Medan, POJOKREDAKSI.COM – Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat kembali memunculkan perdebatan mengenai efektivitas pengelolaan ekonomi nasional. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap daya beli masyarakat dan naiknya biaya hidup di berbagai daerah, mahasiswa katolik yang bergabung dalam organisasi bernama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Sumatera Utara (PMKRI Sumut) melontarkan kritik keras terhadap otoritas fiskal dan moneter Indonesia.
Organisasi mahasiswa tersebut secara terbuka mendesak Menteri Keuangan dan Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Sumatera Utara, Sintong Sinaga, dalam keterangan resminya di Medan pada Kamis (12/6/2026).
Menurut Sintong, pelemahan Rupiah tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar dinamika pasar keuangan atau fluktuasi angka di layar perdagangan valuta asing. Dampaknya, kata dia, telah merembet ke sektor riil dan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Ketika Rupiah Melemah, Rakyat Menanggung Beban
Dalam pandangan PMKRI Sumut, melemahnya nilai tukar Rupiah berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan akibat meningkatnya biaya impor bahan baku maupun barang jadi. Fenomena yang dikenal sebagai imported inflation tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi rumah tangga.
Bagi masyarakat di daerah, termasuk Sumatera Utara, dampaknya dinilai jauh lebih terasa. Kenaikan harga bahan baku, ongkos distribusi, serta biaya produksi dapat menggerus keuntungan pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
“Sektor domestik kita, terutama di daerah seperti Sumatera Utara, sangat sensitif terhadap gejolak biaya produksi. Ketika Rupiah melemah dan biaya logistik serta bahan baku naik, rakyat kecil yang menanggung bebannya. Kami melihat bauran kebijakan saat ini belum mampu memberikan bantalan ekonomi yang kuat,” ujar Sintong Sinaga.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa gejolak nilai tukar tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga memiliki konsekuensi langsung terhadap aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat.
Kritik terhadap Strategi Fiskal dan Moneter
Selain menyoroti pelemahan Rupiah, PMKRI Sumut juga mempertanyakan efektivitas kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan pemerintah dan Bank Indonesia.
Menurut Sintong, ketergantungan terhadap instrumen utang serta lambatnya respons dalam menjaga stabilitas pasar menunjukkan masih adanya ruang evaluasi yang besar dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Organisasi mahasiswa itu menilai kondisi yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari kualitas kepemimpinan di sektor fiskal dan moneter. Karena itu, mereka menganggap pergantian kepemimpinan perlu dipertimbangkan sebagai langkah untuk menghadirkan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
PMKRI Sumut menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan didasarkan pada faktor personal ataupun kepentingan politik tertentu.
Sebaliknya, mereka menilai desakan tersebut lahir dari kebutuhan akan kepemimpinan ekonomi yang dinilai lebih mampu menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Ini bukan persoalan sentimen personal, melainkan murni mengenai kapabilitas kepemimpinan. Indonesia butuh nakhoda baru di bidang ekonomi yang memiliki visi segar, independen, dan berani mengambil keputusan struktural yang berpihak pada stabilitas ekonomi rakyat,” tegas Sintong.
Dua Tuntutan Utama PMKRI Sumut
Dalam pernyataannya, PMKRI Sumut menyampaikan dua tuntutan yang menjadi fokus utama gerakan mereka.
Pertama, organisasi tersebut mendesak Menteri Keuangan untuk mundur dari jabatannya. Menurut mereka, kondisi ekonomi saat ini menuntut adanya pertanggungjawaban politik dan profesional terkait strategi pengelolaan fiskal negara, termasuk kebijakan utang yang dinilai semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kedua, PMKRI Sumut meminta Dewan Gubernur Bank Indonesia meletakkan jabatan karena dianggap belum cukup agresif dalam menerapkan berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dalam jangka panjang.
Desakan tersebut menjadi salah satu kritik paling keras yang muncul dari kelompok mahasiswa terhadap otoritas ekonomi nasional dalam beberapa waktu terakhir.
Pemerintah Sebut Faktor Eksternal Jadi Pemicu
Di sisi lain, pemerintah dan Bank Indonesia sebelumnya telah menjelaskan bahwa tekanan terhadap Rupiah tidak semata-mata berasal dari faktor domestik.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyebut gejolak ekonomi global sebagai salah satu penyebab utama pelemahan nilai tukar. Faktor-faktor seperti tingginya suku bunga bank sentral Amerika Serikat, ketegangan geopolitik internasional, serta ketidakpastian ekonomi dunia disebut memberikan tekanan terhadap mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pemerintah juga menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.
Selain itu, Bank Indonesia menyatakan terus melakukan langkah stabilisasi melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk intervensi pasar guna menjaga volatilitas Rupiah agar tetap terkendali.
Namun bagi PMKRI Sumut, penjelasan mengenai faktor eksternal dianggap belum cukup menjawab keresahan masyarakat yang mulai merasakan dampak ekonomi secara langsung.
Mereka menilai bahwa alasan global tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan perlunya terobosan kebijakan yang lebih efektif di dalam negeri.
Seruan Aksi Serentak di Sumatera Utara
Sebagai bentuk tindak lanjut atas sikap organisasinya, Sintong Sinaga menyatakan PMKRI Sumut akan terus mengawal perkembangan kondisi ekonomi nasional.
Organisasi tersebut juga membuka kemungkinan melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil apabila tidak terdapat perbaikan signifikan dalam waktu dekat.
Lebih jauh, PMKRI Sumut mengimbau seluruh cabang organisasi di Sumatera Utara untuk melakukan aksi serentak guna menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat dan Bank Indonesia.
“PMKRI SUMUT menghimbau seluruh cabang se Provinsi Sumut untuk melakukan aksi serentak untuk mendesak Menkeu mundur dan Dewan Direktur mundur dari jabatan agar kita memiliki harapan baru di sektor ekonomi yang lebih memiliki kapabilitas bukan sekedar koboy kampung,” ucap Sintong Sinaga.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu pelemahan Rupiah tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis ekonomi semata. Di mata sebagian kalangan masyarakat, khususnya kelompok mahasiswa, kondisi tersebut telah berkembang menjadi persoalan kepemimpinan dan kepercayaan publik terhadap arah pengelolaan ekonomi nasional.
Ketika tekanan terhadap daya beli terus menjadi perhatian, tuntutan yang disampaikan PMKRI Sumut menjadi sinyal bahwa publik menginginkan langkah yang lebih nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian bagi masyarakat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
(Redaksi)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
