Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, akhirnya menyudahi polemik yang sempat memicu kegaduhan publik. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada organisasi masyarakat Madura Asli Sedarah (Madas) setelah keliru menyebut nama ormas dalam video yang viral terkait kasus nenek Elina.
Permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Armuji dalam forum mediasi bersama pimpinan Madas, yang digelar di Universitas dr. Soetomo (Unitomo) pada Selasa, (6/3/2026). Mediasi ini menjadi titik balik setelah isu tersebut berkembang luas di ruang publik dan media sosial.
“Saya khilaf menyebut nama ormas. Saya mohon maaf. Tidak ada niat menstigmatisasi Madas,” kata Armuji, di hadapan Ketua Umum DPP Madas, Mohammad Taufik.
Armuji menegaskan kehadirannya dalam sidak yang kemudian ramai diperbincangkan bermula dari banyaknya laporan masyarakat, bukan untuk mencari sensasi atau menggiring opini. Menurutnya, viralitas justru datang belakangan seiring sorotan media.
“Yang memviralkan bukan saya. Televisi nelpon terus, laporan masuk banyak, makanya saya datang,” ujarnya.
Ia juga mengakui penyebutan nama Madas dalam dialog yang diunggah ke YouTube dan akun media sosial pribadinya merupakan kesalahan spontan. Armuji menegaskan tidak ada niat menyudutkan organisasi tertentu. “Saya kira itu logo Madas, ternyata bukan. Itu tulisan ‘gong xi fa cai’,” ucap Armuji.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Madas, Mohammad Taufik, menyambut baik permintaan maaf tersebut. Ia menegaskan sejak awal Madas tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan peristiwa yang dipersoalkan dan menolak keras stigma premanisme yang sempat muncul.
“Kami tegaskan, Madas bukan ormas preman,” tegas Taufik.
Ia menjelaskan kejadian yang dipersoalkan terjadi pada Agustus 2025, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai ketua umum. Hasil kajian internal dan tim hukum Madas juga memastikan tidak ada satu pun dokumen hukum yang menyebut keterlibatan organisasi.
“Tidak ada satu pun berita acara yang menyebut Madas. Itu bukan kegiatan ormas,” kata Taufik.
Taufik mengakui memang ada individu yang hadir dalam suatu acara, namun hal tersebut, menurutnya, tidak bisa serta-merta dijadikan dasar menuding organisasi. “Kalau individu melanggar hukum, silakan diproses. Kami justru mendukung aparat,” ujar Taufik
Ia menilai penggunaan simbol atau atribut tertentu oleh individu kemudian berkembang menjadi framing yang merugikan organisasi. “Ini sudah jadi gorengan,” katanya singkat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian serta mengakhiri polemik di ruang publik demi menjaga kondusivitas. “Kalau salah, silakan diproses,” ucap Taufik.
(Sigit Santoso)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
