Nabire, POJOKREDAKSI.COM – Dianggap mengabaikan keterwakilan perempuan di kursi Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Forum Rakyat Biasa (FRB) mendesak kepada Bawaslu RI untuk segera mengambil alih proses seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Forum Rakyat Biasa (FRB), Jeckson Ikomou kepada media Pojokredaksi, Jumat (02/06/2023).
Dikatakan Jeckson, proses seleksi calon Anggota Bawaslu Papua Tengah terindikasi tidak mengacu kepada Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 dan Petunjuk Teknis serta tidak memprioritaskan Orang Asli Papua sesuai amanah UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Papua.
“Dari sejak tahapan penetapan 20 besar, sudah banyak persoalan. Seperti dugaan Timsel meloloskan pemilik KTP siluman. Kemudian ketika Timsel Bawaslu menetapkan 10 besar, juga ada masalah yakni adanya 2 surat pleno”, keluh Jeckson.
Surat pleno pertama mencatumkan perwakilan perempuan Papua atas nama Ance Boma, tanggal 27 Mei 2023. Namun di surat pleno kedua, nama Ance Boma digantikan dengan nama calon lain, walaupun Timsel beralasan bahwa pleno pertama tersebut hanyalah draft (konsep).
Jeckson juga menyoroti 10 besar yang ditetapkan oleh Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Papua Tengah yang dinominasi oleh calon non Papua.
“Kami sebagai warga biasa menolak dengan tegas keputusan Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Papua Tengah. Oleh karena itu kami meminta Bawaslu RI untuk segera mengambil alih proses seleksi dan selanjutnya menetapkan 5 besar Anggota Bawaslu Papua Tengah yang wajib merupakan Orang Asli Papua dan memiliki keterwakilan perempuan”, harap Jeckson.
Jeckson juga meminta agar kinerja Tim Seleksi Bawaslu Papua Tengah agar segera diaudit secara menyeluruh.
(Mario H)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
