Labuhanbatu Utara, POJOKREDAKSI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara (Labura) memperkuat komitmennya dalam mendorong peremajaan kelapa sawit rakyat sebagai strategi utama meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Program ini tidak sekadar agenda teknis, melainkan langkah struktural untuk menjaga daya saing sektor perkebunan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Samsul Tanjung, S.T., M.H., saat menghadiri kegiatan sosialisasi peremajaan kelapa sawit pekebun tahun 2026 yang digelar di Aula Ridho Yaman, Kantor Bupati, Selasa (21/4). Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor agar target peremajaan dapat terealisasi secara optimal.
Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi fondasi utama struktur ekonomi Labura. Hal ini tercermin dari dominasi tutupan lahan oleh komoditas pertanian selama lebih dari satu dekade terakhir. Data pemetaan menunjukkan bahwa sejak 2010 hingga 2025, terjadi peningkatan signifikan pada luas areal kelapa sawit, baik dalam pola monokultur maupun agroforestri.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kelapa sawit masih menjadi komoditas unggulan yang menopang ekonomi masyarakat. Namun, produktivitasnya harus terus dijaga melalui peremajaan, terutama untuk tanaman yang sudah tua dan tidak produktif,” ujar Samsul Tanjung.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program peremajaan sawit rakyat (PSR) sangat bergantung pada kekompakan seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah desa, kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kelembagaan pekebun, semua harus bergerak dalam satu arah.
Pemkab Labura menargetkan realisasi rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit tahun 2026 mencapai 1.000 hektare. Target ini dinilai realistis, namun membutuhkan kerja terstruktur dan konsisten, terutama dalam proses pengusulan dan verifikasi administrasi.
Samsul juga mengingatkan bahwa mekanisme pengajuan program melalui sistem PSR Online bukan proses instan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tahapan administrasi hingga pencairan dana bisa memakan waktu hingga satu tahun.
“Ini yang sering menjadi kendala di lapangan. Banyak pekebun tidak siap secara administratif, sehingga prosesnya terhambat. Karena itu, pendampingan harus diperkuat sejak awal,” katanya.
Program peremajaan sawit rakyat sendiri bertujuan mengganti tanaman tua, rusak, atau berproduksi rendah dengan bibit unggul yang lebih produktif. Selain meningkatkan hasil panen, program ini juga diharapkan mampu memperbaiki tata kelola perkebunan rakyat agar lebih berkelanjutan.
Dalam konteks Labura, urgensi program ini semakin tinggi mengingat sebagian besar kebun sawit rakyat telah memasuki usia tua. Tanpa peremajaan, produktivitas akan terus menurun dan berpotensi menekan pendapatan petani.
Untuk mendukung implementasi program, Pemkab Labura memastikan akan memberikan fasilitasi maksimal, termasuk dalam hal akses pendanaan. Salah satu sumber pembiayaan utama berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang selama ini menjadi mitra strategis dalam program PSR nasional.
Dukungan tersebut tidak hanya berupa dana, tetapi juga pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan pekebun. Pemerintah daerah mendorong agar petani tidak bergerak sendiri-sendiri, melainkan melalui kelompok tani atau koperasi agar lebih mudah dalam proses pengajuan dan pengawasan.
Pendekatan kelembagaan ini dinilai krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana peremajaan. Selain itu, model kolektif juga mempercepat proses verifikasi dan memperkuat posisi tawar petani.
“Kalau bergerak sendiri, prosesnya akan lebih sulit. Tapi kalau melalui kelembagaan, semua bisa lebih terstruktur dan peluang disetujui juga lebih besar,” tegas Samsul.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa program peremajaan sawit bukan hanya soal mengganti tanaman, tetapi bagian dari transformasi sektor perkebunan menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.
Dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan praktik budidaya yang baik, produktivitas sawit rakyat diharapkan dapat meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, ia juga mengingatkan adanya tantangan yang tidak bisa diabaikan, seperti kesiapan lahan, legalitas, hingga kapasitas sumber daya manusia. Tanpa perencanaan matang, program ini berisiko tidak mencapai target yang diharapkan.
Karena itu, Pemkab Labura menempatkan aspek koordinasi sebagai kunci utama. Seluruh OPD terkait diminta aktif melakukan pendampingan, mulai dari tahap sosialisasi hingga implementasi di lapangan.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa program PSR tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di tengah dinamika harga komoditas global dan tekanan terhadap sektor perkebunan, peremajaan sawit menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Labura, sebagai salah satu daerah dengan basis perkebunan kuat, dituntut untuk adaptif dan progresif dalam mengelola potensi tersebut.
Dengan target 1.000 hektare pada tahun 2026, Pemkab Labura menunjukkan keseriusannya dalam mendorong transformasi sektor perkebunan rakyat. Jika terealisasi optimal, program ini berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan ribuan pekebun di daerah tersebut.
(greg)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
