PEKANBARU, POJOKREDAKSI.COM – PT DB, perusahaan yang bergerak di bidang jalan tol dan berkantor di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau atas dugaan pemotongan upah dan tidak dibayarkannya upah lembur terhadap 10 pekerja.

Laporan tersebut diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (LBH FSPMI) Provinsi Riau pada Selasa, 20 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan pihak pelapor, total kerugian material yang diklaim para pekerja mencapai sekitar Rp252 juta, terdiri atas upah yang dipotong dan upah lembur yang disebut belum dibayarkan perusahaan.

Sekretaris LBH FSPMI Riau, Maulana Syafi’i, menyampaikan laporan itu setelah menerima informasi dan pengaduan dari para pekerja. Ia menjelaskan, dugaan persoalan ketenagakerjaan tersebut berkaitan dengan masa kerja para pekerja di PT DB pada periode 2020 hingga 2025.

Menurut Maulana, laporan resmi itu disampaikan melalui surat bernomor 004/LBH FSPMI RIAU/X/2026 tertanggal 20 Oktober 2026. Surat tersebut, menurut pihak pelapor, telah diterima Ditreskrimsus Polda Riau pada tanggal yang sama.

“Dari hasil informasi yang disampaikan oleh 10 orang pekerja, sedikitnya sekitar Rp35 juta kerugian material yang dialami pekerja akibat upahnya yang dipotong oleh perusahaan,” ujar Maulana.

Selain dugaan pemotongan upah, para pekerja juga mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp217 juta karena upah lembur mereka belum dibayarkan. Dengan demikian, nilai kedua komponen yang disampaikan pelapor mencapai sekitar Rp252 juta.

Angka tersebut merupakan klaim kerugian berdasarkan keterangan pihak pekerja dan LBH FSPMI Riau. Penetapan tanggung jawab hukum perusahaan maupun kepastian mengenai hak yang harus dibayarkan tetap memerlukan pemeriksaan dan penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.

Pekerja Tempuh Jalur Hukum Setelah Anjuran Disnaker

Perwakilan pekerja, Putra Tahan, mengatakan bahwa langkah pelaporan ke Polda Riau ditempuh karena hak-hak normatif yang mereka tuntut disebut belum dipenuhi perusahaan.

Putra hadir bersama sejumlah pekerja jalan tol lainnya, yakni Rusyadi Afandi, Viki Triandika, Alfin, dan Suryanto, saat mendampingi proses penyampaian laporan tersebut.

Ia menjelaskan, persoalan itu sebelumnya telah dibahas melalui mekanisme ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Menurut Putra, terdapat surat anjuran dari Disnaker Kota Pekanbaru bernomor B.500.15.15.2/DISNAKER/822/2025 tertanggal 20 November 2025 yang merinci sejumlah hak pekerja.

“Merujuk pada surat anjuran dari Disnaker Kota Pekanbaru, sudah secara rinci disebutkan mengenai hak-hak normatif pekerja yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan,” kata Putra.

Ia menyebut tuntutan para pekerja tidak hanya berkaitan dengan pemotongan upah dan pembayaran lembur. Hak pembayaran uang pisah serta tunjangan hari raya (THR) juga disebut belum diselesaikan.

Menurut Putra, rincian mengenai hak-hak tersebut telah dimuat dalam anjuran mediator Disnaker Kota Pekanbaru. Karena persoalan belum menemukan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan pekerja, mereka kemudian menempuh jalur pengaduan kepada Desk Ketenagakerjaan Polda Riau melalui Ditreskrimsus.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan sekaligus memberikan kepastian atas hak-hak yang diklaim belum diterima para pekerja.

FSPMI Berkomitmen Mengawal Pengaduan

Ketua DPW FSPMI Provinsi Riau, Satria Putra, menegaskan bahwa organisasinya akan mengawal persoalan tersebut bersama LBH FSPMI Riau hingga memperoleh penyelesaian.

Menurut Satria, persoalan ini menyangkut hak normatif pekerja yang perlu ditangani secara serius. Ia berharap proses penanganan oleh aparat penegak hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“DPW FSPMI beserta jajarannya, dalam hal ini bersama dengan LBH FSPMI Riau, akan serius mengawal kasus ini agar segera diselesaikan sampai tuntas. Karena ini menyangkut hak-hak normatif pekerja yang sudah dijamin oleh undang-undang,” tegas Satria.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan kepercayaan kepada Desk Ketenagakerjaan Polda Riau agar persoalan tersebut dapat ditangani hingga tuntas. Menurutnya, penyelesaian yang jelas diperlukan agar hak para pekerja memperoleh kepastian.

“Kita berikan kepercayaan dan apresiasi kepada Desk Ketenagakerjaan Polda Riau, agar persoalan ini dapat segera diselesaikan hingga tuntas dan hak-hak pekerja dapat diberikan,” ujarnya.

FSPMI berharap pengaduan tersebut mendapatkan penanganan sesuai kewenangan aparat serta memberikan kejelasan terhadap tuntutan para pekerja, baik mengenai upah yang dipotong maupun pembayaran lembur dan hak lainnya yang disebut belum dipenuhi.

Senior Legal PT DB Sebut Akan Mengupayakan Perdamaian

Sementara itu, Senior Legal PT DB, Dwi Prasetyo, menyatakan akan berupaya memfasilitasi penyelesaian secara damai atas tuntutan yang diajukan para pekerja.

Saat ditemui di Pekanbaru, Dwi mengatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan perusahaan. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai usulan penyelesaian tetap berada di tangan pimpinan PT DB.

“Saya berusaha memfasilitasi perdamaian atas perkara yang dituntut oleh pekerja ke pihak manajemen PT DB. Saya akan menyampaikan ke pimpinan dan keputusan tetap di tangan pimpinan perusahaan,” kata Dwi.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyampaikan tuntutan pekerja kepada manajemen perusahaan. Meski demikian, belum terdapat keterangan dalam bahan pemberitaan ini mengenai keputusan final perusahaan, nilai pembayaran yang disepakati, ataupun jadwal penyelesaian tuntutan tersebut.

Penyelesaian Hak Pekerja Menjadi Fokus

Kasus ini menyoroti pentingnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme yang berlaku. Dalam persoalan yang melibatkan upah, lembur, THR, dan hak pekerja lainnya, dokumen pengupahan, catatan jam kerja, perjanjian kerja, serta hasil proses mediasi dapat menjadi bagian penting dalam memperjelas duduk perkara.

Pekerja yang merasa haknya belum dipenuhi dapat menggunakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Di sisi lain, perusahaan juga berhak menyampaikan penjelasan dan dokumen yang relevan untuk menanggapi tuntutan tersebut.

Dalam perkara PT DB, para pekerja melalui LBH FSPMI Riau telah menyampaikan laporan kepada Polda Riau. Mereka berharap persoalan yang disebut berlangsung selama periode 2020–2025 itu dapat memperoleh penyelesaian dan memberikan kepastian terhadap hak-hak yang mereka tuntut.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses penanganan laporan, klarifikasi para pihak, serta mekanisme penyelesaian yang ditempuh. Hingga seluruh proses tersebut memberikan kejelasan, dugaan yang disampaikan pelapor tetap harus diperlakukan sebagai klaim yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Para pekerja berharap hak-hak yang menurut mereka belum dibayarkan dapat diselesaikan. Sementara itu, pihak PT DB melalui Senior Legal menyatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pimpinan perusahaan untuk mengupayakan perdamaian.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

MEDAN, POJOKREDAKSI.COM — Advokat sekaligus mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H., menerbitkan buku berjudul Masa Depan Profesi Advokat Indonesia: Multibar Organisasi, Tunggal dalam Standar dan Kehormatan.

Buku dengan ISBN 978-634-296-792-8 tersebut diterbitkan Penerbit Nasmedia (PT Nas Media Indonesia), Jakarta, dan cetakan pertamanya terbit pada September 2026.

Novel menyampaikan gagasan dalam bukunya saat ditemui di sela-sela peresmian PT Trivelia Media Nusantara di kawasan Medan Timur, Kota Medan, Kamis (1/10/2026). Di perusahaan yang bergerak di bidang media online, penerbitan, dan percetakan buku itu, Novel menjabat sebagai CEO sekaligus Founder.

Buku tersebut berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 tanggal 17 Juni 2026 yang, sebagaimana menjadi dasar pembahasan buku, menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat inkonstitusional bersyarat dan memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan.

Menurut Novel, persoalan profesi advokat tidak semata-mata terletak pada banyaknya organisasi, tetapi pada pengelolaan fungsi regulator, penguji, pengawas, dan penegak etik.

“Selama dua dasawarsa, energi profesi ini habis untuk memperdebatkan satu organisasi atau banyak organisasi. Mahkamah Konstitusi sudah menutup perdebatan itu. Sekarang saatnya kita berbicara tentang mutu dan kehormatan profesi,” ujar Novel.

Buku tersebut terdiri atas lima bab yang membahas sejarah profesi advokat, persoalan sistem advokat dan Putusan MK Nomor 126, landasan normatif, perbandingan sistem di sejumlah negara, hingga desain baru sistem advokat Indonesia.

Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah organisasi advokat tetap banyak dan bebas, termasuk tetap menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Namun, ujian profesi advokat diusulkan dipusatkan pada satu lembaga, yakni Dewan Advokat Nasional.

Dalam rancangan tersebut, pengaduan masyarakat diperiksa oleh Komisi Pengawas Advokat yang tunggal. Persidangan etik dilakukan Dewan Kehormatan Advokat tingkat provinsi, dengan mekanisme banding kepada Dewan Kehormatan Advokat Nasional. Seluruhnya dicatat dalam satu Register Advokat Nasional.

Novel mengakui gagasan Dewan Advokat Nasional bukan hal baru karena sebelumnya telah disampaikan sejumlah advokat senior. Namun, ia mengklaim bukunya membahas gagasan tersebut secara lebih komprehensif, mulai dari landasan sejarah dan konstitusional, kelembagaan, keanggotaan, pembiayaan, hingga usulan perubahan pasal dalam undang-undang advokat yang baru.

“Organisasi boleh banyak, tetapi standar dan kehormatan profesi harus satu. Tidak boleh ada lagi advokat yang dijatuhi sanksi di satu organisasi lalu kembali beracara dengan kartu organisasi lain,” katanya.

Novel berharap bukunya dapat menjadi bahan rujukan bagi pembentuk undang-undang, organisasi advokat, akademisi, mahasiswa hukum, dan advokat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokat.

“Gagasan yang datang setelah undang-undang disahkan hanya menjadi catatan sejarah. Karena itu buku ini saya tulis sekarang, ketika bentuk undang-undangnya masih dapat dipengaruhi. Tenggat 17 Juni 2028 tidak menunggu siapa pun,” tuturnya.

Selain menerbitkan buku, Novel tetap berpraktik sebagai advokat. Sementara PT Trivelia Media Nusantara yang baru didirikannya bergerak di bidang media online, penerbitan, dan percetakan buku.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

JAKARTA, POJOKREDAKSI.COM — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara (PERADI Pergerakan) mendorong reformasi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pembaruan regulasi dinilai tidak cukup hanya membahas single bar atau multi bar, tetapi harus mencakup standar kompetensi, registrasi, pengawasan, perlindungan profesi, etik dan pertanggungjawaban advokat kepada masyarakat.

Dorongan tersebut semakin penting setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 17 Juni 2026 menyatakan UU Advokat inkonstitusional secara bersyarat apabila dalam waktu paling lama dua tahun tidak dilakukan perubahan atau penggantian dengan berpedoman pada putusan-putusan MK.

PERADI Pergerakan mengusulkan model multi organisasi advokat yang teregulasi (regulated multi-bar) dengan pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) sebagai regulator profesi independen.

Dalam konsep tersebut, advokat tetap bebas membentuk dan bergabung dengan organisasi profesi. Organisasi advokat tetap menjalankan fungsi pembinaan, advokasi kepentingan profesi, peningkatan kapasitas dan pendidikan berkelanjutan.

Sementara fungsi yang menyangkut kepentingan publik, seperti standar kompetensi nasional, registrasi advokat, standar minimum etik, sistem disiplin dan penjaminan mutu profesi, ditempatkan pada regulator independen.

Prinsip yang ditawarkan adalah bebas berorganisasi, satu standar nasional, satu registrasi publik dan satu sistem disiplin yang independen serta akuntabel.

DAN Bukan Organisasi Advokat Baru

PERADI Pergerakan menegaskan DAN tidak dimaksudkan menjadi organisasi advokat baru atau superorganisasi. Regulator tersebut hanya menjalankan fungsi regulasi profesi, sedangkan fungsi representasi tetap berada pada organisasi advokat.

Independensi DAN dinilai harus dijamin melalui proses seleksi yang terbuka, berbasis rekam jejak, uji publik dan deklarasi konflik kepentingan. Komposisinya dapat melibatkan advokat dari berbagai organisasi serta unsur akademisi, bantuan hukum, kepentingan publik, tata kelola dan teknologi.

PERADI Pergerakan juga mendorong satu registrasi nasional advokat yang dapat digunakan masyarakat, pengadilan dan aparat penegak hukum untuk memverifikasi status advokat.

Organisasi advokat tetap dapat memiliki daftar anggota masing-masing, tetapi status seseorang sebagai advokat harus dapat diverifikasi melalui satu sistem nasional.

Standar Pendidikan dan Ujian Nasional

Reformasi juga dinilai perlu menyentuh pendidikan dan ujian profesi. Calon advokat harus memiliki kemampuan praktik hukum, termasuk penyusunan dokumen, analisis perkara, litigasi dan nonlitigasi, kode etik, HAM, bukti elektronik, perlindungan data serta teknologi hukum.

Masa magang diharapkan menjadi proses pembelajaran nyata melalui supervisi, logbook, portofolio dan evaluasi. Setelah diangkat, advokat juga perlu mengikuti pengembangan profesi berkelanjutan atau Continuing Professional Development (CPD).

PERADI Pergerakan mengingatkan agar sistem akreditasi organisasi tidak menjadi instrumen monopoli baru. Persyaratan jumlah anggota dan sebaran organisasi harus diterapkan secara proporsional agar tidak menghambat organisasi yang memiliki kualitas baik meski jumlah anggotanya lebih kecil.

Imunitas Advokat Bukan Kekebalan Hukum

Isu lain yang dinilai penting adalah hak imunitas advokat. PERADI Pergerakan memandang imunitas sebagai perlindungan fungsional ketika advokat menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, bukan kekebalan pribadi dari hukum.

Perlindungan tersebut diperlukan agar advokat dapat menjalankan pembelaan secara profesional, tetapi tidak boleh berubah menjadi impunitas terhadap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana.

PERADI Pergerakan juga mendorong penguatan legal professional privilege untuk melindungi kerahasiaan komunikasi dan dokumen advokat dengan klien, termasuk ketika perangkat elektronik atau penyimpanan digital kantor hukum menjadi objek penggeledahan dan penyitaan.

Sistem Disiplin dan Bantuan Hukum

Masyarakat dinilai membutuhkan mekanisme pengaduan yang efektif, sementara advokat harus memperoleh proses pemeriksaan etik yang adil.

Karena itu, PERADI Pergerakan mendorong sistem disiplin yang menjamin due process of law, termasuk hak mengetahui tuduhan, mengajukan bukti, menghadirkan saksi atau ahli, memperoleh pendampingan, mendapatkan putusan beralasan dan memiliki mekanisme banding.

PERADI Pergerakan juga mendukung penguatan kewajiban pro bono. Bantuan hukum tidak hanya berbentuk pendampingan perkara di pengadilan, tetapi dapat mencakup konsultasi, pendidikan hukum, penelitian dan pendampingan masyarakat.

UU Advokat Perlu Menjawab Era AI

Pembaruan UU Advokat juga dinilai perlu mengatur perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), keamanan data klien, cloud, keamanan siber dan konsultasi hukum daring.

Penggunaan AI tidak boleh menghilangkan tanggung jawab profesional advokat. Hasil yang diperoleh dari teknologi tetap harus diverifikasi manusia dan informasi rahasia klien harus memperoleh perlindungan memadai.

PERADI Pergerakan juga mengusulkan penguatan tata kelola kantor advokat, pengelolaan dana klien dalam rekening terpisah serta kemungkinan penggunaan asuransi profesi.

Transisi Tidak Boleh Merugikan Advokat

Dalam masa perubahan regulasi, advokat yang telah sah diangkat dan disumpah dinilai tidak perlu mengikuti ujian ulang. Registrasi ulang cukup dilakukan untuk pemadanan data dan status.

Kartu atau nomor advokat yang lama juga perlu tetap diakui sampai sistem baru siap. Organisasi advokat yang telah memiliki legalitas harus diberi waktu melakukan penyesuaian.

PERADI Pergerakan menilai pembaruan UU Advokat harus menjadi bagian dari reformasi sistem peradilan dan diselaraskan dengan perkembangan hukum acara pidana, termasuk UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Selaras dengan sikap DPP PERADI Pergerakan, Jonni Silitonga, S.H., M.H., Ketua DPC PERADI Pergerakan Kota Medan, mengatakan pembaruan UU Advokat merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan secara keseluruhan.

“Pembaharuan UU Advokat setidaknya harus melengkapi; Multi organisasi dengan satu Regulator Independen. Yang paling penting ialah RUU harus memperjelas Hak Imunitas Advokat,” ujar Jonni.

PERADI Pergerakan menegaskan, keberhasilan UU Advokat baru seharusnya tidak diukur dari organisasi mana yang memperoleh kewenangan terbesar, tetapi dari kemampuan sistem memastikan masyarakat memperoleh advokat yang kompeten, independen, dapat diverifikasi statusnya, menjaga kerahasiaan klien dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

RANTAUPRAPAT, POJOKREDAKSI.COM – Sekitar 1.000 buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPBun) PTPN IV Regional I Basis se-Distrik Manager Group Labuhanbatu (DM GLB) berencana menggelar aksi di Polres Labuhanbatu, Kamis (24/9/2026).

Rencana aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait penanganan sejumlah perkara hukum yang dinilai belum memberikan kepastian sebagaimana diharapkan pekerja.

Ketua SPBun PTPN IV Basis Kebun Rantauprapat, Donal Sipahutar, mengatakan persiapan aksi telah dilakukan melalui rapat konsolidasi internal. Menurut Donal, salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah dugaan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian yang mereka rasakan dalam sejumlah perkara.

“Aksi ini berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan Polres Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” ujar Donal kepada media, Senin (21/9/2026).

Menurut Donal, aspirasi tersebut berkaitan dengan tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut mengatur tugas pokok Polri, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan UU tersebut kini menjadi bagian dari regulasi yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 5 Tahun 2026.

Operator Excavator Ditangkap, SPBun Pertanyakan Standar Penanganan Hukum

Salah satu persoalan yang disoroti SPBun adalah peristiwa pada Rabu (9/9/2026), ketika seorang operator alat berat jenis excavator disebut diamankan sejumlah anggota kepolisian saat sedang bekerja.

Menurut keterangan Donal, operator tersebut kemudian dibawa ke ruang Satreskrim Unit Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Polres Labuhanbatu untuk menjalani pemeriksaan.

Donal menyebut operator itu diamankan tanpa terlebih dahulu menerima panggilan. Pemeriksaan tersebut, menurut SPBun, berkaitan dengan adanya pengaduan masyarakat atau Dumas mengenai dugaan penggunaan solar bersubsidi oleh alat berat excavator.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu alasan SPBun mempertanyakan pola penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Mereka membandingkan kecepatan penanganan terhadap persoalan yang melibatkan seorang pekerja dengan sejumlah laporan polisi mengenai dugaan pencurian dengan kekerasan yang menurut SPBun hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang mereka harapkan.

“Jika sebuah pengaduan dapat bergerak cepat hingga berujung pada pemeriksaan seorang pekerja, mengapa laporan polisi mengenai dugaan pencurian dengan kekerasan yang menurut SPBun telah berlangsung sekitar 500 hari belum menunjukkan perkembangan yang mereka harapkan?” demikian inti pertanyaan yang akan disampaikan massa dalam aksi tersebut.

Donal menyebut terdapat tiga Laporan Polisi (LP) berkaitan dengan dugaan pencurian dengan kekerasan yang menurut pihaknya belum memperoleh tindak lanjut yang memadai.

SPBun menilai kondisi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di lingkungan perkebunan, terutama karena dugaan pencurian produksi disebut masih terjadi di areal Kebun Rantauprapat.

SPBun Soroti Dugaan Pencurian Produksi di Areal Perkebunan

Donal mengatakan tidak adanya tindak lanjut sebagaimana yang diharapkan terhadap laporan-laporan tersebut membuat pekerja merasa situasi keamanan di kawasan perkebunan belum memberikan kepastian.

“Tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan polisi tersebut membuat tindakan pencurian dengan kekerasan atas produksi di Kebun Rantauprapat semakin merajalela,” kata Donal.

Kekhawatiran tersebut, menurut SPBun, kembali terjadi pada Rabu (16/9/2026).

Sekitar 30 orang yang disebut sebagai gerombolan pencuri produksi diduga melakukan aksi di areal perkebunan. Ketika hendak dihalau dan diamankan petugas pengamanan yang terdiri dari satpam serta personel BKO TNI/Polri, kelompok tersebut disebut melakukan perlawanan.

Menurut keterangan yang disampaikan SPBun, perlawanan dilakukan dengan melempari petugas menggunakan benda keras serta mengancam menggunakan benda tajam.

Peristiwa itu menjadi salah satu alasan pekerja meminta adanya kepastian penanganan hukum sekaligus jaminan keamanan dalam menjalankan aktivitas di lingkungan perkebunan.

Sebelumnya, pemberitaan mengenai insiden pada 16 September tersebut juga menyebut adanya dugaan penyerangan terhadap petugas keamanan perkebunan. Dalam pemberitaan tersebut, Polres Labuhanbatu menyatakan perkara masih dalam proses penyelidikan dan telah diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

Buruh Minta Hukum Ditegakkan Secara Adil

Bagi SPBun, aksi yang akan dilakukan pada Kamis (24/9/2026) bukanlah permintaan agar pekerja maupun PTPN IV Regional I mendapatkan perlakuan khusus.

Sebaliknya, mereka meminta agar seluruh perkara yang ditangani aparat penegak hukum diproses secara adil, objektif, profesional, transparan dan berdasarkan ketentuan hukum.

“Kami tidak meminta perlakuan khusus. Kami hanya meminta perlakuan yang adil,” tegas Donal.

Ia mengatakan pekerja membutuhkan jaminan keamanan ketika melaksanakan pekerjaan. Pada saat yang sama, perusahaan juga dinilai membutuhkan kepastian keamanan agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik.

“Kami meminta jaminan perlindungan dan keamanan bagi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya serta jaminan keamanan bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya,” ujarnya.

Menurut Donal, keberadaan institusi kepolisian pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Ia juga menyinggung bahwa penyelenggaraan negara dibiayai melalui keuangan negara yang berasal dari kontribusi masyarakat.

“Kami tahu sebagian gaji dan tunjangan Polri berasal dari uang negara yang juga bersumber dari tetesan keringat rakyat, termasuk para pekerja PTPN IV Regional I,” kata Donal.

Aksi 24 September Disebut Sebagai Penyampaian Aspirasi

SPBun memastikan rencana aksi ke Polres Labuhanbatu pada Kamis (24/9/2026) akan menjadi momentum bagi pekerja untuk menyampaikan langsung keresahan mereka terkait penanganan perkara hukum dan keamanan di lingkungan perkebunan.

Massa disebut tidak hanya akan mempertanyakan perkembangan sejumlah laporan polisi, tetapi juga meminta penjelasan mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menegakkan hukum.

Dalam konteks tersebut, SPBun menilai persoalan yang mereka sampaikan bukan merupakan konflik antara buruh dan kepolisian. Mereka menyebut aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada institusi penegak hukum.

Pertanyaan utama yang ingin mereka sampaikan adalah mengenai adanya perbedaan waktu dan perkembangan penanganan antara satu laporan dengan laporan lainnya.

Bagi SPBun, ketika suatu laporan membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan kepastian, sementara persoalan lain dapat bergerak lebih cepat, masyarakat memiliki alasan untuk meminta penjelasan mengenai proses penanganannya.

Mereka juga mempertanyakan apakah penerapan hukum dalam perkara-perkara tersebut telah dilakukan dengan standar yang sama, tanpa membedakan pihak yang terlibat.

Karena itu, sekitar 1.000 pekerja PTPN IV Regional I direncanakan datang ke Polres Labuhanbatu pada 24 September 2026 untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi tersebut.

SPBun berharap aksi tersebut dapat menjadi ruang dialog antara pekerja dan aparat kepolisian sehingga persoalan yang mereka soroti memperoleh penjelasan dan tindak lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Bagi para pekerja, persoalan utama yang ingin ditegaskan bukanlah meminta keistimewaan dalam proses hukum, melainkan kepastian bahwa keamanan pekerja terjamin dan setiap laporan yang disampaikan kepada aparat dapat ditangani secara profesional, transparan serta berdasarkan ketentuan hukum.

Hingga rencana aksi tersebut berlangsung, berbagai tudingan yang disampaikan SPBun merupakan aspirasi dan penilaian dari pihak pekerja. Penanganan perkara dan dugaan tindak pidana yang mereka soroti tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, aksi Kamis (24/9/2026) akan menjadi momentum bagi SPBun untuk menyampaikan secara langsung persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan rasa aman pekerja, perlindungan aset perkebunan serta kepastian penanganan laporan hukum di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

DELI SERDANG, POJOKREDAKSI.COM – Perselisihan hubungan industrial di PT Mark Dynamics Indonesia Tbk, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum pekerja, Epipanias Purba, SH, dari Kantor Hukum (Law Office) Pamajalniaji & Partners, mengungkap sejumlah dugaan persoalan hukum terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kebebasan berserikat hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Persoalan tersebut mencuat dalam pendampingan hukum terhadap Jeki Wijaya, salah seorang buruh PT Mark Dynamics Indonesia Tbk yang disebut mengalami PHK. Menurut Epipanias, pihaknya menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu diperiksa oleh instansi berwenang, termasuk dugaan cacat prosedur dalam pengesahan PKB serta dugaan gratifikasi yang melibatkan pejabat terkait.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan dan penilaian dari pihak kuasa hukum. Dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan serta pembuktian oleh lembaga yang berwenang.

Kuasa Hukum Soroti Pengesahan PKB

Epipanias Purba mengatakan pihaknya menemukan persoalan dalam dokumen Surat Keputusan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan pengesahan PKB di perusahaan tersebut.

Menurut dia, terdapat dugaan cacat prosedur dan aturan dalam proses pengesahan PKB. Meski demikian, PKB tersebut tetap disahkan oleh mantan Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Norma Siagian, SE, M.AP.

“Kendati cacat prosedur dan aturan, PKB itu tetap disahkan oleh mantan Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang Norma Siagian. Kami menduga pejabat terkait menyalahgunakan wewenang, menerima gratifikasi dari pihak perusahaan,” ujar Epipanias.

Tuduhan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan kuasa hukum. Untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran hukum, termasuk gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangan, diperlukan pemeriksaan dan proses hukum oleh aparat atau lembaga yang memiliki kewenangan.

Secara normatif, persoalan PKB memang berkaitan erat dengan hubungan industrial dan posisi serikat pekerja dalam proses perundingan. Peraturan mengenai pembuatan dan pendaftaran PKB juga mengatur keterlibatan pekerja dan pengusaha dalam hubungan industrial.

Persoalan Struktur Serikat Pekerja

Selain pengesahan PKB, kuasa hukum juga mempersoalkan struktur kepengurusan organisasi pekerja yang disebut sebagai Serikat Pekerja Deli Bersatu MDI atau SPDB.

Epipanias menilai terdapat persoalan independensi dalam struktur organisasi tersebut. Hal itu, menurutnya, terlihat dari sejumlah posisi dalam kepengurusan yang disebut ditempati oleh jajaran manajemen perusahaan maupun anak perusahaan.

Ia menyebut JUMADI sebagai Direktur PT Berjaya Dynamics Indonesia Tbk yang disebut sebagai anak perusahaan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. Kemudian IRAWAN disebut sebagai Manager PT Mark Dynamics Indonesia Tbk, sementara Cahaya Dewi Boru Surbakti disebut sebagai Direktur PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

“Dari bagan kepengurusan, kita melihat ada kecacatan. Yaitu di posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dijabat langsung oleh jajaran top management perusahaan dan anak perusahaan,” kata Epipanias.

Menurut dia, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dipersoalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Permenaker Nomor 28 Tahun 2014.

UU Nomor 21 Tahun 2000 pada prinsipnya menjamin pekerja atau buruh untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Karena itu, tudingan mengenai struktur kepengurusan tersebut menjadi bagian yang perlu diverifikasi berdasarkan dokumen organisasi, status kepengurusan, ketentuan internal serikat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Potongan Gaji dan Iuran Koperasi Dipersoalkan

Kuasa hukum juga menyoroti isi PKB yang menurutnya merugikan pekerja. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah adanya potongan dari slip gaji pekerja yang dikaitkan dengan iuran koperasi.

Epipanias menyebut sekitar 2.534 pekerja dikenakan potongan Rp20.000 setiap bulan untuk iuran Koperasi SPDB. Berdasarkan perhitungannya, nilai potongan tersebut mencapai sekitar Rp608,16 juta per tahun.

“Adanya pemotongan upah pekerja/buruh sekitar 2.534 dipotong Rp20.000/bulan untuk iuran Koperasi SPDB yang mencapai Rp608,16 juta/tahun yang dikelola oleh top management,” tegasnya.

Kuasa hukum menilai ketentuan tersebut tidak semestinya dimasukkan ke dalam PKB karena menurutnya tidak berkaitan langsung dengan hubungan kerja.

Persoalan mengenai pemotongan upah tentu perlu dilihat berdasarkan dasar persetujuan, mekanisme pemotongan, tujuan penggunaan dana, serta dokumen yang menjadi dasar dilakukannya pemotongan. Karena itu, pemeriksaan terhadap slip gaji, PKB, dokumen koperasi dan persetujuan pekerja menjadi penting untuk memastikan duduk perkara.

Klausul PHK Karena Bergabung dengan Serikat Lain

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah ketentuan dalam PKB yang menurut kuasa hukum dapat menjadi dasar PHK terhadap pekerja yang bergabung dengan organisasi serikat pekerja atau serikat buruh lainnya.

Epipanias mengutip Bab XIII Pasal 53 Huruf (K) PKB yang berbunyi, “Karyawan yang sudah mendaftar sebagai anggota Serikat Pekerja Deli Bersatu MDI terbukti bergabung dengan organisasi Serikat Pekerja/Buruh lainnya”, dapat dikenai PHK dengan alasan pelanggaran yang dikategorikan bersifat mendesak.

Menurut Epipanias, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat.

UU Nomor 21 Tahun 2000 secara eksplisit mengatur perlindungan hak berorganisasi. Pasal 28 melarang pihak mana pun menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja, menjadi atau tidak menjadi pengurus, menjadi atau tidak menjadi anggota, maupun menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja. Larangan tersebut mencakup tindakan seperti PHK, pemberhentian sementara, penurunan jabatan, mutasi, pengurangan upah, intimidasi, dan kampanye anti-serikat.

Dengan demikian, substansi klausul yang dipersoalkan tersebut perlu diuji berdasarkan keseluruhan PKB dan fakta penerapannya, bukan hanya berdasarkan bunyi satu pasal.

PHK Jeki Wijaya Dipersoalkan

Dalam kasus yang sedang didampingi, Epipanias juga mempersoalkan PHK terhadap kliennya, Jeki Wijaya.

Menurut dia, PHK tersebut dilakukan tanpa melalui proses perundingan terlebih dahulu sebagaimana mekanisme yang disebut tercantum dalam PKB perusahaan.

“PHK sepihak sudah sering terjadi yang penyelesaiannya tanpa dilakukan perundingan terlebih dahulu, dan yang paling miris pembelaan serikat terhadap anggotanya termasuk kepada klien kami Jeki Wijaya, di-PHK tanpa penetapan dari lembaga PHI sebagaimana diatur dalam PKB perusahaan Pasal 46 angka (1), (2) tentang prosedur PHK,” ujar Epipanias.

Ia mengatakan Pasal 46 angka (1) PKB mewajibkan adanya proses perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pihak pengusaha sebelum PHK dilakukan.

Menurutnya, tindakan PHK tanpa mekanisme tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, mekanisme PHK tidak hanya berkaitan dengan keputusan sepihak perusahaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang tercatat dalam basis data JDIH BPK menegaskan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan, antara lain bahwa perundingan bipartit dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, UU Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk melalui tahapan perundingan bipartit sebelum mekanisme penyelesaian berikutnya ditempuh.

Kuasa Hukum Tempuh Jalur Pengaduan

Atas berbagai persoalan tersebut, Epipanias mengatakan pihaknya telah menyampaikan penuntutan atau pengaduan hukum kepada Inspektorat dan instansi terkait.

“Kami selaku kuasa hukum mendesak Inspektorat Pemkab Deli Serdang mengusut tuntas dugaan gratifikasi ini, membatalkan PKB yang merugikan, serta menghentikan PHK sepihak demi melindungi sekitar 2.543 pekerja lainnya,” kata Epipanias.

Langkah tersebut kini menjadi bagian dari upaya kuasa hukum untuk meminta pemeriksaan terhadap berbagai dugaan yang mereka temukan.

Di sisi lain, seluruh dugaan mengenai gratifikasi, konflik kepentingan, pelanggaran kebebasan berserikat maupun pelanggaran prosedur PHK tetap membutuhkan verifikasi dan pembuktian melalui pemeriksaan lembaga berwenang.

Perselisihan ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut satu kasus PHK, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan PKB, independensi serikat pekerja, mekanisme pemotongan upah, serta penerapan prosedur PHK di lingkungan perusahaan.

Karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen PKB, proses pengesahannya, struktur organisasi serikat, dasar pemotongan upah serta dokumen PHK menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkara tersebut.

Hingga tahap penyelesaian, prinsip kehati-hatian tetap diperlukan agar setiap tudingan dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

PEKANBARU, POJOKREDAKSI.COM – Perselisihan antara puluhan mantan buruh dengan PT Delameta Bilano di Provinsi Riau terkait pembayaran hak setelah hubungan kerja berakhir memasuki tahap pengadilan.

Para mantan buruh tersebut, melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum BAR dan Partner, resmi mendaftarkan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau.

Perkara tersebut berkaitan dengan tuntutan pembayaran hak berupa uang pisah yang menurut para mantan buruh belum mereka terima setelah berakhirnya hubungan kerja dengan perusahaan.

Perselisihan ini sebelumnya telah menempuh sejumlah tahapan penyelesaian. Mulai dari perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan, proses mediasi, hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD.

Namun, berdasarkan keterangan pihak mantan buruh, rangkaian upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian sebagaimana yang mereka harapkan.

Perkara kemudian dilanjutkan melalui jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan ke PHI Pekanbaru.

Salah satu mantan buruh, Putra Tahan, membenarkan bahwa gugatan tersebut telah didaftarkan melalui kuasa hukum mereka.

Menurut Putra, langkah membawa perkara ke pengadilan ditempuh untuk memperoleh kepastian mengenai hak-hak para mantan pekerja yang mereka klaim belum dibayarkan.

“Ya benar, melalui Kuasa Hukum kita sudah mendaftarkan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Negeri Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pekanbaru Provinsi Riau, dan sudah menerima jadwal sidangnya,” ujar Putra.

Ia menjelaskan, gugatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perjuangan para mantan buruh untuk memperoleh pembayaran uang pisah terkait berakhirnya hubungan kerja dengan dasar pengunduran diri.

Putra menyebut, proses penyelesaian persoalan tersebut telah berlangsung hampir dua tahun. Selama periode tersebut, para mantan buruh telah menempuh mekanisme bipartit, mediasi hingga RDP bersama DPRD.

Menurut dia, karena belum tercapai penyelesaian terkait pembayaran hak tersebut, para mantan pekerja memilih menempuh proses hukum.

“Hal ini adalah upaya kita untuk mendapatkan hak atas uang pisah atas pemutusan hubungan kerja. Rangkaian ini merupakan tindak lanjut dari keseluruhan pencapaian mendapatkan hak kami, yang sudah dimulai sejak hampir dua tahun belakangan dari bipartit, mediasi sampai dengan RDP bersama DPRD,” katanya.

Putra menambahkan, proses di pengadilan diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak yang menurut mereka belum diterima.

“Maka dari itu, jalur ini kami lakukan agar ada kepastian tentang hak kami,” ujarnya.

Gugatan Sudah Terdaftar di PHI Pekanbaru

Terpisah, kuasa hukum para mantan buruh, Willy Agus Utomo, SH dari Kantor Hukum BAR, membenarkan bahwa perkara tersebut telah terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Willy mengatakan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah rincian mengenai hak yang menurut kliennya harus dibayarkan oleh PT Delameta Bilano.

“Ya, sudah terdaftar di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Pekanbaru Provinsi Riau. Seluruh rincian aturan dan hak yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan PT Delameta Bilano juga sudah kita serahkan ke pengadilan,” kata Willy.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum, sidang pertama perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 29 September 2026.

Sidang perdana tersebut akan menjadi tahapan awal proses pemeriksaan perkara di PHI Pekanbaru, termasuk terkait kehadiran para pihak yang bersengketa.

Willy menyatakan pihaknya telah menyiapkan rincian hak yang dituntut oleh para mantan buruh dalam perkara tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa proses persidangan tetap membuka kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui perdamaian.

Masih Ada Ruang untuk Penyelesaian Damai

Menurut Willy, penyelesaian melalui jalur kekeluargaan masih terbuka meskipun perkara telah didaftarkan ke pengadilan.

Ia mengatakan, pihak kuasa hukum masih memberikan ruang bagi manajemen PT Delameta Bilano apabila ingin menyelesaikan persoalan pembayaran hak para mantan buruh secara musyawarah.

“Dalam berkas kita sudah dirinci yang harus dibayar. Dalam penjadwalan sidang, pengadilan juga masih memberi ruang kepada kedua belah pihak untuk mengedepankan penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan. Ya, semacam perdamaian,” ujar Willy.

Menurut dia, perdamaian dapat menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus menunggu seluruh proses perkara berlangsung hingga selesai.

Pihak kuasa hukum, kata Willy, juga masih membuka ruang komunikasi dengan perusahaan terkait penyelesaian hak para mantan pekerja.

“Kami sebagai kuasa hukum juga masih membuka ruang untuk itu, agar manajemen PT Delameta Bilano beritikad baik, segera membayarkan hak-hak buruh tersebut,” katanya.

Meski demikian, Willy menegaskan pihaknya tetap akan mengikuti proses hukum apabila tidak ditemukan penyelesaian antara kedua belah pihak.

“Walaupun begitu, jika perusahaan belum mau membuka ruang kekeluargaan itu, kita siap menggugat hak atas buruh-buruh ini sesuai aturan yang ada, mengikuti proses hukum yang berlaku,” ujarnya.

Perselisihan Berawal dari Tuntutan Hak Mantan Pekerja

Perselisihan ini menjadi perhatian karena menyangkut hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir. Para mantan buruh menyatakan masih terdapat hak berupa uang pisah yang belum mereka terima.

Dalam konteks ketenagakerjaan, ketentuan mengenai uang pisah bagi pekerja yang mengundurkan diri antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Regulasi tersebut masih tercatat berstatus berlaku pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan.

Namun, besaran serta penerapan hak dalam setiap perkara harus dilihat berdasarkan kondisi hubungan kerja, dokumen ketenagakerjaan, serta ketentuan yang berlaku bagi pekerja bersangkutan.

Dalam perkara PT Delameta Bilano ini, rincian mengenai nominal hak yang dituntut telah disampaikan oleh kuasa hukum kepada pengadilan. Namun, angka nominal tersebut tidak dirinci dalam keterangan yang menjadi bahan berita ini.

Perselisihan yang sebelumnya ditempuh melalui jalur bipartit dan mediasi hingga RDP bersama DPRD kini memasuki proses hukum di PHI Pekanbaru.

Dengan didaftarkannya gugatan tersebut, penyelesaian perselisihan selanjutnya akan mengikuti mekanisme hukum acara di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sidang Perdana Dijadwalkan 29 September 2026

Sidang perdana perkara dijadwalkan pada Selasa, 29 September 2026. Tahap awal tersebut akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan perselisihan antara para mantan buruh dan PT Delameta Bilano.

Para pihak masih memiliki peluang untuk mencari penyelesaian melalui perdamaian selama proses persidangan berlangsung.

Sementara itu, para mantan buruh menyatakan akan tetap mengikuti proses hukum untuk mendapatkan kepastian mengenai hak yang mereka tuntut.

Perkara ini juga belum menghasilkan putusan pengadilan sehingga seluruh dalil, tuntutan, dan keterangan masing-masing pihak masih harus diuji dalam proses persidangan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh konfirmasi, tanggapan, maupun keterangan resmi dari pihak manajemen PT Delameta Bilano terkait gugatan para mantan buruh tersebut.

Karena itu, perkembangan selanjutnya masih menunggu proses persidangan dan keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun pengadilan.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

MEDAN, POJOKREDAKSI.COM — Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seorang guru SD Swasta Katolik Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco KAM Delitua memasuki tahap somasi. Kantor Hukum PAMAJALNIAJI & Partner selaku kuasa hukum Santa Maria menyatakan telah melayangkan Somasi I dan Somasi II kepada pihak yayasan untuk meminta penyelesaian hak-hak kliennya.

Santa Maria disebut merupakan pengajar pada SD Swasta Katolik Delitua, Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco KAM. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kuasa hukumnya, Santa Maria telah bekerja sejak 13 Juli 2022 sebelum kemudian hubungan kerjanya disebut diputus oleh pihak yayasan secara sepihak.

Kuasa hukum menyebut, hingga saat ini Santa Maria belum menerima hak-hak yang menurut mereka timbul akibat pemutusan hubungan kerja tersebut.

Perkara itu kemudian ditindaklanjuti Kantor Hukum PAMAJALNIAJI & Partner dengan mengirimkan surat somasi kepada pihak Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco KAM. Somasi tersebut pada intinya meminta yayasan menyelesaikan persoalan hubungan kerja sekaligus memenuhi hak-hak Santa Maria sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Epipanias Purba, SH dan Jonni Silitonga, SH., MH, dari Kantor Hukum PAMAJALNIAJI & Partner, bertindak sebagai kuasa hukum Santa Maria dalam persoalan tersebut.

Jonni mengatakan, somasi telah disampaikan sebanyak dua kali. Namun, menurut keterangannya, pihak yayasan hingga saat ini belum memberikan tanggapan yang diharapkan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

“Tidak bisa ditoleransi, kami telah mengirimkan Somasi 1 dan 2 kepada Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco KAM agar membayarkan segala hak atas pemutusan hubungan kerja yang diduga telah dilakukan oleh mereka,” ujar Jonni.

Kuasa Hukum Soroti Proses PHK dan Persoalan Upah

Menurut Jonni, persoalan yang dihadapi Santa Maria tidak hanya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Ia juga menyebut terdapat sejumlah persoalan ketenagakerjaan lain yang menurut pihaknya perlu diperiksa, termasuk mengenai pembayaran upah.

Jonni mengatakan, berdasarkan dokumen dan persoalan yang mereka tangani, pihaknya menilai proses pemutusan hubungan kerja terhadap Santa Maria belum diselesaikan sesuai mekanisme yang semestinya.

“Sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, maka Santa Maria tidak bisa dibenarkan di-PHK karena prosesnya tidak mengikuti aturan yang ada. Dalam surat somasi yang kami kirimkan kepada Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco KAM telah kami rincikan hak Santa Maria yang harus ditunaikan oleh pihak yayasan,” kata Jonni.

Ia menambahkan, pihaknya juga menyoroti dugaan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sesungguhnya, sesuai UU Ketenagakerjaan ada banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yayasan, mulai dari pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan sampai dengan proses PHK yang sampai hari ini belum diselesaikan oleh pihak yayasan,” ujarnya sambil menunjukkan pertinggal surat somasi kepada wartawan.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari kuasa hukum Santa Maria. Dugaan pelanggaran tersebut masih perlu diklarifikasi dan dibuktikan melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial maupun pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Aturan PHK Mengatur Mekanisme dan Hak Pekerja

Secara hukum, persoalan PHK tidak semata-mata berkaitan dengan keputusan pemberi kerja untuk mengakhiri hubungan kerja. Ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia mengatur mekanisme PHK sekaligus hak pekerja yang terdampak.

Kerangka hukum ketenagakerjaan saat ini antara lain merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU tersebut memuat perubahan sejumlah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja.

Dalam ketentuan Pasal 151 sebagaimana perubahan dalam UU No. 6 Tahun 2023, pada prinsipnya pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Apabila PHK tidak dapat dihindari, terdapat mekanisme pemberitahuan dan penyelesaian hubungan industrial yang harus diperhatikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 juga memuat pemaknaan terhadap sejumlah norma PHK tersebut, termasuk mengenai perundingan bipartit dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selain UU Ketenagakerjaan, ketentuan teknis mengenai PHK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur tata cara pemutusan hubungan kerja serta hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dalam kondisi yang ditentukan peraturan.

Karena itu, dalam perkara Santa Maria, besaran dan jenis hak yang dapat dituntut tetap bergantung pada status hubungan kerja, alasan PHK, masa kerja, dokumen perjanjian kerja, serta keadaan konkret yang nantinya diperiksa dalam proses penyelesaian perselisihan.

Kuasa Hukum Siapkan Langkah ke Disnaker hingga PHI

Jonni menyatakan pihaknya masih membuka ruang bagi penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, apabila tidak terdapat respons dari yayasan, pihaknya menyiapkan langkah hukum berikutnya.

Menurut dia, langkah tersebut dapat mencakup pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Pihak kuasa hukum juga menyatakan tengah menyiapkan dokumen apabila persoalan tersebut nantinya dilanjutkan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) maupun jalur hukum lainnya.

“Kita sebagai kuasa hukum masih menunggu itikad baik dari Yayasan Perguruan Katolik dalam menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Jonni.

Namun, ia menegaskan bahwa apabila tidak ada penyelesaian, pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke instansi terkait dan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan.

“Kami akan bawa perkara ini ke PHI, ke pengawasan dan juga ke kepolisian untuk melaporkan semua yang diduga telah dilanggar oleh pihak yayasan,” katanya.

Jonni menyebut, pihaknya juga sedang menyusun berkas terkait dugaan persoalan ketenagakerjaan, termasuk mengenai pembayaran upah yang disebut berada di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, ketentuan mengenai perlindungan pekerja yang kehilangan pekerjaan juga memiliki rezim tersendiri. Pemerintah mengatur program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan manfaat tertentu bagi pekerja yang memenuhi persyaratan setelah mengalami PHK. Ketentuan JKP diatur dalam PP No. 37 Tahun 2021 dan telah mengalami perubahan melalui PP No. 6 Tahun 2025.

Yayasan Belum Berikan Konfirmasi

Untuk memperoleh keberimbangan informasi, wartawan berupaya meminta keterangan kepada pihak Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco KAM Delitua.

Konfirmasi dilakukan melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp kepada pihak Kepala Sekolah, Humas, dan Sekretariat Yayasan.

Namun hingga berita ini diterbitkan pada Jumat, 18 September 2026, belum diperoleh konfirmasi maupun keterangan resmi dari pihak yayasan mengenai tudingan PHK sepihak, persoalan hak pekerja, maupun isi somasi yang disampaikan Kantor Hukum PAMAJALNIAJI & Partner.

Dengan demikian, perkembangan perkara ini masih menunggu tanggapan pihak yayasan serta proses penyelesaian lebih lanjut. Apabila nantinya terdapat klarifikasi atau jawaban resmi dari Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco KAM, informasi tersebut dapat menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan untuk memberikan gambaran yang berimbang mengenai duduk perkara hubungan kerja antara Santa Maria dan pihak yayasan.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa Timur mendukung penurunan rektor periode 2026-2030, Prof. Akhmad Muzakki. Hal itu menanggapi, aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut penurunan rektor, di Gedung Rektorat pada Kamis (17/9/2026).

Dosen Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Miftakhur Rokhman Habibi menilai, banyak tekanan yang dirasakan dosen dan tenaga pendidik selama kepemimpinan Muzakki.

“Banyak pemecatan pegawai, misalnya selevel dekan diberhentikan tiba-tiba. (Lalu pemecatan) tendik dan sebagainya itu selalu menimbulkan kegaduhan dan banyak tekanan-tekanan yang memang sengaja dilakukan kepada bawahan-bawahannya,” ungkap Mifta

Ia mengklaim, banyak dosen dan tendik UINSA yang mendukung aksi mahasiswa meminta rektor dipecat. Namun, kebanyakan dari mereka memilih diam dan tak bersuara karena khawatir kariernya terancam.

“Pernah ada kasus dekan yang diberhentikan. Dicopot tanpa pembuktian, pokoknya tanpa mekanisme prosedur yang resmi,” ujarnya.

ia turut menyoroti perkara hukum menyeret Muzakki, yang sebelumnya dilaporkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke aparat penegak hukum.

Salah satu yang kini mengemuka yaitu pemanggilan Muzakki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait dugaan suap Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV Jawa Timur.

“Jadi bayangkan diperiksa kejaksaan saja kita sudah malu. Ya saya sedih sebagai dosen hukum dengan kampus kita itu,” tuturnya.

Menurutnya, masih banyak pihak-pihak lain yang bisa menggantikan posisi Muzakki sebagai rektor.

Senada, dosen Filsafat Teologi dan Pemikiran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Suhermanto Ja’far mengungkapkan, selama masa kepemimpinan Muzakki banyak ancaman dan tekanan yang dirasakan dosen dan tendik. “Selama ini dosen juga banyak bekerja dalam tekanan-tekanan dan bayang-bayang ancaman pengawasan. Jadi tidak ada kebebasan,” kata Suhermanto.

Ia juga mengaku menginginkan perubahan dalam sistem pemilihan rektor UINSA agar tidak ditentukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), melainkan langsung ditentukan oleh sivitas akademika.

“Jadi jangan ditentukan menteri 100 persen. Kalau dengan dipilihnya rektor dari menteri, dampak buruknya untuk kampus, jadinya Gak punya otonomi. Percuma jargon Kampus Merdeka, tapi kalau rektornya saja tidak merdeka,” terangnya.

Ia berharap agar UINSA dapat memiliki rektor yang definitif, humanis, visioner, dan bisa diterima oleh semua kalangan, serta dipilih melalui pemilihan yang otonom.

“Dan yang kedua kami juga sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan DPR RI Komisi 8 yang menangani hukum terkait permasalahan ini,” pungkasnya

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABUHANBATU, POJOKREDAKSI.COM – Polres Labuhanbatu memusnahkan barang bukti narkotika dalam jumlah besar berupa 34.000 gram atau 34 kilogram sabu dan 20.000 butir pil ekstasi. Pemusnahan berlangsung di Aula Yan Piter Polres Labuhanbatu, Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penegakan hukum terhadap peredaran narkotika sekaligus bentuk komitmen aparat untuk memastikan barang bukti yang telah diamankan tidak kembali beredar di tengah masyarakat.

Pemusnahan dipimpin Wakapolres Labuhanbatu Kompol P.S. Simbolon, S.H., yang hadir mewakili Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si.

Sejumlah unsur terkait turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat penegak hukum, tokoh agama, Pejabat Utama (PJU) Polres Labuhanbatu, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers.

Wakapolres Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkotika

Dalam sambutannya, Kompol P.S. Simbolon menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pemusnahan barang bukti narkotika tersebut.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Satresnarkoba Polres Labuhanbatu dan Kodim 0209/LB atas sinergi yang terus dilakukan dalam upaya memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

“Hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 34.000 gram dan pil ekstasi sebanyak 20.000 butir. Ini merupakan bentuk keseriusan kita bersama dalam memberantas peredaran narkotika,” ujar Kompol P.S. Simbolon.

Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat untuk melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkotika.

Perhatian khusus, kata dia, perlu diberikan terhadap generasi muda yang menjadi salah satu kelompok yang harus dilindungi dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

“Kami Polres Labuhanbatu akan terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Sinergi dengan seluruh pihak sangat dibutuhkan agar peredaran narkotika dapat terus ditekan,” tegasnya.

Pemusnahan Disaksikan Aparat Penegak Hukum

Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses pemusnahan disaksikan sejumlah pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pengawasan kegiatan tersebut.

Di antaranya Kasdim 0209/LB Mayor Inf. SH. Tanjung, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Susi Sihombing, S.H., M.H., serta perwakilan Labfor Polda Sumut AKP R. Fani Miranda bersama tim.

Turut menyaksikan proses tersebut Dansubdenpom I 1-2 Rantauprapat Kapten CPM. R. Simorangkir bersama anggota.

Kehadiran sejumlah unsur tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang telah melalui tahapan pemeriksaan sebelum dilakukan pemusnahan.

Selain aparat penegak hukum, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, hadir Asisten I Drs. S. Ritonga, M.Pd., yang mewakili Bupati Labuhanbatu.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara diwakili Kasat Pol PP Singgih Purwoto, S.Sos., yang hadir mewakili Bupati Labuhanbatu Utara.

Tokoh Agama, LSM dan Pers Turut Hadir

Kegiatan pemusnahan juga dihadiri jajaran PJU Polres Labuhanbatu dan tokoh agama Kabupaten Labuhanbatu Ustaz Alfan, S.E.

Selain itu, sekitar 50 orang perwakilan LSM dan insan pers turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut.

Keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan ini memperlihatkan bahwa pemberantasan peredaran narkotika membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya kepolisian.

Polri, TNI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, organisasi masyarakat, media dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika.

Pemusnahan barang bukti dalam jumlah 34 kilogram sabu dan 20.000 butir pil ekstasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan barang bukti yang telah diamankan dalam proses penegakan hukum tidak kembali menjadi ancaman bagi masyarakat.

Polres Labuhanbatu Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi

Polres Labuhanbatu menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika akan terus dilakukan melalui langkah penindakan maupun pencegahan.

Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Menurut kepolisian, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, media, lembaga masyarakat dan warga menjadi bagian penting dalam menekan peredaran narkotika.

Komitmen tersebut sekaligus diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika.

Dengan dimusnahkannya 34 kilogram sabu dan 20.000 butir pil ekstasi, Polres Labuhanbatu kembali menegaskan langkah penindakan terhadap barang bukti narkotika yang telah diamankan.

Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penegakan hukum sekaligus upaya mencegah barang bukti narkotika kembali beredar di masyarakat.

Polres Labuhanbatu berharap dukungan dan keterlibatan masyarakat terus diperkuat sehingga upaya pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Sinergi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga generasi muda dari bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

(Greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

MEDAN, POJOKREDAKSI.COM — Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara bersama oleh empat DPC PERADI Pergerakan se-Sumatera Utara resmi dimulai, Sabtu (12/9/2026).

Pembukaan PKPA 2026 tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PERADI Pergerakan, Hermawi F. Taslim, S.H.

Rangkaian acara pembukaan dipandu Sekretaris Panitia PKPA 2026, Syarifah Raini Pasaribu, S.H., yang bertindak sebagai moderator.

Penyelenggaraan PKPA ini menjadi agenda bersama empat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Pergerakan di Sumatera Utara dengan DPC PERADI Pergerakan Kota Medan sebagai pemrakarsa.

Kegiatan tersebut melibatkan DPC PERADI Pergerakan Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi (DESTI), DPC Binjai, serta DPC Labuhanbatu Raya. Dalam pelaksanaannya, panitia juga bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen sebagai perguruan tinggi mitra.

PKPA 2026 dijadwalkan berlangsung dalam tujuh kali pertemuan yang dilaksanakan setiap Jumat dan Sabtu. Pendidikan tersebut berlangsung mulai 12 September hingga 3 Oktober 2026.

Selama rangkaian pendidikan, peserta akan mendapatkan 18 materi yang disusun sesuai dengan kurikulum PKPA. Pesertanya berasal dari berbagai daerah.

Empat DPC Bersatu Selenggarakan PKPA

Ketua Panitia PKPA 2026, Novel Suhendri, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan PKPA secara bersama oleh empat DPC merupakan bentuk nyata semangat kolektif dan soliditas PERADI Pergerakan di Sumatera Utara.

Menurutnya, kebersamaan tersebut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan profesi advokat, sekaligus menunjukkan adanya sinergi antarcabang dalam menjalankan agenda organisasi.

Pembukaan PKPA kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum DPP PERADI Pergerakan, Hermawi F. Taslim, S.H.

Dalam sambutannya, Hermawi menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPC PERADI Pergerakan Kota Medan, Jonni Silitonga, S.H., M.H., beserta tiga ketua DPC lainnya yang telah mendukung terselenggaranya agenda pendidikan tersebut.

Hermawi juga menjelaskan mengenai posisi dan karakter organisasi PERADI Pergerakan di tengah banyaknya organisasi advokat yang ada di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa PERADI Pergerakan merupakan salah satu dari sekian puluh organisasi advokat yang ada, namun memiliki jati diri yang khas.

“Kita tidak lahir dari perpecahan, tidak lahir dari sakit hati, tidak lahir dari sengketa antaranggota. Kita lahir untuk memberikan sesuatu yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, khususnya bagi dunia advokat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberadaan organisasi, menurut Hermawi, diarahkan untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan profesi advokat dan kepentingan bangsa serta negara.

PERADI Pergerakan Tekankan Integritas Advokat

Selain berbicara mengenai jati diri organisasi, Hermawi juga menekankan pentingnya integritas moral bagi setiap advokat yang tergabung dalam PERADI Pergerakan.

Menurutnya, integritas merupakan salah satu nilai yang harus dijaga dalam menjalankan profesi advokat. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan hukum, tetapi juga menyangkut karakter dan moral seorang calon advokat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip tersebut, Hermawi mengungkapkan bahwa DPP PERADI Pergerakan melalui rapat pleno baru saja mengambil keputusan untuk mendiskualifikasi seorang calon peserta PKPA karena yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana.

Keputusan tersebut, menurut Hermawi, bukanlah keputusan yang mudah. Namun, langkah itu dinilai perlu ditempuh demi mempertahankan marwah dan integritas organisasi.

“Hal itu kami lakukan dengan berat hati, tetapi harus kami tempuh demi menjaga marwah dan integritas organisasi,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembukaan PKPA 2026. Pendidikan calon advokat tidak hanya diarahkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan hukum, tetapi juga membangun kesadaran mengenai tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan profesi.

FH Universitas HKBP Nommensen: PKPA Bukan Sekadar Syarat Formal

Dukungan terhadap penyelenggaraan PKPA juga disampaikan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen yang sedang berada di luar negeri menyampaikan sambutan yang diwakili Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Haposan menyampaikan terima kasih kepada PERADI Pergerakan yang telah menjalin kemitraan dengan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Ia menegaskan bahwa PKPA tidak semestinya dipandang hanya sebagai proses untuk memenuhi persyaratan formal sebelum seseorang memasuki profesi advokat.

Menurutnya, pendidikan khusus profesi tersebut memiliki peran penting dalam membentuk karakter, integritas, dan profesionalisme calon advokat.

PKPA diharapkan mampu memberikan bekal yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi peserta ketika memasuki dunia praktik hukum.

“Teori-teori yang Bapak dan Ibu peroleh di bangku kuliah akan diintegrasikan dengan realitas yang ada dalam dunia praktik,” ujarnya.

Ia juga berharap seluruh rangkaian PKPA 2026 dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta yang mengikutinya.

Peserta Didorong Serius Ikuti Seluruh Tahapan Pendidikan

Selain agenda seremoni pembukaan dan sambutan dari para pimpinan, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyampaian motivasi kepada para peserta.

Motivasi diberikan oleh dua Wakil Ketua Umum DPP PERADI Pergerakan, yakni M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., dan M.R. Banuara Sianipar, S.H., M.H., M.M.

Keduanya mendorong seluruh peserta untuk mengikuti setiap rangkaian pendidikan dengan sungguh-sungguh.

Peserta PKPA diharapkan tidak hanya mengejar terpenuhinya proses pendidikan, tetapi benar-benar memanfaatkan setiap materi yang diberikan sebagai bekal untuk memasuki dan menjalankan profesi advokat secara profesional.

Pendidikan tersebut menjadi bagian dari proses mempersiapkan calon advokat agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai organisasi advokat, hukum acara, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik profesi hukum.

Materi Perdana Langsung Dimulai

Setelah seremoni pembukaan selesai, pelaksanaan PKPA 2026 langsung dilanjutkan dengan pemberian materi pertama.

Materi awal yang diberikan kepada peserta adalah “Peran dan Fungsi Organisasi Advokat”, yang disampaikan oleh Ketua DPC PERADI Pergerakan Kota Medan, Jonni Silitonga, S.H., M.H.

Pada sesi siang, peserta kemudian mendapatkan materi “Hukum Acara Pidana” yang disampaikan oleh Dr. Fri Hartono, S.H., M.H.

Dengan dimulainya materi tersebut, rangkaian PKPA 2026 resmi memasuki tahapan pendidikan yang akan berlangsung hingga 3 Oktober 2026.

Penyelenggaraan PKPA secara bersama oleh empat DPC PERADI Pergerakan se-Sumatera Utara bersama Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penguatan kualitas sumber daya calon advokat.

Di sisi lain, penekanan terhadap integritas, profesionalisme, karakter, serta kemampuan menghubungkan teori dengan praktik menjadi pesan penting dalam pembukaan PKPA tahun ini.

Melalui tujuh kali pertemuan dan 18 materi sesuai kurikulum PKPA, para peserta diharapkan memperoleh bekal yang memadai untuk memahami profesi advokat secara lebih menyeluruh.

Bagi PERADI Pergerakan, penyelenggaraan pendidikan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas dan marwah organisasi melalui proses pembentukan calon advokat yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki integritas dalam menjalankan profesinya.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G