Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Upaya relokasi hunian di kampung 1001 malam oleh Pemerintah Kota Surabaya masih belum menemui titik terang. Terbaru, warga kampung 1001 malam meminta pendampingan bantuan hukum kepada LBH Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Jawa Timur, sabtu (7/1/2023).
Ketua LBH KNPI Jawa Timur, Moren Tumiwa mengungkapkan, perlakuan tidak adil terhadap seluruh warga negara harus ditiadakan, masyarakat kampung 1001 malam yang telah mendiami lahan sejak dekade 90an seyogyanya mendapatkan perlakuan yang baik dari pemerintah setempat. Dirinya menyebut, sejak kedatangan para warga untuk mendiami lahan ini tidak pernah terjadi gejolak mengenai penguasaan lahan.
“Masyarakat 1001 malam merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang telah menempati dan merawat, serta melakukan penguasaan atas tanah tersebut dengan etikad baik secara berturut-turut selama kurun waktu 23 tahun dan tidak pernah ada komplain ataupun keberatan dari pihak lain termasuk pihak Kelurahan dan masyarakat sekitar ataupun juga warga terhitung sejak tahun 1999 hingga hari ini,” terangnya.
Sementara itu, Sri Murwanto, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat 1001 Malam menilai usaha Pemerintah Kota Surabaya untuk menggusur rumah warga kampung 1001 malam tidak disertai dengan kompensasi yang jelas. Beberapa aspek seperti Pendidikan anak-anak, kesempatan kerja bagi warga, serta legalitas kependudukan masih menjadi tuntutan yang belum dipenuhi oleh Pemerintah.
“Enggak ada sama sekali kompensasi dari pemkot, harusnya dari pihak pemkot kalau mau merelokasi kan kita harusnya diundang, atau sosialisasi solusinya ini bagaimana, ndak langsung ujug-ujug warga didata di relokasi yang mau berangkat yang ndak diancam dengan kalau enggak mau berangkat nanti kita gusur ndak dapat apa-apa, mangkanya warga banyak yang takut,” jelas Wanto.
Alih-alih mendapat ganti rugi yang sepadan, warga kampung 1001 malam justru mengalami berbagai upaya ancaman verbal dari berbagai pihak, masyarakat pun masih dihadapkan dengan upaya pemerintah yang seakan-akan melakukan adu domba antar warga satu dengan warga lainnya.
“Yang sangat saya sayangkan adalah upaya untuk merelokasi warga itu dengan fitnahan, dengan adu domba, itu yang sangat saya sesalkan. Padahal kemarin waktu mau merelokasi warga, saya izinkan. Silahkan sampean datang ke warga saya, siapa yang minat direlokasi ke rusunawa silahkan didata, lah ternyata akhir-akhir itu, ada upaya untuk memecah belah warga. Ya contohnya satu, saya dibilang daftar pertama (pindah ke rusunawa), terus untuk warga yang pindah ke rusunawa rumahnya dibongkar atas saran saya,” ujar Wanto, yang juga pengurus kampung 1001 malam ini.
Dalam acara tersebut turut hadir pula Ketua LBH DPP KNPI Chairun AB dan sejumlah Anggota DPP LBH KNPI serta ratusan warga yang masih bertahan di Kampung 1001 Malam.
(Sigit Santoso)
