MEDAN, POJOKREDAKSI.COM – Ratusan buruh yang tergabung dalam DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (1/10/2026).
Dalam aksi tersebut, buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, baik kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, meminta Presiden dan DPR RI segera mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang baru tanpa Omnibus Law. FSPMI juga meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution mengusulkan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Di tingkat daerah, FSPMI menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2027 sebesar 8 hingga 10 persen.
Selain persoalan upah, buruh mendesak Pemprov Sumut segera menyelesaikan sejumlah kasus ketenagakerjaan, termasuk persoalan PHK dan hak normatif pekerja.
Dalam orasinya, Willy menyebut sejumlah perusahaan yang diminta segera dipanggil pemerintah, yakni PT Asian Agri Group, PT Supra Matra Abadi Labuhanbatu, PT Panji Wira Surya Mandiri Deli Serdang, dan PT Sawit Serdang Makmur di Serdang Bedagai.
“Gubernur harus turut campur menyelesaikan kasus perburuhan ini dengan segera,” tegas Willy.
Setelah sekitar 30 menit berorasi, perwakilan buruh diterima Pemprov Sumut melalui Biro Hukum dan Dinas Ketenagakerjaan Sumut.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumut menyatakan akan meneruskan tuntutan terkait UU Ketenagakerjaan kepada pemerintah pusat. Sementara persoalan perusahaan yang disebut dalam aksi akan ditindaklanjuti melalui agenda pemanggilan dalam waktu sekitar satu minggu.
Massa kemudian membubarkan diri sekitar pukul 14.30 WIB dengan tertib. Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat Polrestabes Medan.
(Afriyansyah)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
