LUBUKLINGGAU, POJOKREDAKSI.COM – Dugaan pelanggaran hak tenaga kerja di Cafe Cia Eatery Lubuklinggau menjadi sorotan setelah seorang karyawan mengaku menerima upah tidak sesuai kesepakatan awal hingga akhirnya kehilangan pekerjaan.
Persoalan tersebut mencakup dugaan perubahan nominal gaji secara sepihak, penurunan jabatan tanpa persetujuan pekerja, hingga tidak adanya dokumen perjanjian kerja meskipun karyawan telah meminta kepastian status hubungan kerjanya sejak awal bekerja.
Kasus ini mendapat perhatian dari Ahmad J Prayogi, Aktivis Lintas Pemuda Silampari. Ia mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Lubuklinggau segera turun tangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran ketenagakerjaan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum mulai bekerja, pihak manajemen Cafe Cia Eatery disebut telah menyepakati upah karyawan sebesar Rp3.900.000 per bulan. Kesepakatan tersebut dilakukan melalui komunikasi WhatsApp.
Pada bulan pertama bekerja, karyawan menerima pembayaran sebesar Rp2.015.000. Nominal tersebut diberikan karena masa kerjanya pada bulan itu hanya berlangsung selama 18 hari.
Namun, terdapat hal yang menjadi perhatian, yakni slip gaji yang diterbitkan perusahaan telah mencantumkan nominal upah penuh sebesar Rp3,9 juta per bulan.
Persoalan kemudian muncul ketika memasuki bulan kedua. Karyawan tersebut mengaku hanya menerima upah sebesar Rp2.100.000, jauh di bawah nominal yang sebelumnya disepakati.
Perubahan pembayaran itu disebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan baru antara pekerja dan pihak manajemen. Selain persoalan upah, posisi atau jabatan karyawan tersebut juga dikabarkan mengalami penurunan secara sepihak.
Situasi semakin dipersoalkan karena sejak awal bekerja, karyawan yang bersangkutan telah meminta perusahaan memberikan kontrak kerja sebagai bentuk kepastian hukum. Namun, hingga kurang lebih dua bulan menjalani pekerjaan, dokumen perjanjian kerja tersebut disebut belum juga diberikan.
Kekurangan Upah Dikaitkan dengan Permintaan Resign
Persoalan tidak berhenti pada perbedaan nominal gaji dan ketidakjelasan dokumen hubungan kerja.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, karyawan tersebut sempat bertemu langsung dengan pihak manajemen untuk membicarakan haknya, terutama mengenai kekurangan pembayaran upah yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Dalam pertemuan itu, pihak manajemen disebut menyatakan bersedia membayarkan kekurangan upah. Namun, pembayaran tersebut dikaitkan dengan syarat agar karyawan yang bersangkutan berhenti atau mengundurkan diri (resign).
Akibat perkembangan persoalan tersebut, karyawan itu kini telah kehilangan pekerjaannya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar kebijakan manajemen, khususnya terkait perubahan upah, penurunan jabatan, serta berakhirnya hubungan kerja setelah pekerja mempertanyakan haknya.
Ahmad J Prayogi menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan internal perusahaan semata. Menurutnya, setiap kebijakan perusahaan yang menyangkut hak pekerja harus tetap mengacu pada ketentuan hukum ketenagakerjaan.
“Perusahaan memang memiliki kewenangan dalam mengatur operasional dan manajemen internal. Namun, kewenangan tersebut bukan legitimasi untuk mengubah kesepakatan kerja secara sepihak. Jika sejak awal telah disepakati upah Rp3,9 juta, maka harus ada dasar hukum dan persetujuan yang jelas ketika terjadi perubahan. Jangan sampai perusahaan merasa memiliki kuasa mutlak, sementara pekerja diposisikan hanya sebagai pihak yang harus menerima setiap keputusan,” tegas Yogi.
Dugaan Pelanggaran Hak Pekerja Perlu Diperiksa
Yogi mengatakan, persoalan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ia secara khusus menyoroti Pasal 52 dan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan serta ketentuan Pasal 88A mengenai kewajiban pengusaha membayarkan upah sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, status hubungan kerja dan kewajiban administrasi perusahaan juga perlu diperiksa, termasuk ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mewajibkan perjanjian kerja dibuat secara tertulis.
Menurut Yogi, ketiadaan dokumen perjanjian kerja tidak boleh membuat pekerja kehilangan kepastian mengenai hak dan kewajibannya.
Ia juga mempertanyakan alasan di balik berakhirnya hubungan kerja setelah karyawan tersebut menyampaikan keberatan mengenai pembayaran upah.
“Ini yang menjadi pertanyaan serius. Ketika seorang pekerja memperjuangkan haknya atas upah yang sebelumnya telah disepakati, manajemen menyatakan bersedia membayarkan kekurangannya, tetapi kemudian pekerja tersebut justru diberhentikan. Apa dasar pemberhentiannya? Apakah ada pelanggaran yang dilakukan pekerja? Ataukah pemberhentian tersebut berkaitan dengan keberaniannya menuntut hak yang memang menjadi kewajibannya untuk diperjuangkan?” ujar Yogi.
Ia menegaskan, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara objektif agar tidak muncul praktik hubungan industrial yang merugikan pekerja.
Lintas Pemuda Silampari Desak Disnaker dan DPRD Bertindak
Atas dugaan persoalan tersebut, Lintas Pemuda Silampari menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait.
Pertama, mendesak manajemen Cafe Cia Eatery memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan perubahan jabatan dan posisi karyawan, termasuk memastikan apakah perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.
Kedua, meminta perusahaan memberikan kejelasan status hubungan kerja serta memenuhi kewajiban administrasi ketenagakerjaan, termasuk dokumen perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, meminta Disnaker dan instansi pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan persoalan pengupahan dan administrasi hubungan kerja di Cafe Cia Eatery Lubuklinggau.
Keempat, mendesak Disnaker memanggil pihak manajemen untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi secara menyeluruh terhadap administrasi ketenagakerjaan serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi hubungan industrial.
Lintas Pemuda Silampari juga meminta agar pemeriksaan aspek perizinan dan legalitas operasional usaha dikoordinasikan dengan instansi teknis yang memiliki kewenangan.
Kelima, mendesak DPRD Kota Lubuklinggau menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dengan turun langsung meninjau persoalan tersebut serta memfasilitasi audiensi guna memastikan perlindungan hak pekerja dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.
“Kami akan membawa persoalan ini ke Dinas Ketenagakerjaan dan meminta pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan. Jangan sampai ada preseden buruk bahwa pekerja yang berani mempertanyakan haknya justru harus kehilangan pekerjaan. Hak pekerja bukan bentuk kemurahan hati perusahaan, melainkan kewajiban yang dilindungi undang-undang,” lanjutnya.
Hak Pekerja Harus Mendapat Kepastian Hukum
Yogi mengingatkan bahwa hubungan antara perusahaan dan pekerja harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Menurutnya, kewenangan perusahaan dalam mengelola kegiatan usaha tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kesepakatan kerja maupun ketentuan ketenagakerjaan.
“Perusahaan boleh memiliki kebijakan, tetapi kebijakan tidak boleh melampaui hukum. Pekerja bukan pihak yang bisa diperlakukan sesuka hati. Ketika kesepakatan dilanggar dan hak dipertanyakan, perusahaan harus hadir dengan argumentasi serta pertanggungjawaban, bukan sekadar keputusan sepihak,” tegasnya.
Lintas Pemuda Silampari menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat kejelasan hukum dan penyelesaian terhadap hak pekerja yang dipersoalkan.
Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar menyangkut perbedaan pembayaran upah atau nasib seorang karyawan. Lebih jauh, kasus tersebut menjadi perhatian mengenai bagaimana perlindungan tenaga kerja dan kepastian hukum diterapkan dalam praktik dunia usaha di Kota Lubuklinggau.
Karena itu, keterlibatan Disnaker, pengawas ketenagakerjaan, serta DPRD dinilai penting untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif dan sesuai kewenangan.
Penyelesaian yang transparan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis dengan tetap menghormati ketentuan hukum ketenagakerjaan.
(Vhio)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
