MEDAN, POJOKREDAKSI.COM– Gelombang kritik terhadap arah kebijakan nasional kembali menggema dari kalangan mahasiswa. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Medan menggelar aksi bertajuk “Selamatkan Indonesia”, Selasa (17/6/2026), dengan mengangkat berbagai isu yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.
Aksi yang melibatkan sekitar 100 mahasiswa tersebut menjadi wadah penyampaian keresahan terhadap kondisi bangsa yang menurut mereka semakin jauh dari prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan membawa spanduk, poster, dan berbagai pernyataan sikap, massa bergerak dari DPRD Kota Medan menuju Kodim 0201/Medan sebelum akhirnya menutup rangkaian aksi di DPRD Sumatera Utara.
Bagi PMKRI dan GMNI Medan, demonstrasi ini bukan sekadar agenda rutin organisasi mahasiswa, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk mengingatkan para pemangku kebijakan bahwa berbagai persoalan mendasar masih membutuhkan perhatian serius.
Mahasiswa Soroti Kemerosotan Ekonomi dan Beban Hidup Masyarakat
Dalam aksi tersebut, isu ekonomi menjadi salah satu sorotan utama. Massa menilai masyarakat tengah menghadapi tekanan yang semakin berat akibat berbagai persoalan ekonomi nasional, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kebijakan yang dinilai belum mampu memberikan kepastian terhadap kesejahteraan rakyat.
Mahasiswa juga menyinggung persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpotensi memberikan dampak berantai terhadap biaya hidup masyarakat. Menurut mereka, kondisi tersebut memperbesar beban kelompok ekonomi menengah ke bawah yang masih berjuang menghadapi tantangan pemulihan ekonomi.
Ketua PMKRI Cabang Medan Santo Bonaventura, Nicola Cornelius Alemta Simarmata, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat ketika berbagai persoalan publik dinilai belum mendapatkan solusi yang memadai.
Menurut Nicola, kondisi saat ini menunjukkan adanya persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Ia menilai berbagai masalah yang muncul, mulai dari ekonomi hingga tata kelola pemerintahan, menjadi sinyal bahwa negara harus kembali memperkuat keberpihakannya kepada rakyat.
Program MBG dan Transparansi Anggaran Jadi Sorotan
Selain isu ekonomi, massa aksi juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, mahasiswa mempertanyakan tata kelola program tersebut serta menyinggung adanya dugaan korupsi yang dinilai harus mendapatkan perhatian serius.
PMKRI Medan menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat utama dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, mereka mendesak agar pengelolaan anggaran negara dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan dana publik.
Bagi organisasi mahasiswa tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya dapat dibangun melalui mekanisme pengawasan yang kuat dan keterbukaan informasi yang memadai.
Persoalan transparansi anggaran menjadi salah satu poin penting yang disuarakan dalam aksi “Selamatkan Indonesia”. Mahasiswa menilai keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bersih.
DPRD Medan Dinilai Belum Menjawab Substansi Aspirasi
Saat tiba di DPRD Kota Medan, massa aksi diterima oleh Pimpinan DPRD Medan Rajudin Sagala. Namun, menurut PMKRI dan GMNI Medan, pertemuan tersebut belum menghasilkan jawaban yang dianggap mampu menjawab pokok-pokok persoalan yang mereka sampaikan.
Mahasiswa menyatakan bahwa berbagai aspirasi yang dibawa telah disusun secara jelas dan terukur. Karena itu, mereka berharap adanya respons yang lebih konkret dari lembaga legislatif terhadap berbagai isu yang menjadi keresahan masyarakat.
Kekecewaan tersebut kemudian disampaikan secara terbuka dalam orasi maupun pernyataan sikap. Massa menilai wakil rakyat harus mampu menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap persoalan publik, bukan sekadar menerima aspirasi tanpa tindak lanjut yang jelas.
Pandangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa aksi tetap berlanjut menuju titik berikutnya untuk menyampaikan tuntutan yang sama kepada berbagai pemangku kepentingan.
Isu Militerisme dan Supremasi Sipil Mengemuka
Setelah dari DPRD Kota Medan, massa bergerak menuju Kodim 0201/Medan. Di lokasi ini, mahasiswa menyoroti isu yang menurut mereka semakin penting untuk dibahas dalam kehidupan demokrasi Indonesia, yakni hubungan antara ruang sipil dan institusi militer.
PMKRI Medan menilai perluasan peran aparat ke berbagai sektor sipil harus mendapat perhatian serius agar tidak bertentangan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak lama.
Dalam kajian dan pernyataan sikap organisasi tersebut, supremasi sipil dipandang sebagai salah satu fondasi utama demokrasi. Karena itu, mereka menyatakan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer.
Mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap UU TNI dan UU POLRI yang menurut mereka berpotensi mengganggu prinsip supremasi sipil apabila implementasinya tidak dikawal secara ketat.
Agraria, Masyarakat Adat dan Lapangan Kerja Masuk Daftar Tuntutan
Selain isu ekonomi dan demokrasi, PMKRI Medan turut menyoroti berbagai persoalan lain yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta percepatan penyelesaian konflik agraria yang hingga kini masih terjadi di berbagai daerah. Mereka juga mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak komunitas adat yang selama ini memperjuangkan pengakuan dan kepastian hukum.
Persoalan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama. Mahasiswa meminta pemerintah merealisasikan janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan yang sebelumnya disampaikan kepada publik.
Tak hanya itu, mereka turut menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di wilayah Sumatera, termasuk terkait bencana dan pemadaman listrik yang sempat menjadi perhatian masyarakat.
Mahasiswa Tegaskan Perjuangan Akan Terus Berlanjut
Rangkaian aksi kemudian ditutup di DPRD Sumatera Utara melalui penyampaian pernyataan sikap resmi. Dalam kesempatan tersebut, PMKRI dan GMNI Medan menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus hadir selama masih terdapat persoalan publik yang dinilai belum mendapatkan perhatian memadai.
Nicola menegaskan bahwa aksi “Selamatkan Indonesia” bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan bentuk peringatan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Senada dengan itu, Bartolomeus Situmorang dari PMKRI Cabang Medan menekankan pentingnya menjaga supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi. Menurutnya, setiap langkah yang berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer harus mendapat perhatian serius.
Ia juga mengingatkan agar lembaga legislatif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, tidak hanya menjadi tempat penampungan aspirasi, tetapi mampu menunjukkan keberanian politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Melalui aksi “Selamatkan Indonesia”, PMKRI dan GMNI Medan menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal berbagai isu publik secara kritis, damai, dan konsisten. Bagi kedua organisasi mahasiswa tersebut, suara rakyat harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan negara, sehingga cita-cita keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dapat benar-benar diwujudkan.
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
