Dalam sambutannya, Ketua IKAL PPSA XXI, Komjen Pol (Purn) Arif Wachjunadi menjelaskan, dukungan ini diharapkan dapat menggerakkan secara nyata perekonomian Garut Selatan untuk dapat menaikkan taraf hidup masyarakat setempat. Keterlibatan IKAL PPSA XXI dalam kerjasama tersebut dilatarbelakangi oleh Rektor Uniga, Abudssy Syakur Amin adalah salah satu anggota IKAL PPSA XXI. Karena memberi dukungan, dijelaskan lebih lanjut, IKAL PPSA XXI siap untuk terjun ke lapangan dan berharap masyakarat Garut Selatan dapat mencapai hidup sejahtera.
Dalam acara kerjasama tersebut, naskah kerjasama ditandatangani oleh Abudssy Syakur Amin (Uniga), Brigjen TNI (Purn) Rusiadi (PT PAS) dan Ayi Priatna (Masyarakat Petani Desa Cikelet). Kerjasama itu disaksikan oleh Bupati Garut Rudi Gunawan dan Arif Wachjunadi yang keduanya juga membubuhkan tandatangannya.
Kerja sama pembangunan ekonomi model seperti ini sesuai dengan harapan Bupati Garut Rudi Gunawan yang diungkapkan dalam pidatonya. Dijelaskan Rudi Gunawan bahwa meski lepas dari cap sebagai daerah tertinggal pada tahun 2015, Garut mengalami kendala dalam mendatangkan investor. Salah satu alasan utamanya adalah sebagian besar tanah di Garut dikuasai oleh BUMN dan Perusahaan swasta. Sehingga untuk membebaskan tanah satu hektar saja, pemerintah Garut mengalami kesulitan.
Secara detil Rudi Gunawan menjelaskan, luas Kabupaten Garut sebesar 300.000 ha. Sebanyak 85.000 dikuasai Perum Perhutani, 40.000 hektar dikuasai oleh perkebunan swasta dan negara. Hanya sekitar separuh luas tanah Kabupaten Garut yang dikuasai masyakarat.
“Bukti nyata pemerintah Garut mengalami kesulitan adalah ketika terjadi banjir bandang. Pemerintah sulit melakukan pengalihan tidak bisa karena tanah sekitar milik PTPN XII. Kami meminta satu hektar tanah saja sulit sekali dan harus ke menteri, sementara masyarakat membutuhkan hunian sekalipun sementara saja. Sementara UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberi opsi masyarakat memanfaatkan perkebunan di satu wilayah,”tegas Bupati Garut itu.
Dalam menyelesaikan kendala itu Deputi Pengkajian Lemhannas Reni Mayerni, anggota IKAL PPSA XXI yang juga hadir dalam acara penandatangan kerjasama tersebut mengatakan, pemerintah Garut harus aktif. Salah satu yg harus dilakukan adalah melakukan pengecekan kepada pihak terkait terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) dari tanah-tanah yang dikuasai oleh BUMN ataupun Swasta.
Dalam acara kerjasama dan wisuda itu hadir pula Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, yang juga anggota IKAL PPSA XXI. Dalam orasi ilmiahnya, Lili Pintauli mengatakan setelah diwisuda momentum yang dihadapi kemudian adalah terjun ke masyarakat untuk bekerja dan membaktikan diri untuk nusa dan bangsa.
“Hanya saja perlu diingat adalah ketika bekerja kejujuran dan integritas anda akan diuji. Beberapa hari ini, bangsa Indonesia menyaksikan beberapa berita OTT kepada para pejabat yang terbukti korupsi. Korupsi adalah bentuk nyata tidak kemampuan seseorang dalam menjaga kejujuran dan integritasnya sebagai pejabat negara. Kami tidak menginginkan para lulusan UNIGA mengikuti perilaku para pejabat yang memalukan serta memprihatinkan tersebut.
Sementara Abdussy Syakur menegaskan, Covid mengajarkan kepada bangsa Indonesia bagaimana harus bertahan hidup di masa yang sulit sementara sudah tidak mungkin berharap pada negara lain.
“Kata kuncinya adalah sinergi secara nyata. Dan kita secara lebih fokus bagaimana lulusan UNIGA dapat siap kerja minimal di daerahnya dan berguna bagi negara,” ujar Syakur.
Hadir dalam acara tersebut, anggota IKAL PPSA XXI lainnya adalah Mayjen TNI Hipdizah, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Brigjen TNI Herianto Syahputra, Lina SE, AM Putut Prabantoro, Muhammad Hanafi, Caturida Meiwanto Doktoralina, Anang Sutono dan Tuan Guru Abah Udin.
Editor: Tinus Wuarmanuk
