Surabaya, POJOKREDAKSI.COM – Ribuan buruh berunjuk rasa di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Ketua DPW FSPMI Jazuli mengatakan demo buruh memperingati HUT ke-24 ini mengusung tema ‘Buruh Berkuasa-Rakyat Sejahtera’. Aksi demonstrasi di Surabaya ini, kata dia, merupakan bagian dari ratusan ribu buruh Anggota FSPMI yang melakukan demonstrasi serupa secara serentak di seluruh Indonesia.
Namun, karena demonstrasi ini bertepatan dengan persiapan Resepsi Puncak 1 Abad NU di GOR Sidoarjo, Jazuli mengatakan bahwa massa buruh yang berasal dari beberapa daerah di Jatim akan diarahkan tidak konvoi di jalan arteri. Mereka akan diarahkan untuk langsung menuju Surabaya melalui jalan tol.
“Agar tidak mengganggu kegiatan persiapan perayaan Puncak 1 Abad NU di Sidoarjo, maka massa aksi yang berasal dari Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi lewat jalan tol. Nanti mereka akan keluar pintu tol Demak, Surabaya menuju ke kantor Gubernur Jatim,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/2/2023).
Pantauan sudah ada sejumlah massa buruh yang berkumpul di depan Royal Plaza Jalan Frontage Ahmad Yani Surabaya sekitar pukul 10.15 WIB. Menurut Jazuli, Royal Plaza memang menjadi salah satu titik kumpul buruh yang berasal dari Sidoarjo, Gresik, Tuban, dan Surabaya.
“Rencananya seluruh massa aksi dari Sidoarjo, Gresik, Tuban dan Surabaya akan berkumpul di depan Mall Royal Plaza sekitar pukul 12.00 WIB nanti. Seluruh massa aksi diharapkan sudah sampai di kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan 110 Surabaya pada pukul 14.00 WIB untuk melakukan aksi demonstrasi,” ujarnya.
Jazuli mengungkapkan, massa buruh yang demo hari ini membawa sejumlah tuntutan. Berikut tuntutan mereka.
Buruh Mojokerto persiapan berangkat ke Surabaya. Mereka akan melewati tol agar tak ganggu Puncak 1 Abad NU Buruh Mojokerto persiapan berangkat ke Surabaya. Mereka akan melewati tol agar tak ganggu Puncak 1 Abad NU.
1. Tolak isi Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Mendesak DPR RI agar tidak mengesahkan Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.
2. Tolak Upah Murah, mendesak Gubernur Jawa Timur merevisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimuym Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023, Naikkan UMK Tahun 2023 Sebesar 13%.
3. Tolak segala bentuk PHK sepihak dan tindak dengan tegas oknum Disnaker Provinsi Jawa Timur yang berperan sebagai konsultan Pengusaha yang melegalkan terjadinya PHK masal dan pelanggaran ketenagakerjaan
4. Hidupkan kembali BUMN yang mangkrak, diantaranya adalah PTPN, PT. Leces Indonesia, PT. Boma Bisma Indra, dll. untuk membuka lapangan pekerjaan baru.
5. Wujudkan Jaminan Sosial yang berkeadilan.
a. Menagih janji politik Gubernur Khofifah untuk mewujudkan Perda Sistem Jaminan Pesangon di Jawa Timur.
b. Alokasikan anggaran dari APBD Jawa Timur untuk membayar iuran BPJS Kesehatan rakyat miskin dan buruh korban PHK Jawa Timur.
c. Terbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur yang mempersyaratkan kepada Pemberi Kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan iuran terakhir karyawannya.
d. Berikan sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (TMP2T) bagi Pemberi Kerja dan/atau Badan Usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya kepada BPJS Kesehatan dan /atau menonaktifkan kepesertaan secara sepihak.
6. Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan.
a. Lakukan reformasi agraria dengan mendistribusikan ulang lahan pertanian untuk Para Petani.
b. Berikan jaminan pupuk gratis untuk Petani.
c. Berikan jaminan ganti rugi gagal panen untuk Petani.
d. Tolak impor beras, gula, garam, dan hasil pertanian lainnya, beli produk pertanian dari Petani dalam negeri dengan harga yang layak.
e. Berikan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun) untuk Nelayan.
f. Berikan Perahu untuk nelayan.
“Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat yang diabaikan oleh Pemerintah. Melalui Partai Buruh, kader-kader terbaik FSPMI siap maju sebagai Calon Anggota Legislatif di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota,” pungkasnya.
(Sigit Santoso)
