Batubara, POJOKREDAKSI.COM – Perancanaan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Adapun nilainya dianggarkan dalam rencana menembus angka Rp 1,7 kuadriliun.
Rencana itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
Dalam rancangan perpres tersebut, disebutkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang merancang kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI.
Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Rancangan Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemenuhan rencana kebutuhan pengadaan Alpalhankam bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui utang asing.
“Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri,” demikian bunyi Pasal 6 Ayat (1) dalam Rancangan Perpres tersebut.
Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Rancangan Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemenuhan rencana kebutuhan pengadaan Alpalhankam bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui utang asing.
“Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri,” demikian bunyi Pasal 6 Ayat (1) dalam Rancangan Perpres tersebut.
Adapun alokasi anggaran yang di butuhkan untuk membeli alutsista sebesar U$$ 124.995.000.000 (U$$ 124,99 miliar) atau sekitar Rp.1.750.000.000.000.000 (kuadriliun) atau Rp.1.750 triliun (kurs Rp 14.000/U$$),seperti Dikutip CNBC Indonesia melalui aturan tersebut minggu 30/5/2021.
Anggara ini meliput akuisisi Alpalhankam sebesar U$$ 79.099.625.314,pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra U$$ 13.390.000.000,serta dana kontingensi dan pemiliharaan dan perawatan Alpalhankam U$$ 32.505.274.686.
Dalam rancangan perpres ini juga disebutkan bahwa otoritas pertahanan akan meminjam uang kepada negara asing. Rencana peminjaman juga sudah tertuang dalam rancangan perpres ini.
Direktur Jendral strategi pertahanan kementerian pertahanan Mayjen TNI Rodon Pedrason membenarkan rencana meminjam uang ke negara asing. Namun Rodon enggan menyebutkan angka pasti.
” Proses perpres sedang berjalan. Kita tunggu saja. Jumlah pinjaman tidak boleh dan tidak bisa diekspos karena itu rahasia negara menurut UU”.jelas Rodon.
“Tapi yakinlah pinjaman tersebut ditujukan untuk modernisasi alutsista TNI yang dicicil selama 28 tahun, sehingga pembayarannya tidak membebani keuangan negara,” kata dia seperti dikutip detik.com.
Rodon mengatakan negara yang akan memberi pinjaman Kepada pemerintah adalah negara yang memiliki hak veto di PBB. Rodon menegaskan, rencana peminjaman ini untuk modernisasi alutsista Indonesia agar bisa dipakai dalam jangka panjang.
“Yang meminjamkan justru negara-negara yang punya hak veto di PBB, yang diyakini tidak akan membiarkan Indonesia sendirian di dunia internasional,” katanya.
“Negara memang rencana akan lakukan pinjaman luar negeri untuk modernisasi alutsista yang dari harga mahal, teknologi tinggi, tapi bisa dipakai dalam waktu lama untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kenapa bisa jumlahnya banyak, karena memang jumlah alutsista yang akan dibeli pun kuantitasnya banyak agar TNI siap untuk jaga kepentingan nasional kita,” tegas Rodon.
“Renbut (perencana kebutuhan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah teralokasi sejumlah USD 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Selisih dari Renbut sejumlah USD 104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024,” demikian bunyi rancangan perpres Alpalhankam seperti dilihat, Sabtu (29/5/).
(Muhammad Ridwan/Muhammad Taufik)
