Medan, POJOKREDAKSI.COM – Gelombang pengunduran diri pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) semakin menjadi sorotan publik. Sejak kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dimulai pada Februari 2025, fenomena mundurnya pejabat strategis dinilai bukan lagi kejadian biasa, melainkan tren yang menimbulkan tanda tanya besar.
Terbaru, Direktur Keuangan Perumda Tirtanadi, Salman Farizi Sihotang, resmi mengajukan pengunduran diri per 13 April 2026. Keputusan ini menambah daftar panjang pejabat yang memilih mundur dari jabatannya dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Sebelumnya, tercatat sedikitnya tujuh pejabat setingkat kepala dinas di lingkungan Pemprovsu juga telah mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Namun, intensitas dan waktu kejadian yang berdekatan memicu spekulasi di tengah masyarakat dan kalangan praktisi pemerintahan.
Tirtanadi dalam Sorotan, Struktur Kepemimpinan Tak Stabil
Perumda Tirtanadi sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis di Sumatera Utara kini berada dalam kondisi yang dinilai tidak stabil. Sejak dilantiknya jajaran direksi baru pada Agustus 2025, perusahaan ini justru mengalami dinamika internal yang cukup signifikan.
Tercatat, posisi Direktur Air Minum (Diram) telah mengalami pergantian sebanyak satu kali. Bahkan hingga kini, jabatan tersebut masih kosong sejak Maret 2025 setelah masa tugas Pelaksana Tugas (Plt) Muhri Fepri Iswanto berakhir. Muhri sebelumnya menggantikan pejabat definitif Ewin Putera yang mengundurkan diri pada September 2025.
Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kepemimpinan di sektor vital pelayanan publik, yang berpotensi berdampak pada kinerja perusahaan daerah tersebut.
Pengunduran diri Salman Sihotang sebagai Direktur Keuangan semakin memperkuat kesan adanya “gonjang-ganjing” internal di tubuh Tirtanadi. Publik mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik rentetan peristiwa ini.
Alasan Kesehatan Dipertanyakan Publik
Dalam pernyataannya, Salman menyebut kondisi kesehatan sebagai alasan utama pengunduran dirinya. Namun, penjelasan ini belum sepenuhnya menjawab rasa penasaran publik.
Di tengah derasnya arus informasi, muncul spekulasi bahwa sejumlah pejabat yang mundur sebelumnya mengalami kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan kepemimpinan baru di Pemprovsu. Meski belum ada konfirmasi resmi terkait isu tersebut, keterkaitan antara faktor internal dan gelombang pengunduran diri menjadi perbincangan luas.
Fenomena ini dinilai tidak lazim, mengingat dalam praktik birokrasi pemerintahan, pengunduran diri pejabat secara beruntun dalam waktu singkat jarang terjadi tanpa adanya faktor pemicu yang signifikan.
Desakan Transparansi dan Evaluasi Kinerja
Situasi ini mendorong masyarakat dan pengamat kebijakan publik untuk meminta adanya transparansi dari pemerintah daerah. Mereka menilai perlu ada penjelasan resmi terkait kondisi internal yang menyebabkan banyaknya pejabat memilih mundur.
Tidak hanya itu, lembaga legislatif daerah seperti DPRD Sumatera Utara juga didesak untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dan BUMD dianggap penting untuk memastikan stabilitas pelayanan publik tetap terjaga.
Selain DPRD, perhatian juga diarahkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui direktorat terkait untuk turut melakukan penelusuran dan pembinaan terhadap tata kelola pemerintahan daerah di Sumatera Utara.
“Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menanggung dampaknya,” ujar salah seorang warga yang turut mengomentari situasi tersebut.
Dampak Potensial terhadap Pelayanan Publik
Ketidakstabilan di level pimpinan, khususnya di sektor strategis seperti air minum, berpotensi memengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat. Perumda Tirtanadi memiliki peran vital dalam penyediaan air bersih di wilayah Sumatera Utara.
Jika kondisi internal tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan terjadi gangguan operasional yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.
Lebih jauh, fenomena mundurnya pejabat juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Stabilitas birokrasi menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional.
Perlu Langkah Strategis dan Kepastian Publik
Para analis menilai bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis untuk meredam spekulasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Salah satu langkah penting adalah memberikan klarifikasi terbuka serta memastikan proses pengisian jabatan berjalan transparan dan berbasis kompetensi.
Selain itu, penguatan komunikasi internal di lingkungan pemerintahan juga menjadi faktor krusial guna mencegah terjadinya konflik yang berujung pada pengunduran diri pejabat.
Fenomena ini menjadi ujian tersendiri bagi kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Jika tidak ditangani dengan tepat, gelombang pengunduran diri ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola birokrasi di daerah.
(Afriyansyah)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
