Labuhanbatu, POJOKREDAKSI.COM – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Labuhanbatu Utara terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam upaya perlindungan anak, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan resmi KPAD Labura ke Pengadilan Negeri Rantauprapat Kelas IB pada Selasa, 12 Mei 2026.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara lembaga perlindungan anak dengan aparat penegak hukum guna memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama menjalani proses hukum. Dalam agenda itu, rombongan KPAD Labura diterima langsung oleh jajaran hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Ketua KPAD Labura, Ustadz H. Idris Aritonang, S.Sos.I bersama Komisioner Bidang Hukum Johannes Situmorang, S.H serta jajaran komisioner dan staf hadir dalam pertemuan tersebut. Fokus utama pembahasan adalah penguatan koordinasi dalam proses pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama.

Dalam diskusi yang berlangsung cukup intens, berbagai aspek terkait perlindungan hukum bagi anak dibahas secara mendalam. Mulai dari mekanisme pendampingan, tahapan proses hukum, hingga batas kewenangan masing-masing lembaga dalam menangani perkara yang melibatkan anak.

Ketua KPAD Labura, Ustadz H. Idris Aritonang menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga semata, melainkan juga seluruh elemen negara dan lembaga penegak hukum. Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar hak-hak anak tidak terabaikan saat menghadapi proses hukum.

“Kehadiran KPAD dalam koordinasi ini bertujuan memastikan anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan hak-haknya selama proses hukum berjalan,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Komisioner Bidang Hukum KPAD Labura, Johannes Situmorang, S.H memfokuskan pembahasan pada aspek hukum yang berkaitan dengan ABH, termasuk proses penanganan perkara dan pendampingan selama persidangan berlangsung.

Pihak Pengadilan Negeri Rantauprapat menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kewenangan pendampingan antara proses di tingkat kepolisian dengan tahapan persidangan di pengadilan. Pengadilan, kata mereka, tidak dapat mencampuri proses pemeriksaan yang dilakukan di tingkat kepolisian, termasuk di Polres.

Meski demikian, pengadilan tetap memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hak anak melalui fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak sebelum mengambil keputusan hukum.

Dalam pembahasan tersebut, turut dibicarakan mengenai mekanisme diversi dalam perkara anak. Diversi merupakan penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pihak pengadilan menjelaskan bahwa diversi hanya dapat diterapkan pada perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme ini bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses pidana dan memberikan kesempatan pemulihan secara lebih manusiawi.

Pembahasan mengenai diversi menjadi salah satu poin penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami syarat maupun mekanisme penerapannya. Dengan adanya koordinasi seperti ini, diharapkan proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan lebih optimal dan sesuai regulasi.

Selain membahas perlindungan anak, pihak Pengadilan Negeri Rantauprapat juga memberikan informasi kepada KPAD Labura terkait sejumlah layanan hukum yang tersedia bagi masyarakat. Layanan tersebut antara lain Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), permohonan penetapan, hingga penggunaan kuasa insidentil maupun kuasa khusus.

Informasi tersebut dinilai penting karena dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga anak yang sedang menghadapi persoalan hukum, agar lebih memahami akses layanan hukum yang tersedia di pengadilan.

Pertemuan antara KPAD Labura dan Pengadilan Negeri Rantauprapat juga menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan dan layanan perlindungan anak, terutama apabila terdapat kasus yang sampai ke tahap persidangan dan melibatkan anak.

Sinergi antara lembaga perlindungan anak dan institusi peradilan dianggap menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif. Dengan koordinasi yang baik, proses hukum terhadap anak diharapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan masa depan anak.

Upaya perlindungan anak memang menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya berbagai persoalan sosial yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Karena itu, pendekatan yang mengedepankan edukasi, pendampingan, serta pemulihan dinilai lebih penting dibanding sekadar penghukuman.

KPAD Labura menilai bahwa kolaborasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap anak memperoleh perlindungan maksimal sesuai amanat undang-undang. Selain aparat penegak hukum, dukungan masyarakat dan keluarga juga menjadi faktor penting dalam proses pemulihan anak.

Dengan adanya koordinasi antara KPAD Labura dan Pengadilan Negeri Rantauprapat ini, diharapkan penanganan perkara anak di wilayah Labuhanbatu Utara dapat berjalan lebih baik, transparan, serta menjunjung tinggi hak-hak anak sesuai prinsip perlindungan anak di Indonesia.

Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen berbagai pihak dalam menciptakan sistem hukum yang lebih ramah anak, humanis, dan tetap berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

(Greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Elva Farhi Qolbina kembali turun langsung ke tengah masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tentang sistem kesehatan daerah. Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD PSI Jakarta pada Minggu (10/5/2026) itu menjadi wadah edukasi publik terkait pentingnya pemahaman masyarakat terhadap aturan kesehatan yang berlaku di Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, Elva Farhi Qolbina mengangkat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Sosialisasi ini tidak hanya membahas aturan hukum secara formal, tetapi juga dikemas dengan edukasi kesehatan mental, pola hidup sehat, hingga pentingnya asupan nutrisi bagi masyarakat.

Kegiatan Sosperda tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi Petisi Brawijaya, para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), hingga warga umum yang antusias mengikuti jalannya acara.

Dalam sambutannya, Elva menegaskan bahwa kesehatan dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Menurutnya, fungsi dewan bukan hanya membuat regulasi, tetapi juga memastikan anggaran dan pengawasan berjalan maksimal demi kepentingan masyarakat luas.

“Elva menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan,” ujar Elva di hadapan peserta Sosperda.

Ia menerangkan, fungsi kedua yakni penganggaran memiliki peran strategis dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai sekitar Rp89 triliun harus dikelola secara tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam penjelasannya, Elva mencontohkan bagaimana DPRD harus mempertimbangkan pembagian anggaran untuk berbagai sektor penting, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

“Misalnya anggaran pendidikan yang besarannya bisa mencapai sekitar Rp20 triliun, kemudian anggaran dinas sosial sekitar Rp9 triliun untuk kebutuhan lansia dan program sosial lainnya. Semua itu harus diawasi agar tepat sasaran,” katanya.

Sebagai anggota Komisi V DPRD DKI Jakarta yang membidangi kesejahteraan rakyat, Elva menilai pengawasan menjadi bagian yang tidak kalah penting dibanding penyusunan regulasi dan penganggaran. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui bagaimana proses penyaluran anggaran daerah dilakukan agar transparansi tetap terjaga.

Ia menambahkan, fungsi pengawasan biasanya dilakukan melalui dua agenda utama. Pertama, kegiatan reses yang mengharuskan anggota DPRD turun langsung menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi warga. Kedua, pengawasan terhadap implementasi produk hukum daerah agar benar-benar berjalan sesuai tujuan awal pembentukan perda.

“Elva menekankan bahwa anggota DPRD tidak boleh hanya bekerja di kantor. Mereka harus turun ke masyarakat untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi warga sehingga dapat diperjuangkan dalam kebijakan maupun anggaran pemerintah daerah,” lanjutnya.

Selain membahas sistem kesehatan daerah, kegiatan Sosperda ini juga menghadirkan edukasi kesehatan mental yang disampaikan oleh psikolog Farraas Afiefah Muhdiar. Dalam paparannya, Farraas menjelaskan bahwa kesehatan mental menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern yang penuh tekanan.

Ia mengutip definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut individu sehat mental adalah mereka yang mampu menyadari potensi diri, menghadapi tekanan hidup sehari-hari secara efektif, serta tetap produktif dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan.

Menurut Farraas, stres tidak selalu identik dengan gangguan mental. Namun jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang.

“Strategi menghadapi stres dapat dimulai dengan menenangkan diri, menyelesaikan masalah secara bertahap, mencari bantuan ketika diperlukan, serta mendekatkan diri kepada Tuhan,” jelasnya di hadapan peserta.

Materi lainnya disampaikan oleh Delia Mihardja yang membahas pola hidup sehat dan berkualitas. Delia menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas fisik dan asupan nutrisi agar masyarakat dapat menjaga kondisi tubuh tetap prima.

Ia menyarankan masyarakat, khususnya kaum ibu, untuk mulai rutin berolahraga ringan seperti pilates serta memperhatikan pola makan sehat yang mengandung protein dan nutrisi seimbang.

“Protein bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti telur, ikan, susu, keju, dan protein hewani lainnya. Nutrisi yang baik sangat memengaruhi kualitas kesehatan tubuh,” ujarnya.

Kegiatan Sosperda tersebut berlangsung interaktif karena masyarakat juga diberi kesempatan berdialog langsung dengan para narasumber. Sejumlah peserta menyampaikan berbagai persoalan kesehatan yang mereka alami di lingkungan sekitar, termasuk akses layanan kesehatan dan pentingnya edukasi kesehatan mental di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Elva berharap masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban mereka dalam bidang kesehatan, sekaligus mengetahui peran DPRD dalam memastikan pelayanan publik berjalan maksimal.

Sosialisasi Perda seperti ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami isi regulasi daerah yang sebenarnya berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang lebih edukatif dan komunikatif, kegiatan Sosperda diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas layanan kesehatan, langkah anggota DPRD turun langsung ke masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan warga.

Kegiatan yang menggabungkan edukasi hukum daerah, kesehatan mental, hingga pola hidup sehat tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang hadir. Banyak peserta berharap agenda serupa terus dilakukan secara rutin agar informasi terkait kebijakan publik bisa lebih mudah dipahami masyarakat luas.

(Liber Simbolon)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA | POJOKREDAKSI.COM — Konsolidasi besar-besaran yang dilakukan PDI Perjuangan Jawa Timur akhirnya mencapai garis akhir. Melalui pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di Kota Surabaya, Minggu (10/5/2026), partai berlambang banteng moncong putih itu resmi menuntaskan pembentukan dan penyegaran struktur Pengurus Anak Cabang (PAC) di seluruh Jawa Timur.

Musancab Surabaya menjadi penutup rangkaian agenda partai yang sebelumnya digelar di 666 kecamatan pada 38 kabupaten dan kota se-Jatim. Penutupan itu sekaligus menandai rampungnya konsolidasi organisasi partai hingga level akar rumput menjelang agenda politik nasional mendatang.

Ribuan kader tampak memadati Grand Empire Palace Surabaya sejak pagi hari. Kader senior, pengurus lama, hingga wajah-wajah baru dari kalangan muda bercampur dalam suasana yang sarat semangat regenerasi politik.

Dalam agenda tersebut, sebanyak 341 pengurus PAC PDI Perjuangan se-Kota Surabaya resmi dilantik. Pengucapan sumpah dan janji jabatan dipimpin langsung Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Pelantikan pengurus baru itu menjadi salah satu momentum penting yang menunjukkan arah pembaruan struktur internal partai, terutama dengan meningkatnya keterlibatan generasi muda dan kader perempuan dalam kepengurusan tingkat kecamatan.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa Musancab bukan hanya agenda administratif organisasi, melainkan bagian dari strategi penguatan mesin partai secara menyeluruh.

Menurutnya, proses regenerasi mulai terlihat nyata dalam susunan kepengurusan PAC terbaru.

“Kami mengolaborasikan antara kader senior dan generasi baru. Lebih dari 20 persen pengurus diisi anak-anak muda, lebih dari 30 persen dari kaum perempuan,” ujar Deni.

Ia menilai kehadiran generasi muda menjadi kebutuhan penting bagi partai politik di tengah perubahan sosial dan perkembangan pola komunikasi masyarakat yang semakin dinamis.

Menurut Deni, kader muda memiliki kemampuan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan pola komunikasi politik digital yang kini menjadi bagian penting dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.

Di sisi lain, tingginya keterlibatan perempuan dalam struktur PAC disebut menjadi bagian dari penguatan politik gotong royong yang selama ini menjadi identitas PDI Perjuangan.

“Perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga kerja-kerja kerakyatan partai di tingkat bawah,” katanya.

Konsolidasi yang tuntas hingga tingkat kecamatan dinilai menjadi modal penting bagi PDI Perjuangan menghadapi kontestasi politik mendatang, termasuk Pemilu 2029.

Surabaya sendiri disebut memiliki posisi strategis dalam peta politik Jawa Timur. Kota Pahlawan selama ini dikenal sebagai salah satu basis utama suara PDI Perjuangan.

“Surabaya adalah basis kuat PDI Perjuangan. Karena itu, penutupan Musancab se-Jatim di Surabaya menjadi simbol penting kokohnya konsolidasi partai hingga tingkat kecamatan,” ujar Deni.

Pada Pemilu Legislatif 2024 lalu, PDI Perjuangan diketahui meraih sekitar 336 ribu suara di Kota Surabaya. Capaian itu memperlihatkan kekuatan elektoral partai di wilayah perkotaan terbesar kedua di Indonesia tersebut.

Musancab Surabaya juga dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan, Puti Guntur Soekarno, yang secara resmi membuka agenda tersebut.
Dalam arahannya kepada ribuan kader, Puti menekankan pentingnya kader partai untuk tetap hadir di tengah masyarakat dan menjalankan kerja nyata yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

Ia menyebut kekuatan utama PDI Perjuangan bukan hanya terletak pada struktur organisasi, melainkan kedekatan kader dengan masyarakat.

“Kekuatan sejati PDI Perjuangan bertumpu pada kedekatan kader dengan rakyat serta kerja-kerja nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari,” kata Puti.

Puti juga mengingatkan seluruh pengurus baru agar menjalankan konsep “5 Mantap” yang selama ini menjadi arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Konsep tersebut mencakup mantap ideologi, mantap organisasi, mantap kader, mantap program, dan mantap sumber daya partai.
Arahan itu disebut penting untuk menjaga soliditas internal partai sekaligus memastikan struktur partai tetap bergerak aktif di tengah masyarakat.

Di arena Musancab, nuansa regenerasi terlihat cukup dominan. Banyak kader muda tampak mengisi barisan kepengurusan baru bersama kader senior yang selama ini menjadi tulang punggung organisasi.

Sejumlah kader perempuan juga terlihat mendominasi beberapa formasi kepengurusan PAC. Kehadiran mereka memperlihatkan perubahan komposisi struktur partai yang kini mulai memberi ruang lebih besar terhadap partisipasi perempuan dan generasi baru.

Fenomena itu menjadi sinyal bahwa regenerasi di tubuh PDI Perjuangan mulai berjalan lebih sistematis, terutama di level struktur bawah yang selama ini menjadi ujung tombak mobilisasi politik partai.

Konsolidasi hingga tingkat kecamatan dianggap penting karena PAC memiliki peran strategis dalam menjaga komunikasi politik dengan masyarakat secara langsung.

Struktur PAC juga menjadi elemen utama dalam penguatan basis suara partai di tingkat lokal, mulai dari kegiatan sosial kemasyarakatan, pendidikan politik, hingga pengorganisasian kader di lingkungan warga.

Dengan tuntasnya Musancab di seluruh Jawa Timur, PDI Perjuangan menegaskan kesiapannya memperkuat mesin organisasi menuju agenda politik nasional berikutnya.

Partai tersebut kini mulai menata kekuatan internal melalui kombinasi kader senior, generasi muda, dan peningkatan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari strategi memperkuat konsolidasi politik jangka panjang.

Di tengah dinamika politik nasional yang terus bergerak, penyegaran struktur hingga tingkat kecamatan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas organisasi sekaligus mempertahankan basis dukungan partai di Jawa Timur.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara mengambil langkah tegas menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Dalam konsolidasi internal yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Sumut bersama jajaran pengurus di tingkat cabang, organisasi buruh ini secara resmi menetapkan isu “Hentikan Sistem Kerja Perbudakan Pekerja Perkebunan” sebagai agenda utama perjuangan pada aksi 1 Mei mendatang.

Keputusan ini bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan bagian dari strategi jangka panjang FSPMI Sumut untuk mengangkat persoalan ketenagakerjaan di sektor perkebunan yang dinilai masih jauh dari prinsip keadilan dan perlindungan hak pekerja. Isu tersebut juga akan terus dibawa dalam berbagai aksi lanjutan setelah May Day 2026.

Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan (PC SPPK) FSPMI Kabupaten Labuhanbatu, Wardin, menegaskan bahwa praktik yang mereka sebut sebagai “perbudakan modern” masih terjadi di sejumlah perusahaan perkebunan di Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan usai rapat konsolidasi bersama DPW dan 13 Pimpinan Konsulat Cabang (KC) FSPMI se-Sumut.

Menurut Wardin, isu tersebut dipilih karena memiliki urgensi tinggi dan berdampak luas, tidak hanya terhadap pekerja, tetapi juga terhadap anggota keluarga mereka. Ia menilai, praktik kerja di lapangan kerap melibatkan pihak di luar hubungan kerja formal, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Dalam praktiknya, kami menemukan dugaan bahwa istri dan anak pekerja ikut dilibatkan untuk membantu memenuhi target produksi. Ironisnya, mereka tidak mendapatkan upah. Ini bukan hanya soal ketenagakerjaan, tetapi juga menyentuh aspek hak asasi manusia serta perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wardin menjelaskan bahwa sistem kerja yang berlaku di sejumlah perkebunan tidak memiliki batasan beban kerja yang jelas. Pekerja dituntut mengangkut hasil produksi dalam jumlah besar tanpa standar yang manusiawi.

Ia mencontohkan, seharusnya terdapat batas maksimal beban kerja harian, misalnya satu ton per hari. Namun, di lapangan, pekerja kerap dipaksa melampaui batas tersebut tanpa mempertimbangkan kondisi fisik maupun keselamatan kerja.

Persoalan lain yang disoroti adalah mekanisme target produksi, tonase, serta jam kerja yang dinilai tidak proporsional. Dalam banyak kasus, pekerja yang tidak mencapai target dikenakan pemotongan upah dengan persentase yang dianggap tidak wajar. Bahkan, tidak sedikit yang mendapatkan sanksi tambahan dari perusahaan.

Sebaliknya, ketika pekerja mampu melampaui target, hal tersebut tidak dihargai sebagai kelebihan kinerja, melainkan dianggap sebagai bentuk loyalitas yang sudah semestinya. Kondisi ini, menurut Wardin, menciptakan ketimpangan yang merugikan pekerja secara sistematis.

“Pemotongan upah bisa sangat besar dan tidak transparan. Sementara kelebihan kerja tidak mendapatkan kompensasi yang layak. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan industrial,” jelasnya.

FSPMI Sumut menilai bahwa praktik-praktik tersebut berpotensi melanggar berbagai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, mereka mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh.

Wardin secara terbuka meminta agar dibentuk tim investigasi independen yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pengawas ketenagakerjaan, serta organisasi buruh. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta di lapangan sekaligus mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.

“Kami berharap pemerintah tidak tinggal diam. Persoalan ini harus diselesaikan secara serius dan sistematis. Kami dari serikat pekerja siap berkontribusi dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan,” tegasnya.

Selain fokus pada isu substansi, FSPMI Sumut juga tengah mempersiapkan mobilisasi massa dalam jumlah besar untuk memperkuat tekanan pada aksi May Day mendatang. Di Kabupaten Labuhanbatu, misalnya, FSPMI menargetkan sedikitnya 3.000 peserta aksi.

Ribuan buruh tersebut direncanakan akan bergerak menuju Kantor Bupati dan DPRD Labuhanbatu sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah dan legislatif. Aksi ini akan mengusung tuntutan yang sejalan dengan agenda nasional yang dibawa oleh Partai Buruh dan FSPMI.

Langkah mobilisasi ini menunjukkan bahwa isu yang diangkat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas dan terorganisir. Dengan dukungan massa yang signifikan, FSPMI berharap pesan yang mereka sampaikan dapat memperoleh perhatian serius dari pemangku kebijakan.

Di sisi lain, pengangkatan isu “perbudakan pekerja perkebunan” juga dinilai sebagai upaya untuk membuka ruang diskusi publik yang lebih luas mengenai kondisi ketenagakerjaan di sektor tersebut. Selama ini, sektor perkebunan kerap luput dari sorotan, meskipun memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan nasional.

FSPMI Sumut ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak dasar pekerja. Mereka menegaskan bahwa kesejahteraan buruh harus menjadi bagian integral dari pembangunan, bukan sekadar pelengkap.

May Day 2026 pun diproyeksikan menjadi momentum penting untuk menyuarakan perubahan. Dengan membawa isu yang dinilai krusial dan relevan, FSPMI Sumut berharap dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja, khususnya di sektor perkebunan.

Jika tuntutan ini mendapat respons positif dari pemerintah, bukan tidak mungkin akan terjadi perbaikan signifikan dalam sistem kerja di lapangan. Namun, jika diabaikan, potensi eskalasi aksi dan tekanan dari kelompok buruh diperkirakan akan terus meningkat.

Dengan demikian, aksi May Day tahun ini tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga ajang perjuangan nyata bagi buruh untuk menuntut keadilan dan perlindungan yang lebih baik.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Gelombang aksi buruh kembali menggema di Sumatera Utara. Partai Buruh bersama elemen Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Sumut dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa besar pada Kamis (16/4/2026) di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan DPRD Sumut.

Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Massa buruh menyebutnya sebagai “pemanasan” menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2026. Namun, jika tuntutan mereka tidak direspons, aksi yang lebih besar dipastikan akan terjadi.

Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menegaskan bahwa tuntutan utama dalam aksi ini adalah mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang dinilai lebih berpihak kepada buruh.

“Tuntutan utama kami adalah disahkannya UU Ketenagakerjaan baru yang berpihak kepada kaum buruh. Kami juga mendesak penghapusan sistem outsourcing dan menolak upah murah,” tegas Willy dalam keterangannya kepada wartawan di Medan, Rabu (15/4/2026).

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait janji meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia.
Menurut Willy, kondisi ketenagakerjaan saat ini masih jauh dari kata ideal. Banyak pekerja yang masih terjebak dalam sistem kerja yang tidak memberikan kepastian masa depan, termasuk praktik outsourcing yang dinilai merugikan buruh.

“Outsourcing harus dihapus karena menciptakan ketidakpastian kerja. Buruh butuh kepastian, bukan sekadar kontrak jangka pendek tanpa perlindungan,” ujarnya.

Tuntutan Lokal: Soroti Peran Gubernur Sumut

Selain tuntutan nasional, massa buruh juga membawa sejumlah isu lokal yang langsung menyasar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam aksinya, mereka mendesak Gubernur Sumut, Bobby Nasution, untuk segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan masyarakat.

Beberapa tuntutan lokal yang diangkat antara lain:
• Penyediaan perumahan murah bagi buruh
• Pembongkaran praktik eksploitasi di sektor perkebunan
• Penindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
• Penyelesaian berbagai kasus ketenagakerjaan yang belum tuntas
• Distribusi lahan bagi petani di Sumatera Utara

Willy menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak mendapat respons dari pemerintah daerah, maka pihaknya siap menggelar aksi yang lebih besar saat peringatan May Day.

“Jika Gubernur tidak menerima kami, maka pada 1 Mei nanti kami akan menggelar aksi besar-besaran,” tegasnya.

Ratusan Massa Turun ke Jalan

Sekretaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tua Hamonangan Purba, mengungkapkan bahwa aksi ini akan melibatkan sekitar 500 massa dari berbagai elemen buruh dan masyarakat.

Massa tersebut berasal dari 10 kabupaten/kota di Sumatera Utara, serta berbagai organisasi dan komunitas, di antaranya:
• KSPSI AGN
• KSPI Sumut
• FSPMI Sumut
• KPBI
• Serikat Petani
• Komunitas ojek online (ojol)
• Mahasiswa

Menurut Ijon, keterlibatan berbagai elemen ini menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan bukan hanya persoalan buruh semata, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat luas.

“Kami berharap Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dapat menerima aspirasi kami. Aksi ini dilakukan secara damai untuk menuntut kesejahteraan buruh dan rakyat,” ujar Ijon.

Rute Aksi: Dari Istana Maimun ke Kantor Gubsu

Aksi unjuk rasa ini akan dimulai dari titik kumpul di depan Istana Maimun, Medan. Massa dijadwalkan mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WIB hingga 10.00 WIB.
Setelah itu, para peserta aksi akan melakukan long march menuju Kantor Gubernur Sumatera Utara sekitar pukul 10.30 WIB.

Rute ini diperkirakan akan menarik perhatian publik dan berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama di Kota Medan.
Meski demikian, pihak penyelenggara memastikan bahwa aksi akan berlangsung secara tertib dan damai.

“Kami pastikan aksi ini damai dan berjalan lancar. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi,” kata Ijon.

Isu Ketenagakerjaan Kembali Menguat Jelang May Day

Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa isu ketenagakerjaan kembali mengemuka menjelang peringatan Hari Buruh Internasional.

Setiap tahunnya, May Day menjadi momentum bagi buruh untuk menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari upah, jaminan kerja, hingga perlindungan hukum.

Namun, tahun ini tekanan tampaknya meningkat, terutama terkait tuntutan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru yang dianggap lebih adil.

Para buruh menilai regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya melindungi hak-hak pekerja, khususnya dalam hal sistem kerja fleksibel dan outsourcing.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan antara dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja.

Potensi Eskalasi Aksi

Jika melihat pernyataan para pimpinan buruh, aksi pada 16 April ini hanyalah awal. Ancaman aksi besar-besaran pada 1 Mei 2026 menjadi indikator bahwa eskalasi gerakan buruh bisa meningkat dalam waktu dekat.

Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah maupun pusat.
Respons terhadap tuntutan buruh dalam waktu dekat akan sangat menentukan apakah situasi tetap kondusif atau justru berkembang menjadi gelombang aksi yang lebih luas.

Dengan jumlah massa yang berpotensi meningkat dan isu yang semakin kompleks, pemerintah dituntut untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memberikan solusi konkret.

Penutup
Aksi buruh di Sumatera Utara pada Kamis (16/4/2026) menjadi momentum penting dalam dinamika ketenagakerjaan di daerah tersebut.

Dengan tuntutan yang mencakup isu nasional hingga lokal, gerakan ini menunjukkan bahwa persoalan buruh masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Semua mata kini tertuju pada respons Gubernur Sumut dan pemerintah pusat. Apakah tuntutan buruh akan diakomodasi, atau justru memicu gelombang aksi yang lebih besar pada May Day mendatang.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Medan, POJOKREDAKSI.COM — Pernyataan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, yang beredar luas melalui media sosial menuai polemik di ruang publik. Konten ceramah tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah organisasi kepemudaan berbasis keagamaan, termasuk Pemuda Katolik dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Situasi yang berkembang dinilai berpotensi memicu ketegangan antarumat beragama. Menyikapi hal itu, Pemuda Katolik bersama Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengambil langkah hukum dengan melaporkan pernyataan tersebut ke Polda Metro Jaya pada Minggu, 12 April 2026.

Laporan tersebut menjadi respons atas isi ceramah yang dinilai kontroversial, khususnya terkait pernyataan yang menyebut bahwa Islam dan Kristen memiliki pandangan yang sama mengenai konsep “mati atau mematikan musuh sebagai bentuk syahid.” Narasi tersebut memicu perdebatan luas di masyarakat, terutama di kalangan umat Kristiani yang merasa ajaran mereka tidak direpresentasikan secara tepat.

Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara, Parulian Silalahi, secara tegas menyampaikan keberatannya. Dalam keterangannya pada Selasa (14/4/2026), ia menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik terkait ajaran agama Kristen.

“Pernyataan tersebut sangat kami sesalkan. Ajaran Kristiani tidak mengajarkan konsep syahid seperti yang disampaikan. Kami menjunjung tinggi nilai perdamaian dan keutuhan ciptaan,” ujar Parulian dalam pesan singkatnya.

Menurutnya, penyampaian narasi yang tidak akurat mengenai ajaran agama tertentu dapat berdampak serius, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan sensitif terhadap isu-isu keagamaan. Ia menilai bahwa pernyataan seperti itu berpotensi memperkeruh suasana dan memicu kesalahpahaman lintas iman.

Lebih lanjut, Parulian menegaskan bahwa umat Kristiani pada prinsipnya mengedepankan kasih, pengampunan, serta perdamaian sebagai nilai utama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, penyamaan konsep teologis yang tidak tepat dianggap sebagai bentuk distorsi terhadap ajaran tersebut.

Tak hanya menyampaikan kritik, Pemuda Katolik Komda Sumatera Utara juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang diambil oleh Pengurus Pusat Pemuda Katolik bersama DPP GAMKI. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan.

“Langkah ini penting agar ruang publik tidak semakin gaduh. Kami percaya bahwa proses hukum dapat menjadi jalan untuk memberikan kejelasan sekaligus menjaga kondusivitas masyarakat,” lanjut Parulian.

Polemik ini menjadi sorotan luas di berbagai platform digital, seiring dengan meningkatnya konsumsi konten ceramah keagamaan di media sosial. Dalam era digital, penyebaran informasi yang cepat tanpa konteks yang utuh kerap kali memicu interpretasi yang berbeda-beda di tengah masyarakat.

Pengamat sosial menilai bahwa tokoh publik memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam menyampaikan pandangan, terutama ketika menyentuh isu sensitif seperti agama. Kesalahan dalam penyampaian atau penggunaan istilah yang tidak tepat dapat berdampak luas dan memicu reaksi berantai di masyarakat.

Di sisi lain, langkah pelaporan ke kepolisian juga mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan organisasi masyarakat. Upaya ini dinilai sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus mekanisme untuk memastikan bahwa setiap pernyataan publik tetap berada dalam koridor hukum dan etika.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pihak Jusuf Kalla terkait polemik tersebut. Namun, publik terus menantikan klarifikasi guna meredakan ketegangan yang telah terlanjur berkembang.

Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya literasi keagamaan dan kehati-hatian dalam menyampaikan narasi di ruang publik. Di tengah keberagaman Indonesia, setiap pernyataan yang berkaitan dengan keyakinan harus disampaikan secara proporsional dan berbasis pemahaman yang utuh.

Ke depan, berbagai pihak berharap agar dialog lintas agama dapat terus diperkuat sebagai upaya menjaga harmoni sosial. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan transparan juga diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam menyelesaikan polemik yang muncul di ruang publik.

Dengan berkembangnya kasus ini, perhatian publik kini tertuju pada langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan yang telah diajukan. Hasil dari proses tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

(Red/IZaluku)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Brebes, POJOKREDAKSI.COM — Viral video pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Brebes memicu sorotan tajam dari kalangan aktivis. Salah satu kritik datang dari Subkhan, aktivis lokal yang menilai isi pernyataan dalam video tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.

Menurut Subkhan, sebagai bagian dari elemen masyarakat yang turut merasakan dampak dinamika kebijakan daerah, baik melalui birokrasi pemerintahan maupun peran partai politik, ia merasa sangat menyayangkan konten yang disampaikan dalam video tersebut.

Ia menilai, pernyataan yang dilontarkan oleh seorang pimpinan partai politik seharusnya mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab politik, bukan justru memicu keresahan publik.

“Saya sangat menyayangkan isi video yang beredar. Di dalamnya terdapat pernyataan keras dari seorang ketua partai, padahal partai tersebut merupakan partai besar yang memiliki representasi di Kabupaten Brebes,” ujar Subkhan.

Sebagai partai besar, lanjutnya, PDIP semestinya mampu menunjukkan sikap bijak dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa komunikasi politik memiliki dampak luas, terutama ketika disampaikan oleh tokoh yang memiliki pengaruh besar di daerah.

“Seharusnya sebagai partai besar di Kabupaten Brebes itu mencerminkan kebesaran partai tersebut. Namun yang saya lihat justru sebaliknya. Harusnya bijak dan mampu menyampaikan pesan yang benar kepada publik,” tegasnya.

Lebih jauh, Subkhan mengingatkan bahwa menjaga kondusivitas daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik.

Ia menilai, stabilitas sosial dan politik merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, setiap pihak diharapkan mampu menahan diri dalam menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan konflik.

“Kondusivitas daerah adalah komitmen bersama. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga situasi tetap aman dan damai di Kabupaten Brebes,” lanjutnya.

Dalam konteks yang lebih luas, Subkhan juga menyoroti kondisi daerah yang saat ini menghadapi tantangan cukup berat, terutama terkait penyesuaian keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.

Ia menyebut, berkurangnya alokasi anggaran dari pusat menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada. Dalam situasi seperti ini, menurutnya, narasi yang tidak kondusif justru akan memperburuk keadaan.

“Mengingat kondisi saat ini, di mana keuangan dari pusat ke daerah mengalami pengurangan, daerah dituntut lebih kreatif. Jangan malah membuat suasana menjadi tidak kondusif dengan narasi yang berpotensi memicu kegaduhan,” ujarnya.

Subkhan juga secara terbuka mengungkapkan penyesalannya atas beredarnya video tersebut yang kini telah viral di masyarakat. Ia menilai, seharusnya konten seperti itu tidak perlu diproduksi sejak awal.

“Saya menyayangkan, seharusnya video tersebut tidak pernah dibuat. Tapi karena sudah terlanjur viral, tentu dampaknya sudah meluas di masyarakat,” katanya.

Salah satu poin yang menjadi perhatian serius adalah adanya pernyataan bernada ancaman dalam video tersebut. Subkhan menilai hal itu sebagai sinyal yang tidak bisa dianggap sepele.

“Terkait statemen yang bernuansa chaos dalam video tersebut, ini bisa menjadi indikasi awal dari sebuah niatan. Saya kira pihak berwenang tentu sudah melakukan pengamatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila pernyataan tersebut benar-benar berujung pada tindakan yang mengganggu ketertiban umum, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari pihak yang bersangkutan.

“Kalau sampai terjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban, tentu harus ada pertanggungjawaban. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

Meski demikian, Subkhan tetap optimistis bahwa masyarakat Brebes memiliki tingkat kedewasaan yang cukup dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, termasuk konten viral di media sosial.
Ia percaya, masyarakat tidak akan mudah terprovokasi oleh narasi sepihak yang berpotensi memecah belah.

“Saya yakin masyarakat Brebes sudah cukup dewasa dan tidak mudah termakan oleh narasi yang tidak jelas atau sepihak,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat, untuk menahan diri dan lebih mengedepankan komunikasi yang sehat serta konstruktif.

Menurutnya, dialog yang terbuka dan bertanggung jawab menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

“Semua pihak harus mampu menahan diri, menjaga ucapan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan kelompok atau golongan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa stabilitas daerah memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun institusi politik.

Ketika situasi tidak kondusif, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh elite politik, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.

“Kalau situasi tidak kondusif, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Pembangunan bisa terhambat dan kepercayaan publik bisa menurun,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Subkhan kembali mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik dari narasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan keharmonisan di Kabupaten Brebes.

“Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga Brebes tetap kondusif. Jangan sampai pernyataan yang tidak tepat justru memicu kegaduhan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

(Suratno)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Labuhanbatu, POJOKREDAKSI.COM – Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Labuhanbatu untuk memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat.

Melalui kegiatan bakti sosial yang digelar pada Sabtu (7/3/2026), para pengurus dan kader partai tersebut menyalurkan bantuan sembako kepada lembaga keagamaan dan panti asuhan, sekaligus membagikan takjil kepada masyarakat yang melintas di jalan.

Kegiatan sosial tersebut dipusatkan di Kantor DPD Partai NasDem Labuhanbatu. Rangkaian acara diawali dengan rapat konsolidasi internal partai yang dihadiri para pengurus serta kader NasDem.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus menyusun langkah-langkah kerja politik dan sosial yang lebih dekat dengan masyarakat.

Usai rapat konsolidasi, para kader NasDem bergerak menyalurkan bantuan sembako kepada sejumlah penerima manfaat, di antaranya Persulukan Perguruan Baitul Ibadah Thariqat Soufiah Islam Sammaniah di Rantau Utara serta panti asuhan yang berada di kawasan Rantau Prapat.

Ketua DPD Partai NasDem Labuhanbatu, Darwis Damanik, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian partai kepada masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan yang identik dengan semangat berbagi dan memperkuat solidaritas sosial.

“Hari ini kami dari Partai NasDem Labuhanbatu berbagi rezeki kepada masyarakat melalui pembagian sembako kepada persulukan dan panti asuhan. Setelah itu kami juga melanjutkan kegiatan dengan berbagi takjil kepada masyarakat pengendara,” ujar Darwis Damanik kepada media Pojokredaksi.com.

Menurut Darwis, kegiatan sosial seperti ini tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga mempererat hubungan antara partai politik dengan warga di daerah.

Ia menegaskan bahwa kehadiran partai politik seharusnya tidak hanya terasa saat momentum politik atau pemilu, melainkan juga dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial. Kami berharap bantuan yang diberikan ini bisa sedikit membantu dan membawa keberkahan bagi kita semua,” tambahnya.

Dalam kegiatan penyaluran bantuan sembako tersebut, rombongan pengurus dan kader NasDem Labuhanbatu juga disambut oleh Tuan Guru Irwansyah Lubis, yang merupakan tokoh dari Persulukan Perguruan Baitul Ibadah Thariqat Soufiah Islam Sammaniah.

Irwansyah Lubis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh Partai NasDem Labuhanbatu kepada lembaga yang dipimpinnya.

“Saya sangat berterima kasih atas bantuan sembako yang diberikan oleh Partai NasDem Labuhanbatu. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah bagi kita semua, keluarga kita, dan terutama para pengurus serta kader Partai NasDem,” ucapnya.

Ia juga berharap kegiatan sosial semacam ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena menurutnya dukungan dari berbagai pihak sangat berarti bagi lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga sosial seperti panti asuhan.

Setelah menyalurkan bantuan sembako, rangkaian kegiatan sosial tersebut dilanjutkan dengan pembagian takjil kepada masyarakat. Pembagian takjil dilakukan di depan rumah dinas Ketua DPRD Labuhanbatu yang juga merupakan kader Partai NasDem.

Ratusan paket takjil dibagikan kepada para pengendara yang melintas di lokasi tersebut menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan ini mendapat respons positif dari masyarakat, terutama para pengguna jalan yang sedang dalam perjalanan menjelang waktu berbuka.

Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa aksi berbagi takjil ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Menurutnya, Ramadan merupakan momentum untuk memperbanyak amal kebaikan sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Hari ini kami melanjutkan kegiatan dengan pembagian takjil kepada masyarakat Labuhanbatu. Kami bersyukur karena di bulan suci ini masih diberikan kesempatan untuk berbagi kepada masyarakat,” ujar Arjan Priadi.

Ia menambahkan bahwa kegiatan berbagi seperti ini diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat, sekaligus menjadi pengingat bahwa kepedulian sosial merupakan nilai penting yang harus terus dijaga.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara kader partai dengan masyarakat di daerah, sehingga komunikasi sosial dapat terjalin lebih baik.

Kegiatan bakti sosial yang digelar oleh DPD Partai NasDem Labuhanbatu ini menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata dalam membantu masyarakat selama bulan Ramadan. Dengan menyalurkan bantuan sembako serta membagikan takjil kepada warga, partai tersebut berupaya menghadirkan kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ramadan sendiri kerap menjadi momentum bagi berbagai organisasi, komunitas, maupun lembaga untuk memperbanyak kegiatan sosial dan kemanusiaan. Semangat berbagi di bulan suci ini diharapkan dapat memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Bagi Partai NasDem Labuhanbatu, kegiatan berbagi ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan juga bagian dari upaya untuk terus hadir dan berkontribusi bagi masyarakat di daerah.

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk saling membantu dan berbagi kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan.

Jaka Fernando Simarmata sebagai kader Partai NasDem Kabupaten Labuhanbatu Utara yang juga hadir menyampaikan bahwa kegiatan berbagi di bulan Ramadan merupakan bagian dari komitmen sosial untuk terus hadir di tengah masyarakat.

Menurutnya, momentum bulan suci harus dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian dan solidaritas, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih seperti pesantren dan panti asuhan.

Ia juga berharap kegiatan berbagi sembako dan takjil tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Labuhanbatu yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebersamaan serta mempererat hubungan antara kader partai dan masyarakat di daerah.

(Red/J)

Labura, POJOKREDAKSI.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) sukses menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) III Di Aula Dwi Sukur, Aek Kanopan, Kualuh Hulu. Minggu, (1/2/2026) pukul 10.00 wib.

Kegiatan Muscab III yang berlangsung di Aula Dwi Sukur ini berjalan dengan khidmat dan demokratis. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara El Andrian Shah dan jajaran, Pengurus DPC Partai Hanura Labura, Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta para kader dan simpatisan yang memadati lokasi acara.

Momentum konsolidasi organisasi ini menetapkan Arli Simangunsong sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Labuhanbatu Utara masa bakti 2025 –2030.

Arli Simangunsong ditetapkan sebagai ketua setelah forum peserta sepakat memilihnya secara aklamasi.

Proses penetapan berlangsung cepat karena sejak awal penjaringan hanya satu nama yang masuk bursa calon. Peserta muscab dari unsur pengurus dan PAC menyatakan persetujuan serentak dalam sidang pleno yang dipimpin unsur DPD, DPC dan PAC.

Bupati Labura Dr. H. Hendriyanto Sitorus, SE, MM, melalui Asisten II Iwan Lubis dalam sambutannya mengatakan, Muscab ini merupakan momentum konstruktif untuk membahas strategi dan arah kebijakan partai dalam meningkatkan kinerja serta kontribusi bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ia juga mengajak seluruh elemen untuk terus bersinergi demi kemajuan daerah dengan menjalin kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan partai politik.” Ucapnya

Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan bersama sekaligus menjadikan partai politik mitra pemerintah yang kritis dan konstruktif.

Selain menjadi pilar politik demokrasi yang memiliki peran penting menjaga stabilitas, Partai Hanura juga menjadi mitra strategi bagi Pemerintah Daerah (Pemda), Terimakasih yang setinggi tingginya atas sinergi dan dukungan selama ini.” Tambahnya dilokasi.

Ditempat yang sama, Ketua DPD Hanura Sumut El Adrian Shah menyampaikan pesan agar kepengurusan baru mampu membawa Partai Hanura Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi lebih besar dan berprestasi dikancah politik daerah melalui penguatan struktur dan kaderisasi.

Diharapkan ini menjadi momentum penguatan roda mesin Partai Hanura Labura dalam menghadapi agenda politik kedepan.” Pungkas El Adrian Shah dalam arahannya.

Pasca sidang pleno, Panitia defenitif penetapan ketua terpilih yang terdiri dari 2 unsur DPD, 2 DPC dan 1 PAC yang menetapkan ketua terpilih secara aklamasi yakni H. Arli Simangunsong, SE.

Arli Simangunsong, menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga ketingkat bawah dan memastikan Hanura hadir ditengah masyarakat.

Amanah ini akan dijalan dengan kerja keras dan nyata agar Hanura semakin dirasakan manfaatnya oleh warga yang ada dibumi basimpul kuat babontuk elok.” Ungkap Arli yang juga ketua MPC PP Labura tersebut mengakhiri.

Hadir dilokasi Kanit Binmas IPDA. Sarwedi Sirait, Wadanramil, Unsur Parpol, Ketua KPU Bambang Desriandi, Ketua Bawaslu Maruli Sitorus, Unsur Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.

(Greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Labura, POJOKREDAKSI.COM – Hiruk pikuk kontestasi Calon Ketua DPD I GOLKAR Sumatera Utara semakin memanas, trik politik, statemen, opini dan narasi semakin bertebaran diruang publik. Kemunculan salah satu calon Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara yaitu Andar Amin Harahap adalah salah satu pemicunya.

Aktivis dan pengamat pergerakan Imam S Marpaung menilai adanya suatu gerakan tambahan yang dilakukan beberapa oknum dalam kemunculan Andar Amin Harahap sebagai bakal calon Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara.

“Andar Amin mengklaim telah mengantongi 30 Suara yang dimiliki Ketua DPD II Golkar. Kemunculan Andar ini benarkah merupakan aspirasi para Ketua DPD II Golkar yang ada di Sumatera Utara atau ada niatan lain?” Tanya Imam.

Bukan rahasia Umum lagi kalau DR. Hendriyanto Sitorus merupakan kandidat kuat calon Ketua DPD I Golkar Sumut dan infonya sudah mendapat restu dari DPP untuk menahkodai DPD I Golkar Sumatera Utara.

“Memang hal yang biasa dalam kontestasi pemilihan ketua terjadi dinamika, apalagi pemilihan ketua DPD I Sumut partai berlogo beringin tersebut. tentu ada tarik menarik kepentingan, tapi pertanyaannya siapa yang menginisiasi pergerakan ini? Kok tiba-tiba Andar Amin mendeklarasikan diri telah mengantongi restu dari 30 Ketua DPD II Golkar? Pasti ada aktor intelektual dalam gerakan tambahan ini !! Pasti ada target target tertentu yang diharapkan dari inisiator gerakan tambahan ini? Pasti ada target target tertentu yang diharapkan dari inisiator gerakan tambahan ini,” tambah Imam.

Imam juga mengucapkan bahwa tidak menutup kemungkinan kemunculan Andar Amin ini juga merupakan bumbu bumbu agar Musda Golkar kali ini lebih seru, tidak mengerucut ke satu Kandidat saja.

Imam merasa optimis kalau DPP Golkar akan tetap merestui Hendriyanto Sitorus dalam menakhodai DPD I Golkar Sumut dikarenakan prestasinya yang lebih mentereng.

“Kalau boleh diadu keberhasilan dalam membesarkan partai tentu Hendriyanto Sitorus lebih berhasil dari Andar Amin dan itu yang saya yakini menjadi Indikator DPP Golkar merestui Hendriyanto Sitorus sebagai Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara,” tutup Imam.

(Teuku Irfan)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G