Jakarta, POJOKREDAKSI.COM-Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah terus menggelar ragam persiapan agar Pilkada mendatang berjalan dalam suasana damai. Hal yang menjadi prioritas pertama adalah Pilkada nanti akan digelar di tengah situasi pandemic Covid-19. Instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait diminta tanggap terhadap situasi yang tidak lazim ini.
Situasi ini di satu sisi mendatangkan kecemasan, tetapi di sisi lain pesta rakyat ini perlu digelar sesuai aturan yang telah ditetapkan. Maka itu, pemerintah terus menghimbau agar masyarakat tetap mengikuti Pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Hal ini sebagaimana disampaikan Menter Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Rabu, (18/11/2020).
Menurut Tito, kerumunan orang di tengah Pilkada nanti menjadi fokus perhatian. Tetapi ia berharap pemerintah perlu tanggap dengan berbagai upaya agar suasana Pilkada tidak memprihatinkan.
Mendagri juga menyampaikan pihaknya telah menegur 83 kepala daerah terkait pencegahan kerumunan di tahapan Pilkada serentak 2020. Teguran diberikan pasca tahapan pendaftaran calon kepala daerah. “Memang yang terjadi kerumunan pada saat pendaftara 4-6 September Kemendagri telah beri teguran kepada kepala daerah yang ikut dalam kerumunan atau tidak mencegah kerumunan itu 83 sudah diberikan teguran secara tertulis,” ungkap Tito.
Ia menjelaskan, 83 kepala daerah itu terdiri dari seorang gubernur, 39 bupati, lima wali kota, 31 wakil bupati, dan tujuh wakil wali kota
Hadir dalam RDP itu pihak Polri, TNI, Komisi Pemilihan Umun (KPU), Bawaslu, dan Satgas Covid-19. Tito sendiri berharap, Pilkada serentak di tengah pandemi tidak menjadi alasan lahirnya kecurangan-kecurangan dalam Pilkada, apalagi mencederai rasa persaudaraan dan persatuan bangsa. Prinsip-prinsip Pemilu harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses Pilkada pada Desember mendatang.
Tito juga menggarisbawahi tujuan diselenggarakannya rapat ini. Tak lain untuk mengetahui secara umum evaluasi perjalanan seluruh tahapan terutama menyangkut pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat yang disiarkan di TV Parlemen mengatakan evaluasi Pilkada ini menjadi jelas terutama agar pemerintah memiliki gambaran jelas tentang hal-hal apa saja yang mau dipersiapkan terutama menyangkut protokol kesehatan di tengah pandemi.
“Kita ingin mengetahui secara umum evaluasi perjalanan seluruh tahapan terutama menyangkut pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19,” kata Doli
Pihak DPR secara khusus meminta kepada Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Satgas Covid di daerah-daerah untuk bisa memberi gambaran lewat data-data yang akuran tentang perkembangan pandemi khususnya di wilayah-wilayah yang akan mengadakan pesta rakyat. Mereka juga diminta untuk siap sedia membantu masyarakat memberi sosialisasi tentang protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitezer.
Yusti Wuarmanuk
