah memiliki posisi penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, termasuk dalam menjembatani koordinasi antara BGN dengan mitra pelaksana di lapangan.
Karena itu, kemampuan membangun komunikasi yang baik, memberikan informasi yang jelas, serta merespons persoalan secara tepat waktu menjadi hal yang dinilai penting.
Keluhan mitra SPPG tidak hanya berkaitan dengan persoalan komunikasi semata. Lambannya tindak lanjut terhadap masalah operasional juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Dalam pelaksanaan MBG, SPPG menjadi bagian dari rantai pelayanan yang berhubungan langsung dengan penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Ketika persoalan di tingkat operasional tidak segera mendapatkan penyelesaian, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran kegiatan.
Atas dasar itu, Korwil BGN diharapkan dapat menjalankan fungsi koordinasi secara responsif, transparan dan profesional.
Komunikasi yang terbuka juga diperlukan agar setiap persoalan yang dihadapi mitra dapat diketahui secara jelas, termasuk mengenai proses evaluasi, penyelesaian masalah, maupun keputusan yang harus diambil.
Operasional SPPG Berpengaruh pada Banyak Pihak
Persoalan yang terjadi dalam operasional SPPG pada akhirnya tidak hanya berdampak kepada mitra.
Jika kegiatan SPPG mengalami gangguan, sekolah dan penerima manfaat juga berpotensi terdampak karena berkaitan dengan kelancaran penyaluran Program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, aktivitas dapur SPPG juga melibatkan para relawan yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, persoalan operasional yang tidak segera ditangani dapat memiliki dampak lebih luas terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Karena itu, diperlukan koordinasi yang efektif antara BGN, Korwil, mitra SPPG dan pihak terkait lainnya agar setiap kendala dapat diselesaikan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Keberlangsungan program juga membutuhkan kepastian bagi para mitra. Ketika muncul persoalan, mitra membutuhkan mekanisme pengaduan dan komunikasi yang mudah diakses serta tindak lanjut yang jelas.
Hal tersebut menjadi penting karena pelaksanaan program berskala luas membutuhkan tata kelola yang tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu merespons persoalan yang muncul di lapangan.
BGN Diminta Evaluasi Kinerja Korwil
Munculnya berbagai keluhan tersebut mendorong agar Badan Gizi Nasional segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Korwil BGN Kota Medan.
Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah standar pelayanan, komunikasi, koordinasi serta mekanisme penyelesaian persoalan di tingkat wilayah telah berjalan sesuai ketentuan.
Evaluasi juga dinilai penting untuk memastikan persoalan yang disampaikan mitra tidak berhenti pada komunikasi semata, tetapi benar-benar mendapatkan tindak lanjut.
Dengan adanya evaluasi, BGN dapat mengetahui hambatan yang terjadi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan agar koordinasi di lapangan berjalan lebih efektif.
Apabila dari hasil evaluasi ditemukan bahwa Korwil tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi secara profesional atau tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, BGN dinilai perlu mengambil tindakan sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah tersebut dapat mencakup perbaikan kinerja maupun tindakan lainnya, termasuk mempertimbangkan pergantian atau pencopotan dari jabatan apabila memang terdapat dasar dan mekanisme yang memungkinkan untuk dilakukan.
Namun, keputusan tersebut tentunya perlu didasarkan pada hasil evaluasi serta ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan MBG Jangan Terkendala Birokrasi
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, persoalan komunikasi dan birokrasi di tingkat wilayah diharapkan tidak menjadi hambatan bagi keberlangsungan pelayanan kepada penerima manfaat.
Program tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat dari seluruh unsur yang terlibat. Mulai dari BGN, Korwil, mitra SPPG hingga pihak sekolah dan unsur pendukung lainnya.
Setiap kendala yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan perlu ditangani secara cepat dan terukur agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Mitra SPPG juga membutuhkan kepastian bahwa setiap keluhan dan persoalan yang disampaikan akan mendapatkan respons serta tindak lanjut yang jelas.
Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap kinerja Korwil BGN Kota Medan menjadi bagian penting untuk memastikan fungsi koordinasi di tingkat wilayah berjalan sebagaimana mestinya.
BGN dituntut segera hadir memberikan kepastian, memperbaiki tata kelola pelayanan, serta memastikan pelaksanaan MBG di Kota Medan dapat berjalan efektif dan transparan.
Perbaikan komunikasi antara BGN dan mitra juga diharapkan dapat menciptakan koordinasi yang lebih baik sehingga persoalan operasional dapat diselesaikan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan MBG tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan koordinasi di lapangan.
Karena itu, setiap keluhan yang muncul dari mitra perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan dan memastikan kepentingan penerima manfaat tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Medan.
(Redaksi)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
