JAKARTA, POJOKREDAKSI.COM – Perombakan Kabinet Merah Putih yang disebut telah berlangsung sedikitnya tujuh kali sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan menjadi sorotan Forum Think and Talk. Frekuensi reshuffle tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pergantian menteri didasarkan pada evaluasi kinerja atau justru berkaitan dengan kepentingan politik.
Sorotan itu mengemuka dalam diskusi daring bertajuk “Reshuffle Berkali-kali: Evaluasi Kerja atau Kepentingan Politik?” yang digelar pada Selasa (6/10/2026). Diskusi dipandu Fransisco Hutauruk, Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematang Siantar, dengan Kristina Elia Purba sebagai pemantik diskusi.
Forum tersebut menilai, dinamika pergantian menteri dan kepala lembaga dalam dua tahun pemerintahan Prabowo perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurut Kristina, perombakan kabinet tidak cukup hanya dilihat sebagai langkah penyegaran organisasi pemerintahan, tetapi juga perlu diuji berdasarkan efektivitas kerja dan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat.
Ia menilai, meskipun terdapat pejabat yang dicopot karena kontroversi atau dianggap menyimpang dari program strategis nasional, proses perombakan kabinet juga memperlihatkan indikasi konsolidasi kekuasaan.
“Memang terlihat ada tindakan tegas terhadap menteri atau kepala lembaga yang bermasalah maupun dinilai melenceng dari program strategis nasional. Namun di sisi lain, fenomena konsolidasi kekuasaan atau ‘Prabowonisasi’ untuk merangkul dan mengamankan posisi partai-partai koalisi sangat kental terasa. Ada kepentingan politik jangka panjang yang sedang dipersiapkan di balik perombakan ini,” ujar Kristina.
Kinerja Menteri dan Akuntabilitas Kabinet Disorot
Selain mempertanyakan motif perombakan, Forum Think and Talk menyoroti penerapan evaluasi dan sanksi terhadap para pejabat kabinet. Forum menilai terdapat ketimpangan dalam penegakan akuntabilitas, terutama ketika sejumlah pejabat diberhentikan akibat kontroversi, sementara pejabat lain yang mendapat kritik publik dinilai belum menghadapi tindakan serupa.
Dua kementerian yang menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di bawah pimpinan Natalius Pigai dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang dipimpin Arifatul Choiri Fauzi.
Menurut penilaian forum, kedua kementerian tersebut menghadapi persepsi negatif dari sebagian masyarakat karena kinerjanya dinilai belum terlihat secara signifikan dan belum memberikan dampak nyata yang memadai.
Sorotan ini menempatkan persoalan kinerja sebagai salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi kabinet. Pergantian pejabat, menurut arah kritik yang disampaikan dalam forum, seharusnya berjalan seiring dengan penilaian yang terukur terhadap pencapaian program, kualitas pelayanan publik, dan hasil kerja kementerian.
Evaluasi yang konsisten juga diperlukan agar keputusan mempertahankan atau mengganti pejabat tidak menimbulkan kesan bahwa standar penilaian berbeda-beda. Dengan demikian, setiap keputusan reshuffle semestinya dapat dijelaskan melalui indikator kinerja dan kebutuhan pemerintahan.
Meski demikian, penilaian terhadap kinerja kementerian yang disampaikan dalam diskusi tersebut merupakan pandangan Forum Think and Talk, bukan hasil audit kinerja resmi yang dipaparkan dalam materi diskusi.
Pergantian Menteri Keuangan Dikaitkan dengan Stabilitas Ekonomi
Dampak reshuffle terhadap pelaksanaan program pemerintah juga menjadi perhatian. Forum Think and Talk menilai, pergantian pejabat secara berulang dapat memengaruhi kesinambungan kebijakan, terutama ketika posisi strategis mengalami perubahan dalam waktu relatif singkat.
Sektor ekonomi menjadi salah satu bidang yang disorot. Forum menyinggung pergantian Menteri Keuangan hingga dua kali dalam kurun waktu singkat yang dinilai berpengaruh terhadap proses penyerapan dan pencairan anggaran negara.
Menurut forum, perubahan kepemimpinan di sektor keuangan berpotensi memperlambat pelaksanaan program apabila proses transisi tidak berjalan efektif. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelancaran anggaran berhubungan dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah.
Dinamika pergantian pejabat keuangan juga disebut dapat memunculkan sentimen negatif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, pengaruh terhadap nilai tukar pada dasarnya perlu ditelaah bersama faktor ekonomi lain, sehingga tidak dapat disimpulkan hanya berasal dari pergantian pejabat kabinet.
Bagi forum, persoalan utamanya adalah memastikan bahwa perubahan struktur pemerintahan tidak mengganggu kesinambungan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
Empat Pertanyaan Kritis tentang Kabinet Gemuk
Dalam diskusi tersebut, Dian Sani Siagian sebagai salah satu peserta mengajukan empat pertanyaan kritis mengenai ukuran kabinet, efektivitas pemerintahan, pengawasan DPR, dan posisi para pengkritik pemerintah yang kemudian masuk ke dalam pemerintahan.
Pertama, apakah kabinet gemuk sesuai dengan konstitusi?
Dian menyoroti landasan hukum pembentukan kabinet dengan merujuk Pasal 17 UUD 1945 yang mengatur kedudukan menteri sebagai pembantu presiden. Ia juga menyinggung perubahan ketentuan mengenai jumlah kementerian setelah revisi undang-undang pada 2024.
Menurut pandangannya, persoalan jumlah kementerian tidak cukup diperdebatkan dari sisi legalitas. Hal yang lebih penting ialah menilai apakah susunan kabinet tersebut efektif dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kedua, apakah kabinet gemuk otomatis menyejahterakan rakyat?
Dian menilai, masyarakat tidak semata-mata mengukur pemerintahan dari jumlah menteri, melainkan dari hasil kerja yang dirasakan secara langsung.
Kabinet dengan banyak kementerian berpotensi memberikan ruang pembagian tugas yang lebih spesifik. Namun, susunan tersebut juga memiliki risiko berupa tumpang tindih kewenangan, koordinasi yang lebih rumit, serta bertambahnya beban anggaran negara.
Karena itu, ukuran keberhasilan kabinet seharusnya dilihat dari efektivitas program, kualitas pelayanan publik, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Ketiga, apakah pengawasan pemerintah menjadi semakin sulit?
Dian mempertanyakan kemampuan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan ketika satu komisi harus mengawasi beberapa kementerian sekaligus.
Menurutnya, ketika satu komisi DPR menangani empat hingga lima kementerian, pengawasan berisiko menjadi kurang mendalam apabila tidak didukung pembagian tugas dan mekanisme evaluasi yang memadai.
Ia juga menekankan pentingnya indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI) menteri yang transparan. Tanpa ukuran yang jelas dan dapat diakses publik, masyarakat akan kesulitan menilai pencapaian kementerian sekaligus mengawasi penggunaan kewenangan pemerintah.
Keempat, bagaimana menilai pengkritik pemerintah yang kemudian bergabung dengan pemerintahan?
Dian menilai, masuknya tokoh yang sebelumnya kritis ke dalam pemerintahan dapat menjadi kesempatan untuk mendorong perubahan kebijakan dari dalam. Namun, langkah tersebut juga berisiko melemahkan sikap kritis apabila tokoh yang bersangkutan justru meninggalkan prinsip yang sebelumnya diperjuangkan.
Menurutnya, ukuran yang dapat digunakan adalah perubahan nyata setelah seseorang menduduki jabatan. Apakah kebijakan yang dahulu dikritik berhasil diperbaiki, atau justru orang tersebut kemudian membela kebijakan yang sebelumnya dipersoalkan?
Pertanyaan itu menegaskan pentingnya konsistensi sikap dan pertanggungjawaban publik bagi siapa pun yang terlibat dalam pemerintahan.
Forum Minta Evaluasi Kabinet Secara Menyeluruh
Menjelang sisa masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Forum Think and Talk berharap evaluasi kabinet tidak berhenti pada pergantian atau penambahan pejabat. Pembenahan, menurut forum, harus menyentuh substansi kinerja seluruh jajaran pemerintahan.
Evaluasi tersebut dinilai perlu mencakup menteri, kepala staf, pimpinan lembaga, hingga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Setiap unsur pemerintahan diharapkan memiliki orientasi kerja yang jelas, menjalankan tugas secara efektif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Forum juga menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar kebijakan pemerintah dapat diukur berdasarkan hasil yang dicapai. Dengan evaluasi yang konsisten, perombakan kabinet diharapkan benar-benar menjadi instrumen perbaikan kinerja, bukan sekadar perubahan susunan kekuasaan.
“Kami berharap di sisa tiga tahun periode ini, ada perbaikan dan pembenahan nyata terhadap substansi kinerja kabinet secara holistik. Hal ini mencakup seluruh jajaran menteri, kepala staf, pimpinan lembaga, hingga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), agar fokus bekerja penuh demi kepentingan rakyat, bukan terjebak dalam lingkaran transaksi politik,” tutup Forum Think and Talk.
Sorotan tersebut menempatkan efektivitas kabinet sebagai pekerjaan rumah penting bagi pemerintahan. Di tengah dinamika politik dan perubahan susunan pejabat, publik membutuhkan hasil kerja yang terukur, kebijakan yang berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan yang memungkinkan setiap pejabat mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Pada akhirnya, keberhasilan reshuffle tidak hanya ditentukan oleh siapa yang masuk dan keluar dari kabinet. Hal yang lebih menentukan adalah apakah perubahan tersebut mampu memperbaiki pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan program, menjaga kesinambungan kebijakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Norben)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
