LABURA, POJOKREDAKSI.COM – DPD Satkar Ulama Kabupaten Labuhanbatu Utara mendampingi Dewan Pembina BPK, Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., saat mendaftar sebagai calon Ketua Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Satkar Ulama Labura menyatakan dukungan kepada Hendri Yanto Sitorus untuk kembali memimpin Partai Golkar di daerah itu.

Dukungan tersebut didasarkan pada penilaian organisasi terhadap kepemimpinan Hendri Yanto Sitorus, termasuk perhatiannya terhadap kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Satkar Ulama menyebut sejumlah kegiatan yang mendapat perhatian, di antaranya pembinaan dai muda, Safari Jumat, pemberian sedekah kepada kaum dhuafa, serta makan siang bersama jamaah di sejumlah masjid setelah pelaksanaan salat Jumat.

Dalam kegiatan pendaftaran itu, Hendri Yanto Sitorus turut didampingi Sekretaris Satkar Ulama Labura, Ust. Riswan Ritonga, S.Pd.; Bendahara, Buya Suwandi, S.Sy.; dan Ust. Ucok Fambi, S.Pd., dari Bidang Pembinaan Ulama.

Selain perhatian terhadap kegiatan keagamaan dan sosial, Satkar Ulama juga menyoroti rekam jejak Hendri Yanto Sitorus di Partai Golkar. Organisasi tersebut menilai raihan sembilan kursi di DPRD Labura menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan dukungan.

Satkar Ulama turut mengapresiasi program bedah rumah dan perhatian terhadap berbagai elemen masyarakat, termasuk para pendeta.

Bagi Satkar Ulama Labura, kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan amanah untuk membangun kebersamaan, memperkuat persaudaraan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Organisasi tersebut berharap Hendri Yanto Sitorus dapat kembali memimpin Partai Golkar Labura sehingga berbagai bentuk kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat dapat terus berlanjut demi kemajuan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun penetapan Ketua Partai Golkar Labura tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan internal partai yang berlaku.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

ASAHAN, POJOKREDAKSI.COM – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di empat desa di Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, telah selesai digelar pada Rabu (7/10/2026).

Empat desa yang melaksanakan Pilkades tersebut yakni Desa Aek Korsik, Desa Aek Nabuntu, Desa Ledong Barat, dan Desa Ledong Timur. Seluruh rangkaian pemungutan hingga penghitungan suara dilaporkan berlangsung tertib, aman dan lancar.

Berdasarkan hasil penghitungan suara sementara oleh panitia Pilkades, masing-masing desa telah memperoleh calon dengan suara terbanyak. Di Desa Ledong Barat, Wiludi berhasil meraih suara terbanyak dan mengungguli calon lainnya, Ummi Marilina Siagian.

Sementara di Desa Ledong Timur, Sahrijal memperoleh suara terbanyak setelah bersaing dengan Arik Kusmana.

Adapun di Desa Aek Korsik, Sugiono menjadi calon dengan perolehan suara terbanyak setelah mengalahkan Muhammad Yasir. Sedangkan di Desa Aek Nabuntu, Suhariamanto memperoleh suara terbanyak setelah mengungguli Muhammad Khairul Alamsyah.

Hasil tersebut menjadi bagian dari tahapan Pilkades serentak yang dilaksanakan di Kecamatan Aek Ledong.

Wiludi Ajak Warga Bersatu

Usai dinyatakan memperoleh suara terbanyak dalam penghitungan sementara Pilkades Desa Ledong Barat, Wiludi menyampaikan pesan persatuan kepada seluruh masyarakat.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Wiludi mengatakan bahwa seluruh proses pemilihan telah selesai. Karena itu, menurutnya, tidak ada lagi perbedaan berdasarkan nomor urut calon.

Ia mengajak seluruh masyarakat Desa Ledong Barat untuk kembali bersatu dan bersama-sama membangun desa.

“Setelah Pilkades selesai, tidak ada lagi 01 dan 02. Mari kita bersatu kembali untuk membangun Desa Ledong Barat yang kita cintai,” ujar Wiludi.

Menurutnya, kemenangan dalam Pilkades bukan semata-mata kemenangan pribadi, melainkan kemenangan bersama seluruh masyarakat Desa Ledong Barat.

Wiludi juga menegaskan bahwa Desa Ledong Barat merupakan milik bersama seluruh masyarakat. Karena itu, pembangunan desa membutuhkan keterlibatan dan dukungan berbagai pihak.

Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk bergandengan tangan demi membawa Desa Ledong Barat menjadi lebih maju.

“Kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama. Desa Ledong Barat adalah desa kita bersama. Untuk itu, mari kita bangun desa ini dengan cara kita. Kepada Ibu Umi juga, saya mengajak untuk bergandengan tangan membangun Desa Ledong Barat lebih maju lagi,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi ajakan kepada pihak yang sebelumnya ikut dalam kontestasi Pilkades agar bersama-sama kembali membangun hubungan yang baik setelah proses pemilihan berakhir.

Camat Aek Ledong Apresiasi Partisipasi Masyarakat

Secara terpisah, Camat Aek Ledong, Ade Helmi, menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades serentak di wilayahnya.

Ia berharap siapa pun kepala desa yang terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik serta mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat di masing-masing desa.

Menurut Ade Helmi, setelah melalui proses pemungutan dan penghitungan suara, telah diperoleh empat calon kepala desa dengan perolehan suara terbanyak di desa masing-masing.

Ia berharap para kepala desa yang terpilih nantinya mampu menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

Selain menjalankan pemerintahan desa, kepala desa juga diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

“Harapan kami, seluruh kepala desa yang terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik serta mampu menjawab berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” kata Ade Helmi.

Pilkades Berjalan Aman dan Kondusif

Ade Helmi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia Pilkades yang telah melaksanakan tahapan pemilihan di empat desa Kecamatan Aek Ledong.

Menurutnya, seluruh tahapan Pilkades dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Ia mengapresiasi kerja seluruh panitia serta berbagai pihak yang ikut mendukung pelaksanaan Pilkades sehingga proses demokrasi di tingkat desa tersebut dapat berlangsung dengan aman dan kondusif.

Camat Aek Ledong berharap situasi yang aman dan kondusif tersebut dapat terus dipertahankan setelah pelaksanaan pemilihan selesai.

Pelaksanaan Pilkades serentak di empat desa Kecamatan Aek Ledong tidak hanya menjadi momentum pemilihan kepala desa, tetapi juga menjadi bagian dari proses demokrasi di tingkat masyarakat desa.

Semangat kebersamaan setelah pemilihan dinilai penting agar perbedaan pilihan selama proses Pilkades tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk kembali bekerja sama.

Dengan berakhirnya proses pemungutan dan penghitungan suara, perhatian selanjutnya diarahkan pada bagaimana kepala desa terpilih dapat menjalankan amanah serta memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Bagi Desa Ledong Barat, ajakan Wiludi untuk tidak lagi melihat masyarakat berdasarkan nomor urut calon menjadi pesan penting setelah kompetisi politik desa berakhir.

Seluruh masyarakat diharapkan dapat kembali bersatu dan bersama-sama mendukung pembangunan desa.

Sementara itu, pelaksanaan Pilkades yang berlangsung tertib, aman dan lancar di empat desa Kecamatan Aek Ledong menjadi bagian dari harapan agar pemerintahan desa ke depan dapat berjalan dengan baik dan mampu membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan demikian, Pilkades tidak berhenti pada hasil pemungutan suara, tetapi menjadi awal bagi kepala desa terpilih untuk menjalankan amanah dan membangun desa berdasarkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

(Greg)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABUSEL, POJOKREDAKSI.COM – Sebanyak 92 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht menjadi dasar pelaksanaan pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan.

Kegiatan pemusnahan tersebut berlangsung di Kantor Kejari Labuhanbatu Selatan, Jalan Istana, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kamis (10/9/2026).

Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Rosef Efendi, S.I.K., S.H., CPHR., dalam kegiatan tersebut diwakili Kapolsek Kotapinang AKP Maruli Tua Siregar, S.H., M.H.

Pemusnahan barang bukti ini menjadi bagian dari proses penanganan perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara kemudian dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari total 92 perkara yang barang buktinya dimusnahkan, sebanyak 61 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Sementara itu, 30 perkara lainnya berkaitan dengan orang, harta dan benda atau Oharda, sedangkan satu perkara masuk dalam kategori keamanan negara dan ketertiban umum atau Kamnegtibum.

Data tersebut menunjukkan bahwa perkara narkotika menjadi bagian terbesar dari perkara yang barang buktinya dimusnahkan dalam kegiatan tersebut.

Sabu 217,47 Gram Ikut Dimusnahkan

Sejumlah barang bukti dari puluhan perkara tersebut turut dimusnahkan. Di antaranya narkotika jenis sabu seberat 217,47 gram netto dan ganja seberat 2,74 gram netto.

Selain narkotika, barang bukti lain yang dimusnahkan berupa telepon seluler, egrek, parang, besi, fiber, serta berbagai benda lain yang berkaitan dengan perkara pidana.

Pemusnahan dilakukan dengan metode berbeda sesuai jenis barang buktinya. Untuk narkotika jenis sabu, barang bukti dihancurkan menggunakan blender dan kemudian dicampur dengan bahan kimia lainnya sehingga tidak dapat digunakan kembali.

Sementara barang bukti berupa telepon seluler dan sejumlah benda lainnya dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dirusak.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak kembali dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak mana pun.

Kegiatan pemusnahan juga menjadi bentuk pertanggungjawaban dalam proses penegakan hukum. Setelah suatu perkara berkekuatan hukum tetap, barang bukti yang harus dimusnahkan tidak hanya sekadar dikeluarkan dari tempat penyimpanan, tetapi harus dipastikan benar-benar tidak dapat digunakan kembali.

Dihadiri Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait

Pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri Kajari Labuhanbatu Selatan Aleksander Zaldi, S.H., M.H.

Hadir pula Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Rosef Efendi, S.I.K., M.H., CPHR., yang diwakili Kapolsek Kotapinang AKP Maruli Tua Siregar, S.H., M.H.

Sejumlah pejabat kepolisian lainnya juga hadir, di antaranya Kasat Reskrim AKP Eriks Raydikson Nainggolan, S.T., dan Kasat Narkoba AKP Wilson M. Panjaitan, S.H., M.H.

Dari unsur TNI, kegiatan dihadiri Kapten Inf Rahma Suriyadi yang mewakili Danramil/11 Kotapinang.

Selain itu, hadir perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu Selatan, para Kasi dan Kasubagbin Kejari Labuhanbatu Selatan, perwakilan SMK Ki Hajar Dewantara Kotapinang, tamu undangan, serta awak media.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan adanya keterlibatan lintas instansi dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam memastikan barang bukti dari perkara yang telah selesai diproses secara hukum dapat dimusnahkan sebagaimana mestinya.

Polisi Tegaskan Komitmen Berantas Narkotika

Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Rosef Efendi melalui Kapolsek Kotapinang AKP Maruli Tua Siregar menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian penting dalam memastikan barang bukti dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak kembali disalahgunakan.

Menurutnya, pemusnahan tersebut memiliki arti penting, terutama terhadap barang bukti narkotika. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Labuhanbatu Selatan.

“Pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam penegakan hukum. Barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dimusnahkan sesuai ketentuan, sehingga tidak berpotensi disalahgunakan kembali,” ujar AKP Maruli Tua Siregar menyampaikan pesan Kapolres.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, lanjutnya, tidak berhenti pada proses penangkapan, penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan. Pengelolaan barang bukti setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap juga menjadi bagian penting dalam rangkaian proses tersebut.

Terlebih, barang bukti narkotika memiliki risiko tinggi apabila kembali beredar dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sinergi Aparat dan Masyarakat Diperlukan

Kapolres Labuhanbatu Selatan juga menegaskan bahwa pemberantasan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.

Upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Peran masyarakat dinilai penting karena lingkungan sekitar menjadi salah satu sumber informasi dalam mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat.

“Peredaran narkotika merupakan ancaman serius karena dampaknya dapat merusak generasi muda dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, Polri bersama kejaksaan dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat sinergi dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menghadapi persoalan narkotika.

Tidak hanya penindakan, upaya pencegahan juga diperlukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak menjadi korban penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

92 Perkara Jadi Pengingat Konsekuensi Hukum

Pemusnahan barang bukti dari 92 perkara tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap tindak pidana memiliki konsekuensi hukum.

Khusus terhadap perkara narkotika, jumlah perkara yang mencapai 61 dari total 92 perkara menunjukkan bahwa persoalan narkoba masih menjadi perhatian serius di wilayah hukum Labuhanbatu Selatan.

Barang bukti sabu seberat 217,47 gram netto dan ganja 2,74 gram netto yang dimusnahkan merupakan bagian dari barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemusnahan itu memastikan barang bukti tersebut tidak kembali digunakan atau berpotensi masuk ke dalam peredaran.

Di sisi lain, kondisi tersebut juga menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Masyarakat memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum. Informasi dari masyarakat dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi kepolisian untuk melakukan langkah penanganan terhadap dugaan tindak pidana.

Masyarakat Diminta Manfaatkan Call Center 110

Polres Labuhanbatu Selatan mengajak masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika maupun tindak pidana lainnya.

Masyarakat dapat memanfaatkan Call Center 110 untuk menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian.

Partisipasi masyarakat dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang aman sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Pemusnahan barang bukti 92 perkara di Kejari Labuhanbatu Selatan pada akhirnya tidak hanya menjadi bagian dari proses hukum setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Kegiatan tersebut juga memperlihatkan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan seluruh unsur masyarakat dalam menjaga keamanan serta mencegah barang bukti tindak pidana kembali disalahgunakan.

Dengan adanya pemusnahan tersebut, barang bukti dari perkara yang telah inkracht dipastikan tidak lagi dapat digunakan sebagaimana fungsi awalnya. Khusus untuk barang bukti narkotika, langkah itu menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pemberantasan peredaran narkoba di Labuhanbatu Selatan.

Karena itu, kewaspadaan dan kepedulian masyarakat tetap dibutuhkan. Informasi mengenai dugaan peredaran narkotika maupun tindak pidana lainnya diharapkan dapat segera disampaikan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

(Nurhabibah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

JAKARTA, POJOKREDAKSI.COM — Dorongan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan kembali menjadi perhatian publik. Namun, percepatan pembahasan dinilai tidak boleh berhenti pada target pengesahan semata. Substansi aturan, perlindungan hak warga negara, mekanisme pengawasan, hingga tata kelola aset hasil tindak pidana harus menjadi perhatian utama.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam diskusi Think Talk yang digelar secara daring melalui Google Meet, Minggu, 6 September 2026, pukul 19.00 WIB.

Diskusi tersebut dipantik oleh Kristina Elya Purba, S.Pd., dan dimoderatori Vriska Liska Sihombing, S.E., S.H.

Dalam diskusi, peserta memandang kehadiran RUU Perampasan Aset penting dalam memperkuat agenda pemberantasan tindak pidana. Negara dinilai membutuhkan instrumen hukum yang mampu memastikan hasil kejahatan tidak sekadar berhenti pada proses pemidanaan pelaku, tetapi juga dapat ditelusuri dan dipulihkan.

Namun, peserta mengingatkan bahwa urgensi pengesahan tidak boleh membuat kualitas regulasi terabaikan.

Pemberantasan Korupsi Tidak Cukup dengan Memidanakan Pelaku

Salah satu gagasan utama yang mengemuka adalah pentingnya melihat pemberantasan korupsi dari sisi pemulihan aset.

Selama ini, keberhasilan penegakan hukum kerap dilihat dari proses penangkapan, penuntutan, hingga vonis dan lamanya pelaku menjalani hukuman. Padahal, dalam perkara tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting, yakni bagaimana negara mengembalikan aset yang berasal dari kejahatan.

Dalam perspektif tersebut, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku.

Negara juga harus memiliki kemampuan untuk melacak, menyita, merampas, mengelola, dan memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya dilihat dari berapa lama seseorang menjalani hukuman. Pertanyaan yang sama penting adalah berapa besar aset hasil kejahatan yang berhasil dipulihkan dan bagaimana aset tersebut kemudian dikelola secara bertanggung jawab.

Pandangan tersebut membuat RUU Perampasan Aset memiliki posisi strategis dalam diskursus pemberantasan tindak pidana.

Akan tetapi, kewenangan negara yang semakin kuat juga harus diimbangi dengan batasan dan pengawasan yang jelas.

Jangan Sampai Kewenangan Perampasan Aset Disalahgunakan

Think Talk mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset pada dasarnya memiliki dua sisi.

Di satu sisi, kewenangan tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Di sisi lain, kewenangan yang besar tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan.

Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset perlu memberikan perhatian serius terhadap sejumlah aspek fundamental.

Di antaranya adalah standar pembuktian, mekanisme pengawasan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta jaminan terhadap hak warga negara.

Aspek tersebut menjadi penting karena proses perampasan aset berpotensi menyentuh kepemilikan seseorang atau pihak lain yang belum tentu terlibat dalam tindak pidana.

Jangan sampai upaya mengejar aset hasil kejahatan justru menimbulkan persoalan hukum baru karena hak pihak yang tidak terkait dengan tindak pidana tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar apakah RUU Perampasan Aset harus disahkan atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan kewenangan tersebut digunakan secara tepat, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publik Jangan Terjebak Euforia Pengesahan

Dalam diskusi tersebut, Think Talk juga mengingatkan publik agar tidak terjebak dalam euforia ketika RUU Perampasan Aset nantinya disahkan.

Tanggal pengesahan memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Publik justru perlu melihat seperti apa substansi aturan yang dihasilkan, bagaimana proses pembentukannya, dan bagaimana kewenangan yang diberikan kepada negara akan dijalankan setelah undang-undang berlaku.

Artinya, pengawasan masyarakat tidak semestinya berhenti ketika palu pengesahan diketukkan.

Sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi awal dari pengawasan yang lebih serius terhadap implementasi aturan.

Masyarakat juga perlu memastikan bahwa proses pembahasan berlangsung secara transparan dan partisipatif. Masukan publik bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar dipertimbangkan dalam penyusunan rumusan akhir.

Dengan pendekatan tersebut, pembentukan undang-undang tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga menjaga kualitas hukum dan legitimasi publik.

Dinamika Politik Perlu Disikapi Secara Kritis

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dinamika politik yang mengiringi meningkatnya tekanan publik terhadap RUU Perampasan Aset.

Think Talk menilai dinamika tersebut perlu disikapi secara kritis dan proporsional.

Peserta menekankan pentingnya membedakan antara fakta, dugaan, dan kesimpulan.

Adanya kepentingan politik dalam sebuah momentum tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa gerakan masyarakat telah direkayasa.

Sikap kritis diperlukan agar masyarakat tidak mudah menarik kesimpulan berdasarkan dugaan semata. Sebaliknya, fakta yang dapat diverifikasi harus tetap menjadi dasar dalam menilai perkembangan pembentukan regulasi.

Dalam konteks ini, tekanan publik dapat menjadi bagian penting dari demokrasi, sepanjang disertai dengan pengawasan yang rasional dan perhatian terhadap substansi hukum.

Pengawasan Justru Penting Setelah Tekanan Publik Mereda

Salah satu tantangan dalam proses pembentukan kebijakan publik adalah menjaga perhatian masyarakat setelah momentum politik dan pemberitaan mulai mereda.

Think Talk menilai justru pada fase tersebut pengawasan perlu diperkuat.

Masyarakat perlu terus memantau apakah pembahasan RUU berlangsung secara transparan, apakah partisipasi publik benar-benar diberikan ruang, dan apakah berbagai masukan masyarakat memengaruhi rumusan akhir.

Sebab, kualitas sebuah undang-undang pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh proses pengesahan, tetapi juga oleh norma yang dihasilkan dan bagaimana norma tersebut diterapkan.

Pengawasan publik menjadi semakin penting ketika aturan memberikan kewenangan besar kepada aparat atau lembaga negara.

Tanpa pengawasan yang efektif, aturan yang semula ditujukan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana dapat menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya.

Tantangan Setelah UU Disahkan

Persoalan RUU Perampasan Aset juga tidak berakhir ketika regulasi resmi menjadi undang-undang.

Tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana negara menjalankan mekanisme pengelolaan aset secara nyata.

Negara perlu memastikan adanya mekanisme yang jelas terkait pelacakan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, pelelangan, hingga pemanfaatan aset.

Setiap tahapan tersebut membutuhkan prosedur yang dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Transparansi juga menjadi faktor penting, terutama mengenai nilai aset yang berhasil dipulihkan serta bagaimana aset tersebut kemudian digunakan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah aset hasil pemulihan benar-benar dikelola sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pemberantasan tindak pidana.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada jumlah aset yang dirampas, tetapi juga mencakup proses setelah aset tersebut berada dalam penguasaan negara.

RUU Perampasan Aset Harus Melindungi Negara dan Warga

Pada akhirnya, pembahasan RUU Perampasan Aset berada pada persimpangan dua kepentingan yang sama-sama penting.

Pertama, negara harus memiliki kemampuan yang efektif untuk memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pelaku.

Kedua, kewenangan negara tersebut tidak boleh berkembang menjadi alat kesewenang-wenangan yang mengabaikan hak warga negara.

Keseimbangan inilah yang menjadi tantangan utama dalam membangun regulasi perampasan aset.

RUU Perampasan Aset idealnya mampu memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan adanya kepastian hukum, mekanisme pengawasan, standar pembuktian yang jelas, serta perlindungan bagi pihak yang memiliki hak atas aset secara sah.

Karena itu, publik tidak cukup hanya mengawal kapan RUU Perampasan Aset disahkan.

Yang tidak kalah penting adalah mengawal substansi aturan, proses pembentukan, mekanisme pengawasan, perlindungan hak masyarakat, serta pelaksanaan undang-undang setelah disahkan.

Dengan pengawasan yang konsisten, tujuan untuk memulihkan hasil tindak pidana dapat berjalan beriringan dengan prinsip negara hukum.

Pesan utama dari diskusi Think Talk pun menjadi relevan: RUU Perampasan Aset jangan hanya dikejar untuk segera disahkan, tetapi harus dipastikan menghasilkan aturan yang kuat, adil, transparan, dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

(Norben)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Ketua Organisasi Dewan Eksekusi Mahasiswa (DEMA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) mendesak Rektor UINSU segera memberikan tanggapan resmi sekaligus mengambil langkah konkret terhadap laporan dugaan pelanggaran etik yang hingga kini dinilai belum memperoleh kejelasan.

Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap tata kelola perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut mahasiswa, setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik di lingkungan kampus tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.

Mahasiswa menilai bahwa sikap tegas dari pimpinan universitas sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan sivitas akademika terhadap sistem penegakan etika di lingkungan UINSU. Selain itu, kepastian tindak lanjut juga dinilai penting agar tidak memunculkan berbagai spekulasi yang dapat berdampak terhadap citra institusi.

Ketua Organisasi DEM FDK UINSU menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukanlah upaya untuk menghakimi pihak tertentu. Sebaliknya, mahasiswa hanya menginginkan adanya kepastian mengenai proses penanganan laporan yang telah disampaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan universitas.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta agar rektorat menunjukkan komitmennya dalam menegakkan etika dan memberikan kepastian atas laporan yang telah disampaikan. Kampus harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas,” tegasnya.

Menurut mahasiswa, sebagai institusi pendidikan tinggi, UINSU memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh proses penanganan dugaan pelanggaran etik berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga marwah serta kredibilitas lembaga pendidikan.

Mahasiswa berpandangan bahwa laporan yang menyangkut integritas institusi tidak seharusnya diabaikan ataupun dibiarkan tanpa kepastian. Sebab, kepastian proses menjadi bagian dari upaya membangun budaya akademik yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab.

Selain itu, mahasiswa juga menekankan bahwa transparansi dalam penanganan setiap laporan akan memberikan kepastian hukum maupun kepastian administrasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, setiap proses dapat berlangsung secara adil tanpa menimbulkan prasangka ataupun penilaian sepihak di tengah masyarakat kampus.

Dalam pernyataannya, mahasiswa menegaskan bahwa aksi penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dimiliki mahasiswa sebagai elemen penting dalam kehidupan akademik. Sikap kritis yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan nama baik universitas, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan institusi.

Menurut mereka, menjaga nama baik kampus bukan berarti menutup ruang terhadap kritik maupun persoalan yang muncul. Sebaliknya, reputasi perguruan tinggi justru akan semakin kuat apabila setiap dugaan pelanggaran diproses secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Mahasiswa juga mengingatkan bahwa seluruh proses penanganan dugaan pelanggaran etik harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, setiap pihak yang berkaitan dengan laporan tersebut berhak memperoleh perlakuan yang adil selama proses pemeriksaan berlangsung.

Di sisi lain, mahasiswa berharap pimpinan universitas segera memberikan kepastian mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Kepastian tersebut dinilai penting agar tidak berkembang berbagai asumsi maupun informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Bagi mahasiswa, kejelasan sikap dari rektorat akan menjadi indikator komitmen institusi dalam menegakkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Transparansi dan akuntabilitas dinilai merupakan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan sivitas akademika terhadap lembaga pendidikan tinggi.

Mahasiswa menilai bahwa kampus harus mampu menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas, termasuk ketika menghadapi laporan dugaan pelanggaran etik. Setiap laporan harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku sehingga menghasilkan keputusan yang objektif dan dapat diterima seluruh pihak.

Melalui penyampaian aspirasi tersebut, mahasiswa berharap proses penanganan laporan dapat segera memperoleh kepastian tanpa mengabaikan prinsip keadilan, profesionalitas, dan keterbukaan. Mereka menegaskan bahwa penegakan etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kualitas tata kelola perguruan tinggi.

Sebagai penutup, mahasiswa kembali menegaskan pentingnya menjaga marwah institusi melalui proses yang adil dan transparan. Mereka berharap seluruh mekanisme yang telah diatur di lingkungan universitas dapat dijalankan secara konsisten sehingga kepercayaan sivitas akademika terhadap institusi tetap terpelihara.

“Marwah kampus harus dijaga. Transparansi harus ditegakkan. Dan keadilan tidak boleh menunggu,” tutup pernyataan tersebut.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

LABUHANBATU UTARA, POJOKREDAKSI.COM – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti, kembali turun langsung ke daerah pemilihannya untuk melaksanakan agenda Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan.

Kegiatan yang berlangsung di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Selasa (7/7/2026), menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan dan pengembangan generasi muda di tingkat desa.

Agenda sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya DPRD Sumatera Utara dalam memastikan penyusunan regulasi daerah benar-benar berpijak pada kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Melalui dialog langsung dengan warga, masukan yang dihimpun diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan Ranperda Kepemudaan sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam kunjungan tersebut, Erni Ariyanti menyambangi beberapa wilayah di Desa Tanjung Pasir, mulai dari Dusun Tanjung Sari 1, Dusun Tanjung Sari 2, hingga Dusun Kampung 50. Ketiga dusun tersebut dipilih sebagai lokasi sosialisasi sekaligus tempat menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pemuda, pendidikan, serta pembangunan desa.

Kegiatan berlangsung dengan dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Kantor Camat, Kepala Desa Tanjung Pasir, para Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga dari berbagai lingkungan yang antusias mengikuti jalannya sosialisasi.

Meski cuaca di wilayah tersebut beberapa waktu terakhir kerap berubah secara tiba-tiba, hal itu tidak mengurangi semangat masyarakat untuk hadir. Kondisi panas yang berganti hujan dalam waktu singkat tetap membuat warga memilih datang dan mengikuti kegiatan hingga selesai.

Mengawali sambutannya, Erni Ariyanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Ia mengaku bersyukur masih dapat bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya di tengah padatnya agenda sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara.

“Alhamdulillah, memang periode kali ini saya dipercayakan menjadi Ketua DPRD. Beginilah saya menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Bapak/Ibu semua masyarakat di daerah pemilihan saya, walaupun tidak bisa berlama-lama karena kegiatan-kegiatan saya yang lainnya. Terima kasih kepada Bapak/Ibu semua yang bersedia hadir di sini dalam keadaan cuaca yang tidak bersahabat, karena sekarang panas tiba-tiba hujan, di sini sedang musim hujan,” ujar Erni Ariyanti.

Menurutnya, kehadiran anggota legislatif di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pembentukan sebuah regulasi. Aspirasi yang disampaikan masyarakat secara langsung dinilai mampu memberikan gambaran mengenai kebutuhan riil yang harus diakomodasi dalam penyusunan kebijakan daerah.

Ranperda tentang Kepemudaan sendiri diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Sumatera Utara. Karena itu, masukan dari masyarakat desa dinilai memiliki arti penting agar regulasi yang disusun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain berdialog dengan masyarakat, Erni Ariyanti juga meninjau perkembangan sejumlah fasilitas yang telah dibangun di Desa Tanjung Pasir. Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi mulai hadirnya bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak.

“Saya melihat di sini ada beberapa bangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) / MBG yang sudah didirikan, berarti anak-anak di sini rata-rata sudah menerima manfaat,” katanya.

Keberadaan fasilitas tersebut, menurut Erni, menjadi indikator bahwa pembangunan pelayanan bagi anak-anak mulai menjangkau wilayah pedesaan. Ia berharap program-program yang telah berjalan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus.

Suasana dialog berlangsung interaktif. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai pandangan dan harapan mengenai pengembangan kepemudaan di desa. Aspirasi yang muncul menjadi bagian dari masukan yang akan dihimpun dalam proses pembahasan Ranperda Kepemudaan.

Melalui kegiatan sosialisasi seperti ini, DPRD Sumatera Utara tidak hanya menjalankan kewajiban penyebarluasan informasi mengenai rancangan peraturan daerah, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kegiatan Sosialisasi Ranperda Kepemudaan di Desa Tanjung Pasir pun berlangsung dengan lancar hingga selesai. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan warga menjadi gambaran tingginya perhatian masyarakat terhadap pembentukan regulasi yang berkaitan dengan masa depan generasi muda di Sumatera Utara.

Melalui agenda tersebut, DPRD Sumatera Utara berharap penyusunan Ranperda Kepemudaan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan pemuda di daerah sekaligus mendorong terciptanya generasi muda yang lebih berkualitas, produktif, dan berdaya saing.

(Redaksi)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SAMOSIR, POJOKREDAKSI.COM – Semangat kebangkitan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kembali digaungkan dari Kabupaten Samosir. Melalui Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura Kabupaten Samosir Tahun 2026 yang digelar di Hotel Sitiotuo, Aek Rangat, Pangururan, Sabtu (4/7/2026), seluruh kader menegaskan komitmen memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun strategi politik menghadapi agenda demokrasi mendatang.

Mengusung tema “Bangkit – Jaya – Menang”, Muscab bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan maupun evaluasi organisasi. Forum tersebut menjadi titik awal membangun kembali kekuatan Hanura di Kabupaten Samosir setelah kehilangan keterwakilan di DPRD pada periode saat ini.

Kegiatan itu dihadiri Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara, El Adrian Shah, S.E., bersama jajaran pengurus DPD Hanura Sumatera Utara, pengurus DPC Hanura Kabupaten Samosir, pengurus PAC dari sembilan kecamatan, kader, simpatisan, tokoh masyarakat, serta tamu undangan dari berbagai daerah.

Turut hadir Plt Ketua DPC Hanura Kabupaten Samosir Roy Nainggolan Lumbanraja, S.P., Plt Sekretaris DPC Nardi Simamora, S.TP., dan Plt Bendahara DPC Freddy Lamhot P. Situmorang, S.H., M.H. Hadir pula pengurus Hanura Kota Medan, pengurus DPC Hanura Kabupaten Toba, anggota DPRD Kota Medan dari Partai Hanura, hingga Ketua LBH Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara.

Politik dan Budaya Berjalan Beriringan

Nuansa budaya Batak menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan Muscab tersebut. Kedatangan Ketua DPD Hanura Sumatera Utara beserta rombongan disambut tarian tradisional persembahan Sanggar Angel Elkanean binaan Bunda Marlita Simbolon.

Suasana semakin khidmat ketika prosesi mangulosi dilakukan oleh tokoh adat Pangururan. Tradisi Batak tersebut menjadi simbol penghormatan, persaudaraan, doa restu, sekaligus harapan agar perjalanan organisasi Partai Hanura di Kabupaten Samosir memperoleh kekuatan dan keberhasilan.

Prosesi budaya itu memperlihatkan bahwa aktivitas politik di Samosir tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal yang telah menjadi identitas masyarakat kawasan Danau Toba.

Muscab Jadi Momentum Konsolidasi

Ketua Panitia Muscab, Nardi Simamora, menegaskan bahwa seluruh kader harus menjadikan Muscab sebagai awal membangun kekompakan organisasi hingga tingkat kecamatan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus PAC yang telah menjaga kebersamaan selama proses persiapan Muscab.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus kecamatan atas kebersamaan dan dukungan yang luar biasa. Mari berjalan seiring dan seirama. Saatnya kita menjemput kembali kesempatan yang pernah sirna. Biarlah bendera Hanura kembali berkibar megah di kawasan Danau Toba,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disambut antusias para peserta yang hadir sebagai bentuk optimisme untuk mengembalikan eksistensi Partai Hanura di Kabupaten Samosir.

Roy Nainggolan: Soliditas Menjadi Kunci

Sementara itu, Plt Ketua DPC Hanura Kabupaten Samosir Roy Nainggolan Lumbanraja menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan, tetapi juga komunikasi yang sehat di antara seluruh kader.

Menurutnya, kekompakan internal menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas basis dukungan politik.

“Semoga komunikasi kita semakin erat, semakin bermakna, dan menjadi kekuatan bersama dalam membesarkan Hanura di Kabupaten Samosir,” katanya.

Ia berharap seluruh kader terus menjaga persatuan sehingga agenda politik partai dapat berjalan lebih efektif pada masa mendatang.

El Adrian Shah: Hanura Masih Punya Peluang Besar

Dalam arahannya, Ketua DPD Hanura Sumatera Utara El Adrian Shah mengatakan Muscab merupakan bagian dari konsolidasi organisasi yang telah dilaksanakan di 28 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Menurutnya, konsolidasi yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan fondasi penting untuk menghadapi kompetisi politik sekaligus memperkuat mesin partai hingga tingkat akar rumput.

El Adrian menilai Kabupaten Samosir masih memiliki peluang besar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Partai Hanura.

Ia mengingatkan bahwa pada Pemilu 2019 Hanura masih memiliki satu kursi di DPRD Kabupaten Samosir. Namun pada periode saat ini, kursi tersebut tidak lagi dimiliki.

“Tahun 2019 Hanura masih memiliki satu kursi di DPRD Kabupaten Samosir. Saat ini kursi tersebut kosong. Itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Saya yakin dengan kebersamaan dan kerja keras, Hanura bisa kembali bangkit,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa target utama Hanura di Samosir adalah kembali memperoleh representasi di DPRD melalui penguatan organisasi dan kerja politik yang berkesinambungan.

Apresiasi untuk Freddy Lamhot Situmorang

Dalam kesempatan itu, El Adrian Shah juga menyampaikan apresiasi atas bergabungnya Freddy Lamhot P. Situmorang dalam jajaran kepemimpinan DPC Hanura Kabupaten Samosir.

Menurutnya, kehadiran Freddy menjadi tambahan energi baru bagi organisasi.

“Saya menyambut baik kehadiran Bung Freddy. Saya melihat semangat dan komitmennya untuk membesarkan Hanura di Kabupaten Samosir. Semoga cita-cita politik yang diperjuangkannya dapat terwujud melalui proses demokrasi yang sehat dan kerja keras,” katanya.

Politik Adalah Perjuangan Panjang

Dalam pidatonya, El Adrian Shah mengingatkan seluruh kader bahwa dunia politik membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan semangat yang tidak mudah padam.

Ia menceritakan pengalaman keluarganya, di mana sang ayah telah tiga kali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pematangsiantar namun belum berhasil meraih kemenangan.

Menurutnya, setiap proses politik selalu memberikan pelajaran berharga yang akan menjadi bekal pada perjuangan berikutnya.

“Dalam politik kita harus siap menerima setiap hasil. Kekalahan bukan alasan untuk berhenti berjuang. Justru dari setiap proses itulah lahir pengalaman, kedewasaan, dan kesempatan baru untuk terus berkarya,” tuturnya.

Pesan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh kader agar tetap menjaga optimisme dan tidak berhenti bekerja meskipun menghadapi berbagai tantangan politik.

Menatap Masa Depan Hanura di Samosir

Muscab DPC Partai Hanura Kabupaten Samosir Tahun 2026 menjadi penanda dimulainya langkah baru bagi organisasi dalam memperkuat struktur partai, meningkatkan soliditas kader, memperluas kepercayaan masyarakat, serta mempersiapkan strategi menghadapi dinamika politik pada masa mendatang.

Melalui semangat “Bangkit – Jaya – Menang”, seluruh kader diharapkan mampu menghadirkan Partai Hanura sebagai kekuatan politik yang semakin dekat dengan masyarakat dan kembali menjadi salah satu partai yang diperhitungkan di Kabupaten Samosir.

Konsolidasi yang dilakukan melalui Muscab ini juga menjadi sinyal bahwa Hanura terus membangun fondasi organisasi secara menyeluruh di Sumatera Utara. Dengan memperkuat komunikasi internal, merawat kebersamaan, serta menjaga kedekatan dengan masyarakat, partai berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik dan meraih hasil yang lebih baik pada kontestasi politik mendatang.

(S Situmorang)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

SURABAYA, POJOKREDAKSI.COM – Aksi demonstrasi bertajuk “Warga Surabaya Turun ke Jalan, Indonesia Sekarat” yang digelar di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6/2026), berujung ricuh. Situasi yang semula berlangsung sebagai penyampaian aspirasi berubah memanas ketika sebagian massa melakukan aksi pelemparan terhadap aparat keamanan, membakar tumpukan sampah di tengah jalan, serta menggoyang pagar Gedung Grahadi.

Kericuhan tersebut membuat aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengambil langkah penertiban. Belasan orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkistis akhirnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Demonstrasi yang diikuti ratusan peserta itu sejak awal membawa kritik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Massa berkumpul di kawasan Jalan Gubernur Suryo, tepat di depan Gedung Grahadi yang menjadi salah satu ikon pemerintahan di Jawa Timur.

Pada awal pelaksanaan, situasi berlangsung relatif kondusif. Aparat kepolisian melakukan pengamanan sekaligus memberikan ruang bagi peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, kondisi berubah ketika memasuki waktu setelah salat Magrib. Sebagian peserta aksi diduga mulai melakukan tindakan provokatif yang memicu ketegangan di lokasi demonstrasi.

Selain melakukan pelemparan ke arah petugas, massa juga membakar sampah di badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Tidak berhenti di situ, pagar Gedung Grahadi juga menjadi sasaran aksi perusakan.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfhie Sulistiawan, menjelaskan bahwa sejak sore aparat telah memberikan pelayanan pengamanan agar demonstrasi berjalan dengan tertib. Namun situasi berubah setelah sebagian massa melakukan tindakan yang dinilai melanggar hukum.

Menurut Lutfhie, aparat telah berulang kali memberikan imbauan agar peserta aksi menghentikan tindakan perusakan dan pelemparan. Akan tetapi, imbauan tersebut tidak diindahkan sehingga kepolisian memutuskan mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi.

“Sehingga kami nilai itu selain membahayakan masyarakat juga membahayakan keselamatan diri sendiri. Dengan terpaksa kami melakukan tindakan tegas. Kami imbau mereka untuk mundur, kemudian kami dorong ke belakang hingga ke bundaran air mancur. Alhamdulillah massa akhirnya membubarkan diri. Yang mengalami kerusakan adalah pagar Grahadi,” ujar Lutfhie usai pembubaran massa, Jumat (26/6/2026).

Dalam proses pengamanan tersebut, polisi mengamankan sekitar belasan orang yang diduga terlibat dalam aksi ricuh. Hingga saat itu, jumlah pasti orang yang diamankan masih dalam proses pendataan oleh petugas.

“Masih dihitung. Sementara sekitar belasan orang yang diamankan dan masih kami data,” katanya.

Kapolrestabes juga memastikan bahwa proses pembubaran dilakukan secara terukur. Aparat tidak menggunakan gas air mata selama penanganan demonstrasi berlangsung.

Menurutnya, kendaraan water cannon yang diterjunkan ke lokasi hanya digunakan untuk memadamkan api yang dibakar massa, bukan untuk membubarkan peserta aksi dengan semprotan bertekanan tinggi.

“Insyaallah tidak ada yang mengalami luka. Kami tidak menggunakan gas air mata. Water cannon hanya dipakai memadamkan api. Massa kami dorong secara perlahan agar situasi kembali aman,” jelasnya.

Terkait kemungkinan adanya barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian, Lutfhie menyebut proses pendalaman masih dilakukan oleh penyidik. Seluruh barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana akan dikumpulkan sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Selain itu, kepolisian juga masih mendalami peran masing-masing orang yang diamankan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pengamanan demonstrasi tersebut, Polrestabes Surabaya mengerahkan sebanyak 320 personel. Kehadiran ratusan personel itu ditujukan untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi aksi di sekitar Gedung Grahadi.

Hingga demonstrasi berakhir, kondisi di kawasan Jalan Gubernur Suryo berangsur kembali normal. Arus lalu lintas yang sempat terganggu akibat konsentrasi massa dan pembakaran sampah mulai kembali lancar setelah petugas melakukan pembersihan lokasi.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, pelaksanaannya tetap diharapkan berlangsung secara damai dan tidak disertai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum maupun membahayakan keselamatan masyarakat.

Sementara itu, kepolisian memastikan proses pemeriksaan terhadap belasan orang yang diamankan masih terus berlangsung. Polisi juga mengumpulkan berbagai keterangan serta barang bukti untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan demonstrasi di depan Gedung Grahadi Surabaya berujung ricuh.

(Sigitsantoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

MEDAN, POJOKREDAKSI.COM– Gelombang kritik terhadap arah kebijakan nasional kembali menggema dari kalangan mahasiswa. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Medan menggelar aksi bertajuk “Selamatkan Indonesia”, Selasa (17/6/2026), dengan mengangkat berbagai isu yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.

Aksi yang melibatkan sekitar 100 mahasiswa tersebut menjadi wadah penyampaian keresahan terhadap kondisi bangsa yang menurut mereka semakin jauh dari prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan membawa spanduk, poster, dan berbagai pernyataan sikap, massa bergerak dari DPRD Kota Medan menuju Kodim 0201/Medan sebelum akhirnya menutup rangkaian aksi di DPRD Sumatera Utara.

Bagi PMKRI dan GMNI Medan, demonstrasi ini bukan sekadar agenda rutin organisasi mahasiswa, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk mengingatkan para pemangku kebijakan bahwa berbagai persoalan mendasar masih membutuhkan perhatian serius.

Mahasiswa Soroti Kemerosotan Ekonomi dan Beban Hidup Masyarakat
Dalam aksi tersebut, isu ekonomi menjadi salah satu sorotan utama. Massa menilai masyarakat tengah menghadapi tekanan yang semakin berat akibat berbagai persoalan ekonomi nasional, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kebijakan yang dinilai belum mampu memberikan kepastian terhadap kesejahteraan rakyat.

Mahasiswa juga menyinggung persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpotensi memberikan dampak berantai terhadap biaya hidup masyarakat. Menurut mereka, kondisi tersebut memperbesar beban kelompok ekonomi menengah ke bawah yang masih berjuang menghadapi tantangan pemulihan ekonomi.

Ketua PMKRI Cabang Medan Santo Bonaventura, Nicola Cornelius Alemta Simarmata, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat ketika berbagai persoalan publik dinilai belum mendapatkan solusi yang memadai.

Menurut Nicola, kondisi saat ini menunjukkan adanya persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Ia menilai berbagai masalah yang muncul, mulai dari ekonomi hingga tata kelola pemerintahan, menjadi sinyal bahwa negara harus kembali memperkuat keberpihakannya kepada rakyat.

Program MBG dan Transparansi Anggaran Jadi Sorotan

Selain isu ekonomi, massa aksi juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, mahasiswa mempertanyakan tata kelola program tersebut serta menyinggung adanya dugaan korupsi yang dinilai harus mendapatkan perhatian serius.

PMKRI Medan menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat utama dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, mereka mendesak agar pengelolaan anggaran negara dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan dana publik.

Bagi organisasi mahasiswa tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya dapat dibangun melalui mekanisme pengawasan yang kuat dan keterbukaan informasi yang memadai.

Persoalan transparansi anggaran menjadi salah satu poin penting yang disuarakan dalam aksi “Selamatkan Indonesia”. Mahasiswa menilai keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bersih.

DPRD Medan Dinilai Belum Menjawab Substansi Aspirasi

Saat tiba di DPRD Kota Medan, massa aksi diterima oleh Pimpinan DPRD Medan Rajudin Sagala. Namun, menurut PMKRI dan GMNI Medan, pertemuan tersebut belum menghasilkan jawaban yang dianggap mampu menjawab pokok-pokok persoalan yang mereka sampaikan.

Mahasiswa menyatakan bahwa berbagai aspirasi yang dibawa telah disusun secara jelas dan terukur. Karena itu, mereka berharap adanya respons yang lebih konkret dari lembaga legislatif terhadap berbagai isu yang menjadi keresahan masyarakat.

Kekecewaan tersebut kemudian disampaikan secara terbuka dalam orasi maupun pernyataan sikap. Massa menilai wakil rakyat harus mampu menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap persoalan publik, bukan sekadar menerima aspirasi tanpa tindak lanjut yang jelas.
Pandangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa aksi tetap berlanjut menuju titik berikutnya untuk menyampaikan tuntutan yang sama kepada berbagai pemangku kepentingan.

Isu Militerisme dan Supremasi Sipil Mengemuka

Setelah dari DPRD Kota Medan, massa bergerak menuju Kodim 0201/Medan. Di lokasi ini, mahasiswa menyoroti isu yang menurut mereka semakin penting untuk dibahas dalam kehidupan demokrasi Indonesia, yakni hubungan antara ruang sipil dan institusi militer.

PMKRI Medan menilai perluasan peran aparat ke berbagai sektor sipil harus mendapat perhatian serius agar tidak bertentangan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak lama.

Dalam kajian dan pernyataan sikap organisasi tersebut, supremasi sipil dipandang sebagai salah satu fondasi utama demokrasi. Karena itu, mereka menyatakan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer.

Mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap UU TNI dan UU POLRI yang menurut mereka berpotensi mengganggu prinsip supremasi sipil apabila implementasinya tidak dikawal secara ketat.

Agraria, Masyarakat Adat dan Lapangan Kerja Masuk Daftar Tuntutan

Selain isu ekonomi dan demokrasi, PMKRI Medan turut menyoroti berbagai persoalan lain yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta percepatan penyelesaian konflik agraria yang hingga kini masih terjadi di berbagai daerah. Mereka juga mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak komunitas adat yang selama ini memperjuangkan pengakuan dan kepastian hukum.

Persoalan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama. Mahasiswa meminta pemerintah merealisasikan janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan yang sebelumnya disampaikan kepada publik.

Tak hanya itu, mereka turut menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di wilayah Sumatera, termasuk terkait bencana dan pemadaman listrik yang sempat menjadi perhatian masyarakat.

Mahasiswa Tegaskan Perjuangan Akan Terus Berlanjut

Rangkaian aksi kemudian ditutup di DPRD Sumatera Utara melalui penyampaian pernyataan sikap resmi. Dalam kesempatan tersebut, PMKRI dan GMNI Medan menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus hadir selama masih terdapat persoalan publik yang dinilai belum mendapatkan perhatian memadai.

Nicola menegaskan bahwa aksi “Selamatkan Indonesia” bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan bentuk peringatan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Senada dengan itu, Bartolomeus Situmorang dari PMKRI Cabang Medan menekankan pentingnya menjaga supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi. Menurutnya, setiap langkah yang berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer harus mendapat perhatian serius.

Ia juga mengingatkan agar lembaga legislatif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, tidak hanya menjadi tempat penampungan aspirasi, tetapi mampu menunjukkan keberanian politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Melalui aksi “Selamatkan Indonesia”, PMKRI dan GMNI Medan menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal berbagai isu publik secara kritis, damai, dan konsisten. Bagi kedua organisasi mahasiswa tersebut, suara rakyat harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan negara, sehingga cita-cita keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dapat benar-benar diwujudkan.

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Labusel, POJOKREDAKSI.COM – Aparat Kepolisian Sektor (Polsek Kampung Rakyat) berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa pembobolan rumah warga yang terjadi di wilayah Dusun Suka Jadi, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, seorang pria berinisial ANP alias Andi (24), yang diketahui berprofesi sebagai petani dan merupakan warga setempat, berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Pelaku diduga kuat melakukan aksi pencurian dengan cara membobol rumah korban dan membawa kabur sejumlah perhiasan emas serta uang tunai.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Labuhanbatu Selatan.

Kronologi Kejadian: Rumah Ditinggal Kerja, Pelaku Beraksi Siang Hari
Peristiwa pembobolan rumah tersebut terjadi pada Jumat, 22 Mei 2026 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun Suka Jadi, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat. Korban diketahui bernama Banu Permadani (25), warga Dusun Tiga Jadi, Desa Teluk Panji.

Saat kejadian, korban sedang bekerja di PT Herfinta Tanjung Medan. Rumah dalam keadaan kosong sehingga diduga dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya.

Setelah selesai bekerja dan kembali ke rumah, korban mendapati kondisi lingkungan sekitar sudah ramai oleh warga. Dari keterangan saksi di lokasi, korban kemudian mengetahui bahwa rumahnya telah dibobol oleh orang tak dikenal.

Setelah dilakukan pengecekan, sejumlah barang berharga milik korban dinyatakan hilang. Barang tersebut meliputi cincin emas, gelang emas, kalung emas, serta uang tunai sebesar Rp950 ribu. Total kerugian korban diperkirakan mencapai Rp11.150.000.

Merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian di Polsek Kampung Rakyat untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

Respons Cepat Polisi: Olah TKP hingga Penyelidikan Intensif
Menindaklanjuti laporan masyarakat, Kapolsek Kampung Rakyat segera menginstruksikan personel untuk turun ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Langkah ini dilakukan guna mengumpulkan bukti awal serta petunjuk yang dapat mengarah kepada pelaku.

Selain olah TKP, aparat kepolisian juga melakukan serangkaian penyelidikan lapangan dengan memeriksa saksi-saksi di sekitar lokasi kejadian. Polisi berupaya mengidentifikasi pola kejadian serta kemungkinan pelaku yang beroperasi di wilayah tersebut.

Proses penyelidikan berlangsung hampir dua minggu. Dari hasil kerja keras tersebut, petugas akhirnya memperoleh informasi yang mengarah kepada terduga pelaku.

Upaya ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menangani setiap laporan masyarakat, terutama kasus pencurian yang meresahkan warga di kawasan permukiman.

Pelaku Diamankan Saat Siang Hari, Barang Bukti Ditemukan
Setelah melakukan serangkaian pendalaman kasus, petugas akhirnya berhasil mengamankan tersangka ANP alias Andi pada Kamis, 4 Juni 2026 sekitar pukul 12.00 WIB.

Penangkapan dilakukan tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan awal, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat merupakan hasil kejahatan.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan antara lain:

• 1 (satu) kalung emas


• 3 (tiga) gelang berbahan titanium


• 2 (dua) anting berbahan titanium

Barang-barang tersebut saat ini telah diamankan sebagai bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan lebih lanjut.

Keterangan Kepolisian: Komitmen Menjaga Keamanan Warga
Kapolsek Kampung Rakyat AKP Muhammad Ilham Lubis, S.H., melalui keterangan resminya menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras personel kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat dan terukur.

Menurutnya, setiap laporan masyarakat akan selalu menjadi prioritas untuk ditangani secara profesional guna memberikan rasa aman di tengah lingkungan warga.

Ia menegaskan bahwa kepolisian akan terus berkomitmen dalam memberantas tindak kriminalitas, khususnya kejahatan konvensional seperti pencurian yang meresahkan masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga diminta untuk lebih waspada terhadap potensi tindak kejahatan, terutama ketika rumah dalam keadaan kosong.

“Kami mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan di lingkungan masing-masing. Jika menemukan hal mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian melalui layanan Call Center 110 atau langsung ke Polsek terdekat,” demikian penegasan kepolisian.

Proses Hukum Berlanjut, Tersangka Ditahan
Saat ini tersangka ANP beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Kampung Rakyat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih mendalami kasus tersebut guna memastikan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain atau modus operandi yang digunakan pelaku.

Penanganan kasus ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelaku kejahatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat, terutama di wilayah hukum Polres Labuhanbatu Selatan.

Polisi Perkuat Pengawasan Keamanan Lingkungan
Pengungkapan kasus pembobolan rumah ini menjadi bukti nyata kesigapan aparat kepolisian dalam merespons laporan masyarakat. Keberhasilan ini juga memperlihatkan pentingnya sinergi antara warga dan aparat keamanan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Polres Labuhanbatu Selatan menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli serta pengawasan di wilayah rawan kriminalitas, sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan indikasi tindak kejahatan.

Dengan kerja sama yang baik antara aparat dan masyarakat, diharapkan angka kriminalitas di wilayah Labuhanbatu Selatan dapat terus ditekan, serta memberikan rasa aman yang lebih kuat bagi seluruh warga.