Manokwari, POJOKREDAKSI.COM – Polemik terkait ditundanya pelantikan calon jadi (tetap) atas nama Maria Imaculata Saimar sebagai Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) periode 2023-2028 dari unsur agama Katolik mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, terutama Departemen Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik.

Menanggapi hal ini, Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik memberikan dukungan terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Keuskupan Manokwari-Sorong, terkait Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) unsur Agama Katolik.

Adapun nama-nama yang direkomendasikan oleh Keuskupan Manokwari-Sorong mewakili unsur agama Katolik di MRP-PB terdiri dari Maria Imaculata Saimar (calon jadi), Yosep Hindom (calon jadi), Agustinus Jules Nauw (calon tunggu) dan Cyrilus Adopak (calon tunggu).

Ketua Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Melkior Sitokdana menjelaskan bahwa pihaknya mendukung surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Keuskupan Manokwari-Sorong, terkait Anggota MRP-PB yang mewakili unsur Agama Katolik, yakni Maria Imakulata Saimar dan Yonas Hindom sebagai calon jadi (tetap) yang direkomendasikan oleh Keuskupan Manokwari-Sorong sebagai Anggota MRP-PB.

Menurut Melkior, seharusnya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Penjabat Gubernur bisa mematuhi surat rekomendasi dan ketetapan Panitia Seleksi (Pansel), terkait calon tetap MRP-PB unsur Agama Katolik yang telah dimusyawarah dan ditetapkan oleh pimpinan agama Katolik melalui Keuskupan Manokwari-Sorong.

“Kami mendukung surat rekomendasi dibuat dan disahkan oleh Kesukupan Manokwari-Sorong, terkait dengan calon yang direkomendasikan yakni, Ibu Maria Imaculata Saimar dan Yonas Hindom sebagai calon jadi atau calon tetap, sehingga ibu Maria Imaculata Saimar yang sempat ditunda pelantikannya bisa dilantik bersama-sama dengan beberapa calon MRP dari unsur lainnya di Provinsi Papua Barat,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1/2024).

Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai Dosen ini mengingatkan kepada Pj Gubernur Papua Barat dan Kepala Kesbagpol Papua Barat agar mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004 tentang Mekanisme Pemilihan MRP dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Proses dan Tahapan Pemilihan MRP-PB.

Dimana kata Melkior, Perdasi Nomor 8 Tahun 2022 ini menjadi dasar, sehingga Pansel MRP-PB telah menetapkan calon MRP Unsur Agama Katolik, sesuai dengan hasil rekomendasi dan musyawarah yang dilakukan oleh Keuskupan Manokwari-Sorong.

“Dalam rekomendasi dan musyawarah, Keuskupan Manokwari Sorong telah ditetapkan ibu Maria Imaculata Saimar dan Yosep Hindom sebagai calon jadi atau calon tetap yang sudah direkomendasikan untuk dilantik mewakili agama Katolik di MRP-PB. Ini yang harus dipatuhi oleh Pj Gubernur Papua Barat dan Kepala Kesbagpol Papua Barat. Karena ini rekomendasi yang sah yang dikeluarkan oleh Keuskupan Manokwari-Sorong mewakili agama Katolik di MRP-PB,” katanya.

“Kami harapkan, ibu Maria Imaculata Saimar yang disempat ditunda pelantikannya bisa ikut dilantik sebagai Anggota MRP-PB dari unsur Agama Katolik, karena ini berdasarkan dengan hasil rekomendasi Keuskupan Manokwari-Sorong,” harap Melkior

Tanggapan Pansel MRP-PB

Menanggapi ditundanya pelantikan ibu Maria Imaculata Saimar, kata Ketua Pansel MRP-PB, Vitalis Yumte membeberkan bahwa pemilihan Anggota MRP-PB dilakukan sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2004 dan Perdasi Nomor Tahun 2022, dimana dalam perdasi ini mengatur tentang wilayah adat Papua Barat meliputi Doberay dan Bomberay.

Menurut Vitalis, perdasi ini telah ada sebelum adanya Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, mekanisme pemilihan MRP-PB sebenarnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan yang ada.

“Untuk MRP-PB unsur adat dan perempuan kami kembalikan kepada panitia di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan, untuk MRP-PB unsur agama dihendel oleh Pansel tingkat provinsi. Dimana MRP-PB unsur agama akan melakukan penjaringan dan merekomendasikan nama-nama yang mewakili unsur agamanya masing-masing, termasuk dari agama Katolik yang direkomendasikan oleh Keuskupan Manokwari-Sorong,” bebernya.

Lebih lanjut Vitalis menjelaskan bahwa berkas-berkasnya diserahkan kepada Pansel MRP-PB. Lalu Pansel MRP-PB akan lakukan seleksi berkas. Setelah itu, dilakukan musyawarah untuk penetapan calon jadi atau calon tetap dan calon tunggu. Dalam musyawarah ini juga dihadiri oleh masing-masing unsur agama dan menetapkan calon jadi dan calon tunggu. Untuk agama Katolik telah dimusyawarahkan dan ditetapkan ibu Maria Imaculata Saimar dan Bapak Yosep Hindom sebagai calon jadi (calon tetap) MRP-PB unsur Agama Katolik, sedangkan Bapak Agustinus Jules Nauw dan Bapak Cyrllus Adopak sebagai calon tunggu.

“Jadi proses seleksi MRP-PB untuk pokja atau unsur agama sebenarnya sudah dilakukan sesuai mekanisme i dengan mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2004 dan Perdasi Nomor 8 Tahun 2022, sehingga tidak ada masalah sejauh ini. Sebab untuk agama Katolik sendiri sudah sesuai rekomendasi dan hasil musyawarah. Sebenarnya ini menjadi dasar dan kekuatan hukum yang kuat, sehingga ibu Maria Imaculata Saimar bisa dilantik,” ujarnya.

Dia menyatakan, Surat Mendagri terkait Uji Publik MRP sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum, sebab yang seharusnya menjadi dasar dan kekuatan hukum adalah nama-nama hasil seleksi Pansel MRP-PB sesuai dengan rekomendasi dan musyawarah dari masing-masing unsur, baik adat, perempuan dan agama.

Tetap Maju Perjuangkan Haknya

Senada dengan itu, Calon Jadi (Tetap) Anggota MRP-PB Perwakilan Agama Katolik, Maria Imaculata Saimar mengatakan, dirinya tetap maju untuk memperjuangkan haknya yang resmi direkomendasikan oleh Keuskupan Manokwari-Sorong sebagai calon jadi (tetap) yang seharusnya dilantik bersamaan pada 9 November 2023 yang lalu.

Maria menambahkan, dengan dukungan semua pihak, terutama Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong bersama para pastor dan Pemuda Katolik, maka hal ini sangat luar biasa dan menjadi dorongan dan spirit, untuk tetap memperjuangkan haknya yang digeser oleh pihak-pihak tertentu di Provinsi Papua Barat.

“Saya pada prinsipnya akan memperjuangkan hak saya. Karena nama saya direkomendasikan sebagai calon jadi (tetap) oleh agama Katolik melalui Keuskupan Manokwari-Sorong,” ungkapnya.

Ia mendukung Keuskupan Manokwari-Sorong untuk surat pencabutan rekomendasi yang sebelumnya dan menegaskan ulang, terkait nama-nama yang direkomendasikan sebagai calon jadi (tetap) dan calon tunggu kepada Pj Gubernur Papua Barat dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Saya berharap agar persoalan ini tidak berkepanjangan, karena kita ini dipihak yang benar. Karena ada kepentingan tertentu, sehingga yang benar bisa salah dan yang salah bisa benar,” harapnya.

(Yusti W)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Manokwari, POJOKREDAKSI.COM – Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Barat, Yustina Ogoney memberikan warning tegas kepada Bawaslu RI terkait dengan seleksi Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berlangsung di 7 kabupaten se-Papua Barat. Kamis, (3/8/2023).

“Seleksi komisioner Bawaslu di 7 kabupaten se-Papua Barat harus mempertimbangkan eksistensi Orang Asli Papua (OAP) jangan sampai seperti seleksi Komisioner KPU beberapa waktu lalu yang sama sekali tidak berpihak kepada OAP,” tutur Ogoney.

Lebih lanjut, Yustina menegaskan bahwa alasan kompetensi atau kemampuan yang digunakan untuk menggurkan putra/putri yang mengikuti seleksi adalah alasan yang patut dipertanyakan.

“Jangankan jadi komisioner Bawaslu atau KPU, jadi Bupati dan Gubernur saja kami sudah mampu, masa komisioner kami tidak mampu,” lanjutnya.

“Kami sadari kalau komisioner Bawaslu tidak seperti kepala daerah atau anggota legislatif serta anggota MRP yang berdasarkan undang-undang memberi kuota kepada OAP; akan tetapi perlu diingat, untuk mencapai kualitas pemilu yang baik, yang hasil pemilunya berpihak kepada kepentingan OAP maka harus dimulai dengan penyelenggara pemilu. Apalagi Bawaslu punya kewenangan yang sangat besar untuk memberi kartu kuning atau kartu merah bagi peserta pemilu,” jelas Ogoney

Reaksi Pemuda Katolik ini adalah kelanjutan dari reaksi-reaksi Masyarakat di 7 kabupaten se-Papua Barat yang merasa keberatan karena hasil seleksi didominasi oleh non-OAP.

Di Teluk Bintuni, Pemuda Katolik Teluk Bintuni, KNPI, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Penjaga Eksistensi Masyarakat Asli 7 Suku Teluk Bintuni beberapa waktu lalu menyatakan sikap mereka terhadap persolan seleksi ini.

“Kami tidak mau kecolongan seperti KPU kemarin, jika Bawaslu RI tidak mempertimbangkan eksistensi OAP dalam seleksi komisioner Bawaslu maka itu akan seperti bom waktu, tinggal menunggu waktu untuk terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat karena pemilu. Kalau sampai itu terjadi, maka kami minta Bawaslu RI untuk turun dan menyelesaikan konflik horizontal tersebut. Kami juga menegaskan, kalau sampai komisioner Bawaslu Teluk Bintuni yang terpilih didominasi oleh non OAP maka jangan salah jika masyarakat bereaksi dengan melakukan pemalangan pada kantor Bawaslu,” Jelas Manfret Yerkohok selaku juru bicara aliansi.

Seperti diketahui, saat ini seleksi calon komisioner Bawaslu sudah mencapai tahap akhir, untuk 6 kabupaten seperti Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Fak-fak, Kaimana, dan Teluk Wondama tinggal menyisahkan 6 orang yang akan dikerucutkan menjadi 3 orang komisioner, sedangkan Teluk Bintuni menyisahkan 10 orang yang akan dikerucutkan menjadi 5 orang komisioner yang kewenangannya berada pada Bawaslu RI.

“Sekali lagi saya tekankan bahwa memang tidak ada aturan yang mewajibkan kalau komisioner Bawaslu di kabupaten haruslah OAP, akan tetapi perlu juga dipertimbangkan kondisi psikologis, sosiologi dan antropologis orang Papua. Orang Papua lebih mengenal situasi dan kondisi daerah, sehingga bila terjadi konflik karena pemilu, status mereka sebagai komisioner Bawaslu yang merupakan OAP akan sangat membantu dalam penyelesaian konflik,” tutup Yustina.

(Red/Tim PK)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS

Papua, POJOKREDAKSI.COM – Provinsi Papua Barat adalah sebuah daerah otonom tingkat provinsi yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua.

Kemudian setelah beberapa tahun, Provinsi Papua Barat dimekarkan lagi sehingga menjadi dua daerah otonom provinsi. Ada Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru yang dimekarkan dari Provinsi Papua Barat sebagai daerah otonom induk.

Pejabat Gubernur Papua Barat dijabat oleh Komjen Pol. Purn. Paulus Waterpauw (seorang Purnawiran Perwira Tinggi Polri berpangkat Jenderal Bintang Tiga lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987.

Pejabat Gubernur Papua Barat Daya dijabat oleh Mohammad Musa’ad (seorang Pejabat Struktural Eselon Satu (I) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dengan jabatan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Saya, Firman Jaya Daeli selaku penulis berkunjung ke kawasan Provinsi Papua Barat dan ke kawasan Provinsi Papua Barat Daya, dengan melakukan kunjungan tugas dan kegiatan ke sejumlah daerah di kedua provinsi tersebut di atas.

Penulis mengunjungi Sorong dan Raja Ampat di Papua Barat Daya dan Manokwari di Papua Barat. Ada berbagai pertemuan, tugas, dan kegiatan yang dihadiri, diikuti, dilaksanakan, dan diselesaikan.

Pertemuan dan diskusi dialog dengan berbagai kalangan masyarakat dari beberapa profesi tugas pengabdian.

Juga dengan berbagai kalangan institusi kenegaraan dan pemerintahan terutama instansi vertikal. Khususnya dengan Pimpinan beserta sejumlah pejabat struktural, Manokwari – Papua Barat dan Sorong – Papua Barat Daya. Rabu (22/32023).

Berlangsung juga beberapa kali pertemuan, dialog, dan diskusi Penulis bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga.

Pertemuan dialog dan diskusi berlangsung, hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, di ruang kerja Kapolda, kantor Polda, di Manokwari, Papua Barat. Sebelumnya di ruang pertemuan Rumah Dinas Jabatan Kapolda, di Manokwari, Papua Barat.

Pertemuan dialog dan diskusi Penulis bersama Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga berlangsung juga dalam konteks beberapa perkunjungan dan kegiatan lain di kawasan Manokwari, hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023.

Ada juga pertemuan, dialog dan diskusi Penulis bersama dengan beberapa pejabat struktural Polri yang menjabat Kepala satuan wilayah (Kasatwil) yang merupakan Kapolresta dan Kapolres di wilayah Polda Papua Barat, dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) yang merupakan Pejabat Utama (PJU Polda Papua Barat).

Perihal tersebut berlangsung sebelum, saat, dan setelah bertemu dengan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga.

Sejumlah pejabat struktural tersebut, antara lain : Direktur Polair Polda Papua Barat Kombes Pol. Budi Utomo dan Kapolresta Sorong Kombes Pol. Happy Perdana Yudianto, di Sorong, Papua Barat Daya. Bersama dengan Kapolres Raja Ampat AKBP Edwin Parsaoran dan sejumlah jajaran Polres dalam beberapa kali pertemuan dan kegiatan bersama di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bersama dengan Kepala Biro Operasi Polda Papua Barat Kombes Pol. Erick Kadir Sully yang mendampingi Kapolda Papua Barat, di Manokwari, Papua Barat.

Pertemuan, dialog, diskusi Penulis bersama dengan Kapolda Papua Barat beserta sejumlah Kasatker (PJU) Polda Papua Barat dan Kasatwil (Kapolresta dan Kapolres), pada dasarnya bersifat strategis mendasar dan berdampak positif, efektif, dan produktif.

Berintikan pada percepatan, peningkatan, dan perluasan kualitas pengembangan dan penguatan sumber daya kelembagaan dan sumber daya manusia. Terutama berkaitan dengan penyelenggaraan, pembumian, dan pematangan misi luhur dan program mulia Polri sebagai Bhayangkara Negara di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Intisarinya adalah mengenai eksistensi, posisi, fungsi, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan pengabdian institusi dan jajaran Polri (Polda). Perihal tersebut dan keseluruhan ekosistem Kepolisian (Polda) harus senantiasa dan mesti semakin dalam kerangka dan dalam konteks Pembangunan dan Pemajuan Daerah Otonom yang berada di Wilayah Hukum Polda Papua Barat.

Ada dua daerah otonom tingkat provinsi yang termasuk dalam Wilayah Hukum Polda Papua Barat, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Barat Daya.

Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga mengundang Penulis secara resmi untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan tingkat Polda Papua Barat.

Kegiatan berlangsung pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, di Ruang Arfak Polda Papua Barat. Rapim dan Rakernis Polda dibuka secara resmi oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga dan ditutup secara resmi oleh Wakil Kapolda (Wakapolda) Papua Barat Brigjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin.

Figur Brigjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin adalah seorang Perwira Tinggi Polri berpangkat Jenderal Bintang Satu lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Kegiatan forum Rapim dan Rakernis Gabungan Polda Papua Barat, dihadiri dan diikuti oleh sejumlah Tamu dan undangan serta Peserta. Selain Kapolda Papua Barat, Wakapolda Papua Barat, dan Penulis, hadir dan ikut juga Kepala BNN Provinsi Papua Barat Brigjen Pol. Heri Istu, Kepala Satwil Densus 88/AT Provinsi Papua Barat Kombes Pol. Guntur.

Penulis diundang dan diminta juga untuk menyampaikan Pemikiran dalam bentuk “Kata Sambutan Arahan” kepada para Peserta di depan forum Rapim dan Rakernis Gabungan Polda Papua Barat.

Peserta rata-rata merupakan Perwira Menengah (Pamen) Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Komisaris Polisi (Kompol). Peserta adalah Pamen yang merupakan seluruh PJU Polda (para Kepala Biro, Direktur, Kepala Bidang) beserta para Staf dan seluruh Kapolresta dan Kapolres beserta para Staf di lingkungan wilayah hukum Polda Papua Barat.

Penulis bertemu, berdialog, dan berdiskusi juga bersama Panglima Kodam (Pangdam) XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, di ruang kerja Pangdam, markas Kodam, di Manokwari, Papua Barat.

Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema mengundang dan mengajak Penulis seusai bertemu, berdialog, dan berdiskusi bersama Penulis – untuk selanjutnya melihat dan menikmati secara langsung dari dekat akan lingkungan dan ekosistem markas Kodam.

Wilayah teritorial Kodam XVIII/Kasuari membawahi dua daerah otonom tingkat provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema adalah seorang Perwira Tinggi TNI AD berpangkat jenderal bintang dua lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990.

Mayjen TNI Gabriel Lema pernah menjadi Komandan Korem (Danrem) 033/Wira Pratama (Provinsi Kepulauan Riau) berpangkat Jenderal Bintang Satu (Brigjen), menjadi Kepala Staf (Kasdam) XVI/Pattimura, menjadi Inspektorat Kodiklat TNI AD berpangkat Jenderal Bintang Dua (Mayjen), dan kini menjadi Pangdam XVIII/Kasuari.

Mayjen TNI Gabriel Lema seangkatan dengan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga yang merupakan seorang Perwira Tinggi Polri berpangkat Jenderal bintang dua lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga pernah menjadi Kepala Biro Binopsnal Bareskrim Polri berpangkat Jenderal Bintang Satu (Brigjen), menjadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri berpangkat Jenderal Bintang Dua (Irjen), dan kini menjadi Kapolda Papua Barat.

Ada juga agenda pertemuan, dialog, dan diskusi bersama dengan Danrem 181/PVT Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, di ruang kerja Danrem, markas Korem, di Sorong, Papua Barat Daya.

Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan adalah Perwira Tinggi TNI AD berpangkat Jenderal Bintang Satu lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1992.

Pertemuan dialog dan diskusi dihadiri juga oleh Kasi Intelijen Korem 181/PVT Kolonel Poltak Albert. Wilayah teritorial Korem 181/PVT termasuk dalam Kodam XVIII/Kasuari. Dan wilayah teritorial Korem 181/PVT membawahi Provinsi Papua Barat Daya.

Hakekat pertemuan, dialog, dan diskusi bersama dengan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, dan juga bersama dengan Danrem 181/PVT Brigjen TNI Juniras Lumbantorua, berintikan pada perihal strategis geopolitik berbasis Sistem Pertahanan Negara.

Khususnya bertalian dengan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kedaulatan bangsa dan negara (NKRI). Peran, tugas, dan tanggungjawab Pertahanan Negara memiliki relasi dengan penciptaan dan perawatan stabilitas kawasan yang demokratis, dinamis, kondusif, dan positif.

Tentu juga harus dalam kerangka untuk semakin menciptakan, mengkondisikan, menumbuhkan kualitas hubungan dan dukungan positif dan efektif terhadap pemanusiaan dan peradaban.

Pembangunan dan pemajuan kebudayaan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadaban. Juga mesti menambah kualitas semangat, situasi, kondisi, dan suasana keadilan, keamanan, kedamaian, keekonomian, kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam wadah integrasi nasional NKRI dengan etos dan semangat kearifan lokal – regional dan kemajumukan kebhinnekaan nasional.

Beberapa hari sebelumnya ketika di Kota Sorong, Papua Barat Daya, sudah berlangsung komunikasi antara Penulis bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Juniman Hutagaol.

Komunikasi berlangsung pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023. Kemudian dilanjutkan pertemuan, dialog, dan diskusi antara Penulis bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong : Rizal, di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Wilayah pengabdian Kejaksaan Tinggi Papua Barat membawahi dua daerah otonom tingkat provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Keberadaan, kebangkitan, dan kemajuan jajaran Kejaksaan sebagai Adhyaksa Negara memiliki posisi dan mempunyai fungsi strategis, menentukan, dan berdampak.

Terutama dan khususnya bagi Pembangunan dan Pemajuan Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nilai-Nilai (nilai tambah) dan hasil produktif dan kompetitif “Keekonomian” lokal dan regional dan pemberdayaan dan penguatan Keekonomian masyarakat.

Dalam hal tersebut berbasis pada kelautan dan perikanan, kepariwisataan dan kebudayaan, keenergian dan pertambangan, dan lain-lain.

Papua Barat dan Papua Barat Daya memiliki kepariwisataan dan mempunyai kebudayaan yang terkenal, terkemuka, dan terdepan di tataran lokal, regional, nasional, dan internasional. Perihal tersebut menjadi dan merupakan aset, potensi, dan ikon perekonomian.

Penulis melakukan kunjungan tugas dan kegiatan ke beberapa titik lokasi dan simpul kawasan kepariwisataan dan kebudayaan serta kelautan dan kepulauan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Khususnya di Raja Ampat (antara lain : Piay Nemo, Kali Biru, Arborek, dan Korpak). Juga di Manokwari (antara lain : Pulau Mansinam).

Membangun dan memajukan Indonesia Raya adalah perwujudan dan pembumian secara otentik dan konkrit akan Tujuan Nasional sebagaimana dimanatkan dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Juga merupakan perwujudan dan pembumian secara maksimal dan optimal Nilai-Nilai sebagaimana yang ada dalam Sila-Sila Pancasila. Lagi pula dalam kerangka dan dalam konteks mempraxiskan Janji-Janji Proklamasi Kemerdekaan RI. Sehingga kemudian menjadi agenda dan kebijakan bersama secara bergotongroyong.

Kebermaknaan membangun dan memajukan Indonesia Raya terletak pada “sejauh, sedalam, seluas, dan sepanjang” apa dan mana membangun dan memajukan Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kualitas Pembangunan dan Pemajuan Indonesia Raya, baru bermakna dan semakin berarti apabila dan ketika berbasis pada kebangkitan dan kemajuan Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Terminologi membangun dan memajukan Indonesia harus senantiasa diletakkan dan dikembangkan dari perspektif “Membangun dan Memajukan Indonesia Raya dari Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya”.

Hakekatnya adalah Bergotongroyong untuk Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan dan Pemajuan Papua Barat dan Papua Barat Daya.

(Penulis: FIRMAN JAYA DAELI)

Fakfak Papua Barat, POJOKREDAKSI.COM – Kepolisian Resor Fakfak,Selasa (8/3/2022), kembali membuka Gerai Vaksin di beberapa tempat.

Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab. Fakfak, hari ini Polres Fakfak membuka 4 Gerai Vaksin, yakni : Gerai Vaksin Depan Pujasera, Puskesmas Fakfak Timur, SD Inpres 7 Bomberay dan SD Yapis Merapi.

Dari 4 Gerai Vaksin Presisi Polres Fakfak tersebut, jumlah Warga Fakfak yang berhasil divaksinasi sebanyak 101 Orang, dengan rincian Dosis 1 sebanyak 29, Dosis 2 sejumlah 49, dan Dosis 3 sebanyak 23 Orang.

Untuk diketahui, saat ini Kab. Fakfak masih menduduki rangking 2 capaian vaksinasi untuk Prov. Papua Barat, dengan angka persentase 73,6 % (Data Dinkes Prov. Papua Barat, 7/3/2022).

Kapolres Fakfak AKBP Hendriyana, SE. MH., melalui Kabag Ops Kompol Indro Rizkiady, SIK mengatakan bahwa Polres Fakfak terus mengajak dan menghimbau Warga Fakfak agar mau dan bersedia divaksinasi.

Hari ini Kami membuka 4 Gerai Vaksin di beberapa tempat, yakni Gerai Vaksin Depan Pujasera, Puskesmas Fakfak Timur, SD Inpres 7 Bomberay dan SD Yapis Merapi.

Adapun jumlah Warga Fakfak yang berhasil divaksinasi dari 4 Gerai Vaksin ini adalah 101 Orang, dengan rincian Dosis 1 sebanyak 29, Dosis 2 sejumlah 49, dan Dosis 3 sebanyak 23 Orang.

Saat ini Kab. Fakfak masih menduduki rangking 2 capaian vaksinasi untuk Prov. Papua Barat, dengan angka persentase 73,6 % (Data Dinkes Prov. Papua Barat, 7/3/2022).

Kami juga mengajak dan menghimbau kepada Warga Fakfak agar bersedia melakukan vaksinasi, baik dosis 1 maupun dosis 2, ataupun vaksin lanjutan (booster), sehingga dapat terhindar dari penularan Virus Covid-19.

Untuk informasi juga, besok, rabu (9/3/2022), Kami akan membuka sebanyak 6 Gerai Vaksin, antara lain : Gerai Vaksin Depan Pujasera, Aula Kelurahan Danaweria, Depan Toko Kencana, Puskesmas Werba, Puskesmas Weri, dan Puskesmas Kokas.

(Humas Polres Fakfak/Amatus Rahakbauw)

Fakfak Papua Barat, POJOKREDAKSI.COM – Berita Duka menyelimuti keluarga besar Korem 182/Jazira Onim (JO) dan keluarga besar TNI Angkatan Darat. Kabar duka tersebut terkait berpulangnya Komandan Korem 182/JO Kolonel Arh Jusak Prastia Girsang pada hari Jumat (4 Maret 2022), sekira pukul 17.40 WIT.

Dalam keterangan Kepala Penerangan Korem 182/JO, Mayor Inf Hikmat Illahi, meninggalnya Danrem 182/JO berawal saat mengikuti Video Conference (Vicon) dengan Pangdam XVIII/Kasuari yang diikuti para Komandan Satuan jajaran Kodam XVIII/kasuari akibat serangan jantung.

Komandan Korem 182/JO Kolonel Arh Jusak Prastia Girsang.Dalam keterangan Penerangan Korem 182/JO, kondisi kesehatan Danrem tidak menunjukkan tanda-tanda sakit atau mengeluhkan kondisi sakit. Dan pada saat itu, Danrem 182/JO merasakan bahwa kondisi badanya berkeringat dingin.

“Pagi hari, Danrem seperti biasanya melakukan olah raga rutin, apalagi ini hari jumat, merupakan olah raga bersama dengan prajurit Makorem anggota lainnya. Siang harinya, beliau melakukan Vicon dengan jajaran TNI lainnya. Dan saat Vicon tersebut, beliau mengeluhkan kondisi badanya yang berkeringat dingin, lalu minta dipanggilkan ambulans,“ terang Kapenrem.

“Sekitar pukul 15.00 WIT Ambulans datang memberikan pertolongan pertama, komandan Korem dievakuasi ke RSUD Fakfak untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Pukul 17.40 WIT, beliau dinyatakan meninggal akibat serangan jantung oleh dokter yang menanganinya,“ imbuh Kapenrem.

Untuk saat ini, Jenazah Almarhum Kolonel Arh Jusak Prastia Girsang masih di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dan direncanakan akan disemayamkan di Jakarta.

(Amatus Rahakbauw)

Pada kesempatan tersebut, Komandan Korem 182/JO Kolonel Arh Jusak Prastia Girsang mengucapkan Selamat Datang kepada Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Kodam XVIII/Kasuari yang akan melaksanakan Post Audit di Makorem 182/JO.

Disampaikan Danrem bahwasanya Korem 182/JO merupakan Korem termuda yang ada saat ini, sehingga masih banyak hal-hal yang harus dilengkapi dan diperbaiki baik dari segi personel, materil dan lainnya. Dengan kedatangan Tim Post Audit Itdam XVIII/Kasuari dapat memberikan masukan kepada Korem 182/JO baik terkait pelaksanaan program dan anggaran.

“Semoga kedatangan tim dapat memberikan masukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan anggaran serta keberhasilan satuan TNI yang ada di wilayah Korem 182/JO, ” ucap Danrem.

Dikatakan Danrem, dengan kedatangan Tim Post Audit ini, akan mampu memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Staf Korem 182/JO guna meningkatkan kualitas kinerja serta terwujudnya tertib administrasi dalam penggunaan anggaran.

“Kepada seluruh Staf, agar memanfaatkan momentum pertemuan seperti ini dengan sebaik baiknya, berbagai hal yang positif dapat diserap untuk mewujudkan organisasi yang lebih maju,” pungkas Danrem.

Sementara itu Pengendali Tim Post Audit Itdam XVIII/Kasuari, Kolonel Cpn Jepridin, S.E. menyampaikan bahwa kedatangan Tim Post Audit ke Makorem 182/JO untuk membantu Korem 182/JO dalam mendukung terciptanya tertib administrasi dan kelancaran program dan anggaran agar terhindar dari kesalahan-kesalahan penyimpangan anggaran.

“Dalam suatu kegiatan tentunya diperlukan Rencana kegiatan dan administrasi serta anggaran serta laporan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran kegiatan, pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan ini untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah sesuai baik dari segi administrasi, progam dan anggaran serta bila staf memerlukan piranti lunak serta ada hal yang belum mengerti tentang anggaran silakan tanya dan minta kepada tim.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Perwira Pemeriksa kepada Staf Korem 182/JO dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

Sumber: Penrem 182/JO
Redaksi: Amatus Rahakbauw

Fakfak Papua Barat, POJOKREDAKSI.COM – Bertempat di Lapangan Apel Mapolres Fakfak, dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Mansinam 2022. Selasa, (1/3/2022)

Bertindak selaku Pimpinan Apel, Kapolres Fakfak AKBP Hendriyana, SE. MH, dengan Komandan Apel Ipda Eko Budi Utomo, SH.

Operasi Keselamatan Mansinam 2022 digelar selama 14 hari, dimulai sejak 1 Maret sampai dengan 14 Maret 2022.

Adapun sasaran dalam Operasi Keselamatan Mansinam 2022 ini, yakni: Pengemudi Ranmor yg menggunakan HP, Pengemudi Ranmor yang masih di bawah umur, Berboncengan lebih dari 1 orang, Tidak menggunakan helm SNI, Mengemudikan ranmor dalam pengaruh alkohol, Melawan arus, Pengemudi ranmor yang tidak menggunakan safety belt dan Mengemudikan ranmor secara ugal-ugalan serta 1 Pelanggaran over dimensi dan over load.

Dalam Apel Gelar Pasukan, Kapolres Fakfak membacakan amanat Kapolda Papua Barat, “Apel gelar pasukan ini merupakan wujud kesiapan Polda Papua Barat dalam menciptakan masyarakat yang tertib, keselamatan hukum dalam berlalu lintas, serta sebagai sarana untuk konsolidasi dan pengecekan personil beserta kelengkapan sarana dan prasarana, sebelum melaksanakan tugas di lapangan.

Operasi keselamatan mansinam Tahun 2022 ini akan dilaksanakan selama 14 hari, yang dimulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 14 Maret 2022, secara serentak di seluruh Indonesia.

Sasaran prioritas Operasi Keselamatan Tahun 2022 di Wilayah Polda Papua Barat yaitu Pengemudi Ranmor yg menggunakan HP, Pengemudi Ranmor yang masih di bawah umur, Berboncengan lebih dari 1 orang, Tidak menggunakan helm SNI, Mengemudikan ranmor dalam pengaruh alkohol, Melawan arus, Pengemudi ranmor yang tidak menggunakan safety belt dan Mengemudikan ranmor secara ugal-ugalan serta 1 Pelanggaran over dimensi dan over load.

Sebelum mengakhiri amanat ini, perlu Saya tekankan kembali kepada Para Personil, selama pelaksanaan Operasi Keselamatan, supaya :
1. Siapkan mental, fisik serta selalu menerapkan proses ketat dalam pelaksanaan tugas,
2. Utamakan faktor keamanan dan keselamatan dengan mempedomani SOP dan dengan tetap memperhatikan standar Protokol kesehatan,
3. Hindari tindakan pungli dan laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, serta bertindaklah secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum.
4. Senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Mansinam 2022 tetap berpedoman pada protokol kesehatan, dalam rangka pencegahan penularan Virus Covid-19.

Turut hadir, Danlanal Fakfak, Waka Polres Fakfak, Para Pejabat Utama Polres Fakfak, Para Personil Polres Fakfak, 1 Regu Subden PM Fakfak, 1 Peleton Kodim 1803 Fakfak, 1 Peleton Sat Pol PP Kabupaten Fakfak.

Laporan: Humas Polres Fakfak
Editor: Amatus Rahakbauw

Fakfak Papua Barat, POJOKREDAKSI.COM – Dandim 1803/Fakfak Letkol Inf Gatot Teguh Waluyo Bersama Bupati Kabupaten Fakfak Bapak Untung Tamsil, S.Sos, M.si kunjungi warga Masyarakat Kampung Patipi Pasir yang terdampak Abrasi Pantai dan Angin Kencang, Bertempat di Kampung Patipi Pasir, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Minggu, (27/2/2022).

Pelaksanaan kunjungan yang dilaksanakan oleh Dandim 1803/Fakfak dan Bupati Kabupaten Fakfak merupakan wujud kepedulian para Pimpinan terhadap seluruh warga yang mengalami kesulitan dalam hal ini yang terjadi di wilayah Kampung PATIPI Pasir.

Dalam Kunjungannya, Dandim 1803/Fakfak menyampaikan kunjungannya bersama Bupati Kabupaten Fakfak selain memantau Abrasi yang terjadi di Kampung Pati pasir juga bertujuan untuk memberikan semangat serta bantuan baik moril maupun materil dan juga menghibur Warga sehingga dapat mengurangi Beban atas kesulitan yang di rasakan Warga Kampung Patipi Pasir yang terdampak Bencana Abrasi Pantai maupun terpaan Angin yang menerjang wilayah Patipi Pasir.

Dandim 1803/Fakfak berharap dengan kehadirannya dan Pimpinan Daerah (Bupati) yang telah menyempatkan diri untuk meninjau langsung ke Lokasi dapat memberikan semangat, motivasi serta manfaat positif bagi warga yang terdampak Abrasi dan terpaan Angin di wilayah PATIPI Pasir.

Laporan: Pendim 1803/Fakfak
Editor: Amatus Rahakbauw

Fakfak Papua Barat, POJOKREDAKSI.COM – Dandim 1803/Fakfak Beserta seluruh Anggota dan Persit memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1443H / Tahun 2022, bertempat di Mesjid Nurul Ikhsan Makodim 1803/Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Senin, (28/2/2022).

Peringatan Isra Mi’raj kali ini mengambil tema “Hikmah Isra Mi’raj dalam Kehidupan Prajurit TNI untuk Meningkatkan Iman dan Taqwa, Disiplin dan Loyalitas dalam Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara”

Pada Peringatan Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW ini, Dandim 1803/Fakfak Letkol Inf Gatot Teguh Waluyo mengajak seluruh prajurit dan PNS bahwa dalam peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW harus dapat dijadikan sebagai momentum untuk memotivasi diri guna meningkatkan amal ibadah kepada Allah SWT.

“Selain bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa keluarga besar Kodim 1803/Fakfak, kegiatan peringatan Isra’ Mi’raj ini juga sebagai pencerahan jiwa dan introspeksi diri untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama, terutama menteladani Nabi Muhammad SAW untuk menata kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi,” ujar Dandim.

Sementara itu Ustadz Drs. H Mustaqfirin, M.Si dalam ceramahnya mengatakan, peristiwa Isra Mi’raj merupakan sejarah dan peristiwa luar biasa dalam kehidupan umat Islam.

“Peristiwa Isra Mi’raj merupakan perjalanan agung Nabi Besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina kemudian menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7 untuk menerima perintah shalat dari Allah SWT,” katanya.

Menurutnya, sebagai umat lslam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, semuanya itu semata-mata untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

Dalam pelaksanaan peringatan isra m’iraj ini seluruh Personel tetap menggunakan protokol kesehatan dalam rangka Mendukung Program Pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

(Amatus Rahakbauw)

Fakfak Papua Barat – Koramil 05/Bomberay dan 06/Tomage Melaksanakan Membantu Mendirikan Tenda untuk dijadikan Posko Banjir bersama Basarnas serta membantu Evakuasi sebagian warga yang terjebak banjir dari arah Fakfak ke Bomberay.

Curah hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Fakfak khususnya di Distrik Mbahamdandara membuat beberapa tempat mengalami Banjir seperti yang terjadi di kampung Wafus, dimana air telah menutupi ruas jalan utama yang menghubungkan Fakfak – Bomberay sehingga mobilitas warga maupun kendaraan menjadi lumpuh.

Menanggapi kejadian alam tersebut Dandim 1803/Fakfak Letkol Inf Gatot Teguh Waluyo, memerintahkan jajarannya (Koramil 1803-05 Bomberay dan Koramil 1803-06 Tomage) untuk terjun langsung ke lapangan guna membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kampung Wafus Distrik Mbahamdandara, Kabupaten Fakfak.

Dandim 1803/Fakfak beberapa waktu Lalu juga telah mendatangi langsung titik terjadinya bencana (banjir) guna memantau serta mengambil langkah-langkah guna membantu warga yang terdampak.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dandim 1803/Fakfak yakni berkerjasama dengan BPBD Kabupaten Fakfak untuk bersama-sama mengatasi banjir, memerintahkan jajaran untuk mendirikan tenda darurat untuk dijadikan Posko Bencana serta mendorong obat obatan untuk membantu warga yang terdampak.

(Amatus Rahakbauw)