POJOKREDAKSI.COM – Ketersediaan laboratorium sering dipandang sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan pembelajaran Imu Pengetahuan Alam (IPA) yang berkualitas. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru karena praktikum merupakan bagian penting dalam membantu peserta didik memahami konsep melalui proses penyelidikan ilmiah. Namun, jika kualitas pembelajaran hanya bergantung pada kelengkapan fasilitas, maka sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan sarana terbatas akan selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Menurut saya, tantangan tersebut justru menjadi ruang bagi guru untuk menghadirkan inovasi yang mampu menjaga esensi pembelajaran IPA, meskipun dilaksanakan dalam kondisi yang serba terbatas.

Pandangan tersebut lahir dari pengalaman saya mengajar IPA di SMP Negeri 3 Reok Barat Kabupaten Manggarai Provinsi NTT, sebuah sekolah yang hingga kini belum memiliki laboratorium IPA yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kegiatan praktikum yang telah dirancang dalam modul ajar tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selama ini, pembelajaran lebih banyak mengandalkan buku teks, video pembelajaran, maupun demonstrasi sederhana yang dilakukan guru. Cara tersebut memang membantu penyampaian materi, tetapi saya mengamati bahwa pada beberapa topik, terutama gaya, gerak, dan kelistrikan, peserta didik masih mengalami kesulitan memahami hubungan antarvariabel serta menjelaskan fenomena yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mampu menggunakan rumus, tetapi belum sepenuhnya memahami alasan ilmiah di balik hasil yang diperoleh.

Pengalaman tersebut menjadi refleksi penting bagi saya. Pada saat yang sama, arah kebijakan pendidikan melalui Pembelajaran Mendalam mendorong guru menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai subjek yang membangun pengetahuannya melalui pengalaman belajar yang aktif, bukan sekadar menerima informasi dari guru. Karena itu, saya meyakini bahwa keterbatasan laboratorium tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan kesempatan peserta didik mengalami proses penyelidikan ilmiah yang menjadi ciri utama pembelajaran IPA.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, saya mengembangkan Laboratorium Virtual berbasis Canva AI yang dipadukan dengan Papan Interaktif Digital sebagai alternatif pelaksanaan praktikum. Inovasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan laboratorium fisik, tetapi menjadi solusi yang memungkinkan peserta didik tetap melakukan simulasi percobaan,

mengubah variabel yang tersedia, mengamati perubahan yang terjadi, mendiskusikan hasil pengamatan, serta menyusun kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh selama proses pembelajaran. Dengan demikian, pengalaman belajar yang sebelumnya sulit diwujudkan karena keterbatasan sarana tetap dapat dihadirkan melalui media yang lebih adaptif.

Dalam implementasinya, pembelajaran diawali dengan penyajian permasalahan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Pada materi Hukum Newton, misalnya, saya mengajak mereka menganalisis mengapa kendaraan yang membawa muatan lebih berat memerlukan gaya yang lebih besar untuk bergerak. Melalui Laboratorium Virtual, peserta didik kemudian mengubah besar gaya atau massa benda, mengamati perubahan percepatan yang terjadi, mendiskusikan hasil simulasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang mereka peroleh. Saya melihat bahwa proses tersebut mendorong peserta didik membangun pemahaman melalui observasi, analisis, dan diskusi, bukan sekadar menghafal konsep.

Perubahan yang saya amati cukup nyata. Peserta didik menjadi lebih aktif bertanya, berani mengemukakan pendapat, serta mampu menyusun argumentasi berdasarkan hasil pengamatan. Mereka tidak lagi hanya menjelaskan suatu fenomena berdasarkan pengalaman sehari-hari, tetapi mulai menggunakan konsep gaya, massa, dan percepatan untuk memberikan penjelasan ilmiah. Bahkan, mereka mampu mengaitkan konsep tersebut dengan berbagai peristiwa yang mereka jumpai, seperti mendorong gerobak bermuatan atau mengayuh sepeda saat membawa beban. Bagi saya, perubahan cara berpikir seperti inilah yang menjadi tujuan utama pembelajaran IPA.

Pengalaman tersebut juga mengubah cara pandang saya terhadap pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Saya semakin yakin bahwa teknologi bukanlah tujuan pembelajaran, melainkan sarana untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Canva AI dan Papan Interaktif Digital tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai utamanya terletak pada bagaimana guru merancang aktivitas yang mendorong peserta didik mengamati, mengeksplorasi, menganalisis, berdiskusi, dan membangun pengetahuan melalui proses ilmiah.

Pada akhirnya, keterbatasan fasilitas tidak seharusnya menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pembelajaran. Justru dalam kondisi seperti itulah kreativitas dan profesionalisme guru diuji. Pengalaman mengembangkan Laboratorium Virtual berbasis Canva AI menunjukkan bahwa pembelajaran IPA yang aktif, bermakna, dan menggembirakan tetap dapat diwujudkan meskipun sekolah belum memiliki laboratorium fisik yang lengkap. Saya meyakini bahwa inovasi pendidikan tidak selalu lahir dari sekolah yang memiliki fasilitas terbaik, tetapi dari guru yang mampu melihat setiap keterbatasan sebagai peluang untuk terus belajar, berefleksi, dan menghadirkan pengalaman belajar yang lebih baik bagi peserta didiknya.

Oleh : Getrudis Yunita Wiharti

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Opini oleh: JH. SITUMORANG, SH.
Advokat dan Komisioner di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara

Peristiwa meninggalnya LDH (32 Thn), warga Dusun Tapian Nauli Kilang Mili, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), diduga berkaitan dengan tindak kekerasan telah menyisakan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dan memantik perhatian luas masyarakat. Selasa, (16/6/2026).

Memicu kemarahan masyarakat hingga berujung pada pembakaran fasilitas perusahaan PT Agrinas Palma Nusantara (APN) Regional 1, sebelumnya dikenal PT Grahadura Leidong Prima (GLP), merupakan tragedi yang harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.

Suasana haru saat jenazah tiba di rumah duka, tangisan keluarga, serta kesedihan anak-anak yang kehilangan sosok ayah menjadi gambaran nyata bahwa setiap peristiwa pidana tidak hanya meninggalkan korban langsung, tetapi juga meninggalkan dampak sosial yang luas bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai seorang advokat, saya memandang bahwa setiap kematian yang diduga terjadi akibat perbuatan melawan hukum harus diungkap secara tuntas, objektif, dan transparan. Tidak boleh ada satu pun nyawa warga negara yang hilang tanpa adanya penjelasan yang terang dan pertanggungjawaban hukum yang jelas. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sementara Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut bukan sekadar norma konstitusi, melainkan mandat yang harus diwujudkan dalam setiap proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan bahwa kematian korban terjadi akibat tindakan kekerasan, maka seluruh fakta hukum harus dibuka secara terang benderang melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional. Aparat penegak hukum wajib bekerja berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, hasil pemeriksaan forensik, dan fakta hukum lainnya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi.

Dalam perspektif hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap perbuatan yang menyerang nyawa dan keselamatan seseorang merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum serius. Karena itu, keluarga korban berhak menuntut agar proses hukum dilakukan secara menyeluruh, tidak setengah hati, dan tidak berhenti hanya pada pengungkapan sebagian fakta.

Selain mengungkap pelaku utama apabila memang terbukti ada tindak pidana, penyidik juga harus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat, membantu, mengetahui, atau memiliki peran tertentu dalam rangkaian peristiwa tersebut apabila hal itu didukung oleh alat bukti yang sah. Kebenaran materiil harus menjadi tujuan utama proses hukum, bukan sekadar penyelesaian administratif perkara.

Namun bagi saya, persoalan ini tidak hanya berbicara tentang siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Ada aspek lain yang sering kali terlupakan, yaitu nasib anak-anak yang ditinggalkan korban.

Sebagai Komisioner KPAD Kabupaten Labuhanbatu Utara, perhatian saya tertuju kepada anak-anak yang kini harus menghadapi kenyataan kehilangan orang tua. Mereka adalah pihak yang sama sekali tidak memiliki kesalahan, tetapi harus menanggung dampak paling panjang dari peristiwa ini. Kehilangan sosok ayah bukan hanya menghadirkan kesedihan emosional, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi psikologis, pendidikan, kesejahteraan, dan masa depan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara optimal.

Karena itu, saya mendorong pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga perlindungan anak, serta seluruh elemen masyarakat untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak korban. Mereka tidak boleh menjadi korban kedua yang terlupakan setelah perhatian publik terhadap kasus ini mereda.

Di sisi lain, berkembangnya berbagai informasi dan spekulasi di tengah masyarakat menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap perkara ini. Kondisi tersebut harus dijawab dengan transparansi dan akuntabilitas dari seluruh institusi yang berwenang menangani perkara.

Keterbukaan informasi yang proporsional sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum serta mencegah berkembangnya asumsi dan rumor yang dapat memperkeruh keadaan.

Masyarakat berhak mengetahui bahwa perkara ini ditangani secara serius, profesional, dan tanpa intervensi. Prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 harus benar-benar diwujudkan dalam praktik. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun, dan tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap hukum apabila nantinya terbukti bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang sah.

Saya meyakini bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum tidak dibangun melalui pernyataan-pernyataan formal semata, melainkan melalui tindakan nyata yang menunjukkan bahwa hukum bekerja secara adil. Semakin transparan dan profesional proses penanganan perkara ini, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan keluarga korban dan masyarakat bukanlah asumsi, rumor, ataupun penghakiman di ruang publik. Yang dibutuhkan adalah kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Keadilan tidak boleh berhenti pada rasa simpati kepada keluarga korban. Keadilan harus diwujudkan melalui pengungkapan fakta secara menyeluruh, penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang terbukti bersalah, serta perlindungan nyata terhadap anak-anak yang menjadi korban tidak langsung dari peristiwa ini.

Sebagai advokat, saya akan selalu berdiri pada prinsip bahwa setiap warga negara berhak memperoleh keadilan. Sebagai pegiat perlindungan anak, saya akan terus mengingatkan bahwa hak-hak anak korban tidak boleh diabaikan.

Dan sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap tegaknya hukum, saya mengajak seluruh pihak untuk mengawal proses ini secara kritis namun tetap dalam koridor hukum, demi terwujudnya keadilan yang sesungguhnya bagi korban, keluarga yang ditinggalkan, dan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Opini, POJOKREDAKSI.COM – Kasus yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kembali membuka ruang diskusi serius mengenai kualitas tata kelola program pemerintah di Indonesia. Peristiwa ini tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan individu, melainkan sebagai sinyal kuat adanya potensi kelemahan sistem pengawasan, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaksanaan program yang bersumber dari anggaran negara.

Dalam perspektif kebijakan publik, setiap penyimpangan dalam struktur pelaksana program negara selalu memiliki efek domino. Bukan hanya merugikan secara administratif dan hukum, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Karena itu, kasus ini perlu diposisikan sebagai momentum koreksi sistemik, bukan sekadar respons reaktif terhadap satu aktor.

Alarm bagi Tata Kelola Program Pemerintah
Penetapan Kepala BGN sebagai tersangka harus dibaca sebagai alarm keras bahwa sistem pengawasan program pemerintah masih memiliki celah yang perlu segera diperbaiki. Dalam banyak kasus serupa, kelemahan bukan hanya terjadi pada level pelaksana teknis, tetapi juga pada rantai pengawasan yang tidak berjalan optimal dari pusat hingga daerah.

Di sinilah pentingnya pendekatan pengawasan berlapis. Aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa implementasi program negara berjalan sesuai koridor hukum dan tidak menyimpang dari tujuan awal kebijakan publik.

Pengawasan tidak boleh berhenti pada penindakan ketika pelanggaran sudah terjadi, tetapi harus diperluas ke aspek pencegahan. Artinya, sistem kontrol harus aktif sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan.

Posisi Strategis Kepala SPPG dalam Mandat Negara
Dalam konteks program yang sedang disorot ini, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki posisi yang sangat strategis. Ia bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi representasi langsung dari mandat negara di tingkat implementasi.

Karena itu, Kepala SPPG wajib dipahami sebagai pelaksana amanah publik, bukan pihak yang memiliki ruang untuk memanfaatkan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Setiap bentuk permintaan imbalan, tekanan kepada mitra, atau praktik yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar administrasi pemerintahan.

Lebih jauh, kewenangan yang dimiliki pejabat pelaksana program harus diposisikan sebagai instrumen pelayanan publik. Bukan sebagai alat kontrol yang dapat digunakan untuk memperlambat proses, menghambat administrasi, atau menciptakan ketergantungan tidak sehat terhadap mitra kerja.

Jika prinsip ini dilanggar, maka yang rusak bukan hanya hubungan kerja sama, tetapi juga ekosistem tata kelola program itu sendiri.

Risiko Penyalahgunaan Wewenang dan Celah Sistem
Kasus yang mencuat ini juga memperlihatkan adanya risiko klasik dalam birokrasi program pemerintah, yaitu penyalahgunaan kewenangan pada level pelaksana. Celah ini biasanya muncul ketika mekanisme kontrol internal tidak cukup kuat atau tidak berjalan secara konsisten.

Dalam banyak praktik tata kelola publik, penyimpangan sering terjadi bukan karena ketiadaan aturan, tetapi karena lemahnya implementasi pengawasan. Di titik inilah integritas individu menjadi penting, namun tidak boleh dijadikan satu-satunya benteng utama. Sistem harus dirancang agar tetap berjalan bahkan ketika ada aktor yang menyimpang.

Program yang dibiayai oleh anggaran negara pada dasarnya adalah amanah rakyat. Oleh karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari sisi proses maupun hasil. Ketika terjadi deviasi, maka dampaknya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan politik.

Penegakan Hukum Harus Konsisten dan Tidak Tebang Pilih
Salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam kasus ini adalah konsistensi penegakan hukum. Publik selalu menaruh perhatian pada apakah proses hukum berjalan secara adil, tanpa diskriminasi, dan tidak tebang pilih.

Dalam konteks ini, penegakan hukum oleh lembaga seperti Kejaksaan Agung dan jajarannya harus menjadi contoh bahwa hukum benar-benar bekerja secara independen dan profesional. Tidak boleh ada ruang bagi perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu, maupun pembiaran terhadap pelanggaran yang sudah jelas terjadi.

Konsistensi ini penting bukan hanya untuk menyelesaikan satu kasus, tetapi juga untuk membangun efek jera dan memperkuat disiplin birokrasi di seluruh lini pemerintahan.

Good Governance sebagai Standar Utama
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program negara tidak bisa hanya dilihat dari capaian angka atau target output. Lebih dari itu, keberhasilan sejati terletak pada bagaimana program tersebut dijalankan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta integritas dalam setiap tahap pelaksanaan. Tanpa itu, program sebesar apa pun akan kehilangan legitimasi publiknya.

Kasus Kepala BGN ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat kembali standar etika birokrasi dan pengawasan program pemerintah. Jika momentum ini diabaikan, maka risiko pengulangan kasus serupa akan tetap tinggi di masa depan.

Sebaliknya, jika dijadikan bahan evaluasi serius, maka peristiwa ini dapat menjadi fondasi penting untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Anju Kurnia Sandy Tanjung, S.I.P)
Aktivis dan Pengamat Kebijakan Publik

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sumatera Utara melalui Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan, Ahmad Fuadi Nasution, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Ahmad Fuadi Nasution, penetapan tersangka terhadap mantan Kepala BGN dan sejumlah pejabat lainnya harus menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan Agung untuk membongkar secara menyeluruh dugaan praktik penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan program tersebut, khususnya terkait penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang telah berani menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada beberapa nama saja. Jika benar terdapat praktik pengaturan titik, penyalahgunaan kewenangan, serta intervensi dalam penunjukan mitra SPPG, maka seluruh pihak yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu.” Katanya.

Fuadi menegaskan bahwa dugaan jual beli titik dan pengondisian yayasan mitra SPPG merupakan persoalan serius yang berpotensi merusak tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat dan generasi muda Indonesia.

“Jangan sampai program yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi anak bangsa justru dijadikan ladang kepentingan segelintir oknum. Kejagung harus mengusut perkara ini sampai ke akar-akarnya dan memastikan tidak ada pihak yang dilindungi.” Tegasnya.

Lebih lanjut, HMI Sumut mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh jaringan dan pelaksanaan SPPG di berbagai wilayah Indonesia guna memastikan apakah praktik serupa juga terjadi di daerah.

“Apabila persoalan utama dalam kasus ini berkaitan dengan pengaturan titik dan penunjukan mitra SPPG, maka pemeriksaan harus diperluas ke seluruh wilayah. Semua BGN daerah, pengelola SPPG, yayasan mitra, dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari skema tersebut wajib diperiksa. Hukum tidak boleh tebang pilih.” Harapnya.

HMI Sumut juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap mekanisme verifikasi, pengawasan, dan penunjukan mitra dalam Program MBG agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

“Kami mengingatkan bahwa korupsi dalam program yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat. Karena itu, Kejaksaan Agung harus bertindak tegas, profesional, dan transparan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini.” Ucapnya.

(Ahmad Fuadi Nasution)
Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan
HMI Badko Sumatera Utara.

Opini, POJOKREDAKSI.COM – Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap kehidupan remaja secara signifikan. Masa remaja yang dahulu identik dengan proses pencarian jati diri, pembentukan karakter, dan eksplorasi potensi, kini turut dibentuk oleh tuntutan untuk tampil menarik di ruang virtual. Media sosial tidak lagi sekadar alat komunikasi, melainkan telah menjelma menjadi panggung representasi diri. Dalam konteks ini, kebahagiaan kerap diukur dari seberapa “layak tampil” kehidupan seseorang di hadapan publik digital.

Fenomena ini melahirkan bentuk baru hedonisme yang lebih halus, namun berdampak luas. Jika sebelumnya hedonisme identik dengan kesenangan fisik dan konsumsi berlebihan, kini ia hadir melalui pencitraan digital, kebutuhan akan validasi sosial, serta dorongan untuk mendapatkan pengakuan. Remaja tidak hanya ingin merasa bahagia, tetapi juga ingin terlihat bahagia di mata orang lain.

Indonesia, dengan jumlah populasi remaja yang besar, sejatinya memiliki potensi luar biasa sebagai kekuatan pembangunan. Namun di balik potensi tersebut, tersimpan tantangan serius. Salah satunya adalah meningkatnya pola hidup konsumtif yang dipicu oleh budaya digital. Berbagai studi menunjukkan bahwa paparan media sosial mendorong perilaku pembelian impulsif, terutama ketika individu berusaha menyesuaikan diri dengan standar gaya hidup yang dianggap ideal.

Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini dapat dipahami melalui konsep masyarakat yang cair, di mana identitas tidak lagi bersifat tetap, melainkan terus berubah mengikuti arus zaman. Remaja membangun citra diri bukan dari proses internal yang mendalam, melainkan dari simbol-simbol eksternal yang mereka konsumsi dan tampilkan. Gaya hidup, barang, dan pengalaman menjadi bahasa sosial untuk menunjukkan eksistensi diri.

Lebih jauh, konsumsi tidak lagi didasarkan pada kebutuhan fungsional, tetapi pada nilai simbolik. Produk dipilih bukan karena manfaatnya, melainkan karena makna sosial yang melekat padanya. Fenomena ini terlihat jelas dalam kecenderungan remaja yang lebih mempertimbangkan citra dan gengsi dibandingkan nilai rasional suatu barang.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh ranah psikologis. Tekanan untuk selalu tampil sempurna di media sosial memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. Banyak remaja merasa tertinggal, kurang berharga, bahkan kehilangan kepercayaan diri ketika membandingkan dirinya dengan standar ideal yang mereka lihat setiap hari. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, hingga gangguan kesehatan mental.

Dari sudut pandang psikologi eksistensial, manusia pada hakikatnya mencari makna hidup, bukan sekadar kesenangan. Ketika orientasi hidup hanya berfokus pada kenikmatan sesaat, individu berisiko kehilangan arah yang lebih mendalam. Hedonisme digital, dalam hal ini, bukan sekadar gaya hidup, tetapi juga dapat menjadi indikator adanya kekosongan makna dalam kehidupan.

Oleh karena itu, fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan individual semata. Ia merupakan refleksi dari sistem sosial yang lebih luas. Lingkungan keluarga, institusi pendidikan, serta ekosistem media memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang generasi muda. Tanpa fondasi nilai yang kuat, remaja akan mudah terombang-ambing oleh arus budaya instan yang serba cepat dan dangkal.

Upaya penanganan harus dilakukan secara komprehensif. Keluarga sebagai lingkungan pertama memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai kesederhanaan, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Dunia pendidikan juga perlu menyeimbangkan antara pencapaian akademik dan pembentukan karakter. Sementara itu, media digital diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga sarana edukasi yang menghadirkan narasi positif dan inspiratif.

Pada akhirnya, menikmati hidup adalah sesuatu yang wajar. Namun, kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh apa yang tampak di permukaan. Ia tumbuh dari pemaknaan yang mendalam terhadap kehidupan itu sendiri. Remaja Indonesia perlu didorong untuk tidak sekadar mengejar pengakuan, tetapi juga membangun tujuan hidup yang bernilai dan berkelanjutan.

(Liber S)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan dengan tegas membantah tuduhan intimidasi yang disampaikan oleh Khairunnisa Dalimunthe dan/atau melalui akun Facebooknya (Khoirun Nissa Dalimunthe), yang dalam sejumlah pemberitaan media online secara langsung menyebut nama KPAD Labuhanbatu Utara (Labura) terkait hal yang dialami anak-anak dari Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS). Terutama terhadap yang katanya surat yang ditandatangani dengan cap 3 jari oleh anak-anak di Sekolah.

1. Bantahan Tegas dan Posisi Hukum KPAD
KPAD Labuhanbatu Utara tidak pernah melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun terhadap Siapa pun.

Dalam menjalankan tugasnya, KPAD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak (perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), yang
menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan kewajiban perlindungan khusus
terhadap anak.

Setiap langkah KPAD berada dalam koridor mandat hukum tersebut, bukan dalam rangka menekan atau mengintimidasi pihak mana pun.

Tuduhan intimidasi adalah tuduhan serius dengan implikasi hukum dan reputasi. Pernyataan demikian tidak dapat disampaikan tanpa pembuktian yang jelas dan terukur.

2. Tantangan Pembuktian Terbuka
Untuk menjaga objektivitas dan transparansi, KPAD Labuhanbatu Utara meminta agar pihak
yang menyampaikan tuduhan menjelaskan secara terbuka:

• Waktu dan tempat kejadian yang dituduhkan;
• Identitas pihak yang disebut melakukan intimidasi;
• Bentuk perbuatan yang dimaksud;
• Bukti konkret berupa saksi, dokumen, atau rekaman.

Tanpa pembuktian yang sahih, tuduhan tersebut merupakan pernyataan yang belum
terverifikasi dan berpotensi menyesatkan opini publik.

3. Hak Jawab dan Klarifikasi Terbuka
KPAD menggunakan hak jawab sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers (Pasal 1 angka 11 dan Pasal 5), dan membuka ruang klarifikasi terbuka melalui forum resmi, mediasi pihak netral, maupun konferensi pers bersama agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.

Kami siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara profesional dan transparan sesuai koridor hukum.

4. Perlindungan Integritas Lembaga
Sebagai lembaga yang dibentuk untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif, KPAD berkepentingan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pernyataan yang tidak disertai pembuktian dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap fungsi perlindungan anak secara keseluruhan.

Apabila tuduhan tersebut terus disampaikan tanpa pembuktian dan menimbulkan kerugian
terhadap nama baik lembaga, maka hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan penyebaran informasi menyesatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008). KPAD akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan resmi ini disampaikan agar publik memperoleh informasi berbasis fakta dan tidak terjebak pada narasi sepihak.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Opini, POJOKREDAKSI.COM –

Oleh: J.B. Damanik
(Penulis : Akademisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli dan Pemerhati Kebijakan Publik)

Kebijakan pengadaan sumur bor senilai Rp150 juta per titik yang diklaim sebagai langkah penanggulangan bencana justru memicu kemarahan publik. Di ruang digital, netizen bersuara lantang, mempertanyakan kewarasan anggaran yang dinilai jauh dari realitas kebutuhan warga. Polemik ini bukan sekadar kegaduhan media sosial, melainkan sinyal keras bahwa kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran sedang berada di titik rapuh.

Angka Rp150 juta bukan angka kecil. Bagi masyarakat yang hidup di wilayah rawan bencana, nominal tersebut setara dengan pemenuhan kebutuhan dasar ratusan kepala keluarga. Karena itu, wajar jika publik bertanya: apakah sumur bor memang membutuhkan biaya semahal itu, atau ada persoalan dalam perencanaan dan pengawasan? Ketika pertanyaan ini tidak dijawab secara terbuka, kecurigaan pun tumbuh subur.

Di banyak daerah, pembangunan sumur bor dapat dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah melalui swadaya masyarakat, dana desa, atau program kemanusiaan. Perbandingan inilah yang membuat kebijakan ini terasa timpang. Pemerintah seolah berbicara dengan bahasa anggaran, sementara rakyat berbicara dengan bahasa kebutuhan. Ketika dua bahasa ini tak bertemu, yang lahir adalah konflik persepsi dan kemarahan publik.

Masalah utama dari polemik ini bukan hanya soal mahalnya proyek, tetapi absennya transparansi sejak awal. Publik tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai spesifikasi teknis, kedalaman pengeboran, kondisi geologis, hingga sistem distribusi air. Tanpa data terbuka, kebijakan publik mudah dicurigai sebagai proyek yang lebih mementingkan serapan anggaran ketimbang keselamatan warga.

Ironisnya, kebijakan yang mengatasnamakan bencana justru berjarak dari empati korban. Dalam situasi darurat, masyarakat membutuhkan solusi cepat, murah, dan tepat sasaran. Jika anggaran besar tidak disertai dampak yang langsung dirasakan, maka kebijakan tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Di titik inilah publik merasa berhak marah.

Netizen yang bersuara keras kerap dicap negatif. Namun dalam konteks ini, kritik digital justru berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Media sosial menjadi ruang koreksi ketika mekanisme pengawasan formal gagal bekerja maksimal. Kritik yang bergema adalah refleksi dari akal sehat kolektif: uang publik harus dikelola secara rasional dan bertanggung jawab.

Polemik sumur bor Rp150 juta juga menyingkap persoalan lama dalam birokrasi: kecenderungan memproduksi kebijakan tanpa melibatkan suara warga. Pemerintah lupa bahwa di era keterbukaan, legitimasi tidak bisa dipaksakan. Ia harus dibangun melalui dialog, data, dan akuntabilitas.

Jika pemerintah ingin meredam kemarahan publik, langkahnya bukan defensif, apalagi menyalahkan netizen. Buka seluruh dokumen perencanaan, jelaskan logika anggaran, dan libatkan pengawasan independen. Tanpa itu, proyek sumur bor akan terus dipandang sebagai simbol pemborosan, bukan solusi bencana.

Pada akhirnya, bencana tidak hanya menguji ketahanan alam, tetapi juga kejujuran dan keberpihakan negara. Ketika kebijakan terasa mahal namun tidak meyakinkan, rakyat berhak bertanya: siapa sebenarnya yang diselamatkan?

(Liber S)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Oleh: J.B. Damanik, SSi, MM

Opini, POJOKREDAKSI.COM – Menjelang akhir tahun, negara kembali menutup kalender dengan pola yang sama: pejabat salah bicara, publik bereaksi, lalu permintaan maaf dilontarkan. Ritual ini seolah menjadi tradisi politik baru—murah, cepat, dan tanpa konsekuensi. Padahal, di balik setiap salah ucap pejabat, ada dampak nyata yang ditanggung rakyat, baik dalam ekonomi, bencana, maupun hukum.

Di sektor ekonomi, pernyataan pejabat kerap mendahului realitas. Harga pangan disebut terkendali, sementara dapur rakyat berteriak. Daya beli diklaim membaik, ketika pasar tradisional justru sepi. Seorang pedagang kecil di Medan mengeluh, “Katanya ekonomi membaik, tapi pembeli makin sedikit. Kalau pejabat bilang aman, kami yang bingung mau percaya siapa.”

Dalam ekonomi modern, ucapan pejabat adalah sinyal kebijakan. Salah bicara bukan sekadar kesalahan komunikasi, melainkan gangguan kepercayaan. Pasar bereaksi, masyarakat cemas, dan ketidakpastian menguat. Ironisnya, ketika kegaduhan muncul, negara merasa cukup dengan satu kalimat: “kami mohon maaf.” Namun inflasi tidak turun oleh permintaan maaf, dan dapur rakyat tidak pernah kenyang oleh klarifikasi.

Dalam konteks bencana, dampak salah bicara jauh lebih menyakitkan. Banjir disebut musiman, longsor dianggap akibat hujan biasa, korban diposisikan sebagai angka. Seorang warga korban banjir di Sumatera Utara berkata lirih, “Rumah kami hilang, sawah rusak. Tapi yang kami dengar di TV cuma penjelasan normatif. Setelah ramai, baru minta maaf.”

Bahasa pejabat yang minim empati menunjukkan jarak antara negara dan warga terdampak. Ketika penderitaan disederhanakan, publik merasa ditinggalkan. Permintaan maaf yang datang belakangan tidak pernah menyentuh akar masalah: tata ruang yang rusak, pembiaran lingkungan, dan lemahnya mitigasi. Negara sibuk meredam kritik, tetapi enggan melakukan koreksi struktural.

Sementara di ranah hukum, salah bicara pejabat berpotensi mengaburkan keadilan. Pernyataan yang menilai perkara sebelum putusan, menyederhanakan kasus hukum menjadi “kesalahpahaman”, atau mencurigai kritik sebagai ancaman, telah berulang kali mencederai prinsip negara hukum. Seorang aktivis bantuan hukum menegaskan, “Kalau pejabat bebas beropini soal hukum, lalu minta maaf, yang rusak bukan cuma ucapannya, tapi kepercayaan pada keadilan.”

Dalam hukum, kata-kata tidak pernah netral. Ia bisa memengaruhi proses, menekan aparat, dan membentuk opini publik yang bias. Permintaan maaf tanpa evaluasi institusional justru memperkuat kesan bahwa hukum bisa dinegosiasikan melalui narasi. Di titik ini, negara terlihat lebih sibuk mengelola persepsi ketimbang menegakkan prinsip.

Masalah utama dari semua ini adalah budaya kekuasaan yang menganggap bahasa sebagai alat coba-coba. Salah ucap dianggap wajar, selama bisa ditebus dengan permintaan maaf. Tidak ada sanksi, tidak ada evaluasi jabatan, tidak ada pembelajaran kebijakan. Publik diminta memaafkan, sementara negara tidak pernah benar-benar berubah.
Akhir tahun seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar rekap permintaan maaf. Pejabat publik perlu menyadari bahwa setiap kata membawa beban sosial, ekonomi, dan hukum. Negara membutuhkan kepemimpinan yang berpikir sebelum berbicara, berbasis data, empatik, dan siap bertanggung jawab—bukan sekadar piawai mengucap maaf.

Jika pola salah bicara ini terus dibiarkan, maka yang berulang bukan hanya kesalahan pejabat, tetapi juga kelelahan rakyat. Dan negara akan terus menutup tahun dengan gema kata “maaf”, tanpa pernah benar-benar memperbaiki dirinya sendiri.

(Penulis : Akademisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli, Pemerhati Kebijakan Publik)

Opini, POJOKREDAKSI.COM

Oleh : Joan Berlin Damanik,SSi, MM
(Akademisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli dan Pemerhati Kebijakan Pemerintah)

Ada sebuah keadaan yang tidak masuk akal, bertentangan dengan logika (absurditas) yang hanya mungkin lahir dari negara yang lupa siapa yang membesarkan masa depanny. Sebuah negeri yang begitu dermawan kepada kemiskinan, tetapi pelit luar biasa kepada profesi yang mendidik anak-anaknya. Negeri yang menyuapi yang tidak bekerja, tetapi membiarkan guru honorer mengemis di tengah ruang kelas.

Mari Kita Bicara Jujur: Siapa Sebenarnya yang Lebih “Layak” Dihargai?
Di satu sisi, ada barisan penerima bantuan sosial yang mendapatkan ratusan ribu rupiah hingga jutaan setiap bulan. Negara tidak meminta mereka mengajar, tidak meminta mereka membimbing generasi, tidak menugasi mereka membuat RPP atau membetulkan puluhan lembar ulangan. Mereka hanya perlu hadir saat pencairan dana dengan menyiapkan foto Kopi KTP, tanda tangan, dan membawa uang pilang kerumah.

Di sisi lain, ada guru honorer:
Sarjana.
Mengajar puluhan jam.
Menyusun perangkat pembelajaran yang ribet.
Mengatur kelas seperti psikolog, polisi, sekaligus perawat dadakan.
Mengisi administrasi yang seolah tak pernah selesai.
Dan tetap dipaksa tersenyum demi “pengabdian”.
Dan untuk semua itu, negara dengan bangga memberikan Rp400.000 per bulan mulai 2026. Jumlah yang bahkan kalah dari uang jajan bulanan anak SMP di kota.

Dunia Terbalik Bernama Kebijakan Sosial
Coba renungkan logika ini:
Tidak bekerja → bisa dapat jutaan + sembako + fasilitas tambahan.
Mengajar anak bangsa → dibayar 400 ribu + dicabut hak anak untuk mendapat KIP.

Benar.
Anak guru honorer tidak berhak menerima bantuan pendidikan.
Alasannya? Karena orang tuanya dianggap punya pekerjaan.
Punya pekerjaan?

Kalau itu pantas disebut pekerjaan, maka uang lelah panitia lomba 17 Agustus seharusnya masuk kategori gaji formal negara. Kita seperti hidup di negara yang memberi hadiah bagi mereka yang tidak ada kontribusi produktifnya, dan memberi hukuman bagi mereka yang justru menopang peradaban.

Guru: Diminta Menjadi Malaikat, Dibayar Seperti Bayangan
Masyarakat menuntut guru menjadi teladan moral—jujur, disiplin, beretika, sabar, bijak, penuh integritas. Guru harus menjadi panutan, pembentuk karakter, penjaga masa depan bangsa.

Pertanyaannya:
Bagaimana negara berani menuntut martabat dari profesi yang bahkan tidak dihargainya?
Sejak kapan kita mengharapkan malaikat, tetapi menggajinya seperti bayangan?

Pesan Tersirat yang Sangat Kasar
Kebijakan ini mengirimkan pesan yang tidak diucapkan, tetapi begitu jelas bunyinya:
“Kalau mau dibantu, jangan bekerja. Kalau tetap mengajar, jangan banyak menuntut.”

Dan ketika ada guru honorer berani mengkritik, jawaban sinis itu sudah kita hafal:
“Penerima PKH aja cuma dapat 600 ribu. Kamu kerja dapat 400 ribu. Negara udah baik.”
Ini bukan sekadar logika yang cacat—ini penghinaan.

Karena kenyataan pahitnya, di mata kebijakan, lebih menguntungkan menjadi miskin yang pasif daripada miskin yang mendidik.

Prestasi Ironis Bangsa Ini
Negeri ini berhasil menciptakan ironi yang, kalau bukan tragis, mungkin lucu:
Gaji guru < bantuan sosial. Anak guru tidak berhak atas bantuan pendidikan. Negara berharap guru tetap berintegritas, tetap sabar, tetap profesional—padahal negara sendiri tidak profesional memperlakukan mereka. Dan semua ini terjadi sambil kita memamerkan slogan-slogan mulia tentang “masa depan emas”, “generasi unggul”, “SDM berkualitas”. Lucunya, masa depan emas itu diserahkan kepada orang-orang yang dipaksa bertahan hidup dengan upah yang bahkan kalah dari uang rokok bulanan di warung. Kalau Ini Bukan Bentuk Penghinaan, Apa Lagi? Pada akhirnya, mari kita jujur: Negeri yang mengurus kemiskinan dengan penuh kasih, tetapi mengurus guru dengan penuh pengabaian, adalah negeri yang sedang menabung bencana masa depannya sendiri. Dan jika memperlakukan guru seperti ini tidak dianggap penghinaan, mungkin kita sudah tidak mengenal lagi arti kata “hormat”. (LiberS)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Opini, POJOKREDAKSI.COM

BENCANA DI SUMUT, SUMBAR DAN ACEH: DOSA SIAPA?

Oleh: Alvin Aha
(Pengamat Sosial)

Dalam beberapa minggu terakhir, Sumatera kembali menangis. Banjir bandang, longsor, dan kerusakan ekologis yang masif melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Data BNPB per 6 Desember 2025 mencatat 883 jiwa meninggal, 520 orang hilang, 4200 orang terluka. Kemudian l21 ribu rumah rusak, 1,1 ribu fasilitas umum, 270 fasilitas kesehatan, 509 fasilitas pendidikan, 338 rumah ibadah, 221 gedung atau kantor hingga 405 jembatan hancur dihantam banjir dan tanah longsor.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah gambaran menyayat dari gagalnya negara menjalankan mandat dasarnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.Pertanyaannya sederhana namun mengguncang nurani, Dosa siapa sebenarnya semua ini?

Dosa Ekologis

Pemerintah memang dengan cepat menunjuk hujan ekstrem, angin kencang, dan fenomena siklon sebagai penyebab utama, tetapi para ahli lingkungan menegaskan bahwa bencana ini jauh lebih dalam dari pada sekadar persoalan cuaca.

Ia adalah akumulasi dari praktik-praktik eksploitasi alam yang tak terkendali dan pembiaran panjang terhadap kerusakan lingkungan di kawasan hulu.

Kerusakan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai benteng alami penahan air menjadi faktor kunci yang memperparah banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatera.

Dalam rentang 2016 hingga 2025, tercatat sekitar 1,4 juta hektar hutan hilang di Sumut, Sumbar, dan Aceh akibat ekspansi tambang, perluasan perkebunan, dan pembukaan lahan secara masif.

Hilangnya hutan ini bukan saja mengurangi daya resap tanah, tetapi juga menghilangkan sistem penyangga ekologis yang selama ini menjaga keseimbangan alami wilayah-wilayah tersebut.

Tanah yang seharusnya menyerap air kini kehilangan kemampuan dasarnya, sehingga air hujan tidak lagi ditahan, melainkan mengalir deras menghantam pemukiman dan menciptakan bencana.

Laporan internasional seperti yang dirilis Reuters menggambarkan angka yang lebih mengkhawatirkan sejak 2001, Pulau Sumatera kehilangan 4,4 juta hektar hutan, luas yang setara bahkan melebihi beberapa negara kecil di Eropa.

Angka ini bukan sekadar statistik yang berdiri sendiri, melainkan potret nyata betapa buruknya pengelolaan lingkungan selama lebih dari dua dekade terakhir.

Hutan yang hilang bukan hanya pepohonan yang ditebang, melainkan lenyapnya habitat, hilangnya biodiversitas, dan runtuhnya mekanisme alami yang seharusnya melindungi manusia dari bencana.

Kerusakan ekologis yang terus dibiarkan ini menunjukkan bahwa penyebab bencana bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Ia adalah konsekuensi logis dari pilihan-pilihan kebijakan yang lebih mengutamakan eksploitasi ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

Pemerintah pusat maupun daerah selama bertahun-tahun mengeluarkan izin tambang dan perkebunan tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologis. Kawasan yang seharusnya menjadi hutan lindung dipreteli sedikit demi sedikit, daerah resapan air diubah menjadi lahan investasi, sementara zona rawan longsor dijadikan area produksi tanpa kajian mendalam. Saat hujan deras tiba, kerusakan yang terjadi adalah cermin dari keputusan-keputusan tersebut.

Pembiaran terhadap degradasi ini hubungan langsung dengan gagasan pertobatan ekologis, sebuah refleksi bahwa persoalan lingkungan bukan hanya teknis, melainkan juga moral. Pertobatan ekologis mengajak kita melihat bahwa kerusakan alam tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari akumulasi tindakan manusia, baik secara individual maupun struktural.

Dalam banyak tradisi lokal dan nilai keagamaan, bencana sering dipahami sebagai tanda bahwa keseimbangan alam sedang terganggu. Tafsir ini bukanlah fatalisme, melainkan ajakan untuk menyadari bahwa keserakahan dan ketidakpedulian manusia memiliki konsekuensi sosial yang nyata.

Di tengah kerentanan ekologis yang semakin parah, masyarakat adat dan komunitas lokal sebenarnya memiliki pengetahuan dan praktik pengelolaan alam yang lebih bersifat penjagaan dari pada eksploitasi.

Mereka seharusnya ditempatkan sebagai bagian penting dalam pemulihan lingkungan, bukan sebagai kelompok yang dipinggirkan. Pengabaian terhadap peran mereka adalah bagian dari dosa ekologis yang lebih besar, di mana alam dianggap sebagai objek eksploitasi semata, bukan ruang hidup yang harus dijaga bersama.

Karena itu, bencana ini tidak bisa dipahami hanya sebagai fenomena alam, tetapi sebagai cermin yang menunjukkan betapa dalamnya kerusakan ekologis yang telah terjadi.

Ia adalah teguran keras bahwa penyimpangan terhadap keseimbangan lingkungan baik oleh kebijakan negara maupun oleh praktik ekonomi yang rakus akan selalu kembali kepada manusia dalam bentuk bencana yang semakin hebat.

Dan selama dosa ekologis ini tidak diakui dan dihentikan, tragedi yang sama hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang.

Korporasi Kaya Vs Derita Rakyat

Selama bertahun-tahun, perusahaan tambang, perkebunan, dan berbagai industri ekstraktif lainnya telah mengeruk kekayaan dari tanah Sumatera tanpa kendali yang memadai.

Keuntungan yang mereka peroleh sangat besar, namun kontribusi terhadap pemulihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat nyaris tidak terlihat. Ketika ekosistem rusak dan bencana terjadi, yang menanggung akibatnya bukanlah para pemilik modal, melainkan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi yang seringkali bahkan tidak pernah diberikan ruang untuk bersuara.

Model bisnis yang dijalankan banyak korporasi di tiga provinsi tersebut dibangun pada logika eksploitasi, mengambil sebanyak-banyaknya dengan biaya serendah mungkin, termasuk biaya sosial dan ekologis yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka.

Reforestasi yang diwajibkan sering kali hanya sebatas laporan administratif, dilakukan sekadar untuk memenuhi syarat dokumen, bukan sebagai upaya pemulihan ekosistem yang sungguh-sungguh.

Audit lingkungan yang mestinya menjadi alat kontrol publik dilakukan dengan minim transparansi, dan ketika ada pelanggaran izin atau praktik yang merusak, sanksi yang diberikan sering kali hanya berupa teguran administratif, sebuah hukuman ringan yang tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Pada saat yang sama, rakyat kecil menanggung kerugian yang jauh lebih besar daripada sekadar angka kerusakan material. Mereka kehilangan rumah, lahan pertanian, mata pencaharian, serta rasa aman yang selama ini mereka miliki. Banyak keluarga dipaksa mengungsi, menunggu bantuan dalam ketidakpastian, sementara kehidupan mereka berubah secara drastis dalam hitungan jam.

Mereka tidak memiliki cadangan kekayaan, tidak punya akses pada kekuatan politik, dan tidak bisa sekadar “pindah” dari kerusakan yang terjadi. Bencana tidak hanya memporak-porandakan fisik wilayah mereka, tetapi juga meruntuhkan masa depan yang selama ini mereka usahakan.

Di balik tragedi ini, para pemilik korporasi tetap menjalankan kehidupan mereka seperti biasa. Mereka tidak kehilangan aset, tidak kehilangan rumah, dan tidak kehilangan ruang hidup. Kantor-kantor pusat perusahaan berdiri kokoh, sementara masyarakat di daerah operasi mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kerusakan yang dialami adalah konsekuensi dari model bisnis yang tidak pernah mempertimbangkan keberlanjutan.

Inilah ketidakadilan ekologis yang nyata, keuntungan dikumpulkan oleh segelintir pihak sementara beban bencana dipikul oleh jutaan orang yang bahkan tidak pernah menikmati hasil eksploitasi tersebut.

Perbedaan nasib yang mencolok ini menyingkap relasi struktural yang timpang antara korporasi dan masyarakat. Negara, yang seharusnya menjadi penengah dan pelindung rakyat, kerap justru berada di posisi yang lebih dekat dengan kepentingan pemodal dibandingkan dengan masyarakat terdampak.

Kebijakan pembangunan yang menahbiskan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama sering kali mengabaikan fakta bahwa pertumbuhan yang mengorbankan keselamatan rakyat bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran yang dibungkus narasi modernisasi.

Ketika izin-izin diberikan dengan mudah, ketika pengawasan lemah, dan ketika pelanggaran tidak ditindak tegas, maka sesungguhnya negara turut melanggengkan ketimpangan ini.

Rakyat akhirnya menjadi pihak yang paling menderita dari rantai panjang eksploitasi ini. Mereka tidak pernah diundang untuk merumuskan arah pembangunan, namun selalu menjadi korban dari dampak yang ditimbulkan.

Dalam situasi seperti itu, bencana bukan lagi sekadar kejadian alam, tetapi menjadi gambaran nyata bahwa sistem ekonomi yang memberi ruang seluas-luasnya kepada korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya tanpa batas adalah sistem yang gagal melindungi kehidupan manusia.

Tragedi ini menunjukkan bahwa selama perusahaan-perusahaan besar dibiarkan mengakumulasi keuntungan tanpa memikul tanggung jawab ekologis dan sosial, maka bencana seperti ini akan terus berulang.

Dan selama suara rakyat tidak didengarkan, selama negara tetap lebih memilih kedekatan dengan pemodal ketimbang perlindungan terhadap warganya, maka derita rakyat akan selalu menjadi harga yang harus dibayar dari kekayaan segelintir pihak.

Bencana di Sumatera dengan demikian bukan hanya tentang air bah dan tanah longsor, tetapi tentang ketidakadilan struktural yang membelah siapa yang kaya dan siapa yang harus menanggung luka.

Negara Terlambat Belajar

Bencana yang menghantam Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh seharusnya menjadi guncangan besar bagi negara. Namun pola yang terlihat justru menunjukkan bahwa negara tampak selalu terlambat belajar.

Setiap kali tragedi terjadi, respons yang muncul hampir dapat ditebak menyalahkan cuaca ekstrem, menetapkan status darurat, mengirim bantuan logistik, lalu perlahan melupakan akar masalah begitu air surut dan pemberitaan mereda.

Siklus ini berulang dari tahun ke tahun, seolah-olah negara hanya hadir untuk memadamkan krisis sesaat, bukan mencegah kerusakan yang sebenarnya sudah terlihat jelas sejak lama.

Padahal data dan peringatan telah disampaikan berulang kali oleh para ahli, aktivis lingkungan, dan masyarakat lokal yang mengalami langsung kerusakan ekologis di lapangan. Namun peringatan tersebut sering dianggap sebagai suara pinggiran, tidak mendesak, dan tidak sebanding dengan dorongan politik dan ekonomi untuk terus membuka lahan, memperluas tambang, dan mempercepat proyek-proyek ekstraktif.

Negara lebih sering bergerak reaktif daripada proaktif, seolah lupa bahwa bencana adalah proses yang bisa diprediksi karena akar penyebabnya telah diketahui.

Ketika banjir bandang dan longsor melanda, pemerintah turun dengan segala simbol kedaruratan. Tenda pengungsian dipasang, perahu karet dikerahkan, bantuan pangan didistribusikan.

Semua langkah ini penting, namun hanya menyentuh lapisan paling dangkal dari persoalan. Tidak ada langkah serius untuk melakukan audit lingkungan menyeluruh, tidak ada keberanian politik untuk mengevaluasi izin-izin tambang dan perkebunan yang sudah jelas berkontribusi terhadap degradasi ekologis, dan tidak ada rencana pemulihan ekosistem jangka panjang yang mampu memulihkan daya dukung alam secara berkelanjutan.

Negara hadir ketika bencana datang, tetapi menghilang ketika pencegahan seharusnya dilakukan.

Ketidakmampuan negara membaca akar persoalan ini menandakan bahwa tata kelola lingkungan selama ini dibangun tanpa visi jangka panjang.

Kebijakan lebih sering diarahkan untuk memenuhi target investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun gagal melihat bahwa pertumbuhan yang merusak lingkungan pada akhirnya akan membebani negara dengan biaya ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar.

Penetapan izin di daerah rawan longsor, pembukaan hutan tanpa perhitungan daya dukung, serta lemahnya pengawasan terhadap korporasi hanya mempercepat ritme bencana yang kini menjadi semakin sering dan semakin mematikan.

Bencana yang terjadi bukanlah kejadian acak, melainkan refleksi nyata dari akumulasi kesalahan keputusan politik. Ketika negara tidak menegakkan hukum lingkungan secara konsisten, ketika aparat pengawasan enggan bersikap tegas terhadap perusahaan pelanggar, dan ketika kepentingan jangka pendek lebih diutamakan daripada keberlanjutan, maka apa yang terjadi di Sumatera bukanlah kejutan, melainkan konsekuensi yang sepenuhnya dapat diperkirakan.

Pada titik ini, negara seharusnya memahami bahwa bencana ekologis bukan hanya tragedi alam, tetapi juga tragedi tata kelola. Tragedi kegagalan membaca tanda-tanda, kegagalan menahan laju eksploitasi, dan kegagalan mengutamakan keselamatan rakyat di atas logika ekonomi sesaat.

Tanpa perubahan paradigma yang mendasar dari pembangunan berbasis eksploitasi menuju pembangunan berbasis keberlanjutan, maka bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang, mungkin dalam skala yang lebih besar dan dengan korban yang lebih banyak.

Dan karena itu, tragedi yang menimpa Sumut, Sumbar, dan Aceh bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari. Ia adalah hasil dari pilihan kebijakan yang selama ini salah arah.

Jika negara tidak belajar dari peristiwa ini, tidak mengakui kesalahan, dan tidak mengambil langkah korektif yang nyata, maka sejarah akan terus berulang, korporasi memperoleh keuntungan, alam kehilangan daya tahannya, dan rakyat kembali menjadi korban.

Bencana ini bukan karena alam berubah, tetapi karena negara terlalu lambat untuk berubah.

(Alvin Aha)
Pengamat Sosial