Jakarta, Pojokredaksi.com – Sejumlah catatan diberikan oleh Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD DKI di tiga tahun masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Salah satunya meminta Anies untuk berkoordinasi dengan DPRD DKI setiap akan membuat kebijakan.
“Kalau mau bikin kebijakan ajak DPRD ngomong, kan beberapa kali sendiri, ajak DPRD ngomong, itu beberapa kali saya sudah bilang, libatkan seluruh komponen masyarakat. Di DKI ini kan banyak tokoh yang senior, ajak ngomong jangan one man show, artinya jangan sendirian,” ujar anggota Fraksi PD DPRD DKI Jakarta Mujiyono kepada wartawan, Kamis,15/10.
“Memang berdasarkan SKB dua menteri, pemprov dalam kondisi seperti ini bisa ambil kebijakan sendiri, tapi jangan lupa Jakarta ini milik bersama,” ucapnya.
Selain itu, Demokrat juga meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI untuk direvisi. Hal itu untuk menyesuaikan apabila ada janji kampanye Anies yang tidak akan terwujud.
“Revisi RPJMD. revisinya harus disesuaikan dengan kondisi Covid jangan terlalu optimis, harus realistis. Jadi kalau janji kampanye yang kemaren nggak terwujud jangan terlalu memaksakan,” tambahnya.
Ketua Komisi A DPRD DKI itu meminta kepada Anies untuk menurunkan target RPJMD. Mujiyono kembali menyinggung agar Anies intens berkoordinasi dengan DPRD DKI.
“Revisi target RPJMD, turunin targetnya, terus lebih mau berkomunikasi dengan DPRD, jadi lebih intens lah, kalau kemarin pasif kita datang didengerin, kita protes dengerin. Kalau sekarang ajaklah setiap kebijakan, ajak ngomong kita, jangan jadikan pandemi alasan nggak koordinasi, karena kami lakukan fungsi kami sebagai fungsi pengawasan dari duitnya rakyat. Kebijakan untuk rakyat Jakarta dan seterusnya,” ucap Mujiyono.
Ketua Komisi A DPRD DKI itu meminta kepada Anies untuk menurunkan target RPJMD. Mujiyono kembali menyinggung agar Anies intens berkoordinasi dengan DPRD DKI.
“Revisi target RPJMD, turunin targetnya, terus lebih mau berkomunikasi dengan DPRD, jadi lebih intens lah, kalau kemarin pasif kita datang didengerin, kita protes dengerin. Kalau sekarang ajaklah setiap kebijakan, ajak ngomong kita, jangan jadikan pandemi alasan nggak koordinasi, karena kami lakukan fungsi kami sebagai fungsi pengawasan dari duitnya rakyat. Kebijakan untuk rakyat Jakarta dan seterusnya,” ucap Mujiyono.
(Abet T)
