Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Vox Point Indonesia DKI Jakarta Norben Syukur menyayangkan aksi walk out yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD DKI Jakarta saat giliran fraksi PSI yang membacakan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/12) kemarin.
Norben begitu akrab disapa menjelaskan aksi tidak terpuji tersebut merupakan sebuah persekongkolan yang tidak memiliki bobot karena tidak membicarakan kepentingan rakyat. Menurut Norben itu bukan soal attitude saja karena mungkin fraksi dari partai lain tersebut merasa kepentingan mereka tidak diakomodir.
“Persetan dengan attitude mereka tersebut karena walk out seringkali menjadi senjata yang disalahgunakan oleh mereka. Ingat bahwa yang fraksi lain persoalkan itu adalah PSI yang dianggap mengkhianati mereka, bukan persoalan rakyat,” kata Norben.
Norben menduga hal itu terjadi karena PSI menolak kenaikan gaji yang diusulkan oleh fraksi lain. Ia menyebut hal itu lah yang perlu menjadi perhatian karena mereka (Anggota DPRD DKI Jakarta) lebih mengurus pundi-pundi mereka masing-masing.
“Mana ada mereka memikirkan kantong rakyat yang sedang kering selama masa pandemi corona (covid-19) ini. Bayangkan, permintaan kenaikan gaji mereka juga bombastis hingga ratusan miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan rancangan anggaran RKT 2021 usulan DPRD DKI Jakarta senilai Rp 888 miliar. Bila dirinci ke masing-masing kantong anggota dewan akan mendapatkan Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan.
“Itu kan angka yang besar. Mereka harus bersyukur karena masih memiliki uang yang banyak dibandingkan dengan rakyat yang memilih mereka sedang sengsara karena hilangnya pekerjaan, turunnya omset hingga dikurangi gaji oleh perusahaan,” kata dia.
Lebih lanjut ia menjelaskan kalau para anggota dewan tersebut tidak mau dianggap merampok uang rakyat maka harus konsisten membela kepentingan rakyat. Sebaliknya bukan konsisten untuk duduk bersama lalu mengambil hak rakyat.
“Menjadi anggota DPR itu bukan modal setuju-setuju saja. Bukan juga modal mengangguk bersama-sama. Kalau begitu ceritanya ya maka ini sebuah komplotan bukan anggota DPR lagi. Perampok juga begitu,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut Norben mengapresiasi PSI yang konsisten menyuarakan kepentingan rakyat dengan menolak kenaikan gaji. Norben membeberkan kekonsistenan itu harus menjadi hadiah bagi rakyat untuk kebaikan rakyat bukan sebaliknya.
“Kami, Vox Point Indonesia DPD DKI Jakarta akan mendukung dan beri apresiasi bagi siapapun yang pro rakyat termasuk upaya dari PSI itu. Apalagi itu sangat beralasan karena yang kita hadapi saat ini adalah Covid-19,” kata dia.
Untuk diketahui sebelumnya Vox Point Indonesia menolak tegas upaya DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan kenaikan gaji. Vox Point beralasan karena kondisi DKI Jakarta yang masih sangat rentan dari pandemi Covid-19.
Karena itu Vox Point DKI Jakarta meminta agar DPRD lebih fokus kepada pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan warga. Selain itu juga memiklirkan penanggulangan banjir yang mengancam DKI Jakarta selama musim hujan ini.
Willy Matrona
