Jakart, POJOKREDAKSI.COM – Sekretariat RW 04 yang berada di Jalan Brijo Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ramai didatangi warga, Selasa (16/2/2021). Beberapa di antara mereka tampak basah oleh hujan yang tak hentinya mengguyur Jakarta seharian.
Warga memadati ruangan tersebut, sementara di luar membentuk barisan untuk menerima bantuan sosial tunai (BST). Di pintu masuk tidak ada petugas yang mengecek suhu badan masing-masing warga yang datang.
Di luar Sekretariat juga tidak terdapat tempat air untuk mencuci tangan dan juga hand sanitizer. Tidak ada jaga jarak, upaya mengurangi kerumunan sebagaimana protokol kesehatan di masa Pandemi.
“Hari ini kami menerima BST,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan namanya. Saat ditanyai, ia baru saja menerima BST. Di tangannya terdapat dokumen kelengkapan penerima BST seperti KTP dan KK.
Berdasarkan pengakuannya penerima BST merupakan anggota warga RW.04 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat yang terdiri atas 15 RT. Ia juga mengungkapkan bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan melalui kantor Pos.
“Saya terima yang kedua kalinya, jumlahnya 300 ribu,” kata dia menutupi pembicaraan itu lalu meninggalkan Sekretariat RW yang terus didatangi warga.
Warga Mengeluh
Penerimaan BST oleh warga ternyata tidak berlangsung mulus. Berbagai persoalan masih saja terjadi. Warga RW.04 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat yang menerima BST tahap kedua ini juga menumpahkan keluhan mereka.
Salah satunya datang dari seorang warga bernama Rahmat. Pria yang sudah berusia 67 tahun tersebut keluhkan soal BST yang belum tepat sasar. Ia bahkan meminta agar pemerintah mengkaji ulang pembagian BST tersebut.
Berdasarkan pengalamannya setelah melihat sesama warga yang menerima bantuan bahwa ada warga yang memiliki mobil dan rumah. Menurutnya pemberian BST kepada mereka tersebut tidak tepat.
“Begini kadang-kadang yang saya lihat ya, yang pada punya mobil juga dapat, kalau menurut saya sih gak pas,” kata Rahmat kepada Pojokredaksi.com, Selasa (16/2,2021).
Untuk itu kata Rahmat agar BST tepat sasar pemerintah mesti mengkaji lagi data-data masyarakat. Menurut Rahmat, tidak bisa menampik bahwa semua warga saat ini menghadapi Covid-19.
Rahmat menilai pembagian BST mesti menyasar warga yang benar-benar membutuhkan. Semua warga kata dia memang berhadapan dengan pandemi Covid-19 akan tetapi mesti didahulukan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Tapi dahulukan yang benar-benar membutuhkan. Apalagi masyarakat yang bawa, (ini) yang punya rumah bagus juga dapat. Saya sih bukan iri,” jelas Rahmat.
Ia berharap agar kedepannya BST baik dai pemerintah Pusat maupun daerah agar diperbaiki dan tepat sasar.
“Harapannya ke depan harus diperbaiki lagi ya. Yang benar-benar dapat itu yang mana gitu lho. Ini kan bantuan presiden. Ada dari Pemprov,” kata dia.
Penyelewengan BST
Keluhan warga seputar BST ternyata dihimpun oleh Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial. Koalisi mencatat bahwa terjadi sekitar 1.409 penyelewengan dan salah sasaran pembagian BST di wilayah DKI Jakarta.
Temuan tersebut berdasarkan data yang dihimpun di lapangan selama distribusi BST berlangsung melalui metode observasi dan wawancara. Koalisi memantau pembagian BST di 30 kelurahan di wilayah DKI Jakarta dari Januari hingga Februari 2021.
Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad menjelaskan temuan tersebut mengungkapkan banyak penerima BST dengan kondisi sosial ekonomi yang kaya.
“Banyak penerima BST merupakan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang kaya, memiliki mobil, kontrakan, toko sepatu, keluarga kaya tersebut tidak pernah mendaftar untuk mendapatkan BST, tersebar di 12 kelurahan,” kata Dika dikutib dari Bisnis Indonesia, dalam diskusi virtual, Selasa (16/2).
Lebih lanjut ia menjelaskan pendataan awal menemukan sekitar 600 kepala keluarga atau KK terdampak pandemi Covid-19 dengan KTP DKI Jakarta tidak menerima BST.
Selain itu ada 534 KK ber-KTP daerah yang sudah tinggal lebih dari 7 bulan di DKI Jakarta tidak menerima BST itu. Warga tersebut memiliki latar belakang pekerjaan masing-masing seperti buruh lepas, buruh pabrik, buruh panggul, cuci-gosok, kupas bawang, tukang sampah, penjual kopi keliling, penjual makanan keliling, guru honorer, penjual bensin eceran dan pedangang gorengan.
Koalisi juga memantau bahwa 37,7 persen penerima BST mengatakan penyelenggara tidak membuka daftar penerima untuk diketahui umum. Tidak hanya itu terdapat juga temuan pemotongan BST secara resmi dan tidak resmi di 9 kelurahan.
“Kebanyakan korban takut melapor, modus pemotongannya untuk dibagikan warga yang tidak mendapatkan BST, untuk pembangunan Pos RW, ambulans dan pembangunan tempat ibadah,” kata Dika.
Terdapat juga temuan 47 KK tidak dapat mencairkan BST. Hal ini dengan alasan tidak dapat melengkapi KTP pasangan.
“Misalkan, KTP telah bercerai atau ada yang meninggal. Kejadian itu tersebar di 7 kelurahan,” jelas Dika.
Dika menyebutkan di 135 Kelurahan Penerima Bantuan Sosial Reguler seperti PKH, BPNT, KLJ tercatat turut menerima BST. Fenomena itu tersebar di 16 kelurahan.
Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial berisikan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), IBP, Perkumpulan Inisiatif, FITRA, serta Kota Kita.
Wily Matrona
