Surabaya, POJOKREDAKSI.COM — Aksi penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia kembali mengguncang ruang demokrasi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah III yang mencakup Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat mengecam keras teror yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Insiden tersebut dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan bentuk intimidasi serius terhadap kelompok masyarakat sipil yang selama ini konsisten menyuarakan keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). PMKRI menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis berpotensi mengancam kebebasan sipil dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Komisaris Daerah III PMKRI, Olimpius Kurniawan — yang akrab disapa Popin Kurniawan — menyatakan bahwa aksi penyiraman air keras merupakan tindakan brutal dan tidak manusiawi yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
“Kami mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Ini adalah kekerasan yang tidak bisa ditoleransi dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan sipil dan hak asasi manusia,” tegas Popin dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).
Teror terhadap Aktivis Dinilai Ancaman Demokrasi
PMKRI Komda III menilai peristiwa tersebut sebagai sinyal berbahaya bagi iklim demokrasi nasional. Serangan terhadap individu yang aktif mengadvokasi korban pelanggaran HAM dinilai berpotensi menimbulkan efek takut (chilling effect) bagi masyarakat sipil secara luas.
Menurut Popin, jika kekerasan terhadap aktivis dibiarkan tanpa penanganan serius, maka ruang kritik publik dapat menyempit secara sistematis. Padahal, keberadaan kelompok masyarakat sipil merupakan pilar penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kekuasaan.
“Kami melihat tindakan ini sebagai upaya mengkerdilkan ruang demokrasi dan membungkam suara-suara kritis yang selama ini berperan penting dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Dalam konteks negara demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik dan pengawasan terhadap kekuasaan bukanlah ancaman, melainkan bagian dari mekanisme checks and balances. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap aktivis harus dipandang sebagai serangan terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
Desakan Pengusutan Tuntas dan Transparan
PMKRI Komda III secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk bergerak cepat, profesional, dan transparan dalam mengusut kasus ini. Mereka menilai penanganan yang lambat atau tidak jelas berpotensi memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus teror ini. Negara harus memastikan setiap tindakan kekerasan terhadap aktivis masyarakat sipil ditangani secara serius, profesional, dan transparan agar keadilan benar-benar ditegakkan,” kata Popin.
Menurut organisasi mahasiswa tersebut, pengungkapan pelaku bukan hanya penting bagi korban, tetapi juga menjadi indikator komitmen negara dalam melindungi warga yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.
Negara Dinilai Wajib Lindungi Aktivis
PMKRI menegaskan bahwa perlindungan terhadap aktivis bukan sekadar isu keamanan individu, melainkan kewajiban konstitusional negara. Aktivis HAM sering berada di garis depan dalam memperjuangkan hak korban, sehingga mereka rentan terhadap intimidasi maupun kekerasan.
Dalam pandangan PMKRI Komda III, kegagalan negara melindungi aktivis dapat menciptakan preseden buruk dan membuka ruang bagi tindakan serupa di masa depan.
“Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan setiap warga negara, termasuk para aktivis yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan,” ujar Popin.
Ia menambahkan bahwa perlindungan tersebut tidak boleh bersifat reaktif setelah kejadian, melainkan harus preventif melalui kebijakan keamanan yang memadai bagi pembela HAM.
Momentum Uji Komitmen Penegakan Hukum
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dinilai menjadi momentum penting bagi aparat untuk menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Publik, menurut PMKRI, akan menilai apakah negara benar-benar hadir melindungi masyarakat sipil atau justru membiarkan teror berkembang.
Selain itu, pengungkapan kasus secara transparan juga diperlukan untuk mencegah spekulasi dan menjaga stabilitas sosial. Dalam era digital, informasi yang tidak jelas dapat memicu disinformasi dan memperkeruh situasi.
PMKRI berharap aparat tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap kemungkinan aktor intelektual di balik aksi tersebut jika memang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jaringan kekerasan terhadap aktivis tidak terus berulang.
Solidaritas untuk Korban dan Pembela HAM
PMKRI Komda III juga menyampaikan solidaritas kepada Andrie Yunus dan seluruh pembela HAM di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa intimidasi tidak boleh menghentikan perjuangan menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
Organisasi mahasiswa itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal proses hukum serta menjaga ruang demokrasi agar tetap terbuka.
“Teror semacam ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus menjadi momentum bagi aparat untuk menunjukkan komitmennya dalam melindungi ruang demokrasi di Indonesia,” tutup Popin.
Ancaman Nyata bagi Kebebasan Sipil
Pengamat menilai, serangan terhadap aktivis sering kali memiliki dampak jangka panjang yang melampaui korban langsung. Ketakutan kolektif dapat membuat organisasi masyarakat sipil menahan diri dalam menyuarakan kritik, sehingga pengawasan publik terhadap kekuasaan melemah.
Jika kondisi tersebut terjadi, maka demokrasi berisiko berubah menjadi formalitas tanpa partisipasi substantif dari masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus kekerasan terhadap aktivis harus menjadi prioritas nasional.
Kasus yang menimpa Andrie Yunus kini menjadi sorotan luas karena dianggap mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi pembela HAM di Indonesia. Publik menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar ditegakkan.
(Sigit Santoso)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
