Lubuklinggau, POJOKREDAKSI.COM – Proses seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Lubuklinggau Tahun 2026 mulai menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mengingatkan agar tahapan seleksi berjalan sesuai aturan nasional dan bebas dari praktik tidak sehat seperti titipan, intervensi kekuasaan, hingga manipulasi standar.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Ahlul Fajri, yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 serta aktif di organisasi masyarakat Amanah Bangsa Rakyat Indonesia Bersatu (ABRI-1). Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam proses seleksi, terutama terkait penerapan standar tinggi badan minimal yang telah ditetapkan secara nasional.
Menurutnya, seleksi Paskibraka bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan bagian penting dalam pembinaan karakter generasi muda. Oleh karena itu, seluruh tahapan harus dijalankan secara profesional dan berlandaskan aturan yang berlaku.
“Seleksi ini menyangkut masa depan generasi muda. Jangan sampai tercoreng oleh praktik-praktik tidak sehat yang justru merusak nilai dasar Paskibraka itu sendiri,” ujarnya.
Sorotan pada Standar Nasional
Salah satu poin yang disoroti adalah penerapan standar tinggi badan minimal bagi peserta seleksi. Dalam ketentuan nasional, tinggi badan menjadi salah satu syarat utama yang tidak bisa diabaikan.
Adapun standar fisik nasional untuk calon Paskibraka Tahun 2026 meliputi:
• Tinggi badan putra: 170–180 cm
• Tinggi badan putri: 165–175 cm
• Berat badan proporsional atau ideal
Standar ini dinilai bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari kriteria penting dalam mendukung tugas dan penampilan Paskibraka saat menjalankan peran kenegaraan.
Ahlul Fajri menegaskan bahwa setiap bentuk pelonggaran atau manipulasi terhadap standar tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap aturan pusat.
“Kalau ada yang mencoba bermain dengan standar ini, itu berarti sudah menyimpang dari ketentuan nasional. Ini tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Waspadai Praktik “Main Belakang”
Lebih lanjut, ia mengingatkan panitia seleksi agar tidak membuka celah terhadap praktik-praktik yang berpotensi mencederai integritas proses seleksi.
Beberapa potensi pelanggaran yang disoroti antara lain:
• Titipan dari oknum pejabat
• Intervensi kekuasaan
• Kepentingan kelompok tertentu
• Manipulasi hasil seleksi
Menurutnya, praktik semacam ini tidak hanya merusak kredibilitas penyelenggara, tetapi juga menghilangkan kesempatan bagi peserta yang benar-benar layak.
“Kalau seleksi ini sudah diwarnai kepentingan, maka yang dirugikan adalah anak-anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan secara adil,” katanya.
Tahapan Seleksi Harus Transparan
Dalam sistem seleksi nasional, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh calon peserta Paskibraka. Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta yang terpilih benar-benar memenuhi kriteria dari berbagai aspek.
Tahapan seleksi tersebut meliputi:
1. Seleksi administrasi
2. Tes wawasan kebangsaan
3. Tes intelegensia umum
4. Pemeriksaan kesehatan
5. Tes parade
6. Peraturan Baris Berbaris (PBB)
7. Tes kesamaptaan
8. Penilaian kepribadian
Setiap tahapan memiliki bobot penilaian tersendiri dan harus dilakukan secara objektif serta transparan.
Ahlul Fajri menekankan bahwa konsistensi dalam menjalankan tahapan ini menjadi kunci utama untuk menghasilkan anggota Paskibraka yang berkualitas.
“Kalau semua tahapan dijalankan dengan benar, hasilnya pasti objektif. Tapi kalau ada intervensi, maka hasilnya bisa dipertanyakan,” ujarnya.
Pengawasan Ketat dari Masyarakat
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 bersama ABRI-1 menyatakan akan melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh proses seleksi Paskibraka di Lubuklinggau.
Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam setiap tahapan seleksi.
Mereka juga membuka kemungkinan untuk mengambil langkah tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran, di antaranya:
• Mengungkap dugaan penyimpangan ke publik
• Melaporkan kepada aparat penegak hukum
• Menggalang aksi masyarakat sebagai bentuk protes
Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga integritas proses seleksi.
“Kami tidak akan tinggal diam jika ada kecurangan. Ini adalah bentuk komitmen kami terhadap keadilan,” tegasnya.
Jangan Korbankan Generasi Muda
Ahlul Fajri juga mengingatkan bahwa seleksi Paskibraka memiliki nilai strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme tinggi.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk tidak menjadikan proses ini sebagai ajang kepentingan pribadi atau kelompok.
“Jangan korbankan masa depan generasi muda hanya demi kepentingan sempit dan kekuasaan sesaat,” ujarnya.
Ia menilai bahwa kepercayaan publik terhadap proses seleksi harus dijaga dengan baik, karena menyangkut legitimasi hasil seleksi itu sendiri.
Harapan untuk Seleksi yang Bersih
Di akhir pernyataannya, ia berharap agar seleksi calon Paskibraka Kota Lubuklinggau Tahun 2026 dapat menjadi contoh pelaksanaan yang profesional dan berintegritas.
Menurutnya, seleksi yang bersih dan transparan akan menghasilkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara fisik, tetapi juga memiliki karakter kuat sebagai calon pemimpin bangsa.
“Seleksi ini harus menjadi cermin keadilan, integritas, dan profesionalitas. Bukan justru menjadi panggung praktik kotor yang merusak kepercayaan publik,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya perhatian dari masyarakat, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam seleksi Paskibraka dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
(Vhio)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
