JAKARTA, POJOKREDAKSI.COM — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Bidang Kehutanan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta jajaran terkait dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Desakan tersebut disampaikan pada 19 Oktober 2026 sebagai respons atas berulangnya kebakaran hutan dan lahan yang dinilai belum diimbangi langkah pencegahan yang memadai. GMNI menyoroti kesiapan pemerintah, transparansi anggaran, penegakan hukum, serta perlindungan kesehatan masyarakat terdampak asap.

Ketua DPP GMNI Bidang Kehutanan, Arjun Munthe, menyampaikan kritik melalui pemberian “penghargaan” satire kepada Menteri Kehutanan. Aksi simbolis itu menjadi bentuk sindiran terhadap penanganan karhutla yang menurut GMNI lebih banyak terlihat dalam kegiatan rapat dan kunjungan kerja dibandingkan tindakan nyata di lapangan.

“Musim karhutla selalu datang tepat waktu, dan kesiapan kita selalu datang terlambat. Kalau ada lomba kunjungan kerja, Kemenhut layak juara. Sayangnya, rakyat tidak menghirup foto kunjungan,” ujar Arjun.

Ia menambahkan, masyarakat di sekitar kawasan kebakaran masih harus menghadapi paparan asap. Menurutnya, dampak karhutla bahkan dilaporkan telah meluas hingga ke luar Pulau Kalimantan.

GMNI Soroti Emisi Karhutla dan Ribuan Titik Panas

Arjun menyoroti data emisi kebakaran hutan dan lahan pada periode 1–14 Oktober 2026. Berdasarkan angka yang disampaikan dalam pernyataan GMNI, Indonesia tercatat menghasilkan rata-rata emisi harian sebesar 2,93 juta ton karbon per hari.

Angka tersebut disebut melampaui Brasil yang berada di posisi kedua dengan rata-rata 892 ribu ton karbon per hari.

Selain persoalan emisi, GMNI menyoroti jumlah titik panas yang terdeteksi di Kalimantan Tengah. Pada Senin, 12 Oktober 2026, wilayah tersebut mencatat 5.938 titik panas dari total 17.108 titik panas yang terdeteksi di seluruh Indonesia.

Besarnya jumlah titik panas itu menjadi perhatian karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan ekosistem, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko kesehatan akibat paparan asap.

Dampak yang ditimbulkan perlu ditangani melalui langkah pencegahan, pemadaman, pemantauan kualitas udara, serta perlindungan terhadap warga di wilayah terdampak. Informasi mengenai tingkat pencemaran udara dan gangguan transportasi juga perlu mengacu pada data resmi dari instansi berwenang.

Bagi GMNI, besarnya dampak karhutla seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapan sebelum musim kemarau, bukan hanya meningkatkan aktivitas penanganan setelah kebakaran meluas.

Pertanyakan Pengawasan setelah Pemerintah Sebut 99 Persen Karhutla Disebabkan Manusia

GMNI juga mempertanyakan efektivitas pengawasan dan pencegahan menyusul pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyebut 99 persen kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh manusia.

Menurut Arjun, pernyataan tersebut semestinya diikuti penjelasan mengenai langkah konkret pemerintah dalam mencegah kebakaran, mengawasi kawasan rawan, serta menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab.

“Jika sebagian besar karhutla disebabkan oleh aktivitas manusia sebagaimana disampaikan Menteri Kehutanan, pemerintah harus menjelaskan bagaimana pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum dijalankan agar kebakaran dapat dicegah sejak dini,” katanya.

GMNI menilai pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah. Upaya pencegahan juga harus disertai pemantauan rutin dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak yang memiliki kewajiban mengelola kawasan hutan dan lahan.

Dengan demikian, penanganan karhutla tidak semata-mata berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko kebakaran berulang.

Persoalkan Tidak Adanya Anggaran Khusus Karhutla

Persoalan anggaran turut menjadi sorotan GMNI. Pada 19 Oktober 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan tidak terdapat alokasi dana khusus untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Menurut pernyataan tersebut, upaya pemadaman dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran atau pendanaan yang telah tersedia, termasuk sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Arjun menilai pola pendanaan tersebut perlu dievaluasi mengingat karhutla merupakan persoalan yang berulang setiap musim kemarau. Ia berpandangan, kebutuhan pencegahan dan penanganan seharusnya diperhitungkan dalam perencanaan anggaran sejak awal.

“Bencana yang berulang setiap kemarau seharusnya sudah punya pos anggaran, bukan dihadapi dengan mencari dana alternatif saat api sudah berkobar,” demikian kritik yang disampaikan Arjun.

GMNI mendesak Kementerian Kehutanan membuka informasi mengenai anggaran pencegahan dan penanganan karhutla kepada publik. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan sejauh mana program pemerintah memberikan hasil nyata.

Transparansi anggaran juga menjadi bagian dari evaluasi kebijakan, terutama untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat mendukung kesiapan personel, peralatan pemadaman, sistem pemantauan, dan langkah pencegahan di daerah rawan kebakaran.

Apresiasi Penindakan, Minta Proses Hukum Transparan

Di sisi penegakan hukum, GMNI menyatakan menghargai langkah Kementerian Kehutanan terkait pemberian sanksi administratif terhadap 26 perusahaan yang dikaitkan dengan kasus karhutla.

GMNI juga menyoroti langkah Polri yang, menurut naskah pernyataan tersebut, telah menetapkan sembilan korporasi dan 223 orang sebagai tersangka dalam perkara pidana karhutla. Penetapan itu disebut berasal dari ratusan laporan polisi yang tersebar di berbagai kepolisian daerah.

Meski mengapresiasi langkah penindakan, Arjun mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada pengumuman sanksi administratif atau penetapan tersangka.

Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan setiap proses berjalan secara transparan, sesuai ketentuan hukum, serta dapat dipantau perkembangannya oleh masyarakat.

“Tapi, penindakan tidak boleh berhenti pada pengumuman sanksi dan penetapan tersangka. Pemerintah harus memastikan setiap proses hukum berjalan dengan transparan, kewajiban pemulihan dilaksanakan, dan perkembangan penanganannya dapat dipantau publik,” kata Arjun.

Ia juga menekankan pentingnya pemulihan lingkungan pada kawasan terdampak. Penanganan karhutla, menurut GMNI, harus mencakup pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar, pemenuhan kewajiban pemulihan, dan upaya mencegah kebakaran serupa kembali terjadi.

DPR dan Presiden Soroti Pentingnya Pencegahan

Menurut GMNI, perhatian terhadap persoalan karhutla juga datang dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla harus diukur dari hasil nyata di lapangan.

Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta Menteri Kehutanan menjelaskan mengapa kebakaran masih berulang di kawasan yang pengelola serta kewajibannya telah diketahui.

Arjun turut menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pemerintah disebut perlu memperkuat sistem pencegahan secara permanen, termasuk melalui pembangunan infrastruktur air dan peningkatan kesiapan desa.

Bagi GMNI, langkah pencegahan tersebut semestinya dijalankan secara konsisten sebelum kebakaran meluas. Pemerintah dinilai perlu memiliki target yang jelas, mekanisme pengawasan, serta ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi secara berkala.

Arjun menegaskan, tanggung jawab penanganan karhutla tidak boleh hanya dibebankan pada Menteri Kehutanan. Presiden juga memiliki peran memastikan instruksi kepada jajaran pemerintah diterjemahkan menjadi program dan tindakan nyata.

“Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya pencegahan, bagaimana anggaran disiapkan, dan apa ukuran keberhasilan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari karhutla. Jika kebakaran terus berulang, pemerintah harus membuka evaluasi kinerja secara transparan, bukan sekadar mengulang pernyataan komitmen,” tegasnya.

Enam Tuntutan DPP GMNI Bidang Kehutanan

Atas kondisi tersebut, DPP GMNI Bidang Kehutanan menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Kehutanan dan jajaran terkait dalam pencegahan serta penanganan karhutla.

Kedua, mendesak Kementerian Kehutanan membuka informasi anggaran pencegahan dan penanganan karhutla kepada publik.

Ketiga, meminta pemerintah memperkuat sistem pencegahan karhutla secara permanen, terencana, dan terukur.

Keempat, mendesak penegakan hukum yang transparan, konsisten, dan tidak tebang pilih terhadap korporasi maupun individu yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

Kelima, meminta pemerintah menjamin perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terdampak asap karhutla.

Keenam, mendesak pemerintah membuka evaluasi penanganan karhutla secara berkala kepada publik dan DPR.

Arjun menyebut tuntutan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab gerakan mahasiswa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Rakyat tidak membutuhkan laporan-laporan rapat dan janji penanganan setiap musim kebakaran. Rakyat membutuhkan udara bersih, perlindungan kesehatan, hutan yang terjaga, serta kepastian bahwa setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab akan ditindak sesuai hukum,” tegasnya.

Ia juga meminta Presiden memastikan seluruh jajaran pemerintah bekerja dengan target yang terukur dan hasil yang dapat diperiksa publik.

DPP GMNI Bidang Kehutanan menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla harus dinilai dari kemampuan pemerintah mencegah kebakaran, melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan memulihkan ekosistem.

GMNI menyatakan “penghargaan” kepada Menteri Kehutanan tersebut merupakan kritik satire yang bersifat simbolis dan konstruktif. Organisasi itu juga menyatakan terbuka untuk berdialog dengan Kementerian Kehutanan guna membahas persoalan serta langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan.

(Norben)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

MANGGARAITIMUR, POJOKREDAKSI.COM – Jefri San menyalurkan bantuan buku bacaan bagi anak-anak terdampak bencana di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan ini bertujuan menjaga semangat belajar sekaligus mendukung pemulihan psikologis anak-anak pascabencana.

Penyaluran buku menyasar siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), salah satunya di SD Katolik (SDK) Milos, Kampung Kenda, Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Manggarai Timur.

Buku yang diberikan terdiri dari cerita bergambar dan bacaan pengetahuan dasar yang disesuaikan dengan usia anak. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan literasi sekolah, bukan sekadar menjadi koleksi perpustakaan.

Jefri mengatakan, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pendidikan serta kondisi psikologis anak juga perlu mendapat perhatian agar mereka tetap memiliki kesempatan belajar dan mengembangkan diri.

“Di tengah situasi bencana, anak-anak tetap membutuhkan ruang untuk belajar, bermain, dan bermimpi. Membaca buku bisa menjadi salah satu cara bagi mereka untuk mengalihkan perhatian dari ketegangan yang dialami sekaligus menjaga semangat mereka untuk terus belajar,” kata Jefri saat pembagian buku di SDK Milos.

Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu anak-anak kembali menikmati kegiatan membaca dan mempertahankan kebiasaan belajar selama masa pemulihan.

Jefri juga mengajak masyarakat dan berbagai komunitas untuk berpartisipasi membantu anak-anak di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, dukungan tidak harus berupa bantuan besar, tetapi dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan di lapangan.

“Anak-anak adalah generasi yang harus kita jaga masa depannya. Jangan sampai bencana membuat mereka kehilangan kesempatan untuk membaca, belajar, dan mengembangkan diri. Karena itu, kami berharap bantuan buku ini bisa memberi manfaat bagi mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan berbagai pihak sangat penting untuk mendukung pemulihan anak-anak agar dapat kembali belajar dan menjalani aktivitas dengan semangat.

“Bantuan tidak harus selalu besar. Apa pun yang bisa mendukung mereka untuk kembali belajar dan tersenyum tentu sangat berarti,” tutup Jefri.

(Norben)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Sorotan itu mengemuka dalam diskusi daring bertajuk “Reshuffle Berkali-kali: Evaluasi Kerja atau Kepentingan Politik?” yang digelar pada Selasa (6/10/2026). Diskusi dipandu Fransisco Hutauruk, Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematang Siantar, dengan Kristina Elia Purba sebagai pemantik diskusi.

Forum tersebut menilai, dinamika pergantian menteri dan kepala lembaga dalam dua tahun pemerintahan Prabowo perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurut Kristina, perombakan kabinet tidak cukup hanya dilihat sebagai langkah penyegaran organisasi pemerintahan, tetapi juga perlu diuji berdasarkan efektivitas kerja dan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat.

Ia menilai, meskipun terdapat pejabat yang dicopot karena kontroversi atau dianggap menyimpang dari program strategis nasional, proses perombakan kabinet juga memperlihatkan indikasi konsolidasi kekuasaan.

“Memang terlihat ada tindakan tegas terhadap menteri atau kepala lembaga yang bermasalah maupun dinilai melenceng dari program strategis nasional. Namun di sisi lain, fenomena konsolidasi kekuasaan atau ‘Prabowonisasi’ untuk merangkul dan mengamankan posisi partai-partai koalisi sangat kental terasa. Ada kepentingan politik jangka panjang yang sedang dipersiapkan di balik perombakan ini,” ujar Kristina.

Kinerja Menteri dan Akuntabilitas Kabinet Disorot

Selain mempertanyakan motif perombakan, Forum Think and Talk menyoroti penerapan evaluasi dan sanksi terhadap para pejabat kabinet. Forum menilai terdapat ketimpangan dalam penegakan akuntabilitas, terutama ketika sejumlah pejabat diberhentikan akibat kontroversi, sementara pejabat lain yang mendapat kritik publik dinilai belum menghadapi tindakan serupa.

Dua kementerian yang menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di bawah pimpinan Natalius Pigai dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang dipimpin Arifatul Choiri Fauzi.

Menurut penilaian forum, kedua kementerian tersebut menghadapi persepsi negatif dari sebagian masyarakat karena kinerjanya dinilai belum terlihat secara signifikan dan belum memberikan dampak nyata yang memadai.

Sorotan ini menempatkan persoalan kinerja sebagai salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi kabinet. Pergantian pejabat, menurut arah kritik yang disampaikan dalam forum, seharusnya berjalan seiring dengan penilaian yang terukur terhadap pencapaian program, kualitas pelayanan publik, dan hasil kerja kementerian.

Evaluasi yang konsisten juga diperlukan agar keputusan mempertahankan atau mengganti pejabat tidak menimbulkan kesan bahwa standar penilaian berbeda-beda. Dengan demikian, setiap keputusan reshuffle semestinya dapat dijelaskan melalui indikator kinerja dan kebutuhan pemerintahan.

Meski demikian, penilaian terhadap kinerja kementerian yang disampaikan dalam diskusi tersebut merupakan pandangan Forum Think and Talk, bukan hasil audit kinerja resmi yang dipaparkan dalam materi diskusi.

Pergantian Menteri Keuangan Dikaitkan dengan Stabilitas Ekonomi

Dampak reshuffle terhadap pelaksanaan program pemerintah juga menjadi perhatian. Forum Think and Talk menilai, pergantian pejabat secara berulang dapat memengaruhi kesinambungan kebijakan, terutama ketika posisi strategis mengalami perubahan dalam waktu relatif singkat.

Sektor ekonomi menjadi salah satu bidang yang disorot. Forum menyinggung pergantian Menteri Keuangan hingga dua kali dalam kurun waktu singkat yang dinilai berpengaruh terhadap proses penyerapan dan pencairan anggaran negara.

Menurut forum, perubahan kepemimpinan di sektor keuangan berpotensi memperlambat pelaksanaan program apabila proses transisi tidak berjalan efektif. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelancaran anggaran berhubungan dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Dinamika pergantian pejabat keuangan juga disebut dapat memunculkan sentimen negatif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, pengaruh terhadap nilai tukar pada dasarnya perlu ditelaah bersama faktor ekonomi lain, sehingga tidak dapat disimpulkan hanya berasal dari pergantian pejabat kabinet.

Bagi forum, persoalan utamanya adalah memastikan bahwa perubahan struktur pemerintahan tidak mengganggu kesinambungan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

Empat Pertanyaan Kritis tentang Kabinet Gemuk

Dalam diskusi tersebut, Dian Sani Siagian sebagai salah satu peserta mengajukan empat pertanyaan kritis mengenai ukuran kabinet, efektivitas pemerintahan, pengawasan DPR, dan posisi para pengkritik pemerintah yang kemudian masuk ke dalam pemerintahan.

Pertama, apakah kabinet gemuk sesuai dengan konstitusi?

Dian menyoroti landasan hukum pembentukan kabinet dengan merujuk Pasal 17 UUD 1945 yang mengatur kedudukan menteri sebagai pembantu presiden. Ia juga menyinggung perubahan ketentuan mengenai jumlah kementerian setelah revisi undang-undang pada 2024.

Menurut pandangannya, persoalan jumlah kementerian tidak cukup diperdebatkan dari sisi legalitas. Hal yang lebih penting ialah menilai apakah susunan kabinet tersebut efektif dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kedua, apakah kabinet gemuk otomatis menyejahterakan rakyat?

Dian menilai, masyarakat tidak semata-mata mengukur pemerintahan dari jumlah menteri, melainkan dari hasil kerja yang dirasakan secara langsung.

Kabinet dengan banyak kementerian berpotensi memberikan ruang pembagian tugas yang lebih spesifik. Namun, susunan tersebut juga memiliki risiko berupa tumpang tindih kewenangan, koordinasi yang lebih rumit, serta bertambahnya beban anggaran negara.

Karena itu, ukuran keberhasilan kabinet seharusnya dilihat dari efektivitas program, kualitas pelayanan publik, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Ketiga, apakah pengawasan pemerintah menjadi semakin sulit?

Dian mempertanyakan kemampuan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan ketika satu komisi harus mengawasi beberapa kementerian sekaligus.

Menurutnya, ketika satu komisi DPR menangani empat hingga lima kementerian, pengawasan berisiko menjadi kurang mendalam apabila tidak didukung pembagian tugas dan mekanisme evaluasi yang memadai.

Ia juga menekankan pentingnya indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI) menteri yang transparan. Tanpa ukuran yang jelas dan dapat diakses publik, masyarakat akan kesulitan menilai pencapaian kementerian sekaligus mengawasi penggunaan kewenangan pemerintah.

Keempat, bagaimana menilai pengkritik pemerintah yang kemudian bergabung dengan pemerintahan?

Dian menilai, masuknya tokoh yang sebelumnya kritis ke dalam pemerintahan dapat menjadi kesempatan untuk mendorong perubahan kebijakan dari dalam. Namun, langkah tersebut juga berisiko melemahkan sikap kritis apabila tokoh yang bersangkutan justru meninggalkan prinsip yang sebelumnya diperjuangkan.

Menurutnya, ukuran yang dapat digunakan adalah perubahan nyata setelah seseorang menduduki jabatan. Apakah kebijakan yang dahulu dikritik berhasil diperbaiki, atau justru orang tersebut kemudian membela kebijakan yang sebelumnya dipersoalkan?

Pertanyaan itu menegaskan pentingnya konsistensi sikap dan pertanggungjawaban publik bagi siapa pun yang terlibat dalam pemerintahan.

Forum Minta Evaluasi Kabinet Secara Menyeluruh

Menjelang sisa masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Forum Think and Talk berharap evaluasi kabinet tidak berhenti pada pergantian atau penambahan pejabat. Pembenahan, menurut forum, harus menyentuh substansi kinerja seluruh jajaran pemerintahan.

Evaluasi tersebut dinilai perlu mencakup menteri, kepala staf, pimpinan lembaga, hingga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Setiap unsur pemerintahan diharapkan memiliki orientasi kerja yang jelas, menjalankan tugas secara efektif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Forum juga menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar kebijakan pemerintah dapat diukur berdasarkan hasil yang dicapai. Dengan evaluasi yang konsisten, perombakan kabinet diharapkan benar-benar menjadi instrumen perbaikan kinerja, bukan sekadar perubahan susunan kekuasaan.

“Kami berharap di sisa tiga tahun periode ini, ada perbaikan dan pembenahan nyata terhadap substansi kinerja kabinet secara holistik. Hal ini mencakup seluruh jajaran menteri, kepala staf, pimpinan lembaga, hingga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), agar fokus bekerja penuh demi kepentingan rakyat, bukan terjebak dalam lingkaran transaksi politik,” tutup Forum Think and Talk.

Sorotan tersebut menempatkan efektivitas kabinet sebagai pekerjaan rumah penting bagi pemerintahan. Di tengah dinamika politik dan perubahan susunan pejabat, publik membutuhkan hasil kerja yang terukur, kebijakan yang berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan yang memungkinkan setiap pejabat mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Pada akhirnya, keberhasilan reshuffle tidak hanya ditentukan oleh siapa yang masuk dan keluar dari kabinet. Hal yang lebih menentukan adalah apakah perubahan tersebut mampu memperbaiki pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan program, menjaga kesinambungan kebijakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(Norben)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

JAKARTA, POJOKREDAKSI.COM — Dorongan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan kembali menjadi perhatian publik. Namun, percepatan pembahasan dinilai tidak boleh berhenti pada target pengesahan semata. Substansi aturan, perlindungan hak warga negara, mekanisme pengawasan, hingga tata kelola aset hasil tindak pidana harus menjadi perhatian utama.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam diskusi Think Talk yang digelar secara daring melalui Google Meet, Minggu, 6 September 2026, pukul 19.00 WIB.

Diskusi tersebut dipantik oleh Kristina Elya Purba, S.Pd., dan dimoderatori Vriska Liska Sihombing, S.E., S.H.

Dalam diskusi, peserta memandang kehadiran RUU Perampasan Aset penting dalam memperkuat agenda pemberantasan tindak pidana. Negara dinilai membutuhkan instrumen hukum yang mampu memastikan hasil kejahatan tidak sekadar berhenti pada proses pemidanaan pelaku, tetapi juga dapat ditelusuri dan dipulihkan.

Namun, peserta mengingatkan bahwa urgensi pengesahan tidak boleh membuat kualitas regulasi terabaikan.

Pemberantasan Korupsi Tidak Cukup dengan Memidanakan Pelaku

Salah satu gagasan utama yang mengemuka adalah pentingnya melihat pemberantasan korupsi dari sisi pemulihan aset.

Selama ini, keberhasilan penegakan hukum kerap dilihat dari proses penangkapan, penuntutan, hingga vonis dan lamanya pelaku menjalani hukuman. Padahal, dalam perkara tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting, yakni bagaimana negara mengembalikan aset yang berasal dari kejahatan.

Dalam perspektif tersebut, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku.

Negara juga harus memiliki kemampuan untuk melacak, menyita, merampas, mengelola, dan memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya dilihat dari berapa lama seseorang menjalani hukuman. Pertanyaan yang sama penting adalah berapa besar aset hasil kejahatan yang berhasil dipulihkan dan bagaimana aset tersebut kemudian dikelola secara bertanggung jawab.

Pandangan tersebut membuat RUU Perampasan Aset memiliki posisi strategis dalam diskursus pemberantasan tindak pidana.

Akan tetapi, kewenangan negara yang semakin kuat juga harus diimbangi dengan batasan dan pengawasan yang jelas.

Jangan Sampai Kewenangan Perampasan Aset Disalahgunakan

Think Talk mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset pada dasarnya memiliki dua sisi.

Di satu sisi, kewenangan tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Di sisi lain, kewenangan yang besar tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan.

Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset perlu memberikan perhatian serius terhadap sejumlah aspek fundamental.

Di antaranya adalah standar pembuktian, mekanisme pengawasan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta jaminan terhadap hak warga negara.

Aspek tersebut menjadi penting karena proses perampasan aset berpotensi menyentuh kepemilikan seseorang atau pihak lain yang belum tentu terlibat dalam tindak pidana.

Jangan sampai upaya mengejar aset hasil kejahatan justru menimbulkan persoalan hukum baru karena hak pihak yang tidak terkait dengan tindak pidana tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar apakah RUU Perampasan Aset harus disahkan atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan kewenangan tersebut digunakan secara tepat, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publik Jangan Terjebak Euforia Pengesahan

Dalam diskusi tersebut, Think Talk juga mengingatkan publik agar tidak terjebak dalam euforia ketika RUU Perampasan Aset nantinya disahkan.

Tanggal pengesahan memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Publik justru perlu melihat seperti apa substansi aturan yang dihasilkan, bagaimana proses pembentukannya, dan bagaimana kewenangan yang diberikan kepada negara akan dijalankan setelah undang-undang berlaku.

Artinya, pengawasan masyarakat tidak semestinya berhenti ketika palu pengesahan diketukkan.

Sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi awal dari pengawasan yang lebih serius terhadap implementasi aturan.

Masyarakat juga perlu memastikan bahwa proses pembahasan berlangsung secara transparan dan partisipatif. Masukan publik bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar dipertimbangkan dalam penyusunan rumusan akhir.

Dengan pendekatan tersebut, pembentukan undang-undang tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga menjaga kualitas hukum dan legitimasi publik.

Dinamika Politik Perlu Disikapi Secara Kritis

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dinamika politik yang mengiringi meningkatnya tekanan publik terhadap RUU Perampasan Aset.

Think Talk menilai dinamika tersebut perlu disikapi secara kritis dan proporsional.

Peserta menekankan pentingnya membedakan antara fakta, dugaan, dan kesimpulan.

Adanya kepentingan politik dalam sebuah momentum tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa gerakan masyarakat telah direkayasa.

Sikap kritis diperlukan agar masyarakat tidak mudah menarik kesimpulan berdasarkan dugaan semata. Sebaliknya, fakta yang dapat diverifikasi harus tetap menjadi dasar dalam menilai perkembangan pembentukan regulasi.

Dalam konteks ini, tekanan publik dapat menjadi bagian penting dari demokrasi, sepanjang disertai dengan pengawasan yang rasional dan perhatian terhadap substansi hukum.

Pengawasan Justru Penting Setelah Tekanan Publik Mereda

Salah satu tantangan dalam proses pembentukan kebijakan publik adalah menjaga perhatian masyarakat setelah momentum politik dan pemberitaan mulai mereda.

Think Talk menilai justru pada fase tersebut pengawasan perlu diperkuat.

Masyarakat perlu terus memantau apakah pembahasan RUU berlangsung secara transparan, apakah partisipasi publik benar-benar diberikan ruang, dan apakah berbagai masukan masyarakat memengaruhi rumusan akhir.

Sebab, kualitas sebuah undang-undang pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh proses pengesahan, tetapi juga oleh norma yang dihasilkan dan bagaimana norma tersebut diterapkan.

Pengawasan publik menjadi semakin penting ketika aturan memberikan kewenangan besar kepada aparat atau lembaga negara.

Tanpa pengawasan yang efektif, aturan yang semula ditujukan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana dapat menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya.

Tantangan Setelah UU Disahkan

Persoalan RUU Perampasan Aset juga tidak berakhir ketika regulasi resmi menjadi undang-undang.

Tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana negara menjalankan mekanisme pengelolaan aset secara nyata.

Negara perlu memastikan adanya mekanisme yang jelas terkait pelacakan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, pelelangan, hingga pemanfaatan aset.

Setiap tahapan tersebut membutuhkan prosedur yang dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Transparansi juga menjadi faktor penting, terutama mengenai nilai aset yang berhasil dipulihkan serta bagaimana aset tersebut kemudian digunakan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah aset hasil pemulihan benar-benar dikelola sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pemberantasan tindak pidana.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada jumlah aset yang dirampas, tetapi juga mencakup proses setelah aset tersebut berada dalam penguasaan negara.

RUU Perampasan Aset Harus Melindungi Negara dan Warga

Pada akhirnya, pembahasan RUU Perampasan Aset berada pada persimpangan dua kepentingan yang sama-sama penting.

Pertama, negara harus memiliki kemampuan yang efektif untuk memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pelaku.

Kedua, kewenangan negara tersebut tidak boleh berkembang menjadi alat kesewenang-wenangan yang mengabaikan hak warga negara.

Keseimbangan inilah yang menjadi tantangan utama dalam membangun regulasi perampasan aset.

RUU Perampasan Aset idealnya mampu memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan adanya kepastian hukum, mekanisme pengawasan, standar pembuktian yang jelas, serta perlindungan bagi pihak yang memiliki hak atas aset secara sah.

Karena itu, publik tidak cukup hanya mengawal kapan RUU Perampasan Aset disahkan.

Yang tidak kalah penting adalah mengawal substansi aturan, proses pembentukan, mekanisme pengawasan, perlindungan hak masyarakat, serta pelaksanaan undang-undang setelah disahkan.

Dengan pengawasan yang konsisten, tujuan untuk memulihkan hasil tindak pidana dapat berjalan beriringan dengan prinsip negara hukum.

Pesan utama dari diskusi Think Talk pun menjadi relevan: RUU Perampasan Aset jangan hanya dikejar untuk segera disahkan, tetapi harus dipastikan menghasilkan aturan yang kuat, adil, transparan, dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

(Norben)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

POJOKREDAKSI.COM – Ketersediaan laboratorium sering dipandang sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan pembelajaran Imu Pengetahuan Alam (IPA) yang berkualitas. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru karena praktikum merupakan bagian penting dalam membantu peserta didik memahami konsep melalui proses penyelidikan ilmiah. Namun, jika kualitas pembelajaran hanya bergantung pada kelengkapan fasilitas, maka sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan sarana terbatas akan selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Menurut saya, tantangan tersebut justru menjadi ruang bagi guru untuk menghadirkan inovasi yang mampu menjaga esensi pembelajaran IPA, meskipun dilaksanakan dalam kondisi yang serba terbatas.

Pandangan tersebut lahir dari pengalaman saya mengajar IPA di SMP Negeri 3 Reok Barat Kabupaten Manggarai Provinsi NTT, sebuah sekolah yang hingga kini belum memiliki laboratorium IPA yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kegiatan praktikum yang telah dirancang dalam modul ajar tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selama ini, pembelajaran lebih banyak mengandalkan buku teks, video pembelajaran, maupun demonstrasi sederhana yang dilakukan guru. Cara tersebut memang membantu penyampaian materi, tetapi saya mengamati bahwa pada beberapa topik, terutama gaya, gerak, dan kelistrikan, peserta didik masih mengalami kesulitan memahami hubungan antarvariabel serta menjelaskan fenomena yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mampu menggunakan rumus, tetapi belum sepenuhnya memahami alasan ilmiah di balik hasil yang diperoleh.

Pengalaman tersebut menjadi refleksi penting bagi saya. Pada saat yang sama, arah kebijakan pendidikan melalui Pembelajaran Mendalam mendorong guru menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai subjek yang membangun pengetahuannya melalui pengalaman belajar yang aktif, bukan sekadar menerima informasi dari guru. Karena itu, saya meyakini bahwa keterbatasan laboratorium tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan kesempatan peserta didik mengalami proses penyelidikan ilmiah yang menjadi ciri utama pembelajaran IPA.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, saya mengembangkan Laboratorium Virtual berbasis Canva AI yang dipadukan dengan Papan Interaktif Digital sebagai alternatif pelaksanaan praktikum. Inovasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan laboratorium fisik, tetapi menjadi solusi yang memungkinkan peserta didik tetap melakukan simulasi percobaan,

mengubah variabel yang tersedia, mengamati perubahan yang terjadi, mendiskusikan hasil pengamatan, serta menyusun kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh selama proses pembelajaran. Dengan demikian, pengalaman belajar yang sebelumnya sulit diwujudkan karena keterbatasan sarana tetap dapat dihadirkan melalui media yang lebih adaptif.

Dalam implementasinya, pembelajaran diawali dengan penyajian permasalahan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Pada materi Hukum Newton, misalnya, saya mengajak mereka menganalisis mengapa kendaraan yang membawa muatan lebih berat memerlukan gaya yang lebih besar untuk bergerak. Melalui Laboratorium Virtual, peserta didik kemudian mengubah besar gaya atau massa benda, mengamati perubahan percepatan yang terjadi, mendiskusikan hasil simulasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang mereka peroleh. Saya melihat bahwa proses tersebut mendorong peserta didik membangun pemahaman melalui observasi, analisis, dan diskusi, bukan sekadar menghafal konsep.

Perubahan yang saya amati cukup nyata. Peserta didik menjadi lebih aktif bertanya, berani mengemukakan pendapat, serta mampu menyusun argumentasi berdasarkan hasil pengamatan. Mereka tidak lagi hanya menjelaskan suatu fenomena berdasarkan pengalaman sehari-hari, tetapi mulai menggunakan konsep gaya, massa, dan percepatan untuk memberikan penjelasan ilmiah. Bahkan, mereka mampu mengaitkan konsep tersebut dengan berbagai peristiwa yang mereka jumpai, seperti mendorong gerobak bermuatan atau mengayuh sepeda saat membawa beban. Bagi saya, perubahan cara berpikir seperti inilah yang menjadi tujuan utama pembelajaran IPA.

Pengalaman tersebut juga mengubah cara pandang saya terhadap pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Saya semakin yakin bahwa teknologi bukanlah tujuan pembelajaran, melainkan sarana untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Canva AI dan Papan Interaktif Digital tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai utamanya terletak pada bagaimana guru merancang aktivitas yang mendorong peserta didik mengamati, mengeksplorasi, menganalisis, berdiskusi, dan membangun pengetahuan melalui proses ilmiah.

Pada akhirnya, keterbatasan fasilitas tidak seharusnya menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pembelajaran. Justru dalam kondisi seperti itulah kreativitas dan profesionalisme guru diuji. Pengalaman mengembangkan Laboratorium Virtual berbasis Canva AI menunjukkan bahwa pembelajaran IPA yang aktif, bermakna, dan menggembirakan tetap dapat diwujudkan meskipun sekolah belum memiliki laboratorium fisik yang lengkap. Saya meyakini bahwa inovasi pendidikan tidak selalu lahir dari sekolah yang memiliki fasilitas terbaik, tetapi dari guru yang mampu melihat setiap keterbatasan sebagai peluang untuk terus belajar, berefleksi, dan menghadirkan pengalaman belajar yang lebih baik bagi peserta didiknya.

Oleh : Getrudis Yunita Wiharti

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Lemhannas Nusa Tenggara Timur, Pastor Dr. Rofinus Neto Wuli, S.Fil., M.Si (Han), resmi dilantik sebagai Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAL Lemhannas RI masa bakti 2026–2031 di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan jejaring alumni Lemhannas RI dalam mendukung program ketahanan nasional, terutama di tengah tantangan polarisasi sosial dan berkembangnya doktrin ekstremisme yang dinilai dapat mengganggu persatuan bangsa.

Usai pelantikan, Pastor Rofinus Neto Wuli yang akrab disapa Pastor Ronny menyampaikan rasa syukur sekaligus tanggung jawab besar atas amanah yang diberikan kepadanya sebagai bagian dari pengurus pusat IKAL Lemhannas RI.

Menurutnya, posisi tersebut bukan sekadar jabatan struktural organisasi, melainkan ruang pengabdian untuk menghadirkan kerja nyata bagi masyarakat dan negara.

“Kepercayaan ini menjadi tantangan baru yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja konkret. Kami ingin memastikan program-program IKAL Lemhannas benar-benar memberi dampak bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Pastor Ronny menegaskan bahwa IKAL Lemhannas memiliki peran strategis sebagai wadah pemersatu gagasan lintas profesi dan lintas latar belakang dalam memperkuat ketahanan nasional.

Ia menyebut organisasi tersebut bukan hanya forum alumni biasa, melainkan ruang konsolidasi pemikiran kebangsaan yang dapat menjadi jembatan antara masyarakat, akademisi, tokoh nasional, hingga unsur pemerintah dan aparat keamanan.

“Tujuan organisasi ini adalah menyatukan gagasan, membangun jaringan, serta memberikan kontribusi nyata untuk memajukan bangsa melalui penguatan ketahanan nasional,” katanya.

Dalam keterangannya, Pastor Ronny juga menyoroti kondisi sosial nasional yang menurutnya menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya polarisasi dan berkembangnya paham-paham ekstrem.

Karena itu, ia menilai penguatan wawasan kebangsaan harus menjadi salah satu agenda utama IKAL Lemhannas RI dalam lima tahun ke depan.

Menurut dia, pendekatan humanis dalam membangun kesadaran kebangsaan menjadi langkah penting agar masyarakat tetap memiliki komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Program edukasi wawasan kebangsaan sangat relevan dilakukan di tengah ancaman polarisasi dan doktrin ekstremisme yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Pastor Ronny menambahkan, seluruh pengurus yang dilantik merupakan figur-figur yang dipilih karena dinilai memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan bekerja dalam mendukung agenda besar organisasi.

Ia menegaskan bahwa kontribusi IKAL Lemhannas tidak boleh berhenti pada diskusi internal semata, melainkan harus hadir langsung di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif dan sosial.

Sebagai akademisi dan tokoh gereja yang aktif di berbagai forum nasional, Pastor Ronny menilai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 harus terus ditanamkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Ia menyebut tantangan kebangsaan saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, akademisi, dan organisasi strategis seperti IKAL Lemhannas.

“Kami akan bekerja sesuai arahan Ketua Umum dan program organisasi. Fokusnya adalah memperkuat wawasan kebangsaan agar masyarakat tetap teguh mencintai NKRI dan mengamalkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Pastor Ronny sendiri dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang pendidikan, pelayanan sosial, dan wawasan kebangsaan.

Ia pernah bertugas sebagai Pastor Bantuan Militer TNI dan Polri (Pasbanmilpol) pada Ordinariatus Castrensis Indonesia atau Keuskupan TNI-Polri.

Selain itu, ia juga pernah menjadi Dosen Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan Republik Indonesia periode 2016–2021.

Tak hanya aktif di bidang akademik, Pastor Ronny juga merupakan penerima penghargaan Bintang Wibawa Seroja Nugraha sebagai lulusan terbaik dengan predikat Cum Laude pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 47 Lemhannas RI tahun 2012.

Saat ini, ia juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Keuskupan Agung Ende serta Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI) Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa.

Dalam kesempatan tersebut, Pastor Ronny menyatakan optimisme terhadap kepemimpinan Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas RI masa bakti 2026–2031, Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D.

Ia meyakini kepengurusan baru mampu memperkuat soliditas organisasi sekaligus menghadirkan pemikiran strategis dalam mendukung program pemerintah dan visi pembangunan nasional.

Menurutnya, IKAL Lemhannas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial, stabilitas nasional, serta mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Di bawah kepemimpinan Prof. Purnomo Yusgiantoro, IKAL Lemhannas berkomitmen memperkuat integritas dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan nasional demi mendukung kemajuan bangsa dan negara,” tegasnya.

Diketahui, DPP IKAL Lemhannas RI sebelumnya menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 11 April 2026.

Dalam forum tersebut, Prof. Purnomo Yusgiantoro ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas RI masa bakti 2026–2031.
Pelantikan pengurus pusat kali ini dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Selain Pastor Ronny, turut dilantik pula Ketua Dewan Penasihat IKAL Lemhannas NTT yang juga mantan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi.

IKAL Lemhannas RI sendiri merupakan organisasi resmi yang menghimpun seluruh alumni program pendidikan Lemhannas RI.
Keanggotaan organisasi ini berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pejabat pemerintahan, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwira tinggi TNI dan Polri.

Keberadaan organisasi tersebut dinilai memiliki posisi penting dalam memperkuat jejaring kebangsaan sekaligus memberikan masukan strategis terkait isu-isu ketahanan nasional di Indonesia.

(Norben Syukur)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Semarang, POJOKREDAKSI.COM – Untuk menghidupkan perekonomian dalam negeri, Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) memfasilitasi ratusan Investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Upaya ini sebagai wujud nyata Formas mendukung Asta Cita dan program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan ini dikemas dalam sebuah acara pertemuan bisnis yang dihadiri oleh ratusan kepala daerah, pelaku bisnis, regulator, pemerintah dan para Investor Tiongkok, yang berlangsung di Industrial Areas of Wanxinda, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang, Jawa Tengah, 9 Desember 2025.

“Agenda ini merupakan forum strategis yang mempertemukan pemilik proyek prioritas nasional, regulator, pemerintah daerah, pelaku industri dengan Investor Tiongkok. Pertemuan ini ditujukan untuk membuka peluang kerja sama, pendanaan, serta memperkuat kolaborasi Indonesia dan Tiongkok dalam rangka akselerasi pembangunan industri nasional,” kata Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handojo Budhisedjati, di Batang, Jawa Tengah, 9 Desember 2025.

Handojo mengatakan kerja sama ini tidak sekedar mendorong investasi, tetapi membangun kerja sama untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Karena itu, lanjut dia, peserta yang hadir telah mendapat kesempatan untuk berdialog langsung dengan Investor. Hasil dialog ini, diharapkan menjadi pijakan yang bisa di bawah ke daerah untuk bisa ditindaklanjuti. Dikerjakan untuk membangun daerah melalui program strategis agar bisa membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Handojo menyebut dukungan pemerintah terhadap investasi sangat kuat. Untuk itu, FORMAS yang merupakan Ormas yang mendukung dan mengawal program pemerintah terus memberikan kontribusi nyata demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Handojo memastikan pertemuan ini membuahkan hasil positif mengingat investasi di Indonesia dibutuhkan. Sebab, kata dia, investasi menjadi salah satu faktor penting untuk membantu pemerintah. Khususnya kepala daerah yang berjanji membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat.

Ia menyebut peluang investasi di Indonesia sangat luas, mencakup sektor manufaktur, pertambangan, transportasi, dan energi terbarukan, serta pengembangan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Selain itu, ada juga peluang investasi dalam properti, sektor perikanan dan pertanian, serta pariwisata. Dengan dukungan pemerintah yang terus berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif, Saya yakin setalah ini banyak sekali investasi yang dikerjakan,” jelasnya.

Sebelumnya FORMAS menggelar Seminar Prospek Investasi di Indonesia dengan tema “Sinergi Global Menuju Indonesia Emas 2045”, di Industrial Areas of Wanxinda, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang, Jawa Tengah, 9 Desember 2025.
Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian acara Forum Kemitraan Industri dan Investasi 2025, kolaborasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) bersama Wanxinda Group, sebuah perusahaan industri dan manufaktur terkemuka dengan fasilitas Industrial Areas of Wanxinda di Batang, Jawa Tengah.

Kegiatan ini dihadiri 1000 peserta dari Indonesia dan ratusan Investor dari China. Seminar menghadirkan tiga Pembicara kunci yakni Ridha DM Wirakusumah (Direktur Utama Indonesia Investment Authority), Wu Zhong (Direktur Jenderal South-South Cooperation Finance Center dan Mari Elka Pangestu (Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia).

Hadir juga sebagai Pembicara yakni M. Qodari, (Kepala Staf Kepresidenan), Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi (Gubernur Jawa Tengah), Anindya Bakrie (Ketua Umum KADIN), Yohanes Handojo Budhisedjati (Ketua Umum FORMAS), M. Faiz Kurniawan (Bupati Batang), Yadi Jaya Ruchandi (Dirut Danareksa),
Rizwan Aryadi Ramdhan (Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM), Dominggus Mandacan (Gubernur Papua Barat) dan beberapa pejabat pemerintah pusat dan daerah.

(Norben S)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Menteri Agama Nasaruddin Umar, menilai Ormas Katolik Vox Point Indonesia sebagai salah satu organisasi yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan untuk mempererat dan mengokohkan keutuhan Bangsa Indonesia. Penilaian tersebut merujuk pada perjuangan Vox Point Indonesia selama kurang lebih 10 tahun berkarya.

Selain itu Menteri Agama juga mengajak Vox Point Indonesia berperan aktif sebagai penjaga moral publik. Ajakan ini bertujuan untuk menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks. 

“Bagi saya pribadi, menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Vox Point Indonesia merupakan kehormatan sekaligus amanah. Vox Point bukan sekadar organisasi, melainkan gerakan moral dan kebangsaan yang berakar pada iman Katolik dan komitmen memperjuangkan nilai Pancasila,” ujar Nasaruddin, dalam pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia periode 2025–2029 di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).

Menurutnya, Vox Point yang bermakna Vox Populi (suara rakyat) dan Vox Dei (suara Tuhan). Yang memiliki peran penting sebagai pengingat moral publik dan simbol persaudaraan di tengah perbedaan.

“Saya percaya di bawah kepemimpinan Bapak Yohannes Handoyo Budi Sejati, Vox Point akan semakin kokoh memperjuangkan nilai-nilai keIndonesiaan. Memperkuat peran umat Katolik dalam kehidupan publik, serta menumbuhkan dialog, toleransi, dan solidaritas di tengah masyarakat majemuk kita,” katanya.

Menag juga menyinggung tantangan kebangsaan saat ini, seperti meningkatnya intoleransi dan derasnya arus disinformasi. Dalam situasi tersebut, ia mengajak Vox Point harus hadir sebagai penyejuk dan penuntun nurani bangsa.

Vox Point Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran umat Katolik. Yakni dalam bidang pendidikan politik dan pengabdian kebangsaan. 

Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohannes Handojo Budisedjati menyebutkan beberapa fokus utama program Vox Point Indonesia periode ini.

Salah satunya dalam bidang edukasi dan pendidikan politik bagi umat Katolik di seluruh Indonesia.

“Kita ingin umat Katolik bisa menjadi contoh dan pelopor dalam menjalankan pemerintahan yang baik serta politik yang beretika. Program tersebut diharapkan menjadi bagian dari kontribusi Vox Point Indonesia untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya.

(Norben S)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia menyampaikan pernyataan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ke-2, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, 1-2 November 2025.

Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati mengatakan tujuan Rakornas untuk koordinasi dan sinkronisasi program kerja Vox Point Indonesia ke depan.

“Selain itu, Rakornas ini juga untuk menyamakan persepsi dalam mendukung program pemerintah sehingga bermanfaat untuk kemajuan Bangsa Indonesia,” ujar Handojo.

Rakornas ini juga menegaskan kembali komitmen Vox Point Indonesia sebagai Ormas  Katolik yang mengemban misi politik kebangsaan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dengan semangat 100% Katolik dan 100% Indonesia.

Berikut lima pernyataan hasil Rakornas Ke-2 Vox Point Indonesia, diantaranya;

1. Menjunjung tinggi dan setia pada Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen untuk terus memperkuat demokrasi, solidaritas sosial, dan nilai-nilai moral publik.
2. Mendukung Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sepanjang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, tata kelola pemerintahan yang baik, keberlanjutan pembangunan nasional, dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat.
3. Melaksanakan fungsi kontrol moral, kritik konstruktif, dan suara kebenaran, demi memastikan pemerintah berjalan sesuai aspirasi rakyat dan nilai moral kebangsaan.
4. Berkomitmen memperkuat kapasitas organisasi untuk membangun jaringan secara kolaboratif dengan Hirarki Gereja dan  Ormas Katolik lainnya,  serta Ormas Kebangsaan di Negeri ini dengan membangun kerjasama secara sinergis.
5. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga kesatuan nasional, menolak politik adu domba dan  kebencian, serta membangun dialog dan kerja sama lintas elemen masyarakat.

Hadir pada Rakornas ini, para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Vox Point Indonesia dari seluruh Indonesia dan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Vox Point Indonesia. Acara Rakornas ini ditutup dengan Dialog Nasional yang bertema: Peran Organisasi Masyarakat  Dalam Memperkuat Partisipasi Publik dan Ketahanan Sosial Bangsa.

(Norben S)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

NTT, POJOKREDAKSI.COM – Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran, S.H., terhadap seorang warga bernama Alfonsius Leki memicu gelombang kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Ikatan Mahasiswa Malaka Jakarta (IMMALA).

Peristiwa tersebut terjadi di Lapangan Bola Misi Besikama, Desa Lasaen, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, pada Kamis (14 Agustus 2025).

Berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP/B/161/VIII/2025/SPKT/POLRES MALAKA/POLDA NTT, korban melaporkan tindak penganiayaan yang diduga dilakukan langsung oleh Adrianus Bria Seran.

Menurut keterangan saksi, kejadian bermula saat korban menonton pertandingan sepak bola dari luar lapangan.

Saat itu, pelaku terlihat memegang botol minuman keras dan membagikannya kepada orang di sekitar bangku pemain cadangan.

Melihat korban yang sedang memainkan ponselnya, pelaku menegur dengan nada tinggi, “Woe, kenapa foto dan video?”.

Pelaku kemudian meletakkan botol minumannya, menghampiri korban, dan berusaha merebut ponsel yang dipegang Alfonsius.

Karena korban menolak, pelaku menarik kerah baju korban lalu memukul pelipis kanan korban satu kali menggunakan tangan kirinya.

Akibat peristiwa itu, Alfonsius mengalami luka dan melaporkan kejadian ke SPKT Polres Malaka.

Hingga berita ini diterbitkan, Adrianus Bria Seran telah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum ditahan oleh pihak kepolisian, yang memicu reaksi keras dari IMMALA Jakarta.

Ketua IMMALA Jakarta dalam keterangannya mengatakan,

“Kami mengutuk keras tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Malaka. Kami menilai Polres Malaka terkesan takut terhadap pelaku, karena sudah menetapkan tersangka tetapi belum melakukan penahanan dengan alasan yang tidak masuk akal,” demikian disampaikan perwakilan IMMALA, melalui rilis yang diterima media ini, Selasa (28/10/2025).

IMMALA Jakarta menuntut agar Adrianus Bria Seran segera ditahan dan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malaka dalam waktu satu minggu.

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, IMMALA berencana menggelar aksi demonstrasi di tiga lokasi strategis, yakni:
1. Mabes Polri, menuntut pencopotan Kapolres Malaka karena dinilai lalai dalam menjalankan tugas serta menekan penegakan Pasal 21 KUHAP untuk menahan tersangka.
2. DPR RI, menuntut agar Ketua DPRD Malaka segera dinonaktifkan karena telah melanggar kode etik legislatif.
3. DPP Partai Golkar, menuntut agar Adrianus Bria Seran diberhentikan dari jabatan dan keanggotaan partai sesuai janji Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

IMMALA menegaskan akan terus mengawal proses hukum agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Kami tidak ingin hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Semua orang harus sama di hadapan hukum.”
Dalam pernyataannya, IMMALA juga menyampaikan empat tuntutan resmi kepada Kapolri, Ketua DPR RI, dan Ketua Umum Partai Golkar:
1. Mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malaka dan menahan tersangka sesuai Pasal 21 KUHAP.
2. Meminta Ketua DPR RI Puan Maharani memerintahkan Badan Kehormatan DPR agar segera menonaktifkan tersangka.
3. Mendesak DPR RI menggelar rapat paripurna untuk memberhentikan Ketua Badan Kehormatan DPRD Malaka karena dianggap melanggar kode etik.
4. Menuntut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Adrianus Bria Seran sebagai Ketua DPD Golkar Malaka dan memberhentikannya dari keanggotaan partai sesuai UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Kasus ini masih dalam penanganan aparat kepolisian, dan publik menantikan langkah tegas dari lembaga terkait terhadap pejabat yang diduga melakukan pelanggaran hukum ini.

(Norben)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G