Pojokredaksi.com-Sidang paripurna DPR yang juga dihadiri oleh Pemerintah pada Senin (05/10/2020) dengan agenda pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law berlangsung seru dan menegangkan. Aksi perdebatan antara Beni K Harman (Fraksi Partai Demokrat) dengan Wakil Ketua DPR RI yang sekaligus pimpinan sidang Azis Syamsuddin kurang begitu menarik karena dilakukan politisasi microfon oleh Puan Maharani. Konsekuensinya, suara Beni K Harman tidak lagi terdengar jelas. Keputusan Fraksi Partai Demokrat melakukan walk out dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas keputusan dan pengesahan RUU Cipta Kerja ini baiknya dibaca sebagai bagian dari tidak terakomodasinya kepentingan (entah itu untuk kepentingan rakyat atau kepentingan penguasa/ pengusaha).
Penulis tidak begitu tertarik untuk menganalisa mengapa Fraksi Partai Demokrat (FPD) melakukan walk out, mengapa Beni K Harman sangat keras menginterupsi pimpinan sidang, mengapa Azis Syamsuddin memberikan kode kepada Puan Maharani untuk mematikan microfon Beni. Tetapi yang menarik bagi penulis adalah menganalisa efek dari kerja DPR dan Pemerintah yang berlangsung dalam ruang sunyi dan senyap terhadap reaksi publik (khususnya kaum buruh dan mahasiswa) yang kemudian menciptakan “kegaduhan publik”.
Pertanyaan yang paling mendasar sekaligus pengantar dalam tulisan ini adalah: siapakah pelaku pembuat kegaduhan? Mengapa para demonstran (kaum buruh dan mahasiswa) rela turun ke jalanan meski dalam suasana pandemi covid-19? Mengapa para polisi rela memasang badan bahkan sampai ada yang luka ketika berhadapan dengan para demonstran? Ataukah memang sudah demikianlah tugas dan tanggung jawab mereka, rela meninggalkan istri dan anak, tanpa tahu pasti seperti apa perselingkuhan yang begitu erat antara DPR dan Pemerintah?
Sebuah ungkapan klasik: ada asap, karena ada api cukup tepat untuk memberikan konfirmasi tentang situasi yang terjadi kurang lebih dua hari setelah RUU Cipta Kerja disahkan. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok buruh dan mahasiswa pada sejumlah titik di Indonesia berbasiskan pada argumen penolakan RUU Cipta Kerja yang kesannya sangat tidak manusiawi.
Absennya dialektika dan pembahasan akademis secara terbuka dalam membahas RUU Cipta Kerja menjadi asal muasal lahirnya kegaduhan. Belum lagi pembahasannya dilakukan secara tertutup dan jauh dari pantauan publik. Hasilnya menjadi nyata bahwa sesuatu yang dilakukan secara tertutup untuk kepentingan nafsu akan kekuasaan dan kekayaan, mengabaikan kepentingan masyarakat kecil, berorientasi pada keuntungan investor akan diperhadapkan dengan realitas sosial yang baru (anarkistis).
Jika RUU Cipta Kerja banyak mendapat penolakan dari masyarakat karena mengabaikan kepentingan mereka, lalu apa sebenarnya esensi dari demokrasi itu sendiri? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan diawal bahwa pembahasan tentang RUU Cipta Kerja ini jauh dari perhatian dan pelibatan masyarakat (minimal perwakilan kaum buruh, aktivis dan akademisi yang benar-benar berorientasi pada kepentingan bonum commune).
Mengharapkan para wakil rakyat hanyalah sebuah utopia, halusinasi bahkan boleh dibilang omong kosong. Semuanya sudah memiliki kepentingannya masing-masing. Lalu dari sudut pandang mana kita memberikan usul, saran, bahkan kritik kepada DPR dan Pemerintah? Melalui tulisan? Bicara lantang di stasiun TV? Jangankan membaca tulisan kita atau mendengar apa yang kita sampaikan sampai mulut berbusa-busa di layar TV, meliriknya pun mungkin tidak.
Kenyataan inilah yang membuat masyarakat mencari cara lain. Toh jika kita flash back lagi, sejarah tumbangnya pemerintahan Soeharto tidak terlepas dari aksi demontrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal yang pernah terjadi akan terus terulang kembali dengan satu tujuan tunggal menghapus monopoli kekuasaan, menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan kesejahteraan segelintir orang.
Suka atau tidak suka, pilihan untuk melakukan demonstrasi adalah sebuah keharusan demi mencegah liarnya kerakusan akan kekuasaan dan harta yang bergelimang. Mari jaga demokrasi dengan demonstrasi. Sesungguhnya merusak akal sehat publik jauh lebih sakit daripada merusak fasilitas publik.
