Tangerang, POJOKREDAKSI.COM – Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Rahayu Saraswati menyoroti politik uang (money politic) saat Pilkada di tengah pandemi corona (Covid-19). Menurutnya hal itu dipicu oleh masyarakat yang toleran terhadap politik uang apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang anjlok akibat gempuran Covid-19.
“Di tempat saya ini (Tangerang Selatan) toleransi terhadap money politic itu tinggi. Itu berdasarkan survey berkali-kali dan itu terjadi berkali-kali,” kata Sara begitu akrab disapa dalam diskusi politik Vox Populi Institut Indonesia yang bertajuk Sukses Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi, Senin (7/12/2020).
Dalam diskusi daring tersebut Sara yang maju sebagai calon wakil Walikota Tangsel bersama pasangannya Muhamad mengisahkan dirinya sering mendapati masyarakat yang meminta amplop.
“Saya lagi jalan di gang-gang itu ya, karena-kan untuk membagikan alat peraga kampanye (APK) boleh untuk sosialisasi, hanya untuk memperkenalkan diri dan mohon dukungan. Ada yang berteriak, bu mana amplopnya? Itu ada,” cerita Sara yang diusung Gerindra, PDI-P, PAN, PSI dan Hanura dalam Pilkada Tengsel 2020 tersebut.
Lebih lanjut Sara menjelaskan Pilkada di tengah Covid-19 dimana ekonomi masyarakat yang serba kesulitan memicu toleransi terhadap politik uang begitu tinggi. Ia menyebutkan toleransi terhadap politik uang di wilayah Tangsel merupakan tantangan besar untuk semua paslon.
“Itu (politik uang) yang justru menjadi catatan yang besar dan baru kali ini merasakan sendiri. Mungkin juga karena pandeminya. Jadi banyak masyarakat yang kesulitan secara ekonomi, sehingga yang tadinya sekadar toleransi justru mengharapkan,” kata Sara.
Selain bicara politik uang, Sara juga menyoroti partisipasi politik yang minim di Tangsel. Ia membeberkan di wilayah ini partisipasi politik hanya 57 persen dalam Pilkada yang berlangsung dalam kondisi normal.
“Belum ada pandemi aja segitu, apalagi yang ada pandemi. Ini yang terus saya sampaikan, mohon untuk meningkatkan jumlah partisipasi,” jelas Keponakan Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Sara membeberkan sangat disayangkan jika partisipasi politik masyarakat sangat rendah apalagi di bawa 50 persen. Untuk itu kata dia, masyarakat mesti didorong terus terutama kaum muda dan juga kelompok menengah ke atas yang apatis dengan politik.
“Bayangkan bagaimana legitimasi dari masyarakat kalau pemilih di bawa 50 persen. Ini patut dipertanyakan. Terutama menggandeng anak muda supaya aktif dan berpartisipasi di dalam politik meskipun masih banyak yang apatis,” kata dia. “Maka saya mengharapkan agar jangan libur tanggal 9 tetapi ikut serta dalam Pilkada,” pinta Sara.
Pembicara yang lain, Eusabius Binsasi calon Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), NTT menjelaskan pentingnya menjalani protokol kesehatan yang ketat dalam Pilkada 2020 serentak yang tinggal menghitung hari. Menurut Eusabius menjaga protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan tantangan tersendiri bagi setiap calon.
Eusabius yang berpasangan dengan David Juandi dan diusung oleh Gerindera, PKB dan Golkar tersebut membeberkan pembatasan kuota peserta kampanye cukup membuat kesulitan. Kabupaten TTU kata Eusabius jangkauannya cukup luas sehingga paslon harus menjangkau setiap titik.
“Dalam aturan bahwa dalam titik-titik kampanye masa yang dihimpun paling banyak 50 orang. Untuk TTU ada 193 desa dan 24 kecamatan dengan lebih dari 172 ribu orang, ini kalau dibagi 50 orang per titik itu berarti bisa dibayangkan berapa titik yang harus dibuat,” kata Eusabius.
Lebih lanjut ia menjelaskan yang terjadi di daerah saat ini adalah meskipun terjadi pembatasan kuota 50 orang akan tetapi masa tetap datang lebih dari itu. Oleh karena itu dilakukannya kebijakan khusus agar setiap peserta yang datang selalu mentaati protokol yang ada.
“Dalam pelaksanaannya, banyak masyarakat yang datang sering melebihi jumlah sehingga membutuhkan kebijakan khusus agar peserta yang di luar dari yang ditentukan boleh mendengar tapi di luar dari tempat yang disiapkan atau agak jauh,” bebernya.
Berdasarkan pengalaman tersebut, mantan Dirjen Bimas Katolik tersebut menyebutkan kampanye di tengah Covid-19 ini berdampak pada meningkatnya biaya politik atau cost politic. Hal itu kata dia menjadi bahan evaluasi Pilkada 2020 yang berlangsung secara serentak tersebut.
“Biaya politik selama kampanye jumlahnya mahal karena titiknya banyak. Karena jumlahnya sangat banyak, titiknya sangat banyak dan tidak muda untuk kita pisahkan. Selain itu masker harus disiapkan oleh paslon sehingga butuh biaya lebih. Oleh karena itu perlu ada sinergitas dengan pemerintah yang berhubungan dengan pencegahan Covid-19,” bebernya.
Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M. Pratama mengatakan keselamatan penyelenggara dan masyarakat mesti jadi prioritas penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini.
Karena itu ia meminta KPU dan Bawaslu memastikan distribusi alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan saat pemungutan suara segera terpenuhi, memastikan protokol kesehatan pemilih di TPS, dan memastikan jalannya proses Pilkada berlangsung aman dan tertib.
Selain itu, Heroik mendesak kepada para pasangan calon (paslon), tim kampanye, sukarelawan, dan semua pihak yang terkait dengan pemenangan agar menahan diri dan tidak lagi melaksanakan aktivitas kampanye pada masa tenang menjelang pemungutan suara Pilkada 2020.
Pernyataan Sikap Vox Point Indonesia
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia menyampaikan pernyataan sikap terkait Pilkada 2020.
Pertama, Pilkada sebagai wujud dari mekanisme kedaulatan rakyat, hendaklah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia).
Kedua, semua pihak yang terlibat dalam proses Pilkada, baik Penyelenggara, Pengawas, maupun Media dan Masyarakat Sipil hendaklah bertindak profesional dan terukur, demi menjamin kualitas proses dan hasil dari Pilkada itu sendiri.
Ketiga, sebagai manifestasi dari hak dan kewajiban warga negara, pemilih hendaklah menggunakan hak Politik untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada, 9 Desember 2020.
Keempat, pemilih hendaklah memahami secara sadar dan bertanggung jawab bahwa, Pilkada kali ini dilaksanakan di tengah situasi pandemi Covid-19, sehingga diperlukakn kemampuan dan kemauan untuk mengikuti protokol kesehatan demi menghindari terjadinya cluster baru pada semua simpul penyelenggaran Pilkada.
Kelima, untuk menjamin kualitas demokrasi yang sehat, pemilih hendaknya tidak memilih berdasarkan SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan), tetapi lebih berorientasi kepada kredibilitas pasangan calon.
Keenam, menggunakan masa tenang sebagai momen kontemplasi untuk memantapkan pilihan, kesempatan menumbuhkan spiritualitas kolektif untuk merekatkan ikatan persaudaraan dan menurunkan tensi ketegangan politik.
Ketujuh, khusus kepada para Voxian di seluruh Indonesia, agar berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada, dengan menjadikan diri dan organisasi sebagai teladan terbaik dalam berdemokrasi, menjunjung tinggi nilai etika dan moral, serta bersama komponen masyarakat lainnya menegakkan ketertiban sosial, menjadi pemersatu bangsa di tengah masyarakat.
Kedelapan, para Voxian di seluruh Indonesia hendaklah secara konsisten mengedukasi masyarakat untuk mendukung para Voxian yang menjadi peserta Pikada 9 Desember 2020 ini.
Albert Syukur
