Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Membludaknya antrian warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Surabaya untuk mendapatkan hunian yang layak (Rusunawa) menjadi perhatian tersendiri bagi DPRD Surabaya,
Diketahui untuk saat ini saja antrian warga untuk mendapat Rusunawa telah mencapai 14 ribu keluarga, sementara pembangunan hunian baru belum mampu mengejar tingginya permintaan.
Untuk itu, melihat kondisi saat ini Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hunian Layak DPRD Surabaya mewacanakan pembangunan hunian vertikal lebih tinggi dari rencana awal yaitu lima lantai.
Muhammad Saifuddin, Ketua Pansus DPRD Surabaya menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan lagi melanjutkan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa). Selain biaya konstruksi yang besar, biaya operasional dan perawatannya juga dinilai terlalu tinggi.
“Jelas tidak mungkin membangun Rusunawa. Yang masuk akal adalah Rusunami dengan skema terbaik, dibangun oleh swasta dengan cicilan ringan,” ujar Saifuddin, jumat (8/3/2025).
“Pemkot bisa menyediakan lahan, sementara pengembang swasta bertanggung jawab atas pembangunan hunian tersebut,” Sambungnya.
Sementata itu, Anggota Pansus dari Fraksi PSI, Rio Pattiselano, menyoroti antrean panjang warga yang masih menunggu hunian. Menurutnya, pembangunan rusun lima lantai tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
“Jika hanya membangun lima lantai, antrean ini tidak akan teratasi dalam waktu dekat. Solusinya adalah membangun hunian lebih tinggi, misalnya 20 lantai, agar lebih banyak warga bisa segera mendapatkan tempat tinggal,” kata Rio.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi lahan di Surabaya, mengingat ketersediaan tanah semakin terbatas.
Namun, di sisi lain, kebijakan harga Rusunami masih menjadi perdebatan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Lilik Arijanto, menilai harga Rusunami Rp 300 juta per unit tidak realistis bagi warga MBR.
“Memaksa MBR membeli hunian seharga Rp300 juta adalah kebijakan yang tidak masuk akal. Ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan hunian layak,” tegasnya.
Menurut Lilik, pembangunan Rusunami seharusnya tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga harus membantu warga meningkatkan taraf ekonomi mereka.
“Banyak warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Rusunawa tanpa ada perubahan ekonomi signifikan. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka, agar memiliki daya beli untuk beralih ke hunian yang lebih permanen,” jelasnya.
Lilik mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan konsep pembangunan Rusunami melalui skema kerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kenapa kita arahkan ke Rusunami? Karena jika membangun Rusunawa, bebannya terlalu berat bagi pemerintah. Namun, jika kita membangun Rusunami dengan tinggi minimal lima lantai, kita bisa menarik minat warga yang saat ini tinggal di Rusunawa,” jelasnya.
Berdasarkan survei yang dilakukan Pemkot bersama pemerintah pusat, sekitar 30-40 persen penghuni Rusunawa berminat untuk membeli Rusunami, asalkan skema cicilan yang ditawarkan terjangkau.
Namun, antrean warga yang membutuhkan hunian masih sangat panjang. Saat ini, ada sekitar 12 ribu hingga 14 ribu keluarga yang masuk dalam daftar tunggu Rusunami, sebagian besar berasal dari kalangan MBR.
“Kami sedang mengkaji agar program ini bisa menjangkau lebih banyak warga MBR, termasuk dengan skema tanpa uang muka dan cicilan ringan,” tambahnya.
Selain pembangunan Rusunami, Lilik menekankan pentingnya intervensi ekonomi bagi warga MBR. Pemkot berupaya menciptakan peluang kerja bagi penghuni Rusunawa, baik untuk mereka sendiri maupun anggota keluarganya.
“Kita telah lagi untuk kita berikan semacam intervensi, sehingga intervensi kan sudah lama berjalan ya, penawaran tentang pekerjaan untuk anaknya, atau istrinya, atau suaminya, atau yang belum bekerja, sehingga menuju ke pendapatan yang diatasnya MBR,” katanya.
Namun, Lilik mengingatkan bahwa solusi perumahan bagi MBR tidak bisa dilakukan secara instan.
“Kalau mereka pindah tapi tidak ada hunian yang terjangkau, akhirnya harus menyewa rumah dengan harga mahal, yang justru membuat ekonomi mereka semakin terpuruk. Itu yang harus kita hindari,” tutupnya.
(Sigit Santoso)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
