Surabaya, PIJOKREDAKSI.COM – Sebagai respon terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi, ratusan elemen partai keadilan sejahtera ( PKS ) Kota Surabaya menggelar aksi “flashmob menolak kenaikan BBM bersubsidi” di area kebun binantang Surabaya (KBS) serta teatrikal bertema dampak kenaikan BBM pada Sabtu 10 September 2022.
Aksi flashmob tersebut diikuti ratusan anggota PKS dan para pimpinan partai dengan membawa bermacam tulisan poster berisi tentang naiknya harga BBM.
Reni Astuti selaku bidang Humas PKS jawa timur yang juga wakil ketua DPRD kota Surabaya yang juga turut dalam aksi tersebut mengatakan, sikap PKS jelas menolak kenaikan BBM bersubsidi dan berpihak kepada rakyat dalam memperjuangkan kebijakan pemerintah Yang membuat rakyat makin susah.
“Kebijakan pemerintah tidak tepat, karena kondisi masyarakat tengah berupaya bangkit usai 2 tahun ekonomi keluarga di gempur pandemi covid-19,” kata Reni, Senin (12/9/2022).
Maka menjadi wajar ketika apa yang tengah diperjuangkan PKS, selaras dengan apa yang diperjuangkan rakyat dan mahasiswa, Dan prinsip perjuangannya berpihak ke rakyat yang terdampak akan kenaikan BBM bersubsidi serta terus mengontrol kebijakan pemerintah.
“Saya yang juga sebagai pimpinan DPRD Surabaya dari fraksi PKS siap bergabung dengan rakyat serta mahasiswa untuk menyuarakan penolakan kenaikan BBM,”ucapnya.
Reni menjelaskan, dari rilis berbagai lembaga survei antara lain, Survei LSI terbukti pada 4 september 2022 lalu, menyebutkan 58,7 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rilis Survei Indikator Politik Indonesia 7 september 2022, menyebutkan 78,8 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan BBM bersubsidi.
“Ini menunjukkan bahwa sikap penolakan kenaikan BBM bersubsidi sesuai dengan kehendak mayoritas warga Indonesia,”jelas Reni.
Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS dalam surat terbuka untuk Presiden RI, bahwa sikap PKS bahwa kenaikan BBM bersubsidi saat ini tidak tepat, pemerintah tidak berempati kepada masyarakat yang baru saja akan bangkit dari pandemi, di samping saat ini masih adanya krisis pangan dimana harga-harga sembako masih tinggi, apalagi ketika BBM naik maka harga kebutuhan rakyat lainnya akan terdampak.
Contohnya, pemerintah tidak amanah dan lalai dalam memastikan subsidi BBM ini tepat sasaran. Ini jelas bertentangan dengan UU No. 30/2007, dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Nah seharusnya subsidi ini hanya diberikan masyarakat tidak mampu.
“Pemerintah mengklaim subsidi lebih banyak dinikmati orang kaya, tetapi pemerintah tak pernah serius melakukan upaya memperbaiki pengelolaan subsidi tepat sasaran. Alih-alih, pemerintah sukanya cari jalan pintas dengan menaikkan harga seperti sekarang ini, dengan tetap memberikan subsidi. Dengan kata lain, kondisi yang sama akan terjadi yakni tetap saja banyak orang kaya yang akan menikmati,”ujarnya Reni.
Reni mengungkapkan, PKS akan terus bersama rakyat Memperjuangkan membela dan melayani masyarakat Indonesia, Siap apresiasi kebijakan yang menguntungkan rakyat dan menolak kebijakan yang jelas merugikan rakyat.
“Solusi terbaik atas kondisi saat ini sejatinya adalah batalkan kenaikan BBM. Jika hingga saat ini pembatalan kenaikan BBM tidak dilakukan oleh pemerintah jelas rakyat tambah susah,”ungkap Reni.
sebagai wakil rakyat dan sebagai pimpinan DPRD dari fraksi PKS, saya akan terus mendorong kebijakan pemkot agar warga Surabaya lepas dari kesusahan dengan adanya kenaikan BBM ini.
Ia menilai bahwa BLT BBM ini bukan solusi permanen karena sifatnya hanya sementara dan tidak semua warga miskin di Surabaya mendapatkan, akurasi data penerima BLT juga masih jadi persoalan. Karena itu pemerintah kota harus mengetahui betul bahwa jangan sampai ada warga Surabaya yang kesusahan dan menyelesaikan kesulitannya sendiri.
Anggaran yang selama ini disiapkan untuk bantuan pendidikan harus segera direalisasikan. Ada beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa. Anggaran perbaikan rumah tidak layak huni segera realisasi serta program sosial lainnya termasuk upaya penyiapan lapangan kerja bagi warga yang kurang berpenghasilan.
“Pemerintah harus hadir, saya sebagai pimpinan DPRD siap hadir mengawasi kinerja pemerintah kota dalam membela dan menolong warganya. Silahkan kalau ada warga yang sangat-sangat susah laporkan ke kami di DPRD,”tambah Reni.
“Saya pun siap turun ke kampung-kampung menyapa dan membantu warga yang kesusahan. APBD harus diperuntukkan untuk warga tidak hanya untuk dampak BBM ini namun program yang secara berkelanjutan mampu meningkatkan pendapatan perkapita agar kualitas hidup warga makin membaik”pungkas Reni.
(Sigit Santoso)
