LANGKAT, POJOKREDAKSI.COM – Banjir kembali merendam Lingkungan IV, Kelurahan Kampung Lama, Jalan Datok Johan Pahlawan, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Air dilaporkan mulai naik sekitar pukul 08.00 WIB dengan ketinggian diperkirakan mencapai satu meter.
Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke musala terdekat. Aktivitas perdagangan juga terganggu karena tempat usaha dan barang dagangan warga terendam banjir.
Menanggapi kondisi tersebut, tokoh masyarakat Said Abdullah yang saat ini berada di Jakarta menyoroti penanganan banjir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat. Ia meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana dan menjelaskan penggunaan anggaran untuk melindungi masyarakat.
Menurut Said, banjir berulang tidak boleh hanya ditangani setelah air menggenangi permukiman. Pemerintah perlu mengevaluasi upaya pencegahan agar warga tidak terus menghadapi ancaman banjir, kehilangan penghasilan, dan terpaksa meninggalkan rumah.
Ia juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran, termasuk dana Transfer ke Daerah (TKD) dan alokasi belanja untuk penanggulangan bencana.
Said menegaskan, masyarakat berhak mengetahui program mitigasi yang direncanakan, anggaran yang dialokasikan, lokasi pekerjaan, realisasi belanja, serta dampaknya terhadap pengurangan risiko banjir.
Namun, dana TKD tidak seluruhnya otomatis diperuntukkan bagi penanganan banjir. Karena itu, alokasi dan penggunaannya perlu ditelusuri melalui dokumen APBD, program pemerintah, dan realisasi belanja yang sebenarnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari akuntabilitas publik, bukan tuduhan terhadap pihak tertentu.
Said juga menyoroti pentingnya keseimbangan prioritas pemerintahan di tengah berbagai inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Langkat. Ia menilai pengawasan harus menghasilkan perbaikan nyata, termasuk dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Pemkab Langkat diharapkan memastikan BPBD dan instansi terkait bergerak cepat mendata warga terdampak, memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, serta menyampaikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan banjir.
Selain itu, Said menyinggung informasi masyarakat bahwa bantuan bagi korban banjir tahun 2025 disebut belum sepenuhnya tuntas. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai status bantuan, kendala yang dihadapi, serta kepastian penyelesaiannya. Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Said berharap banjir yang kembali terjadi pada 2026 menjadi momentum bagi Pemkab Langkat untuk mengevaluasi penanganan bencana secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut perlu mencakup kondisi drainase dan saluran air sesuai kewenangan, tata kelola lingkungan, sistem peringatan dini, serta kesiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian.
Pemerintah juga diharapkan menyampaikan rencana kerja yang terukur, termasuk program prioritas, instansi penanggung jawab, anggaran, dan target pelaksanaan agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Said menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan ketika banjir terjadi, tetapi juga kebijakan pencegahan, transparansi anggaran, dan kepastian penanganan.
Banjir yang kembali merendam Besitang diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah agar keselamatan warga tetap menjadi prioritas dan risiko bencana dapat dikurangi melalui langkah nyata serta berkelanjutan.
(Afriyansyah)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
