SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Akurasi data penerima bantuan pemerintah kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Reni Astuti, mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaiki kualitas data desil agar penyaluran berbagai program pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Sorotan tersebut disampaikan Reni dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa (8/9/2026).

Menurut Reni, persoalan data desil saat ini menjadi perhatian publik karena masih ditemukan masyarakat yang secara kondisi ekonomi tergolong tidak mampu, tetapi justru tercatat dalam kelompok desil tinggi.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya persoalan dalam akurasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.

“Banyak data di lapangan yang tak sesuai, kondisi ekonomi jadi perhatian publik banyak yang harus diperbaiki,” kata Reni.

Data Desil Dinilai Menentukan Akses Bantuan

Reni menilai persoalan data desil tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah administratif. Akurasi data memiliki dampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.

Data yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat berpotensi membuat warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak masuk dalam kelompok penerima yang diprioritaskan.

Karena itu, ia mendorong BPS melakukan perbaikan dan pembaruan data secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi faktual masyarakat di lapangan.

“Banyak temuan masyarakat, kemudian kondisinya tidak mampu, tetapi desilnya pada desil yang tinggi. Saya sebagai anggota Komisi X yang bermitra dengan Badan Pusat Statistik yang punya kewenangan terkait dengan desil ini, tentu mendorong kepada BPS untuk melakukan perbaikan data,” ujar Reni.

Menurutnya, pembaruan data menjadi semakin penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah. Data yang sebelumnya menggambarkan kondisi seseorang atau sebuah keluarga belum tentu tetap sesuai dengan keadaan mereka saat program bantuan dijalankan.

Dengan demikian, mekanisme pemutakhiran data harus dapat berjalan secara efektif dan responsif.

Masyarakat Perlu Kemudahan untuk Sanggah Data Desil

Selain mendorong perbaikan kualitas data, Reni meminta masyarakat diberikan akses yang lebih mudah apabila menemukan data desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut dia, mekanisme sanggah tidak cukup hanya tersedia secara daring. Masyarakat di tingkat desa dan kelurahan juga harus memiliki akses untuk menyampaikan keberatan secara langsung.

“BPS sudah melakukan melalui saluran online, tetapi saya juga mendorong ini juga bisa dilakukan secara offline melalui kantor desa atau kantor kelurahan atau dinas sosial. Karena itu BPS juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ungkap Reni.

Usulan tersebut dinilai penting agar persoalan akses teknologi maupun keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital tidak menjadi hambatan ketika warga hendak memperbaiki data.

Keterlibatan pemerintah daerah, kantor desa, kelurahan, maupun dinas sosial juga diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi kondisi masyarakat di lapangan.

Dengan pola tersebut, pengajuan sanggah tidak berhenti pada proses administratif, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pemutakhiran data sesuai kondisi masyarakat.

Sanggahan Data Harus Ditindaklanjuti

Reni juga menekankan pentingnya pelayanan yang responsif bagi masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap data desil.

Menurutnya, masyarakat yang telah menyampaikan sanggahan harus mendapatkan kepastian bahwa laporan mereka benar-benar diproses dan ditindaklanjuti.

Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendataan pemerintah.

“Pemerintah daerah dan BPS harus sama-sama melayani masyarakat yang tengah menyanggah desil. Masyarakat jangan lagi kemudian menimbulkan ketidakpercayaan baru ketika kemudian melakukan sanggah desil tapi tidak ditindaklanjuti,” tegas Reni.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan akurasi data tidak hanya berkaitan dengan bagaimana data dikumpulkan, tetapi juga bagaimana pemerintah merespons ketika masyarakat menemukan adanya ketidaksesuaian.

Apabila mekanisme sanggah tersedia tetapi tidak diikuti dengan pelayanan dan tindak lanjut yang jelas, masyarakat berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendataan.

Sebaliknya, proses sanggah yang mudah, transparan, dan responsif dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas data sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Jangan Jadikan Desil Satu-Satunya Syarat Bantuan

Lebih lanjut, Reni mengingatkan pemerintah agar data desil tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan program bantuan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ia menilai persoalan administratif dan proses pembaruan data yang masih berlangsung seharusnya tidak sampai membuat masyarakat kehilangan akses terhadap layanan dasar.

“Jangan jadikan desil sebagai satu-satunya syarat karena saat ini masih banyak pembaharuan dan perbaikan data. Jangan sampai hanya karena desil, karena adanya problem administratif atau problem data yang masih terus dilakukan perbaikan, kemudian masyarakat kita terhalang untuk mendapatkan keseluruhan program,” pungkas Reni.

Pernyataan tersebut menjadi penekanan penting di tengah proses pembaruan data sosial ekonomi masyarakat. Menurut Reni, perbaikan data harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak masyarakat terhadap layanan dasar.

Artinya, ketika terdapat persoalan dalam data yang masih dalam proses perbaikan, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat agar persoalan administratif tidak secara otomatis menjadi penghalang memperoleh layanan yang dibutuhkan.

Akurasi Data Menjadi Kunci Bantuan Tepat Sasaran

Persoalan data penerima bantuan pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama program pemerintah, yakni memastikan bantuan dan layanan publik diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

Data yang akurat menjadi salah satu fondasi penting dalam menentukan kebijakan. Sebaliknya, data yang tidak sesuai kondisi lapangan dapat menimbulkan persoalan baru, termasuk risiko bantuan tidak diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, dorongan Reni kepada BPS untuk memperbaiki data desil sekaligus membuka ruang sanggah yang lebih mudah menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendataan sosial ekonomi.

Keterlibatan pemerintah daerah juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Pemerintah daerah memiliki jaringan pelayanan hingga tingkat desa dan kelurahan yang dapat membantu masyarakat ketika menemukan persoalan dalam data.

Dengan adanya koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah, proses pembaruan data diharapkan dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat.

Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa terdapat ruang untuk menyampaikan keberatan apabila data desil tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka.

Bagi Reni, perbaikan data bukan sekadar persoalan teknis pendataan. Akurasi data berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap program pemerintah, termasuk layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Karena itu, proses pemutakhiran harus terus dilakukan dan mekanisme sanggah perlu memastikan setiap keberatan masyarakat memperoleh tindak lanjut.

Sorotan terhadap data desil ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Ketika kondisi masyarakat berubah, data juga perlu diperbarui agar tetap relevan dengan keadaan di lapangan.

Dorongan Reni kepada BPS dan pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem pendataan sehingga tidak ada masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu tetapi kehilangan akses terhadap program pemerintah hanya karena persoalan data yang belum diperbarui.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM. – Terungkapnya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Gion Spa and Park, kawasan Surabaya Barat, menjadi alarm serius bagi sistem pengawasan usaha hiburan dan jasa kebugaran di Kota Surabaya. Kasus yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum tersebut tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga menegaskan pentingnya penguatan pengawasan demi melindungi masyarakat, khususnya anak-anak.

Perhatian terhadap kasus ini datang dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Agus Mashuri, secara khusus menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan usaha hiburan dan jasa yang beroperasi di Kota Pahlawan.

Dalam podcast bersama Radio Suzana Surabaya yang berlangsung di Gedung DPRD Surabaya, Agus Mashuri menegaskan bahwa dugaan eksploitasi anak di bawah umur yang terungkap dalam kasus tersebut harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat sistem pengawasan yang selama ini diterapkan.

Menurutnya, Surabaya selama ini dikenal sebagai Kota Layak Anak yang memiliki komitmen kuat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Karena itu, munculnya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan eksploitasi anak menjadi peringatan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam sistem pengawasan yang ada.

“Peristiwa ini menunjukkan bahwa masih ada ruang yang perlu diperbaiki dalam aspek pengawasan. Karena itu kami berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Agus.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan dan slogan. Pengawasan yang efektif di lapangan menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh regulasi berjalan sebagaimana mestinya.

Selain menyoroti aspek perlindungan anak, Agus Mashuri juga mengangkat persoalan yang selama ini menjadi perhatian terkait legalitas dan perizinan usaha spa di Surabaya. Menurutnya, masih terdapat sejumlah usaha spa yang beroperasi menggunakan izin panti pijat, padahal secara regulasi kedua jenis usaha tersebut memiliki klasifikasi dan mekanisme perizinan yang berbeda.

Persoalan ini dinilai tidak bisa dianggap sepele. Kesesuaian antara izin usaha dengan aktivitas operasional merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola usaha yang sehat dan transparan. Ketika terdapat ketidaksesuaian antara izin yang dimiliki dan kegiatan usaha yang dijalankan, maka potensi munculnya pelanggaran menjadi lebih besar.

Agus menjelaskan bahwa usaha spa termasuk kategori usaha dengan tingkat risiko menengah hingga tinggi. Karena itu, proses perizinannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha menjadi hal yang sangat penting agar seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Masih ada yang menggunakan izin panti pijat dengan berbagai alasan. Padahal regulasinya sudah jelas. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara izin dan kegiatan usaha yang dijalankan, tentu perlu ada penyesuaian dan langkah tegas sesuai aturan,” jelasnya.

Pandangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengawasan administrasi tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan dokumen. Legalitas usaha harus diikuti dengan verifikasi di lapangan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dijalankan benar-benar sesuai dengan izin yang dimiliki.

Komisi D DPRD Surabaya juga menilai bahwa sistem pengawasan yang efektif memerlukan pendekatan yang lebih aktif dan berkelanjutan. Pemeriksaan administrasi semata dinilai belum cukup untuk mencegah potensi pelanggaran yang dapat terjadi di lapangan.

Karena itu, Agus Mashuri mendorong adanya inspeksi berkala dan pengawasan langsung terhadap berbagai usaha hiburan maupun jasa kebugaran yang beroperasi di Surabaya. Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, Agus juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan sehat. Menurutnya, masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah terulangnya kasus-kasus yang berpotensi merugikan masyarakat maupun mencederai citra Surabaya sebagai kota yang ramah anak dan aman untuk seluruh warganya.

Di sisi lain, DPRD Surabaya menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang saat ini sedang berlangsung terkait dugaan TPPO di Gion Spa and Park. Namun demikian, Agus Mashuri menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah sembari menunggu hasil penyidikan resmi dari kepolisian.

Sikap tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepastian usaha. Setiap proses hukum harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang masih dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.

“Kita tentu ingin iklim usaha di Surabaya tetap tumbuh dengan baik. Namun pada saat yang sama, aturan harus ditegakkan dan perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas. Jika masih ada ruang untuk pembinaan, silakan dilakukan. Setelah itu pengawasan harus semakin diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap hukum bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Menutup perbincangan dalam podcast tersebut, Agus Mashuri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Surabaya sebagai kota yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak-anak. Menurutnya, tanggung jawab menjaga kota tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh warga.

“Mari kita jaga Surabaya bersama-sama. Kota ini harus tetap menjadi tempat yang aman untuk tumbuh, berusaha, dan membangun masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Kasus dugaan TPPO yang terungkap di Surabaya saat ini menjadi pengingat bahwa pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan masyarakat harus terus diperkuat. Dengan sinergi seluruh pihak, Surabaya diharapkan dapat mempertahankan predikatnya sebagai kota yang aman, ramah anak, dan mampu memberikan ruang usaha yang sehat bagi seluruh pelaku ekonomi.

(SIGITSANTOSO)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Surabaya, POJOKREDSKSI.COM – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah (KOMDA) III yang meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat menggelar Konferensi Studi Regional (KSR) dengan mengangkat tema “Reposisi PMKRI menyongsong Bonus Demografi” pada Kamis (23/10/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung BPSDM Jawa Timur dan diawali dengan seremoni pembukaan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

Dalam acara pembukaan, sejumlah tokoh memberikan sambutan yang menegaskan pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi era bonus demografi.

Komisaris Daerah III Pengurus Pusat PMKRI, Olimpius Kurniawan, S.AP, dalam sambutannya menegaskan bahwa bonus demografi bukan sekadar angka statistik, melainkan peluang besar bagi kaum muda untuk menjadi motor perubahan sosial dan ekonomi bangsa.

Ia menyoroti peran PMKRI sebagai wadah kaderisasi intelektual muda Katolik yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjawab tantangan zaman.

“Bonus demografi hanya akan berdampak positif jika generasi muda memiliki kualitas, daya saing, dan kesadaran sosial yang tinggi. Melalui forum KSR ini, kita berharap lahir gagasan konkret tentang bagaimana PMKRI turut menyiapkan generasi emas, sehingga Indonesia tahun 2045 tidak hanya slogan,” ujar Olimpius, saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/10/2025).

Selanjutnya, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas, Susan Kandaimu, SM, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai ruang refleksi dan kolaborasi lintas daerah. Susan menegaskan bahwa PMKRI memiliki tanggung jawab historis untuk menjadi bagian dari pembangunan bangsa, khususnya dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi transformasi sosial di tengah perubahan global yang cepat.

“Bonus demografi adalah momentum sekaligus ujian bagi bangsa. Generasi muda harus mampu memanfaatkan potensi ini dengan memperkuat karakter, moralitas, dan kecakapan hidup. PMKRI hadir untuk menumbuhkan kesadaran itu melalui gerakan intelektual dan sosial,” ungkap Susan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Dr. Ramliyanto, SP., MP, yang turut hadir dan membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mengapresiasi inisiatif PMKRI yang telah mengambil peran dalam mengedukasi dan mempersiapkan generasi muda menyongsong bonus demografi. Dalam sambutannya, Dr. Ramliyanto menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan, organisasi kepemudaan, dan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Bonus demografi akan menjadi peluang besar jika dikelola dengan baik melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kolaborasi seperti yang dilakukan PMKRI hari ini adalah bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia berkualitas,” tutur Ramliyanto.

Usai seremoni, kegiatan dilanjutkan dengan sesi seminar dan diskusi panel yang menghadirkan berbagai narasumber dari akademisi, pemerhati generasi muda, pemerintah, dan aktivis muda.

Melalui KSR ini, PMKRI KOMDA III berharap dapat memperkuat peran mahasiswa Katolik sebagai agen perubahan yang mampu merumuskan solusi konkret dalam menghadapi tantangan bonus demografi serta meneguhkan komitmen PMKRI dalam mengabdi bagi Gereja dan Tanah Air.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER) akan berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT).

Terlihat ribuan buruh/pekerja dari berbagi kota sedang menuju ke kantor Negara Grahadi atau kantor gubenur jawa timur di Surabaya, pada hari selasa (1/3/2022).

Kaorbinops satlantas Polrestabes Surabaya,AKP muhammad suud mengungkapkan,jika ribuan pekerja berasal dari beberapa serikat pekerja di Pasuruan,Sidoarjo dan gresik.

“Massa dari selatan berkumpul di Bundaran Waru. Sementara untuk massa dari Gresik, petugas sudah mengantisipasi di batas kota seperti Karangpilang,” ungkapnya.

Dalam aksi ini gerakan serikat pekerja Jawa timur (GASPER) sudah mendapat izin pelaksanaan mulai pukul 09.00 WIB sampai 18.00 WIB.

Untuk mengantisipasi kepadatan lalulintas di jalan Tunjungan arah grahadi satlantas Polrestabes Surabaya,akan merubah jalur sementara dari depan hotel Majapahit di belokan ke jalan embong malang.

“Dalam prinsipnya kami akan lakukan rekayasa lalulintas,jika ada titik kumpul massa,namun jika ada ruas jalan yang bisa digunakan masyarakat akan di utamakan,”tutupnya.

Sebelumnya presiden Joko Widodo telah memerintahkan permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) untuk direvisi, presiden pun sudah memangil Menteri koordinasi perekonomian Airlangga hartarto dan Menteri tenaga kerja Ida fauziyah untuk segera menjalankan instruksinya.

(Sigit Santoso)

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Pada Akhir pekan kanwil kemenkumham jawatimur, akan mengadakan razia di dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) dan rutan (rumah tahanan) yang ada surabaya.

Sejumlah Petugas pemasyarakatan akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan di lapas dan rutan guna mengantisipasi euforia di akhir pekan.

PLT kepala kanwil kemenkumham Jatim, Wisnu Nugroho Dewanto mengungkapkan,petugas UPT pemasyarakatan di Jatim,akan melakukan penggeledahan di kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP).

“Kondisi di dalam lapas masih dipengaruhi kondisi di luar lapas, karena budaya saat mereka di luar masih terbawa,” Wisnu Nugroho Dewanto, pada senin (21/2/22).

Apalagi untuk lapas/ rutan yang mayoritas penghuninya berasal dari kota besar seperti Surabaya Raya, Pihak Kanwil Kemenkumham Jatim meminta agar petugas lebih ketat untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan yang tidak perlu.

lanjut Wisnu, Lapas dan Rutan di Surabaya saat ini mengalami overkapasitas. Saat ini Lapas Porong dihuni sekitar 2.039 orang dari kapasitas 1.000 orang,Sedangkan untuk rutan Medaeng Surabaya dihuni 1.250 orang dari kapasitas 504 orang.

“Kondisi yang overkapasitas di lapas dan rutan ini membuat rentan dan berisiko bagi warga binaan,”tambah Wisnu.

Meski begitu, Wisnu menjamin bahwa penggeledahan masih mengutamakan kenyamanan dan keamanan warga binaan. Sehingga, proses penggeledahan yang bersifat isidentil itu dapat diterima dan berjalan kondusif.

“Kami juga berkerjasama dengan Bhabinkamtibmas Polsek dan Babinsa Koramil sebagai bentuk transparansi,” tutup Wisnu.

Sementara itu, Kepala KPLP Lapas porong Surabaya Gatot Harisaputro menjelaskan bahwa selain melaksanakan penggeledahan barang-barang berbahaya, petugas juga sekaligus mengecek kondisi kamar hunian.

“Hal ini untuk mengantisipasi apabila ada warga binaan yang melakukan pengerusakan bangunan,Dari sini kita bisa deteksi bila ada warga binaan yang merencanakan kabur dari lapas,” jelas Gatot.

Di sisi lain, Kepala KPR Rutan medaeng Surabaya Deri Prihandoko menerangkan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah kemenkumham guna mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan.

Hal ini agar petugas bisa mendapatkan gambaran kondisi hunian yang lebih apa adanya. Pihak petugas rutan juga akan merapikan instalasi listrik yang ada.

“ saya sangat mengapresiasi razia yang akan dilakukan kemenkumham,langkah ini juga Untuk antisipasi warga binaan yang mau berbuat macam-macam,” terang Deri.

(Sigit Santoso)

Bogor, POJOKREDAKSI.COM – Felisitas Ninik Titisari, warga Griya Bukit Jaya Blok G.6/18 RT/RW 007/ 026, Desa Tlajung Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor digugat oleh Elz. Cornelis Kainama, SH ke Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A, Kabupaten Bogor.

Felisitas digugat terkait pencabutan Surat Kuasa sepihak tanpa konfirmasi dan penjelasan. Felisitas dan mantan kuasa hukum bersepakat dalam Perjanjian Penanganan Perkara tiga objek di antaranya: sebidang tanah yang beralamat di Jl. Airlangga Rt/Rw 012/03 dengan luas tanah 2.997 M2; sebidang tanah yang beralamat di Jl. Airlangga Rt/Rw 012/ 03 Bulusari, Tarokan, Kab. Kediri dengan luas tanah 2.726 M2; dan sebuah rumah yang beralamat di Jl. Merapi Rt/Rw 012/ 03 Bulusari, Tarokan, Kab. Kediri dengan luas 3.240 M2.

Menurut Kainama, gugatan ini berdasarkan beberapa kejadian yang dibuat oleh Felisitas yang dianggap sebagai perbuatan yang melecehkan profesi Advokat dan tidak menghargai kesepakatan bersama yang sudah dibuat.

Bukan sekali, Felisitas menggunakan klien Kainama sebagai kuasa hukum. Dalam mengurus kepentingan hukum, Felisitas sudah pernah menggunakan empat kuasa hukum berbeda, tetapi semuanya meninggalkan karena sikapnya yang emosi,suka menyalahkan orang lain, dan tidak percaya kepada para kuasa hukum.

Sejak di Kediri, Jawa Timur, Felisitas pernah menggunakan kuasa hukum lain tetapi semuanya meninggalkan Felisitas karena perilaku tidak konsekwen menjalankan perjanjian yang dituangkan dalam Surat Kuasa. Kesannya Felisitas seperti menambah daftar panjang persoalan dengan para kuasa hukum.

“Terakhir Felisitas menggunakan klien kami untuk mengurus persoalan wasiat tanah dan rumah milik keluarganya di Kediri, tetapi tidak juga menunjukkan sikap yang taat pada perjanjian yang sudah disepakati, sebaliknya melecehkan profesi Advokat” ujar Kainama.

Kainama menjelaskan Felisitas dan mantan pengacaranya (klien Kainama) sepakat untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2021. Menindaklanjuti Surat Kuasa itu, pengacara dan tim hadir di Kediri mulai tanggal 12 September- 16 September 20201.

“Mereka sudah bekerja, membangun komunikasi dengan Kepala Desa Bulusari, ke RT/RW setempat, ke BPN, ke Kantor Bupati, ke Notaris, dan pihak Kepolisan,” sebut Kainama.

Sebut Kainama lagi, klien kami sudah bekerja sesuai amanat kuasa. Artinya pencabutan kuasa itu terjadi sesuai Pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata jika ada persoalan-persoalan misal si penerima kuasa melakukan perbuatan melawan hukum atau kesalahan yang merugikan kepentingan pemberi kuasa.

“Ini tidak. Klien kami sudah bekerja sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dan dalam surat kuasa bahwa pemberi kuasa tidak dapat mencabut kuasa selama dan sepanjang urusan yang dikuasakan belum selesai,” tegas Kainama.

Ketika ditanya soal alasannya, Kainama menegaskan lagi sampai hari ini tidak ada kepastian alasan apa sehingga pemberi kuasa mencabut Surat Kuasa yang surat pencabutannya hanya dikirim lewat WhastApp dan selanjutnya tidak ada kabar hingga hari ini.

Situasi ini membuat pihak mantan kuasa hukum menggugat Felisitas. Sudah dua kali persidangan dan dua kali pemanggilan juga, pemberi kuasa tidak berkesempatan hadir. Pada sidang ketiga tepatnya senin 7 Desember 2021 pemberi kuasa hadir tanpa didampingi pengacara tetapi Hakim Ketua berhalangan sehingga sidang ditunda.

Kainama juga menambahkan ada banyak kekeliruan yang dibuat pemberi kuasa dalam hal ini Felisitas. Misal, dari hasil investigasi dan kerja lapangan mantan kuasa hukum yaitu klien kami dan tim di Kediri, Felisitas menjelekkan ibunya Suyatmi yang katanya gila, tidak cakap, dan pikun. Padahal status kesehatan sang ibu dalam keadaan baik, berpikir secara logis, dan sebagainya.

“Cerita-cerita seperti ini membuat klien kami merasa diperdaya dengan informasi-informasi yang tidak benar. Kami hanya berharap hak dari klien kami dipenuhi.Felisitas harus menyelesaikan kewajibannya membayar operasional dan jasa hukum,” harap Kainama (TH).

Surabaya, Pojokredaksi.com – Anggota Babinkamtibmas Polsek sumber Pucung,Malang jawatimur,Bripka sanda prasetyo membuat setiap orang yang mengetahuinya tersentuh hatinya,selain sebagai anggota Polisi, Bripka Sanda gigih dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela dinasnya dengan penuh kasih sayang berjuang untuk anak penyandang disabilitas di wilayah kerjanya.

Saat ini Bripka Sanda sedang fokus membantu Oktavian, anak berumur 8 tahun, yang duduk dibangku kelas 3 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Sumberpucung, Kabupaten Malang.
Awalnya, Oktavian adalah anak yang normal tanpa cacat. Ia cacat kedua kakinya setelah rumahnya ditabrak sebuah bus yang melintas dijalan dekat rumahnya sehingga kejadian dua tahun lalu itu, mengakibatkan Oktavian menderita cacat di kedua kakinya hingga pangkal pahanya yang terputus.

Bripka sanda yang sehari-harinya sebagai anggota Babinkamtibmas dan dipercaya sebagai Ketua organisasi Difabel bernama “Ganisa Indonesia” mengetahui kejadian yang menimpa Oktavian,.

Sejak itu, Oktavian menjadi asuhan Komunitas Defabel Ganesha Indonesia, yang dikomandani langsung oleh Bripka Sanda, Bimbingan yang diberikan kepada Oktavian meliputi bagaimana Oktavian bisa sekolah dan bisa memenuhi kebutuhan hidup bersama kedua orang tuanya yang hidupnya terlihat cukup sederhana.

Sanda adalah sosok rendah hati, Bripka Sanda enggan berkomentar dan dipublikasi oleh media. Ia terus merendah bahwa apa yang dilakukan kepada Oktavian dan penyandang disabilitas masih belum maksimal.

“Maaf ya, karena saya belum berbuat banyak untuk teman-teman difabel disini, belum pantas dipublikasi di media,” kata Sanda singkat,(06/10/2021).

Sementara itu, menurut Wulan, Wakil Ketua Ganisa Indonesia, “Dia (Pak Sanda-Red) sangat tulus membantu anak Difabel, kalau tidak ada pak Sanda saya tidak tahu nasib anak-anak difabel disini,” katanya.

Melihat perjuangan Sanda dan kondisi penyandang disabilitas yang ada, Wulan berharap, terus ada polisi yang peduli dan perhatian pada anak difabel terutama polisi perempuan, “Semoga terus banyak polisi yang seperti pak Sanda,” harap Wulan.

(Sigit Santoso)

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Setelah membangun musholla Al-Amin di Kampung 1001 Malam, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Surabaya Jawa Timur kembali melakukan pembangunan untuk tempat anak-anak belajar membaca Al Qur’an, mengganti atap yang sudah rusak serta meninggikan arah kiblat untuk tempat sholat.

Melalui perwakilan BMH Jawa Timur cabang Surabaya, BPK Zakaria mengungkapkan jika pembangunan musholla hampir selesai dan sekarang juga sudah mulai dikerjakan tempat belajar membacanya. Senin, (4/10/2021).

“Untuk pengerjaan saat ini kita fokus pada pergantian atap dan arah kiblat serta tempat anak-anak belajar membaca al-qur’an, karena musholla hampir selesai,” ungkapnya.

Zakaria, juga menambahkan jika
Pembangunan tempat ibadah dan tempat belajar yang ada di Kampung 1001 Malam ini bisa bermanfaat untuk warga dan anak-anak di kampung ini.

“Kita bangunkan lagi tempat belajar membaca Al Qur’an di dekat musholla, semoga banyak anak-anak yang mau belajar,” tambahnya.

Sementara itu, takmir musholla Al-Amin, Ustad Samsul Arifin mengucapkan banyak terima kasih kepada BMH yang sudah banyak membantu membangun dan mengganti atap yang sudah lama rusak, karena jika musim hujan tiba banyak yang bocor di sana-sini.

“Saya berterima kasih kepada BMH yang sudah banyak membantu mengganti atap yang rusak dan membangun tempat anak belajar ngaji,” ucap Arifin.

Arifin juga menambahkan sekarang banyak warga kampung sini yang beribadah sholat berjama’ah di musholla ketimbang di rumah masing-masing.

“Sekarang banyak warga yang beribadah di musholla, karena sudah bagus tempatnya dan tidak kumuh lagi seperti dulu,” jelasnya.

(Sigit Santoso)

Surabaya, POJOKREDAKSI.COM
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sebanyak 7 (tujuh) unit mobil ambulance ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Menurutnya ambulance tersebut agar Dinas Sosial mampu untuk lebih meningkatkan pelayanan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jatim, khususnya lanjut usia terlantar sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang sosial.

“Basis pendekatan kita adalah selagi keluarga masih memungkinkan memberikan layanan bagi lansia jangan dijauhkan dari keluarga, tetapi kalau mereka tidak dimungkinkan mendapat layanan keluarga maka mereka masuk dalam kategori PMKS, mereka ditempatkan di Panti Tresna Werdha,” ungkap Khofifah.

Gubenur juga menambahkan bagian yang penting karena ada kemungkinan titik atau lokasi dari PMKS tidak terlalu jauh dan bisa saja berada di sekitar rumah-rumah permanen.

“Tugas ini adalah tugas kita semua, bukan hanya domain provinsi, domain dinas sosial, domain UPT tetapi untuk kita semua, saling mengkoordinasikan.” Tambahnya.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan terhadap para lansia, prinsipnya adalah bagaimana lansia ini tetap bersama keluarga. Namun masih juga ditemukan ada lansia yang terlantar. Nantinya lansia itu akan ditangani atau dirawat di Panti.

“Tapi di luar Panti, ada penanganan Non Panti. Nah, penanganan Non Panti inilah yang antara lain butuh penjangkauan,” terangnya.

Penanganan Non Panti inilah yang disiapkan Program Keluarga Harapan (PKH) plus, kemudian harus diidentifikasi jika rumahnya tidak layak huni, maka cepat mendapat prioritas program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu).

“Jadi rumah tak layak huni, pastikan dia mendapat prioritas rumah tinggal layak huni. Kenapa perlu ambulance, karena memang penjangkauan itu harus kita lakukan,” tegasnya.

Meski demikian, Khofifah meminta, agar lansia tetap dipastikan bersama dengan keluarga. Akan tetapi jika sudah sebatang kara dan membutuhkan layanan dengan perawatan yang lebih, maka bisa terkomunikasikan dengan akses kesehatan yang lain.

“Ketika kemudian kita menemukan lansia yang rumahnya tidak layak huni, tolong itu diprioritaskan,” tutup Gubernur yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ini.

(Sigit Susanto)

Jawa Timur, POJOKREDAKSI.COM
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Timur, memberikan beberapa bantuan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19,BAZNAS Jawatimur menyiapkan peket sembako sebanyak 200 paket.

ketua BAZNAS jawatimur KH,Muhammad roziqi dalam kunjungannya ke kampung 1001 malam Surabaya mengungkapkan,jika bantuan berupa sembako kepada warga yang terdampak atas perintah ibu gubenur jawatimur Khofifah indah parawangsa,

“Kegiatan ini berawal dari blusukan Bu gubenur,kemudian BAZNAS jawatimur diminta untuk membantu warga yang terdampak covid 19″ungkapnya, Surabaya (22/08/2021).

“Kita sudah menyiapkan 200 paket sembako kepada warga yang membutuhkan,terutama di daerah yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah,”kata roziqi.

Bantuan berupa paket sembako dari BAZNAS jawatimur tersebut,semoga bisa meringankan beban warga terdampak covid 19.

Tidak hanya paket berupa sembako BAZNAS jawatimur juga akan memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi.

“Kita juga akan membantu anak-anak yang berprestasi agar mendapat pendidikan ke jenjang lebih tinggi,”tambahnya.

Untuk penyaluran beasiswa, Baznas Jatim akan memberikan bantuan kepada 500 anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, serta dari keluarga yang kurang mampu.

“Dengan bantuan beasiswa ini, kami ingin mengurangi angka kemiskinan akibat pandemi COVID-19,Kami juga ingin mencerdaskan anak -anak bangsa” tutup,KH M Roziqi.

Dalam kunjungan ke kampung 1001 malam.KH,Muhammad Roziqi didampingi pula oleh wakil ketua BAZNAS jawatimur,KH,Ali maschan Musa yang juga mantan ketua PWNU jawatimur,beserta jajaran Pemerintah provinsi jawatimur.

(Sigit Santoso)