Pemerintah Memberlakukan PPKM Darurat

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, mengumumkan pemberlakukan PPKM darurat untuk daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali sampai tanggal 20 Juli 2021, demikian disampaikan dalam Konferensi Pers Kamis 1 Juli 2021.

Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mendukung kerja-kerja aparat Pemerintah dan Relawan dalam menangani pandemic covid 19 ini.

PPKM darurat ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Untuk mendukung PPKM darurat ini beredar informasi di media sosial bahwa:

Periode penerapan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus informasi harian < 10 ribu per hari.
Cakupan area adalah 45 Kabupaten / Kota dengan nilai assessment 4 dan 76 Kabupaten / Kota dengan nilai assessment 3 di Pulau Jawa dan Bali.
Cakupan Pengetatan aktivitas:

100 % Work from Home untuk sector non essential.
Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online / daring
Untuk sektor essential diberlakukan 50 % maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 % maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup
Restoran dan Rumah Makan hanya menerima delivery/take away
Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara
Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (30 puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas terutama pada poin 3.
Penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) perlu terus diterapkan:

Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate <5%. Testing perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat.
Tracing perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.
Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021. Berikut daftar daerah yang diterapkan PPKM Darurat:

Kota Tangerang Selatan
Purwakarta
Jakarta Barat
Sukoharjo
Sleman
Tulungagung
Kota Tangerang
Kota Tasikmalaya
Jakarta Timur
Rembang
Kota Yogyakarta
Sidoarjo
Kota Sukabumi
Jakarta Selatan
Pati
Bantul
Madiun
Kota Depok
Jakarta Utara
Kudus
Lamongan
Kota Cirebon
Jakarta pusat
Kota Tegal
Kota Surabaya
Kota Cimahi
Kota Surakarta
Kota Mojokerto
Kota Bogor
Kota Semarang
Kota Malang
Kota Bekasi
Kota Salatiga
Kota Madiun
Kota Banjar
Kota Magelang
Kota Kediri
Kota Bandung
Klaten
Kota Blitar
Karawang
Kebumen
Bekasi
Grobogan
Banyumas