Musi Rawas, POJOKREDAKSI.COM – Polemik pembangunan rumah dinas (rumdin) Bupati Musi Rawas kembali memantik perhatian publik. Proyek yang disebut-sebut menelan anggaran sekitar Rp90 miliar itu hingga kini belum juga rampung. Kondisi tersebut memunculkan kritik keras dari kalangan aktivis pemuda yang menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi total terhadap sejumlah proyek pembangunan yang dibiayai dengan anggaran besar.
Sorotan terhadap proyek rumdin ini tidak berdiri sendiri. Di tengah belum selesainya pembangunan rumah dinas bupati, sejumlah proyek lain di Kabupaten Musi Rawas juga ikut menjadi perhatian. Mulai dari pembangunan gedung serba guna hingga taman di beberapa titik, semuanya dinilai layak diawasi lebih ketat karena kualitas pengerjaannya dianggap belum sejalan dengan nilai anggaran yang digelontorkan.
Kritik tajam terhadap kondisi ini disampaikan Habibi Frakas, sosok yang dikenal sebagai pemuda peduli pembangunan. Menurut dia, persoalan yang muncul dalam proyek-proyek tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan. Ia menilai pemerintah daerah belum mampu memastikan setiap tahapan proyek berjalan optimal, mulai dari penyusunan rencana hingga pengawasan di lapangan.
Habibi mengatakan, proyek-proyek bernilai besar seharusnya disusun dengan kajian yang matang agar hasilnya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Namun, yang terjadi saat ini justru memunculkan pertanyaan baru.
Keterlambatan penyelesaian proyek, disertai sorotan terhadap mutu pekerjaan, menjadi indikator bahwa ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi.
“Kami melihat proyek-proyek ini terkesan dipaksakan tanpa kajian yang matang. Bahkan, peran konsultan dalam proyek ini juga patut dipertanyakan, apakah benar-benar bekerja sesuai standar atau tidak,” tegas Habibi.
Pernyataan itu memperlihatkan adanya keresahan di tengah masyarakat terhadap proyek pembangunan daerah yang menggunakan anggaran besar. Bagi kalangan aktivis, nilai anggaran yang besar semestinya sejalan dengan kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, serta manfaat nyata yang bisa dirasakan publik. Ketika proyek justru tak kunjung selesai dan kualitasnya dipertanyakan, maka kewajaran penggunaan anggaran otomatis menjadi sorotan.
Habibi menilai lemahnya perencanaan menjadi salah satu penyebab utama proyek tidak selesai tepat waktu. Dalam pandangannya, perencanaan yang tidak matang akan berdampak langsung pada pelaksanaan di lapangan. Mulai dari potensi perubahan pekerjaan, keterlambatan progres, hingga kualitas bangunan yang berisiko menurun. Karena itu, ia menegaskan bahwa persoalan proyek bukan sekadar soal keterlambatan, melainkan juga menyangkut akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Sorotan terhadap pembangunan rumdin Bupati Musi Rawas semakin tajam karena proyek tersebut menyangkut fasilitas resmi kepala daerah. Dengan besarnya anggaran yang disebut mencapai Rp90 miliar, publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap mutu bangunan dan ketepatan proses pengerjaannya. Namun, hingga kini proyek itu belum juga selesai, sehingga memicu pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan, pengawasan, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
Tak hanya berhenti pada kritik, Habibi juga mendesak agar Bupati Musi Rawas mengambil langkah konkret. Ia secara terbuka meminta agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya (PUCK) Kabupaten Musi Rawas dicopot dari jabatannya. Menurut dia, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait harus bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang mencuat dalam proyek-proyek tersebut.
“Jika tidak ada evaluasi dan tindakan tegas, maka ini akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan anggaran daerah. Kami minta Bupati tidak ragu mencopot Kepala Dinas PUCK,” ujarnya.
Desakan pencopotan itu, menurut Habibi, bukan semata-mata reaksi emosional atas keterlambatan proyek. Ia menilai langkah tegas diperlukan agar tata kelola pembangunan daerah tidak terus berulang dalam pola yang sama. Bila persoalan proyek dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh, maka hal itu dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk dalam pengelolaan anggaran publik di masa mendatang.
Di sisi lain, sorotan terhadap kualitas pengerjaan proyek juga menjadi titik penting yang tak bisa diabaikan. Sejumlah temuan di lapangan, menurut kalangan aktivis, dinilai tidak mencerminkan besarnya anggaran yang digunakan. Karena itu, audit menyeluruh dinilai menjadi langkah yang mendesak agar seluruh proses pembangunan dapat diperiksa secara objektif, termasuk menilai apakah ada potensi pemborosan atau penyimpangan.
Habibi pun meminta agar audit tidak hanya menyasar proyek rumah dinas bupati, melainkan juga proyek-proyek lain yang dibiayai dengan anggaran besar. Dengan audit menyeluruh, kata dia, masyarakat akan mendapatkan kepastian bahwa uang daerah benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya. Audit juga dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.
Desakan audit dan evaluasi total tersebut mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran pembangunan. Dalam konteks pemerintahan daerah, proyek bernilai besar selalu menjadi objek pengawasan publik karena menyangkut uang rakyat.
Oleh sebab itu, keterlambatan, kualitas yang dipertanyakan, serta minimnya kepastian penyelesaian proyek akan sangat mudah memicu ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Polemik proyek rumdin Bupati Musi Rawas ini pada akhirnya menegaskan satu hal penting: pembangunan tidak cukup hanya dimulai dengan anggaran besar, tetapi juga harus ditopang oleh perencanaan matang, pelaksanaan profesional, dan pengawasan ketat. Ketika salah satu unsur itu lemah, hasilnya bukan hanya proyek yang terlambat selesai, melainkan juga merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Saat ini, tuntutan dari kalangan aktivis sudah disampaikan dengan tegas. Mereka meminta evaluasi total, audit menyeluruh, dan langkah nyata dari kepala daerah terhadap pejabat yang dinilai bertanggung jawab. Publik kini menunggu bagaimana respons Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap sorotan tersebut, terutama terkait nasib proyek rumdin Rp90 miliar yang masih mangkrak serta proyek-proyek lain yang ikut menjadi perhatian.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata urusan bangunan fisik. Lebih dari itu, kasus ini menyentuh isu yang lebih besar, yakni tata kelola anggaran, tanggung jawab pejabat, dan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana.
Karena itu, desakan evaluasi total terhadap proyek-proyek pembangunan di Musi Rawas diperkirakan akan terus menguat selama belum ada jawaban yang jelas atas berbagai kritik yang telah disampaikan.
(Vhio)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
