DELI SERDANG, POJOKREDAKSI.COM – Perselisihan hubungan industrial di PT Mark Dynamics Indonesia Tbk, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum pekerja, Epipanias Purba, SH, dari Kantor Hukum (Law Office) Pamajalniaji & Partners, mengungkap sejumlah dugaan persoalan hukum terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kebebasan berserikat hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Persoalan tersebut mencuat dalam pendampingan hukum terhadap Jeki Wijaya, salah seorang buruh PT Mark Dynamics Indonesia Tbk yang disebut mengalami PHK. Menurut Epipanias, pihaknya menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu diperiksa oleh instansi berwenang, termasuk dugaan cacat prosedur dalam pengesahan PKB serta dugaan gratifikasi yang melibatkan pejabat terkait.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan dan penilaian dari pihak kuasa hukum. Dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan serta pembuktian oleh lembaga yang berwenang.

Kuasa Hukum Soroti Pengesahan PKB

Epipanias Purba mengatakan pihaknya menemukan persoalan dalam dokumen Surat Keputusan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan pengesahan PKB di perusahaan tersebut.

Menurut dia, terdapat dugaan cacat prosedur dan aturan dalam proses pengesahan PKB. Meski demikian, PKB tersebut tetap disahkan oleh mantan Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Norma Siagian, SE, M.AP.

“Kendati cacat prosedur dan aturan, PKB itu tetap disahkan oleh mantan Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang Norma Siagian. Kami menduga pejabat terkait menyalahgunakan wewenang, menerima gratifikasi dari pihak perusahaan,” ujar Epipanias.

Tuduhan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan kuasa hukum. Untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran hukum, termasuk gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangan, diperlukan pemeriksaan dan proses hukum oleh aparat atau lembaga yang memiliki kewenangan.

Secara normatif, persoalan PKB memang berkaitan erat dengan hubungan industrial dan posisi serikat pekerja dalam proses perundingan. Peraturan mengenai pembuatan dan pendaftaran PKB juga mengatur keterlibatan pekerja dan pengusaha dalam hubungan industrial.

Persoalan Struktur Serikat Pekerja

Selain pengesahan PKB, kuasa hukum juga mempersoalkan struktur kepengurusan organisasi pekerja yang disebut sebagai Serikat Pekerja Deli Bersatu MDI atau SPDB.

Epipanias menilai terdapat persoalan independensi dalam struktur organisasi tersebut. Hal itu, menurutnya, terlihat dari sejumlah posisi dalam kepengurusan yang disebut ditempati oleh jajaran manajemen perusahaan maupun anak perusahaan.

Ia menyebut JUMADI sebagai Direktur PT Berjaya Dynamics Indonesia Tbk yang disebut sebagai anak perusahaan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. Kemudian IRAWAN disebut sebagai Manager PT Mark Dynamics Indonesia Tbk, sementara Cahaya Dewi Boru Surbakti disebut sebagai Direktur PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

“Dari bagan kepengurusan, kita melihat ada kecacatan. Yaitu di posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dijabat langsung oleh jajaran top management perusahaan dan anak perusahaan,” kata Epipanias.

Menurut dia, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dipersoalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Permenaker Nomor 28 Tahun 2014.

UU Nomor 21 Tahun 2000 pada prinsipnya menjamin pekerja atau buruh untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Karena itu, tudingan mengenai struktur kepengurusan tersebut menjadi bagian yang perlu diverifikasi berdasarkan dokumen organisasi, status kepengurusan, ketentuan internal serikat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Potongan Gaji dan Iuran Koperasi Dipersoalkan

Kuasa hukum juga menyoroti isi PKB yang menurutnya merugikan pekerja. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah adanya potongan dari slip gaji pekerja yang dikaitkan dengan iuran koperasi.

Epipanias menyebut sekitar 2.534 pekerja dikenakan potongan Rp20.000 setiap bulan untuk iuran Koperasi SPDB. Berdasarkan perhitungannya, nilai potongan tersebut mencapai sekitar Rp608,16 juta per tahun.

“Adanya pemotongan upah pekerja/buruh sekitar 2.534 dipotong Rp20.000/bulan untuk iuran Koperasi SPDB yang mencapai Rp608,16 juta/tahun yang dikelola oleh top management,” tegasnya.

Kuasa hukum menilai ketentuan tersebut tidak semestinya dimasukkan ke dalam PKB karena menurutnya tidak berkaitan langsung dengan hubungan kerja.

Persoalan mengenai pemotongan upah tentu perlu dilihat berdasarkan dasar persetujuan, mekanisme pemotongan, tujuan penggunaan dana, serta dokumen yang menjadi dasar dilakukannya pemotongan. Karena itu, pemeriksaan terhadap slip gaji, PKB, dokumen koperasi dan persetujuan pekerja menjadi penting untuk memastikan duduk perkara.

Klausul PHK Karena Bergabung dengan Serikat Lain

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah ketentuan dalam PKB yang menurut kuasa hukum dapat menjadi dasar PHK terhadap pekerja yang bergabung dengan organisasi serikat pekerja atau serikat buruh lainnya.

Epipanias mengutip Bab XIII Pasal 53 Huruf (K) PKB yang berbunyi, “Karyawan yang sudah mendaftar sebagai anggota Serikat Pekerja Deli Bersatu MDI terbukti bergabung dengan organisasi Serikat Pekerja/Buruh lainnya”, dapat dikenai PHK dengan alasan pelanggaran yang dikategorikan bersifat mendesak.

Menurut Epipanias, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat.

UU Nomor 21 Tahun 2000 secara eksplisit mengatur perlindungan hak berorganisasi. Pasal 28 melarang pihak mana pun menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja, menjadi atau tidak menjadi pengurus, menjadi atau tidak menjadi anggota, maupun menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja. Larangan tersebut mencakup tindakan seperti PHK, pemberhentian sementara, penurunan jabatan, mutasi, pengurangan upah, intimidasi, dan kampanye anti-serikat.

Dengan demikian, substansi klausul yang dipersoalkan tersebut perlu diuji berdasarkan keseluruhan PKB dan fakta penerapannya, bukan hanya berdasarkan bunyi satu pasal.

PHK Jeki Wijaya Dipersoalkan

Dalam kasus yang sedang didampingi, Epipanias juga mempersoalkan PHK terhadap kliennya, Jeki Wijaya.

Menurut dia, PHK tersebut dilakukan tanpa melalui proses perundingan terlebih dahulu sebagaimana mekanisme yang disebut tercantum dalam PKB perusahaan.

“PHK sepihak sudah sering terjadi yang penyelesaiannya tanpa dilakukan perundingan terlebih dahulu, dan yang paling miris pembelaan serikat terhadap anggotanya termasuk kepada klien kami Jeki Wijaya, di-PHK tanpa penetapan dari lembaga PHI sebagaimana diatur dalam PKB perusahaan Pasal 46 angka (1), (2) tentang prosedur PHK,” ujar Epipanias.

Ia mengatakan Pasal 46 angka (1) PKB mewajibkan adanya proses perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pihak pengusaha sebelum PHK dilakukan.

Menurutnya, tindakan PHK tanpa mekanisme tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, mekanisme PHK tidak hanya berkaitan dengan keputusan sepihak perusahaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang tercatat dalam basis data JDIH BPK menegaskan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan, antara lain bahwa perundingan bipartit dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, UU Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk melalui tahapan perundingan bipartit sebelum mekanisme penyelesaian berikutnya ditempuh.

Kuasa Hukum Tempuh Jalur Pengaduan

Atas berbagai persoalan tersebut, Epipanias mengatakan pihaknya telah menyampaikan penuntutan atau pengaduan hukum kepada Inspektorat dan instansi terkait.

“Kami selaku kuasa hukum mendesak Inspektorat Pemkab Deli Serdang mengusut tuntas dugaan gratifikasi ini, membatalkan PKB yang merugikan, serta menghentikan PHK sepihak demi melindungi sekitar 2.543 pekerja lainnya,” kata Epipanias.

Langkah tersebut kini menjadi bagian dari upaya kuasa hukum untuk meminta pemeriksaan terhadap berbagai dugaan yang mereka temukan.

Di sisi lain, seluruh dugaan mengenai gratifikasi, konflik kepentingan, pelanggaran kebebasan berserikat maupun pelanggaran prosedur PHK tetap membutuhkan verifikasi dan pembuktian melalui pemeriksaan lembaga berwenang.

Perselisihan ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut satu kasus PHK, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan PKB, independensi serikat pekerja, mekanisme pemotongan upah, serta penerapan prosedur PHK di lingkungan perusahaan.

Karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen PKB, proses pengesahannya, struktur organisasi serikat, dasar pemotongan upah serta dokumen PHK menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkara tersebut.

Hingga tahap penyelesaian, prinsip kehati-hatian tetap diperlukan agar setiap tudingan dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2025, Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah elemen Serikat Pekerja/Serikat Buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa damai yang akan dipusatkan di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Kantor DPRD Sumut.

Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menyampaikan bahwa aksi ini akan membawa sejumlah tuntutan baik skala nasional maupun isu-isu lokal yang selama ini masih menjadi persoalan serius bagi kaum buruh, khususnya di Sumut.

“Hari Buruh Internasional harusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih mensejahterakan buruh, bukan sekadar perayaan seremonial. Oleh karena itu kami akan tetap turun aksi pada 1 Mei,” ujar Willy dalam konferensi pers di Medan, Senin (21/4).

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh Sumut dan serikat buruh akan menyuarakan beberapa tuntutan utama, antara lain Lindungi buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru, Antisipasi PHK massal dan bentuk Satgas PHK Sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PRT), Tolak sistem outsourcing dan hubungan kerja kemitraan, Selesaikan berbagai kasus perburuhan di Sumut. Gubernur Sumut agar siapkan perumahan murah bagi buruh dn Dorongan untuk membuat Perda Ketenagakerjaan pro-buruh.

Sudah saatnya Gubsu Bobby Nasution menunjukkan kepeduliannya dengan kebijakan konkret seperti perumahan murah dan Perda yang melindungi buruh,” tegas Willy, yang juga menjabat sebagai Ketua FSPMI Sumut.

Sementara itu, Sekretaris Partai Buruh Sumut Ijon Tuah Hamonangan Purba menambahkan, aksi yang dipusatkan di Medan akan diikuti sekitar 1.000 buruh yang terdiri dari kader, pengurus, simpatisan, serta anggota serikat buruh dari Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, dan Binjai. Tak hanya di Medan, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di kabupaten/kota lain di Sumut seperti Asahan, Labuhanbatu, Pematang Siantar, Padang Lawas, Tanah Karo, dan daerah lainnya. Aksi-aksi di daerah akan dipusatkan di kantor Bupati atau Wali Kota masing-masing.

“Aksi ini adalah bagian dari semangat May Day untuk menyuarakan hak-hak buruh, sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap kondisi riil para pekerja di lapangan,” pungkas Ijon.

(afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Dalam menghadapi kontestasi politik di Sumatera Utara yaitu pilgubsu dan pilbub/pilwalkot yang akan di laksanakan beberapa bulan lagi di wilayah sumatera utara.

Dalam hal ini serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Peduli Solidaritas Serikat Pekerja Buruh Sumatera Utara melakukan diskusi online sebelum melakukan pertemuan bersama dalam waktu dekat ini.

Dalam diskusi online tersebut beberapa pengurus serikat pekerja/ serikat buruh Sumut menyampaikan, yang pertama ialah tentang kriteria :

Melalui diskusi online nya Faisal menyampaikan tentang kriteria pemimpin Sumut, beliau mengatakan yaitu “sosok pemimpin yang yang berwawasan luas, yang bijaksana mampu berdiri di garis lurus antara buruh dan pengusaha”.ungkap Faisal Siregar selaku ketua umum DPC PPMI Kabupaten Pada diskusi online, Sabtu (20/07).

Dalam diskusi tersebut setelah kriteria di sampaikan juga tentang calon kepala daerah yang memiliki komitmen, yaitu calon kepala daerah yang memiliki itikad untuk kesejahteraan buruh dan masyarakat kecil.

Dalam diskusi itu juga disampaikan beberapa komitmen untuk calon Pemimpin Kepala Daerah Sumut yang akan di pilih dan terpilih nanti harus mampu menyelesaikan kasus-kasus ketenagakerjaan yang tidak pernah usai selama ini.

Hal ini disampaikan oleh beberapa pengurus serikat pekerja serikat buruh sumut dalam diskusi online tersebut, diantara nya :

Ketua DPP SP.SARBUKSI Natal Sidabutar mengatakan “Kepala Daerah yang akan kita pilih dan terpilih nanti nya harus dapat memperhatikan kondisi Pekerja / Buruh di Sumatera Utara “.

Ketua DPP SP. Telkom Mhd. Safrik mengatakan ” Kepala Daerah yang di pilih dan terpilih harus dapat memperhatikan Pekerja/ Buruh yang ter PHK, yaitu terhadap kehidupan Keluarganya karena Pendidikan dan Kehidupan sehari-hari saat ini sangat mencekik kehidupan rakyat kelas bawah”.

Ketua DPP SB. Karisma Syafruddin mengatakan untuk memilih pemimpin kepala daerah yang perduli tentang ” perubahan Kehidupan Pekerja / Buruh Sumatera Utara ini menjadi lebih baik kedepannya. Dan dapat memperhatikan kasus kasus Ketenagakerjaan serta menyelesaikan dengan tuntas.dan untuk kepala daerah terpilih nanti nya yaitu Gubernur Sumatra Utara untuk melakukan penambahan personil Kepengwasan di setiap UPT terhadap kasus – kasus Ketenagakerjaan dan menambah Mediator Ketenagakerjaan di kabupaten Langkat yang lebih netral dan berintegritas.

Ketua DPC SP. Pariwisata P. Simarmata dan Sekretarisnya Agus Azhar Siregar ” mengatakan harus memilih Pemimpin yang amanah karena Pekerja / Buruh sebagai penopang Roda Perekomian daerah dan nasional”.

Koordinator Aliansi Peduli Solidaritas Serikat Pekerja Buruh Sumatera Utara Awaluddin Pane mengatakan “Sudah banyak nya Pengawas dan Penyidik di kepengwasan UPT 1 Sumatera Utara yang masuk masa pensiun namun belum ada penggantinya dan ini menjadi tugas kepala daerah terpilih nantinya untuk memprioritaskan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumut, Dan kami juga meminta kepada kepala dinas tenaga kerja provinsi sumatera utara untuk dapat serius dan memberikan perhatian khusus atas kasus – kasus normatif pekerja/ buruh yang tidak ada penyelesaian nya hanya sebatas anjuran dan nota saja”tapi tidak ada sangsi tegas terhadap perusahaan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan”ujar nya

“Diharapkan kepada seluruh Pekerja / Buruh Sumatera Utara jangan lagi salah Pilihan untuk memilih Kepala Daerah tahun ini,baik pilgubsu maupun pilbup/pilwalkot,karena kita harus belajar dari sejarah masa lalu yaitu begitu kita mengadu kan tentang hak-hak normatif pekerja/buruh tak ada kepala daerah yang serius untuk menyelesaikan nya”ungkap Awaluddin mengakhiri.

(afriyansyah)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Surabaya, POJOKRESAKSI.COM – Ribuan buruh dari berbagai kota mengepung kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) di Jalan Pahlawan Surabaya, dalam memperingati Hari Buruh Internasional yang digelar para buruh. Rabu, (1 Mei 2024).

Keberadaan massa buruh di depan kantor Gubernur Jatim ini membuat kawasan tersebut ditutup total, masyarakat tak lagi bisa melintas dan harus menggunakan jalur lain.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jatim, Nuruddin Hidayat mengatakan, aksi ini diikuti sekitar 20.000 buruh dari ring 1 Jatim, yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto.

“Selain dari daerah ring 1 itu, beberapa serikat pekerja atau buruh di kabupaten Kota juga turut mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti kegiatan aksi demontrasi di Kota Pahlawan, di antaranya dari Lamongan, Probolinggo,Tuban, Jombang, Malang, Jember, Banyuwangi, Lumajang,” ujar Nuruddin Hidayat, (1/5/2024).

Dalam aksinya, mereka membawa berbagai poster bertuliskan tuntutannya. Mereka juga bergantian berorasi yang di antaranya menyuarakan murahnya upah yang didapat buruh. Oleh karenanya, mereka menuntut agar Pemprov Jatim bisa menaikkan upah untuk buruh.

“Hari ini kita sudah merasakan betapa sulitnya untuk kenaikan upah. Maka dalam kesempatan ini kita gaungkan tolak upah murah. Kita tuntut kenaikan upah ke Pemprov Jarim,” ucap salah satu peserta aksi saat berorasi.

(Sigit Santoso)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Perayaan Hari Buruh Internasional yang setiap tahun dirayakan pada 1 Mei menjadi momentum penting bagi Partai Buruh dan Serikat Buruh melalukan kampanye kesejahteraan buruh.

Pada perayaan May Day 2024 kali ini Partai Buruh Sumatera Utara bersama element Serikat Buruh di Sumatera Utara akan menggelar Aksi Unjuk Rasa Damai yang di pusatkan di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara.

Ditemui sehabis rapat persiapan aksi, Tony Rickson Silalahi, SH yang merupakan Ketua Exco Partai Buruh Kota Medan mengatakan bahwa aksi May Day tahun 2024 ini akan diikuti oleh 2000 masa aksi dari 3 kabupaten kota.

“Aksi May Day 2024 ini di pusatkan di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Kantor DPRD Sumatera Utara. Sedangkan masa aksi yang hadir sebanyak 2000an peserta dari 3 Kabupaten kota yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai” urai Tony yang juga merupakan Sekretaris DPW FSPMI SUMUT.

Tony yang ditunjuk sebagai Kordinator Aksi May Day Partai Buruh Sumatera Utara ini juga menjelaskan beberapa tuntutan Partai Buruh dalam Aksi May Day nanti.

“Aksi yang juga melibatkan Serikat Buruh, Serikat Petani, Nelayan dan element gerakan rakyat lainnya ini akan menyampaikan beberapa tuntutan yang harus didengarkan oleh Pemerintah. Adapun tuntutan dalam May Day 2024 ini adalah 1. Cabut Omnibuslaw UU Cipta Kerja, 2. Hapuskan Outsourcing, 3. Hapuskan sistem Upah murah dan beberapa tuntutan lainnya di Daerah yang terkait tentang kesejahteraan Rakyat Kecil” ucap Tony.

Aksi Unjuk Rasa Damai May Day 2024 ini sendiri memiliki titik kumpul di Lapangan Merdeka tepatnya di depan kantor pos. Diperkirakan ribuan masa aksi akan melalukan longmarch dari titik kumpul menuju kantor Gubernur Sumatera Utara dan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Senada dengan Tony, Dedi Heriawan yang merupakan Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Deli Serdang membenarkan hal tersebut.

“Untuk Deli Serdang kita akan mengirimkan masa sebanyak 600san orang. Ini adalah momentum yang pas paska pemilu 2024 untuk menyampaikan kepada Pemerintah terpilih terkait kemauan buruh di Sumatera Utara” jelas Dedi.

Diberitahukan, Aksi Unjuk Rasa Damai May Day 2024 ini adalah aksi yang digelar secara Nasional serentak seluruh Indonesia.

Sedangkan pusatnya adalah aksi unjuk rasa di Jakarta yang menghadirkan 50an ribu masa yang hadir dari perwakilan Partai Buruh dan Serikat Pekerja dari seluruh Indonesia.

Rencananya sendiri, masa aksi akan mendatangi Istana Negara melakukan longmarc dari Bundaran HI dan puncaknya akan menggelar MayDay Fiesta di Istora Senayan.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara menyampaikan akan menggelar aksi unjuk rasa damai dalam rangka memperingati hari buruh internasional yang jatuh pada setiap 1 Mei.

Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan aksi ini akan digelar serempak di 29 Kabupaten/ Kota di Sumut, adapun aksi haru buruh atau yang kerap disebut May Day ini akan dipusatkan di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Kantor DPRD Provinsi Sumut pada tanggal 1 Mei 2024 mendatang.

” Untuk buruh Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, aksinya di kantor Gubsu dan DPRD Sumut, sedang 25 Kabupaten / Kota lainnya aksi dipusatkan di kantor Bupati/Walikota Masing – masing,” ujar Willy Agus Utomo Ketua Exco Partai Buruh Sumut didampingi Sekretaris Partai Buruh Sumut Ijon Tuah Hamonangan Purba di Medan, Senin (22/04/24).

Dalam aksi mau day kali ini Partai Buruh mengusung beberapa poin tuntutan kaum buruh yakni, Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law, Hapus Outsourcing / Buruh Kontrak, Tolak Upah Murah, Selesaikan Kasus Kasus Buruh di Sumut.

Willy mengatakan, hingga saat ini kaum buruh di Indonesia masih jauh dari kesejahteraan, justru hak hak buruh telah banyak di kebiri pasca disahkannya UU Cipta Kerja.

“Aksi ini sebagai bentuk kepedulian partai klas pekerja/buruh untuk mewujudkan kesejahteraanya, hingga saat ini kaum buruh di Indonesia belum juga sejahtera, masih di upah murah, sistem kerja kontrak perbudakan secara sistematis, dan PHK buruh dipermudah” ungkap Willy Agus Utomo yang juga selaku Ketua FSPMI Sumut ini.

Sekretaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tuah Hamongan Purba menambahkan, aksi yang akan di pusatkan di kantor Gubsu dan DPRD Sumut nanti akan mengerahkan massa buruh, petani, nelayan dengan jumlah seribuan orang.

Aksi ini sambung Ijon, juga serentak dilaksanakan oleh partai buruh di seluruh Indonesia, dipusatkan di Jakarta, untuk di Sumut sebanyak 29 Kabupaten kota juga akan mengelar aksi yang sama, yakni Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Padang Sidempuan, Sibolga, Gunung Sitoli, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Karo, Dairi, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasudutan, Mandailing Natal, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Simalungun.

“Aksi kami damai, kita hanya meminta pemerintah peka terhadap kaum buruh, dihari buruh internasional ini, kami harap pemerintah jangan hanya melakukan seremonial, tapi peduli lah terhadap kesejahteraan kaum buruh yang saat ini makin miskin dan menderita,” pungkasnya.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Labura, POJOKREDAKSI.COM – Pengurus inti Serikat Pekerja Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Utara (SPPP Labura) melakukan Audiensi dengan BPJS Ketenagakerjan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang disambut langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Labura Bapak Vino Siregar didampingi Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Ibu Yulia Simbolon di Kantor Cabang Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Jalan . Senin, (22/4/2024).

Pantauan media Pojokredaksi.com di lokasi, melihat perbincangan yang santai namun serius, membahas tentang keikutsertaan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk seluruh anggota Serikat Pekerja Pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi Serikat Pekerja Pemuda Pancasila, karena satu-satunya organisasi pekerja atau serikat pekerja di Labura yang memiliki terobosan dalam melindungi para pekerja yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara.” Ucap Vino.

Terkait hal tersebut, Amal Ramadani sebagai Ketua SPPP Labura juga mengatakan, memang program itu merupakan fasilitas yang kita berikan kepada pekerja atau yang terdaftar menjadi anggota Serikat Pekerja Pemuda Pancasila.

“Kita memang harus bisa mengayomi seluruh anggota Serikat Pekerja Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Utara (SPPP Labura), program BPJS Ketenagakerjaan ada fasilitas yang wajib kita berikan kepada pekerja dalam hal ini anggota SPPP Labura.” Ucap Amal.

“Bahkan untuk pembayaran preminya kita yang tanggung, artinya seluruh pembiayaan dibayarkan oleh Serikat Pekerja Pemuda Pancasila, anggota kita daftarkan langsung mengikuti 3 program BPJS Ketenagakerjaan. Yaitu mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT),” ungkap Amal menegaskan.

“Untuk program BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Serikat Pekerja Pemuda Pancasila ini berdasarkan kesepakatan atau sesuai MoU antara BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan SPPP Labura beberapa waktu lalu.” Sambung Advokat JH Situmorang SH CNS yang menjabat sebagai Sekretaris dalam SPPP Labura.

Lalu Ardiansyah Harahap SH selaku Bendahara SPPP Labura juga mengatakan, bahwa kedepan kita sedang mengagendakan untuk melakukan sosialisasi kepada para pekerja terkait program BPJS Ketenagakerjaan yang didapatkan sebagai fasilitas bagi pekerja yang bergabung dengan Serikat Pekerja Pemuda Pancasila.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Labura, POJOKREDAKSI.COM – Amal Ramadani selaku Ketua Serikat Pekerja Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Utara (SPPP Labura) bersama dengan pengurus lainnya melakukan Audiensi dengan Dinas Ketenagakerjan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang disambut langsung oleh Kepala Dinas Rojali Sagala di Kantornya bersama dengan para pegawai. Jumat, (19/4/2024).

Bincang-bincang hangat yang khusus membahas tentang Serikat Pekerja terutama untuk kesejahteraan Pekerja yang ada di Labuhanbatu Utara, Rojali sangat mengapresiasi dan mendukung serikat pekerja.

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi organisasi pekerja, dalam hal ini Serikat Pekerja Pemuda Pancasila. Jadi saya harapkan kehadiran Serikat Pekerja dapat membuat langkah-langkah baru serta memiliki terobosan untuk melindungi para pekerja yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara.” Ucap Rojali.

Terkait hal tersebut, Amal Ramadani sebagai Ketua SPPP Labura mengatakan, justru hal tersebut lah yang menjadi dasar dan motivasi lahirnya Serikat Pekerja Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Utara (SPPP Labura).

“Sejalan dengan yang disampaikan Pak Kadis, bahwa hal tersebut yang menjadi dasar dan motivasi kami dari Organisasi Pemuda Pancasila mendirikan Serikat Pekerja Pemuda Pancasila,” kata Amal.

“Bahkan untuk pekerja yang bergabung dengan Serikat Pekerja Pemuda Pancasila kita memberikan Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang biayanya ditanggung oleh SPPP Labura, dengan 3 Program sekaligus didapatkan langsung oleh pekerja, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT).” Ucap Ketua Amal menambahkan.

“Untuk program BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Serikat Pekerja Pemuda Pancasila ini kami telah ada kerjasama (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara beberapa waktu lalu.” Sambung Advokat JH Situmorang SH CNS yang dalam hal ini menjabat sebagai Sekretaris dalam SPPP Labura.

Hasil audiensi menurut pantauan media Pojokredaksi.com di ruang pertemuan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Labura, bahwa dari perbincangan tersebut dalam waktu dekat SPPP Labura bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan Labura akan melakukan sosialisasi kepada para pekerja terkait peraturan-peraturan atau hak dan kewajiban pekerja yang bergabung dengan serikat pekerja, apapun nama wadah serikat pekerjanya, karena berserikat itu adalah kebebasan setiap orang, terutama untuk pekerja yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Perwakilan Peserta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI) dari masing-masing Pimpinan FSPMI Kabupaten/Kota se Sumatera Utara tiba di DPP FSPMI guna menghadiri Rapat Pimpinan Nasional tahun 2024 (Rapimnas FSPMI 2024) di Bogor, Selasa 19 Desember 2023.

Seperti diketahui, FSPMI mempercepat Rapimnas 2024 di akhir tahun 2023. Hal ini dikarenakan Persiapan Pemilu 14 Februari 2024 yang berdekatan dengan jadwal Rapim pada 6 Februari 2024 yang seharusnya diselenggarakan bertepatan dengan hari jadi FSPMI.

Sedikit berbeda dengan Rapim-rapim tahun sebelumnya, Rapim kali ini juga sekaligus menggelar Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja Anggota (Rakernas SPA) FSPMI secara bersamaan.

Dipimpin langsung oleh Willy Agus Utomo, SH yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI SUMUT, Rapim dan Raker FSPMI ini juga dihadiri Pimpinan Daerah FSPMI SE Sumatera Utara seperti Tony Rickson Silalahi, SH mewakili Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Medan, Dedek Cahyadi Sirait selaku KC Kab. Deli Serdang, Wardin selaku KC Kab. Labuhanbatu, Dedi Heriawan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri (PC SPAI) Medan Raya, Deni Yafrizal KC FSPMI Serdang Bedagai, Nur Arifin PC Serikat Pekerja Logolan (SPL) FSPMI Deli Serdang, Budi Syaputra mewakili PC Serikat Pekerja Perkebunan & Kehutanan (SPPK) FSPMI Labuhanbatu, Sugito mewakili Garda Metal FSPMI Sumut dan Afriyansyah selaku Kordinator Media Perdjoeangan FSPMI SUMUT.

Tiba pada malam hari, Willy mengatakan bahwa Rapim 2024 ini juga bagian Konsolidasi, kesiapan FSPMI secara Nasional menyambut dan memenangkan Partai Buruh di Pemilu 2024 nanti.

“10 kontingen FSPMI SUMUT hadir di Rapim, kesemuanya adalah perwakilan dari Pimpinan FSPMI di Kabupaten Kota yang ada di Sumut. Saya rasa Rapim yang dipercepat kali ini adalah upaya FSPMI dalam sikap bekerja keras dalam Pemenangan Partai Buruh. Ya, Konsolidasi kesiapan FSPMI secara Nasional menyambut dan memenangkan Partai Buruh di Pemilu 2024 nanti. Dan yang Pasti apapun yang akan dibicarakan di Rapim nanti, FSPMI SUMUT siap menjalankannya” jelas Willy.

Pada rencananya, Rapim akan digelar pada 19-21 Desember 2023, sedangkan para peserta perwakilan dari FSPMI SUMUT sudah tiba di DPP FSPMI Jakarta Timur pada 18 Desember 2023.

Menginap 1 malam di DPP FSPMI, perwakilan FSPMI SUMUT dan Perwakilan Peserta Rapim dari berbagai Kab/Kota luar pulau Jawa berangkat pagi hari menggunakan bus sewaan FSPMI menuju Kota Bogor guna mengikuti Rapim FSPMI serta Raker SPA FSPMI se Indonesia Raya.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Medan, POJOKREDAKSI.COM – Memasuki tahapan kampanye tertutup dan terbuka pada pileg 2024, Exco Partai Buruh Sumatera Utara (Sumut) menggelar kampanye sapa buruh dengan mendatangi sejumlah pabrik – pabrik yang berada di Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Labuhanbatu, Pematang Siantar, Tabagsel, kepulauan Nias dan daerah basis buruh industri dan perkebunan lainnya di Sumut.

Menurut Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo, kegiatan yang diberi nama Salam Satu Pabrik (Sasapa) sudah digelar sejak dimulainya tahapan kampanye, menurutnya sudah puluhan pabrik dikunjungi partai buruh, pihaknya pun yakin dapat mendulang suara signifikan pada pemilihan legislatif 14 Februari 2024 mendatang.

“Kami yakin, Partai Buruh dapat mendulang suara banyak dengan kesadaran kaum buruh di Pileg mendatang, dan mendudukan pejuang buruh baik di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Sumut,” ujar Willy Agus Utomo yang sudah 20 tahun menjadi aktifis buruh di Sumut kepada wartawan di Medan. Kamis, (14/12/23).

Menurut Willy, Sasapa partai buruh ini sangat disambut antusia oleh kaum buruh di Sumut, dari semua pabrik yang dikunjungi para buruh dibagikan brosur terkait visi misi perjuangan partai buruh, kalender, kartu nama caleg dan alat peraga kampanye lainnya, sehingga para buruh mengenal dan mengetahui program juang partai buruh yang bercita cita mensejahterakan buruh dan rakyat kecil.

“Setiap buruh yang dikunjungi banyak yang sudah tau partai buruh, tetapi masih sedikit tau program juangnya, sehingga Sasapa ini sangat efektif menyatukan suara kaum buruh agar melek politik untuk merubah kesejahteraan kaum klas pekerja,” ucap Willy.

Selain Sasapa, program pemenangan partai buruh juga melakukan konsolidasi akbar secara terus menerus, salam satu pintu (dor tu dor) ke masyarakat sekitar, melakukan advokasi masalah rakyat secara gratis, advokasi kesehatan rakyat, membuat pengobatan gratis dan lain sebagainya.

“Intinya kami seluruh kader partai buruh, baik yang caleg dan tidak, turun dapil, melakukan sosialisasi secara masif dan membantu keluhan masyarakat secara gratis,” ujarnya.

Lebih lanjut Willy Agus Utomo yang juga maju menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut untuk Daerah Pemilihan (Dapil) III meliputi seluruh Kabupaten Deli Serdang ini menargetkan suara Partai Buruh dapat mendudukan Caleg DPR RI minimal 2 kursi, 6 kursi DPRD Provinsi Sumut dan 2 – 4 Kursi DPRD di masing-masing Kabupaten/ Kota di Sumut.

“Buruh di Sumut banyak, 10 persen saja mereka sadar, ditambah suara petani, nelayan dan rakyat miskin, maka target kita dudukan para caleg buruh pastinya akan terkabul, mohon doanya,” pungkas Willy.

(Afriyansyah)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS